ID190111

jumat 11 januari 2019

24

Jasa Keuangan (OJK). Kerja Sama Polri

jakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan perkembangan suku bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi atas perkembangan kond- isi ekonomi serta stabilitas sistem keuangan. Sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diper- janjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal terse- but, bank diharuskan untuk member- itahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan me- nempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. “Sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan memperluas cakupan penjaminan, LPS menghim- bau agar perbankan lebih memper- hatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam men- jalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan,” papar Halim. Dengan demikian, bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, ser ta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas

dovish. Di sisi lain isu perang dagang cenderung mereda meski terdapat potensi berlarut setelah berakhirnya negosiasi AS-Tiongkok pada akhir Maret 2019. “Sentimen ini diharapkan dapat mengurangi volatilitas di pasar keuangan dan berdampak positif terhadap likuiditas pasar keuangan domestik. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada awal kuartal I-2019 diperkirakan akan cenderung melambat di tengah proses penye- suaian terhadap kenaikan suku bunga dana dan kredit,” papar dia. Mer ujuk pada PLPS Nomor 2 Tahun 2014, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan tiga kali dalam satu tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Lebih lanjut, Halim mengun- gkapkan, pihaknya juga mempertim- bangkan proses penyesuaian atas kenaikan suku bunga simpanan di perbankan masih terus berlangsung, maka LPS akan melakukan peman- tauan terhadap perkembangan data suku bunga simpanan perbankan dan melakukan evaluasi yang berkesin- ambungan. Selanjutnya, LPS akan melak- ukan penyesuaian terhadap kebi-

namun terdapat risiko pengetatan yang berasal dari pertumbuhan kredit yang melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). “Berdasarkan data OJK, loan to deposit ratio (LDR) bank umum sedikit membaik dari 93,06% per Oktober menjadi 92,59% per November. Pertumbuhan DPK mengalami penurunan dari 7,60% menjadi 7,19% per November 2018,” lanjut Halim. Kemudian, tambah dia, posisi ke- wajiban Bank Indonesia (BI) kepada pemerintah pusat turun dari Rp 170,18 triliun pada Oktober 2018 menjadi Rp 144,98 triliun pada November 2018. Hal ini mengindikasikan adanya injeksi likuiditas di sistem keuangan dari aktivitas fiskal yang dilakukan pe- merintah. Secara umum pola realisasi anggaran pemerintah akan meningkat di akhir tahun. Pertimbangan ketiga, kondisi sta- bilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi terjaga dengan baik di tengah mulai meredanya tekanan yang berasal dari depresiasi nilai tukar dan pasar keuangan. Menurut Halim, risiko likuiditas diperkirakan akan cenderung moderat-stabil pada periode Februari-April 2019. Pascakenaikan bunga acuan Federal OpenMarket Commitee (FOMC) pada Desember 2018, The Fed diperkirakan akan mengambil kebijakan yang lebih

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan, tingkat suku bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta simpanan dalam rupiah di bank perkreditan rakyat (BPR) naik sebesar 25 basis poin (bps). Ketentuan tersebut berlaku untuk periode tanggal 13 Januari sampai dengan 14 Mei 2019.

Pada kesempatan terpisah, LPS memperkuat kerja sama dengan Kepolisian RI (Polri) untuk men- ingkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas LPS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS khususnya terkait dengan penanganan permasalahan huku pada bank gagal. Kerja sama LPS dan Polri selama ini telah berjalan baik terutama ter- kait penegakan hukum terhadap pihak-pihak penyebab bank gagal, dan pihak-pihak yang menghalangi tugas LPS. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perpan- jangan Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada LPS, oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi M Tito Karnavian, di Markas Besar Polri, Kamis (10/1). Kerja sama ini meliputi beberapa bidang, yaitu pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nota kesepahaman ini merupakan kelan- jutan dari nota kesepahaman antara LPS dan Polri yang ditandatangani tahun 2013. (th)

sepanjang Mei-November 2018. “Perkembangan suku bunga pasar simpanan rupiah pada 62 bank bench- mark LPS terpantau masihmengalami kenaikan 10 bps menjadi 6,09% pada periode 4 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019. Sepanjang tahun 2018, bunga pasar simpanan rupiah mengalami kenaikan 88 bps,” terang Halim di Jakarta, Kamis (10/1). Sementara itu, untuk bunga pasar simpanan valas dari 19 bank bench- mark sepanjang 4 Desember sampai 3 Januari 2019 juga mengalami kenaikan 9 bps menjadi 1,23%. Sepanjang tahun 2018, bunga pasar valas naik 66 bps. Kedua, kondisi likuiditas relatif terjaga

