SP190717

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 17 Juli 2019

Prabowo Tak Tunduk Tekanan

P erhelatan Pilpres 2019 telah usai. Presiden petahana Joko Wido- do terpilih kembali menjadi pemimpin Indonesia hingga 2024. Pertarungan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pasangan Prabo- wo-Sandiaga Uno sangat ketat dan panas. Pilpres 2019 lebih panas ketimbang Pemilu 2014 utamanya dalam hal merebak- nya isu politik identitas. Ma- syarakat terpolarisasi. Bahkan ketika Pilpres sudah usai dan Jokowi-Prabowo berpelukan pun masih banyak pendukung

Kementerian Keuangan (Kemkeu) senada dengan pengelolaanLembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan demikian, secara ke- lembagaan, dana penelitian akan mendapatkan suatu spot dana khusus di APBN, yaitu secara rutin dan pasti yang akan dibentuk dalam dana abadi penelitian. Namun, kata Nasir, bedanya dana yang diatur UU Sisnas Iptek ini akandigunakanuntuk penelitian yang bisa menghasilkan penemuan dan inovasi. Tahun ini, ujarnya, dana abadi penelitian sudah dialokasikan pe- merintah sebesar Rp 990 miliar. Menurut dia, untuk tahun depan pihaknya akan mengajukan lagi tambahan dana tersebut. Pemerintah memang dituntut untuk terusmeningkatkan dana untuk riset. Dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara tetangga, dana riset Indonesia tergolong kecil. Se- lama ini, dana riset Indonesia hanya sekitar 0,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara Malaysia sebesar 1,1%, Singapura 2%, Jepang 3,5%, dan Korea Selatan 4,3%. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mar- dianto mengatakan, setelah UU itu disahkan maka akan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh presiden. Kehadiran badan itu untuk mengarahkan dan menyi- nergikan secara efektif dan efisien lembaga riset, antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, serta sumber daya iptek bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. “Tujuannya adalah untuk menghasilkan temuan-temuan dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional,” ujar Daryatmo. Selain itu, ujar dia, RUU Sisnas Iptek juga memberikan jaminan ke- pastian hukum bagi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek, yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. De- ngan kata lain, iptek di dalam UU ini merupakan upaya agar kebijakan pembangunan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secaramoral, beretika, dan berdasarkan dasar-dasar keilmuan dengan berpedoman pada ideologi Pancasila. [FAT/O-1] Prabowo menyebut dirinya lebih cinta bangsa tetap utuh. Jelas, isu-isu miring selama ini terbantahkan,” katanya. Prabowo, kata sumber itu, tidak pernah tunduk pada tekanan apa pun dalam mendukung keutuhan bangsa. Demikian juga terhadap tekan- an dari kelompok-kelompok yang menginginkan ia tetap berseteru dengan lawan politik di Pilpres 2019. “Prabowo tahu kapan ber- tanding. Beliau menghormati hasil pemilu dengan segala kekurangannya,” tandasnya. [H-14]

yang belum legawa. Bila Jokowi sejak 2014 diisukan dengan keberadaan PKI dan ditu- ding mengkriminalisasi ulama maka Prabowo pun Prabowo diisukan mendukung gerakan khilafah. Apalagi ketika kubu Prabowo-Sandi bersedia me- wadahi eks-HTI. Sumber SP di Jakarta Selasa (16/7) mengungkap bahwa Prabowo tidak pernah sama sekali meminta dukungan dari ormas keagamaan yang seperti FPI dan HTI dalam Pilpres lalu. Alasannya, di alam demokrasi semua punya

hak dalam menyampaikan aspirasinya. “Banyak tudingan yang dilayangkan kepada Pak Prabowo (saat pilpres), tetapi Bapak selalu tenang dan sabar. Khilafahlah, itulah, inilah, ma- cam-macam (tudingannya),” ucapnya. Namun, katanya, sejarah dan waktu yang membuktikan bahwa Prabowo seorang ne- garawan sejati dan selalu setia kepada Pancasila dan NKRI. “Dalam surat Pak Prabo- wo kepada Pak Amien Rais sebelum ketemu Jokowi akhir pekan lalu, jelas sekali Pak

