ID200713

SENIN 13 JULI 2020

24

Investor Daily/David Gita Roza

menjelaskan, kewenangan memeriksa bank menurut PP Nomor 33 terkait antisipasi LPS dalam menghadapi ancaman dan gangguan stabilitas dari kegagalan bank. Pengawasan yang dilakukan LPS terdiri atas dua hal. Pertama, bagaimana ketersediaan likuiditas di bank. Kedua, bagaimana kondisi aset bank tersebut. “Karena kalau bank punya liabilitas kita ingin tahu arus kas bank ini seberapa besar arus kas dari kualitas aset lancar. Ini untuk bisa dapat gambaran, se- berapa besar permasalahan yang dihadapi bank. Seberapa besar permasalahan keuangan yang dihadapi, ini beda dengan yang dilakukanOJK,” sambungHalim. Pendirian Bank Perantara Sementara itu, berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dari PP Nomor 33/2020, penanganan bank berupa bank selain bank sis- temik yang dinyatakan sebagai bank gagal dilakukan dengan be- berapa cara. Pertama, mengali- hkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank penerima. Kedua, mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban bank selain bank sistemik pada bank perantara. Ketiga, melakukan penyertaan modal sementara, atau keempat melakukan likuidasi. Apabila LPS memilih untuk mendirikan bank perantara ( bridge bank ) , tugasnya adalah menampung aset-aset berkual- itas tinggi dari sejumlah bank gagal. Mer ujuk PP Nomor 33/2020, bank perantara dapat didirikan oleh LPS sebelum adanya bank yang ditetapkan sebagai bank dalampengawasan intensif (BDPI). BDPI mesti ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan khusus (BDPK) t e r l eb i h dahu l u sebe l um dinyatakan sebagai bank gagal. “Sebelum PP Nomor 33 ini diterbitkan, LPS bisa minta izin pendirian bridge bank kepada OJK dan BI. Ini sudah berjalan, PP ini hanya mempermudah LPS kalau ingin minta izin di- rikan bridge bank pada situasi yang tidak normal ini,” jelas Halim. berdasarkan sepengetahuan anggota. Ini sesuai dengan Pasal 32 UU Perkoperasian. Antara pengelola usaha seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33. KSP juga tidak mengenal istilah investasi atau deposito berbunga, apalagi tinggi seperti dijanjikan KSP Indosurya. Dana simpanan yang diterima dan hasil pengelolaan usaha diba- gikan kepada anggota sesuai besaran jasa masing-masing. Pemberian balas jasa pun ter- batas terhadap modal. Merujuk aturan tersebut, se- buah KSP harus mengutamakan pemberian pinjaman dan hak bagi hasil usaha kepada ang- gota. Bukan menginvestasikan dana anggota ke bidang usaha lain sembari menjanjikan imbal hasil berbunga tinggi. Walaupun mesti dilakukan investasi untuk mengembangkan usaha, adalah setelah hak anggota terpenuhi dan berdasarkan rapat anggota. Terkuaknya praktik investasi berkedok koperasi yang dilak- ukan KSP Indosurya bermula sejak awal tahun 2020. Beberapa nasabah kesulitan menarik produk deposito yang sudah jatuh tempo. KSP Indosur ya tidak bisa mengembalikan dana tersebut dengan berbagai alasan. Kesulitan menarik dana, mem- buat nasabah panik. Apalagi, se- cara tiba-tiba pada Februari 2020

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan saat ini memiliki likuiditas memadai yang tercermin dari total aset mencapai Rp 128 triliun. Jumlah tersebut diklaim cukup untuk menangani masalah bank yang berpotensi gagal.