Dengan kenaikan tersebut, maka bunga penjaminan rupiah di bank umum menjadi 7,00% dari posisi peri- ode sebelumnya 6,75%, dan valas 2,25% dari sebelumnya 2,00%. Sedangkan un- tuk bunga penjaminan rupiah di BPR menjadi 9,50% dari posisi sebelumnya 9,25%. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan, kenaikan tingkat bunga penjaminan simpanan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, suku bunga simpanan perbankan masih menunjukkan tren meningkat merespon kenaikan suku bunga ke- bijakan moneter Bank Indonesia (BI)

Investor Daily/David Gita Roza

Penyaluran bantuan PKH Tahap I-2019 dimulai sejak bulan Januari, diawali dengan penyaluran pada KPM di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur kepada sebanyak 1.115 KPM dengan total sebesar Rp 1,361 miliar. Menurut Susi, sebagai agent of development , BNI terus berupaya memperluas Agen Laku Pandai BNI atau Agen46 sebagai salah satu tempat pencairan dana bansos PKH, sampai ke desa-desa demi lebihmemudahkan KPMdalammelakukan transaksi pen- cairan dana bansos PKH. Agen46 juga merupakan bentuk dukungan BNI terhadap program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia di berbagai lapisan. “Tidak hanya melalui Agen46, KPM juga dapat melakukan transaksi pen- cairan dana bantuan sosial nontunai PKH di mesin ATM serta kantor ca- bang BNI atau melalui bank anggota Himbara lainnya,” kata Susi. Kerja Sama KUR Sementara itu, BNI dan Pemerintah Kabupaten Jember (Pemkab Jember) menandatangani nota kesepahaman tentangKerjaSamaPenyaluranProgram Kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Warung Kopi, Warung Berjaringan, danSupplier, pada 7 Januari 2019. Kerja sama ini diharapkan akan membuatpelaksanaanberagamprogram pengembangan usaha binaan Pemkab Jember menjadi semakin kuat dan terkoordinasi dengan baik, termasuk di antaranyasebagaidukunganpembiayaan dari sektor perbankan. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut mempertegas komitmen BNI dalammendorong dan meningkatkan pengembangan usaha di sektor perd- agangan dan sektor produksi, sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemkab Jember. “Nota kesepahaman ini akan semakin membuka akses perbankan bagi pelaku usaha mitra binaan Pemkab Jember, mulai dari layanan aktifitas transaksi keuangan, hingga pembiayaan untuk menambah permodalan usaha,” kata Catur. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan 1.000 warung kopi dan warung rakyat berjaringan selama lima tahun mendatang di wilayahnya. Melalui ProgramKemitraan dan KUR yang mudah, murah, serta cepat. Pro- gram Kemitraan akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan usaha dari BNI agar dapat naik kelas menjadi usaha yang bankable . Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojomenyatakan, tahun 2018 BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 16 triliun kepada 147.691 debitur UMKM yang 54% diberikan kepada sektor produksi. “Tahun ini akan makin fokus meng- garap usaha kecil melalui penyediaan akses pembiayaan KUR Mikro dan pendampingan kemitraan. Hal ini dilak- ukan agar UMKM binaan dapat makin meningkat produksi dan kemampuan manajerialnya,” pungkas dia. (ris)

