SP180801

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 1 Agustus 2018

Kader Oposisi Pindah Dukungan?

P artai Demokrat dika- barkan tengah galau. Meskipun sudah me- ngokohkan koalisi dengan Partai Gerindra, tetapi di daerah ternyata koalisi ter- sebut malah cair. “Baru kemarin koalisi, eh , di daerah malah meng- ambil keputusan sendiri. Lha, mumet iki (pusing ini),” kata sumber SP , di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (30/7) ma- lam. Sumber itu mengata- kan, ratusan kader partai-

nya malah mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Demokrat Jawa Timur, beberapa waktu lalu, mela- l u i pemungu t - an suara terbuka yang diikuti peserta Rakorda, Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai calon presiden yang dipilihnya. Kami te- rus terang terkejut,” kata-

“Kami sudah pernah membuat surat edaran, sudah beredar di daerah semua. Untuk sementara, ini jadi ru- jukan (pelantikan), yakni pa- da September, Desember 2018, lalu Maret dan Juni 2019,” kata Akmal. Tetapi, kata dia, pelantikan empat tahap itu baru sebatas renca- na. Sebab, terdapat juga usulan mekanisme pelantik- an tiga tahap, yakni 17 September 2018, 2 Maret 2019, serta 6 Juni 2019. Dikatakan, pelantikan kepala daerah tak bisa di- laksanakan langsung sesu- dah akhir masa jabatan pe- tahana berakhir. Pemerintah tetap berprinsip melakukan pelantikan secara serentak agar tidak dicap melanggar UU Pilkada. “UU Pilkada menyebutkan bahwa pelan- tikan itu harus serentak. Pelantikan kepala daerah terpilih mengikuti waktu nya sambil geleng-geleng kepala. Sumber itu menyebut- kan, peristiwa itu sebagai fenomena politik yang aneh. “Kami lang- ke internal. Sepertinya, ada yang salah mencerna dinamika politik atau ada penyusup. Kami juga akan menemui Bapak (Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono),” sung melakukan evaluasi melekat

katanya.

Sumber itu mengata- kan pula, Rakorda Jatim merupakan bagian dari proses internal mengha- dapi Pemilu 2019. Di se- la-sela Rakorda dilakukan pemungutan suara terbuka memilih dua calon, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hasilnya, 152 suara mendukung Jokowi untuk menjadi capres dan 56 sua- ra mendukung Prabowo. Sisanya, enam suara di- nyatakan tidak sah. [W-12]

Percepat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

[JAKARTA] Pemerintah di- minta segera melantik kepa- la daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 yang digelar Juni lalu. Setelah di- tetapkan KPU dan masa ja- batan kepala daerah sebe- lumnya berakhir, maka seba- iknya kepala daerah terpilih segera dilantik agar bisa se- gera mewujudkan janji-janji kampanyenya dulu. Pemerintah membuang- buang waktu dan menunjuk pelaksana tugas kepala dae- rah hanya untuk melantik ke- pala daerah terpilih secara serentak. Percepatan pelan- tikan kepala daerah terpilih juga akan mengurangi nuan- sa pertarungan dan konflik antara calon petahana de- ngan kepala daerah terpilih. Di r ek t u r Eks eku t i f Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong agar pelantikan kepala dae- rah terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 segera diper- cepat, khususnya daerah-da- erah yang masa jabatan ke- pala daerahnya sudah bera- khir. Menurut dia, daerah -daerah seperti itu tidak perlu dipimpin oleh penjabat se- mentara atau penjabat se- mentara itu terlalu lama menjabat hanya karena me- nunggu pelantikan serentak. “Jadi, perlu ditata agar pelantikan kepala daerah terpilih, khususnya daerah -daerah yang masa jabatan kepala daerah sudah bera- khir, segera dilantik. Jangan terlalu berlarut-larut, karena akan merugikan daerah ter- sebut,” ujar Titi kepada SP di Jakarta, Rabu (1/8). Dikatakan, bila kepala daerah terpilih tidak segera dilantik maka tata kelola pemerintahnya tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, pelayanan publik juga bisa terkendala, karena dae- rah yang bersangkutan di- pimpin oleh penjabat yang kewenangannya terbatas. “Ini juga terkait dengan keputusan atas kebijakan - k e b i j a k a n s t r a t e g i s .