Agen Pegadaian Nasabah bertransaksi di galeri 24 Pegadaian, Tangerang, beberapa waktu lalu. PT Pegadaian (Persero) mencatat jumlah agen hingga Juni 2020 sebanyak 25.435. Angka itu tumbuh signifikan sebanyak 34,68% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang tercatat sebanyak 18.885 agen. Keagenan ini merupakan program ekspansi bisnis selain mengoptimalkan 4.113 outlet yang telah dimiliki perseroan.

tuan minimal, ditindaklanjuti untuk setiap 6 bulan har us menyampaikan kebutuhan likuiditas LPS. Sebab, jika likuiditas LPS di bawah threshold bisa mendapat pinjaman. “Kalau LPS kurang likuiditas, menteri keuangan menyiapkan seberapa besar kebutuhan likuiditas LPS. Dalam konteks ini Perppu Nomor 1/2020 di situ pemer- intah bisa terbitkan SBN dijual ke Bank Indonesia (BI) dan uangnya diberikan ke LPS untuk menangani bank-bank bermasa- lah,” terang Halim. Di samping itu, LPS juga diberi kewenangan untuk bisa menerbitkan surat utang jika mengalami kesulitan likuiditas. Namun, Halim mengatakan pihaknya belum membutuhkan likuiditas tambahan hingga perlu menerbitkan surat utang. “Kalau LPS kurang likuiditas, negara juga dapat menyiap- kan seberapa besar kebutuhan likuiditas LPS, saat ini kami belum berencana terbitkan surat utang,” kata Halim. Agunan Bank Halim juga menjelaskan, jika pemerintah menempatkan dana di bank peserta atau bank mitra yang merupakan bank sehat, LPS dalam hal menempatkan dana dilakukan jika bank terse- but bermasalah dan berisiko gagal. LPS juga dalam menem- patkan dana akan meminta agunan dari bank berisiko gagal sebagai jaminan. “Penempatan dana LPS ada agunan, misalnya berupa kredit yang harus lan- car, walaupun lancar kita teliti profil risiko untuk menetapkan discount. Kemudian ada berupa KSP Indosur ya juga men- catut nama OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka mengatakan berada dalam pengawasan kedua lem- baga tersebut. Padahal, koper- asi semestinya berada dalam pengawasan Kemenkop UKM. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim untuk turun langsung mengin- vestigasi. Kemenkop dan UKM, kata dia, juga telah mengambil langkah Moratorium Perizinan Simpan PinjamKoperasi selama tiga bulan untuk menghindari semakin besarnya masyarakat/ anggota yang dirugikan oleh ko- perasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perund- ang-undangan yang berlaku. Teten menjelaskan, pihaknya tetap konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Sejak tahun 2016, Kemenkop dan UKM bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, dan lembaga lain yang terkait menjalin kerjasama dan mem- bentuk Satgas Waspada In- vestasi (SWI). “SWI mer upakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penan- ganan dugaan tindakanmelawan hukumdi bidang penghimpunan relasi para kar yawan semasa masih bekerja di bank.

“Kondisi likuiditas LPS baik- baik saja, kami punya dana mencapai Rp 128 triliun, ini cukup menjadi bantalan untuk LPS menangani bank,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam video conference, akhir pekan lalu. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Kewenan- gan LPS Dalam Rangka Melak- sanakan Langkah-Langkah Pen- anganan Permasalahan Stabil- itas Sistem Keuangan. Halim menjelaskan, total aset tersebut tidakmengalami perbe- daan dari kuartal I-2020 yang se- besar Rp 128,3 triliun. Pasalnya, LPS memberikan relaksasi bagi bank untuk menunda pemba- yaran premi penjaminannya. “Sekarang tidak berubah, kar- ena semester kedua ini LPS memberi keringanan bagi bank tidak perlu membayar segera bayar premi. Itu sebabnya dana LPS masih relatif sama, yang beda itu kenaikan likuiditas dari hasil investasi yang dilakukan LPS,” jelas Halim. Pasal 11 Ayat (3) dari PP tersebut tertulis penempatan dana oleh LPS pada bank keten- tuannya sebagai berikut, per- tama, total penempatan dana pada seluruh bank paling ban- yak sebesar 30% dari jumlah kekayaan LPS. Kedua, penem- patan dana pada satu bank paling banyak sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan LPS. Ketiga, setiap periode penempatan dana paling lama satu bulan dan dapat diper- panjang paling banyak 5 kali. Menur ut dia, dalam hal likuiditas LPS turun dari keten- K asus investasi berkedok koperasi simpan pinjam daring dengan iming-im- ing bunga besar kerap terjadi akhir-akhir ini. Salah satu yang masih hangat adalah kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Citra (KSP Indosurya) yang berhasil menghimpun dana nasabah hingga Rp 10 triliun lebih. Meski bentuknya koperasi, KSP Indosurya ternyata diduga menjalankan operasinya seperti bank. Dari hasil penyelidikan Satuan TugasWaspada Investasi (SWI) yang membantu Kemen- terian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) mengusut kasus ini, diketahui beberapa modus KSP Indosurya menggaet nasabah, yakni menawarkan 11 produk yang terdiri atas delapan produk tabungan dan tiga deposito ber- jangka. Salah satunya bernama simpanan berjangka yangmemi- liki batas minimal setoran dana Rp 50 juta. KSP Indosurya menawarkan beragam produk tersebut dengan iming-iming imbal hasil tinggi diantaranya deposito dengan bunga 9-12% per tahun. Lebih tinggi dari bunga deposito perbankan sebesar 5%-7% pada periode yang sama. Dalam menawarkan seluruh produk tersebut, KSP Indosurya memanfaatkan petugas pemas- aran yang memiliki pengalaman di perbankan. Rata-rata anggota yang menyimpan dana adalah