Lembaga Riset Diintegrasikan

[JAKARTA] Pemerintahakanmeng- integrasikan lembaga-lembaga riset yang ada di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, integrasi lembaga riset itu telah diperkuat oleh kehadiran Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan danTek- nologi (UU Sisnas Iptek) yang telah disahkan DPR pada Selasa (16/7). Dengan integrasi lembaga riset itu diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan nasio- nal. Ini sesuai dengan pidato Presiden Jokowi bertemaVisi IndonesiaMaju, yangmenekankanpentingnya inovasi dalammenghadapi persainganglobal. Pemerintah juga dituntut untuk terus meningkatkan anggaran untuk riset yang selama ini hanya sekitar 0,2% dari PDB atau kalah jauh dibandingkan negara lain, seperti Malaysia (1,1%), Singapura (2%), Jepang (3,5%), dan Korsel (4,3%). Setelah dirancang sejak 2014, akhirnya pemerintah dan DPR mengesahkan UU Sisnas Iptek, kemarin. Menurut Menristekdikti M Nasir, UU ini memiliki 13 bab dan 100 pasal berisi peraturan yang akan meningkatkan kontribusi iptek terhadap pembangunan nasional. Kehadiran UU Sinas Iptek tersebut akan mendorong terintegrasinya riset yang ada di berbagai kelem- bagaan riset. Nasir menuturkan, UU Sinas Iptek akan menjadi landasan il- miah dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, sehingga mampu memperkuat daya dukung iptek dalam rangka mencapai tujuan negara danmeningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Dikatakan, embrio dari UU ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2018 tentangRancangan IndeksRiset Nasional (RIRN). “‘Inti dari UU ini adalah kita mengubah UU Nomor 18/2002, yaitu adanya suatu perubahan yang implementasinya banyak riset yang tidak terkoordinasi dengan baik. Keberadaan UU Sisnas Iptek ini akan mendorong riset yang lebih terintegrasi. Embrionya sudah di dahului dengan Perpres RIRN. Maka, nanti kami akanmemperbaiki

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir (kanan) saat mengikuti rapat pembahasan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) di DPR, Jakarta, baru-baru ini. Pada Selasa (16/7), DPR mengesahkan RUU Sisnas Iptek tersebut menjadi UU.

perpres dengan mengikuti UU ini,” ujar mantan Rektor Universitas Di- ponegoro (Undip) Semarang itu saat ditemui SP setelah pengesahan UU Sisnas Iptek di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/7). Seperti diketahui, RUU Sinas Iptek merupakan RUU inisiatif pe- merintah sebagai pengganti atas UU Nomor 18Tahun2002 tentangSistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Selama ini, lembaga riset tidak terkoordinasi dengan baik karena belum mampu memberikankontribusi seceraoptimal dalamproses pembangunan nasional. Menristekdikti menuturkan, ada beberapapokokpenyempurnaanyang ada dalam UU Sisnas Iptek, yakni mencakup kelembagaan yang akan langsung dibentuk presiden. Ketika ditanya, apakah  riset akan dikelola satu pintu dengan adanya Badan Riset Nasional, Nasir menuturkan, keberadaan lembaga penelitian, seperti Badan Pengkajian dan Pe- nerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Yang pasti, supaya jangan terjadi pengulangan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih penelitian. Kalau tumpah-tindih, biayanya mahal. Jika (penelitian) menjadi satu bagian, maka akan lebih fokus,” ujarnya. Ditentukan Presiden Menteri Nasir juga mengatakan, Presiden Jokowi yang akan menen- tukan apakah nama lembaga yang terintegrasi itu adalah Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau nama lainnya. Pre- siden juga yang akan menentukan apakah badan ini akan berada di bawah kementerian atau langsung bertanggung jawab kepada presiden. Intinya, kata Nasir, lembaga ini akan mengintegrasikan semua lembaga riset yang ada di kementerian atau lembaga lain. Guru besar Ilmu Akuntansi Undip itu juga menegaskan, poin penting lain dari UU Sisnas Iptek memperpanjang usia pensiun para peneliti. Selama ini, sesuai UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), masa pensiun peneliti biasa adalah 58 tahun dan peneliti utama 60 tahun.

“‘Kamimendorongmasa pensiun peneliti diperpanjang. Sebab, mereka adalah aset penting bangsa. Jadi, peneliti madya yang usia pensiunnya 58 tahun akan menjadi 65 tahun, sementara peneliti utama sampai 70 tahun,” kata Nasir. Dijelaskan pula, UU Sisnas Iptek juga mengatur tentang kerja sama penelitian dengan pihak asing. Dalam hal ini, para peneliti asing wajib melapor untuk mendapatkan izin meneliti di Indonesia. Jika peneliti asing itudatang tanpa izin, mereka bisa dikenakan sanksi. Selain itu, kerja sama juga harus melibatkan peneliti dari Indonesia. Bahkan, material riset tidak boleh sembarangan dibawa keluar negeri dengan alasan semua kekayaan In- donesia harus dilindungi. “selama ini, ada peneliti asing yang tiba-tiba datang tanpa izin. Itu nanti diatur dan ada sanksi yang diberikan. Selama ini bladas-bludus enggak beritahu, harus ikut aturan. Mereka juga harus bekerja sama dengan peneliti Indonesia,” katanya. UU Sisnas Iptek juga mengatur tentang adanya anggaran khusus riset berupa dana abadi penelitian. Dana abadi itu akan dikelola oleh

Made with FlippingBook - Online catalogs