Misalnya, soal pelayanan umum atau peningkatan ke- sejahteraan rakyat yang be- lum tentu bisa diputuskan oleh penjabat. Karena itu, perlu ada kepala daerah de- finitif,” tandas dia. Sementara untuk daerah -daerah yang kepala daerah- nya belum berakhir masa ja- batannya, kata Titi, memang pelantikannya harus me- nunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah terse- but. Prinsipnya, kata Titi, masa jabatan kepala daerah tidak bisa dipercepat atau di- perlambat satu hari pun. “Prinsip tersebut terkait hak dan kewajiban kepala daerah untuk menyelesai- kan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah diberi- kan,” kata dia. Titi menga- kui bahwa Pilkada Serentak telah memunculkan kebu- tuhan agar masa jabatan ke- pala daerah berakhir di waktu yang sama, sehingga pelantikannya bisa dilaku- kan secara serentak. Dalam konteks tersebut, kata dia, desain keserentakan bera- khirnya masa jabatan dan pelantikan perlu dirancang mulai dari sekarang. “Kita sedang menuju ke sana, di mana pilkada se- rentak dan pelantikannya juga bisa serentak, sehingga tidak ada jeda yang terlalu lama antara kepala daerah terpilih dengan berakhirnya masa jabatan kepala dae- rah,” kata dia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pada prinsip- nya pemerintah memang ingin segera melantik kepa- la daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kepala dae- rah terpilih dapat dilantik pada akhir September atau awal Oktober 2018, tetapi pelantikan tetap dilaksana- kan secara serentak, karena sesuai dengan Undang- Undang (UU) Nomor 10 ta- hun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), khusus- nya Pasal 164 AAyat 1.

terdekat dari jadwal pelan- tikan serentak,” ujarnya. Pada bagian lain, Akmal juga menyatakan, Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Nusa Tengga r a Timur (NTT), terpilih Johanes Do n Bo s c o Do d a n Marianus Waja bisa dilantik pada 20 Desember 2018. Namun, hingga saat ini Kemdagri masih menunggu opsi yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi), yai- tu empat atau tiga tahap. Seperti diketahui, akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo saat ini, Elias Djo dan Paulinus Yohannes Nuwa Veto bera- khir pada 15 Desember 2018. “Dengan empat tahap, maka Bupati Nagekeo dan wakilnya bisa dilantik 20 Desember nanti. Tetapi itu kalah Presiden memilih pe- lantikan empat tahap,” ujar- nya. [YUS/C-6]

FOTO-FOTO: DOK SP

Titi Anggraini

Tjahjo Kumolo

“Pada prinsipnya, pe- laksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala da- erah terpilih secara serentak untuk tahap pertama dapat d i l akukan pada akh i r Sep t embe r a t au awa l Oktober. Itu bagi daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah dan wakil telah berakhir,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada SP di Malang, Jawa Timur (Jatim), Rabu (1/8). Pilihan waktu pada akhir Sep t embe r a t au awa l Oktober mengacu batas akhir waktu penanganan per- kara perselisihan hasil pilka- da di Mahkamah Konstitusi (MK ) . D i a me r u j u k Peraturan Ketua MK Nomor 1/2018 tentang pedoman teknis dalam penanganan perkara perselisihan guber- nur, bupati dan wali kota. Mendagri juga mene- gaskan, berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23/2014 ten- tang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pasal 162 UU UU Pilkada, masa jabatan kepala daerah dan wakilnya adalah lima tahun. “Tidak dapat dikurangi atau ditam- bah waktu dalam masa ja- batannya. Sehubungan de- ngan hal tersebut, maka pe- tahana yang kalah dalam pilkada harus menuntaskan masa jabatannya sampai de- ngan 5 tahun,” ujarnya. Tetap 5 Tahun

Selama masa transisi, kata Tjahjo, diperlukan ke- dewasaan berdemokrasi se- kaligus sikap negarawan. “Perlu dibangun dengan mengedepankan kepenting- an masyarakat agar tercipta suasana kondusif di masa transisi,” imbuhnya. Dia menyatakan, ruang untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan visi dan misi serta janji kampa- nye pemimpin daerah terpi- lih dengan petahana akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mekanismenya dia- t u r d a l am P e r a t u r a n Mendagri (Permendagri) Nomo r 2 2 / 2 0 1 8 d a n Permendagri 38/2018. Dengan demikian, lan- jutnya, ketika dilantik, ma- ka kepala daerah terpilih dapat segera menunaikan visi dan misi serta janji kampanye. “Karena, itu su- dah didesain dan disinergi- kan dengan program/kegi- atan serta anggaran dalam dokumen rencana pemba- ngunan daerah,” ucapnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat kepada selu- ruh daerah untuk menyiap- kan pelantikan serentak de- ngan empat tahap, yaitu pa- da 17 September 2018, 20 Desember 2018, 11 Maret 2019, dan 6 Juni 2019.

Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2018

Opsi I: Pelantikan 3 tahap,yakni pada 17 September 2018 serta 2 Maret dan 6 Juni 2019. Opsi II: Pelantikan 4 tahap,yakni pada 17 September dan 20 Desember 2018 serta 11 Maret dan 6 Juni 2019.

UU 10 /2016 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,danWali Kota

Pasal 164A 1.Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. 2.Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan pada akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,serta wali kota dan wakil wali kota periode sebelumnya yang paling akhir. 3.Dalam hal terdapat satu pasangan bupati dan wakil bupati terpilih atau wali kota dan wakil wali kota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, gubernur dapat melakukan pelantikan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan. 4.Dalam hal lebih dari satu provinsi yang terdapat satu pasangan bupati dan wakil bupati terpilih atau wali kota dan wakil wali kota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimak- sud pada Ayat 2,menteri dapat melakukan pelantikan secara bersamaan di ibu kota negara.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online