JAKARTA – PT Bank Negara In- donesia (Persero) Tbk (BNI) pada 2018 berhasil menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 7,3 triliun, kepada lebih dari 4,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 468 kota dan kabupaten. Berdasarkan pencapaian tersebut, tahun ini BNI kembali ditunjuk seba- gai bank penyalur programpenyaluran dana bansos nontunai PKH. Keikutsertaan BNI tersebut ditandai dengan acara Launching Penyaluran Program Pemerintah Bantuan Sosial Nontunai PKH yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI di Gedung Olah Raga Ciracas, Jakarta, Kamis (10/1). Hadir pada acara tersebut Presiden RI JokoWidodo (Jokowi), Menteri So- sial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati. Pada acara terse- but juga dilaksanakan, penyerahan Mock Up Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM, penyerahan Apresiasi Siswa Berprestasi kepada anak dari KPM, serta Penyerahan Sertifikat KPM Graduasi. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati menjelaskan, penyaluran bansos PKH pada tahun ini mulai menggunakan komponen baru yang menyebabkan mekanisme penerimaan dana bansos PKH akan berbeda pada masing-masing KPM. “Mulai tahun 2019, terdapat delapan komponen yang menentukan nilai dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada setiap KPM,” kata Adi Sulisty- owati yang akrab disapa Susi dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily , Kamis (10/1). Delapan komponen tersebut adalah, pertama, bantuan tetap PKH reguler sebesar Rp 550.000. Kedua, bantuan tetap PKH akses Rp 1 juta. Ketiga, bantuan komponen ibu hamil atau anak usia 0 sampai dengan enam tahun Rp 2,4 juta. Keempat, pendidikan anak SD atau sederajat Rp 900.000. Selanjutnya atau kelima, pendidikan anak SMP atau sederajat Rp 1,5 juta. Keenam, komponen pendidikan anak SMA atau sederajat Rp 2 juta. Ketujuh, komponen lanjut usia 60 tahun ke atas Rp 2,4 juta. Kedelapan, komponen penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta. “Dengan mekanisme baru tersebut, terdapat perubahan. Sebelumnya hingga tahun 2018, bansos PKH ada- lah sama untuk semua KPM sebesar Rp 1,89 juta. Namun, mulai 2019 bervariasi tiap KPM-nya tergantung komponennya, sehingga ada yang bisa memperoleh dua kali lipat, ada yang 1,5 kali lipat, sesuai kondisi ke- luarganya,” jelas Susi. Susi menambahkan, bentuk dukun- gan aktif BNI sebagai salah satu ang- gota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) adalahmelalui penyalurandana bansos PKH Tahun 2019 bagi KPM melalui mekanisme transfer nontunai ke rekeningkeluargapenerimamanfaat. Sesuai dengan amanat Presiden melalui Kementerian Sosial RI,

FIFGroup Youth Innovation 2018 Presiden Direktur PT. Federal International Finance (FIF) Group Margono (kanan), secara simbolis memberikan uang pembinaan kepada juara ajang perlombaan ide Bisnis “FIF- Group Youth Innovation (FYI) 2018” yang diterima Tim Farmastra Universitas Airlangga Surabaya, di Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (10/1). Melalui FYI 2018 ini manajemen mendapatkan banyak inspirasi dengan berbagai ide dan inovasi yang datang dari kaum milenial yang nantinya diharapkan dapat menjadi bekal pengembangan bisnis FIFGROUP kedepannya.

Terkait inovasi, Investree dinilai sebagai perusahaan yang inovatif dengan memberikan layanan mar- ketplace lending untuk industri usaha kecil dan menengah (UKM) kepada masyarakat dari berbagai pulau di Indonesia. Hingga akhir tahun 2018, Investree sudah mem- berikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 1,72 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,29 triliun kepada 3.461 borrower dengan rasio keterlambatan pembayaran pinjaman di angka 0,25%. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Investree atas kerja keras dan dedikasinya, sehingga Investree terus tumbuh hingga saat ini. Tidak lupa juga kepada seluruh lender dan borrower yang telah mem- percayai Investree sebagai platform dalam aktivitas pinjam meminjam. Kami terus menghadirkan layanan berdasarkan nilai-nilai integritas, inovasi, dan profesionalisme untuk bersama-sama memberdayakan perekonomian masyarakat,” jelas Adrian. Turut menjadi pencapaian yang berhasil diraih oleh Adrian tahun ini adalah terpilihnya Co-Founder and CEO Investree tersebut sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menaungi perusahaan-perusahaan fintech lending di Indonesia. AFPI dibentuk dari kesadaran bahwa harus ada perlindungan bagi para pengguna layanan fintech lending , baik peminjam maupun pemberi pinjaman. (ris)