Halim Alamsyah

aset tetap pemilik bank, atau aset bank, juga bisa pengalihan saham yang dimiliki pemilik bank,” imbuh Halim. Agunan tersebut sebagai jam- inan apabila bank yang ditem- patkan dana oleh LPS telah mengalami kegagalan dan tidak dapat mengembalikan dana LPS, maka agunan tersebut akan dieksekusi oleh LPS. Adapun skema penempatan dana pada bank berisiko gagal tidakmelalui lelang ataupun dengan business to business (B2B). “Berdasarkan UU, dan nanti ada peraturan LPS- nya, tidak B2B dan tidak melalui lelang. LPS nanti setelah dapat hasil analisis sampai informasi dari OJKdan riwayat dari BI, LPS kalau setuju bisa langsung kami tempatkan,” tutur dia. Halim juga menegaskan LPS bukan regulator yangmengawasi perbankan, karena kewenangan pengawasan tersebut berada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, OJK mengawasi empat aspek. Pertama, terkait kondisi permodalan, kedua profitabilitas, ketiga profil risiko bank, dan terakhir tata kelola atau governance bank. “Sementara itu, pemeriksaan LPS dalam rangka melihat kinerja keuangan untuk men- getahui dari sisi liabilitasnya. Untuk mengetahui rekening simpanan di neraca bank be- rapa besar, suku bunganya apa sesuai dengan ketentuan, dan berapa besar simpanan masyarakat yang dijamin LPS,” terang Halim. Oleh kar ena itu, Halim dana masyarakat dan pengelo- laan investasi,” kata Teten sep- erti dikutip dari beritasatu.com , Minggu (12/7). Menurut Teten, Kemenkopdan UKM telah melakukan langkah- langkahsebagai berikut, pertama, meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir badan hukum koperasi. Kedua, mendukung langkah Polri men- gusut tuntas praktek KSP Indos- urya maupun korporasinya. Ke t i ga , Kemenkop dan UKM bersama OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Tran- saksi Keuangan (PPATK) mem- buat agenda bersama untuk menghindari praktik berkop- erasi yang tidak sehat, dengan melakukan sosialisasi dan pelati- han bagi satgas pengawas ko- perasi dan gerakan koperasi serta melakukan pemeriksaan terpadu ( joint audit ). Tak Kenal Istilah Investasi Dalam praktiknya, sejum- lah aturan diduga dilanggar oleh KSP Indosur ya. Hal ini di antaranya terkait aturan yang menyatakan KSP mesti menghimpun dana simpanan dari anggota bukan dalam ben- tuk investasi. Selain itu, terdapat aturan bahwa KSP juga wajib memberikan pinjaman kepada calon anggota, anggota, dan ko- perasi lainnya. Peraturan serupa juga tertuang dalamPasal 89 UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terkait pengelolaan dana dan usaha, KSP wajibmelakukannya