belum terdaftar sebagai lender di Investree). Kemudian, lender menjadi Investor SBN dengan syarat harus memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification (SID) atau mendaftar melalui Investree, membuka pekening surat berharga di bank kustodian melalui Investree, dan menginformasikan nomor rekening dana/tabungan di bank. Penghargaan Tokoh Finansial CEO and Co-Founder PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi dinobatkan sebagai Tokoh Finansial Indonesia 2018 versi Majalah Investor . Penghargaan tersebut diraih Adrian karena Investree, perusahaan yang dipimpinnya, dinilai sebagai pionir penyedia layanan marketplace lending dan telah berkontribusi ter- hadap perkembangan industri finan- cial technology ( fintech ) di Indonesia. Selain itu, Adrian dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa Investree tetap tumbuh di tengah per- lambatan ekonomi dan ketidakpastian global. “Kami bersyukur bahwa In- vestree kembali mendapatkan apresi- asi sebagai pionir marketplace lend- ing yang memberi pengaruh positif bagi transformasi bisnis di industri jasa keuangan, khususnya fintech . Investree sebagai pelaku industri finansial selalu berkomitmen untuk mendukung dan melahirkan inovasi demi terwujudnya inklusi keuangan di Indonesia,” kata Adrian di Jakarta, baru-baru ini.

menyasar ceruk pasar milenial sebagai usia produktif serta masyarakat dari daerah terpencil,” papar Adrian dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily , Kamis (10/1). Dia menjelaskan, dengan tingkat kupon minimal mengambang ( float- ing with floor ) sebesar 8,15%, SBR005 memiliki tenor dua tahun dengan pemesanan yang terjangkau yaitu Rp 1 juta. Selain itu, investor akan mem- peroleh keuntungan lainnya seperti aman karena dijamin oleh negara, pemesanan mudah 100% online , serta berlaku pelunasan sebelum jatuh tempo ( early redemption ) maksimal 50% dari minimal pemesanan Rp 2 juta tanpa biaya pelunasan. Adapun imbalan kupon akan diba- yarkan setiap bulan oleh penerbit dengan tingkat kupon yang dise- suaikan setiap tiga bulan pada tanggal penyesuaian kupon dan didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 215 bps (2,15%) sam- pai dengan jatuh tempo. “Sebagai nilai tambah bagi investor, Investree juga menghadirkan promo cash back hingga 1% (maksimal Rp 30 juta) dari pembelian SBR005 di http://sbn. investree.id. Syarat dan ketentuan berlaku,” ujar dia. Lebih lanjut Adrian memaparkan, pemberi pinjaman ( lender ) yang ter- daftar di Investree akan mendapatkan akses untuk membeli SBR005 dan menjadi investor SBN di Investree. Caranya, lender dapat mengunjungi http://sbn.investree.id untuk mendaf- tar sebagai lender (jika sebelumnya

JAKARTA – PT Investree Rad- hika Jaya (Investree) kembali men- jadi Mitra Distribusi (MiDis) dalam memasarkan Savings Bond Ritel SBR005 yang dapat dibeli secara online mulai 10-24 Januari 2019. Sebelumnya, Investree telah dipercayamemasarkan Surat Berharga Negara Elektronik (e-SBN) SBR003 dan SBR004, serta Sukuk Tabungan ST-002 yang diterbit- kan tahun 2018 dengan hasil penjualan total sebesar Rp 130 miliar. Co-Founder and CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, dengan berinvestasi melalui Savings Bond Ritel Seri SBR005, Investree ikut men- dorong inklusi keuangan danmemberi kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pasalnya, seluruh dana yang diterima melalui penerbitan SBR005 ini akan digunakan untuk menjadi salah satu sumber pendanaan pemer- intah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang produktif dalam hal ini membangun pendidikan Indonesia. “Berangkat dari hasil penjualan Sukuk Tabungan Seri ST-002 tahun lalu, di mana Investor SBN di In- vestree didominasi oleh generasi muda dengan kisaran usia 21-35 tahun. Kami senang dapat secara berkelan- jutan menjadi mitra pemerintah dalam memasarkan SBN untuk memper- mudah akses investasi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan dan berpartisipasi dalam pemban- gunan nasional, ter utama dalam

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online