diperoleh BNI Kantor Cabang Luar Negeri maupun kerja sama dengan bank-bank koresponden. Program sertifikat deposito ( cer- tificate of deposit /CD) Global yang diluncurkan KCLN New York pada Januari 2020 telah meningkatkan kemampuan BNI dalammenghimpun dana di luar negeri dan sebagai alternatif dari non-conventional funding yang diperoleh BNI dari bank-bank koresponden,” papar dia. Sampai dengan kuartal II-2020, dana yang berhasil dihimpun oleh KCLN New York melalui CD mencapai US$ 414 juta. Putrama juga mengatakan, BNI secara berkelanjutanmelak- ukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan transaksional Di- aspora Indonesia, ter utama dalam transaksi kiriman uang luar negeri. BNI menghadirkan layanan digital remittance di luar negeri antara lain melalui kehadiran BNI MoRe (Mobile Remittance) di KCLN Singapura dan BNI Outgoing Remittance Mobile Banking Personal, demi meningkatkan sistem dan layanan remitansi yang dapat diakses setiap nasabah secara mudah di mana pun dan kapan pun. (ris) kreditur yang sakit, lansia atau yang sangat membutuhkan dana ( very urgent condition ). Dalam rapat perdamaian di PN Jakarta Pusat, mayoritas nasabah KSP Indosurya menginginkan uang mereka segera kembali. K e b a n y a k a n n a s a b a h mengaku kesulitan di masa pandemi seperti saat ini. Para nasabah yang hadir dalam rapat tersebut meliputi orang sakit dan lansia, meminta kepastian kepada pihak Indosur ya ter- kait pembayaran uang mereka. Henry Surya dan pengurus yang hadir dalam rapat perdamaian tersebut, sebaliknya meminta maaf kepada para nasabah. Dia berharap proposal bisa menjadi harapan para anggota KSP itu. Sebelumnya, sejumlah pihak pun mendorong penyelesaian kasus KSP Indosurya dilakukan lewat jalan perdamaian. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menekankan perdamaian ada- lah hal mulia dilakukan untuk kepentingan bersama koperasi dan anggotanya. Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Raliansen Saragih, menanggapi niat pengurus KSP Indosurya yang mengajukan proposal per- damaian dengan anggotanya. Dia berharap proposal KSP Indosurya bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Dia melanjutkan, mer ujuk pada konstitusi, peran dan kontribusi koperasi, harus memperoleh dukungan dan perlindungan seluas luasnya. (aris cahyadi)

sia di luar negeri. BNI juga telah mengembangkan trade hub di KCLN Singapura dan Hong Kong untuk mendekatkan ek- sportir Indonesia ke pusat per- dagangan dunia,” kata Putrama dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily , Minggu (12/7). Putrama juga menuturkan, selain mendukung peningkatan foreign direct investment, BNI telah menfasilitasi per usa- haan-perusahaan di luar negeri untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. BNI telah mendi- rikan unit Japan Desk pada 2011 yang kemudian dikembangkan menjadi International Desk pada 2017. Adapun International Desk telah berhasil memberikan jasa dan layanan perbankan serta skema pembiayaan yang se- suai dengan kebutuhan perusa- haan-perusahaan asing dalam mengembangkan bisnis di In- donesia. Pelayanan International Desk ini telah dinikmati oleh lebih dari 400 perusahaan Je- pang, Tiongkok, serta Korea di Indonesia. “Kedua peran di atas ditopang oleh sumber pendanaan murah dari international funding yang Dia dan pengurus mengaku tidak ingin merugikan pihak lain apalagi menutup KSP In- dosurya yang sudah lebih dari delapan tahun berjalan dengan baik dan memberikan manfaat buat anggota dan calon ang- gota. “Kami sudah lama terjun di dunia finansial, kredibilitas dan kepercayaan sudah lama dibangun,” ujar Henry. Untuk meyakinkan anggota atau nasabah, Henry mengaku mengajukan PT Sun Interna- tional Capital sebagai stand by guarantor atas pembayaran dana anggota KSP. Jika nantinya KSP Indosur ya tak mampu mengembalikan dana yang harus dibayarkan atau cidera janji (wanprestasi), utang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital, dengan instrumen surat utang ( convertible loans ) dengan aset perseroan sebagai jaminan. “Prioritas kami adalah memas- tikan nasabah atau anggota bisa dikembalikan uangnya,” ujar dia. PT Sun International Capital merupakan perusahaan property arm dari Indosurya Group. Per- usahaan ini sahamnya sebesar 99,9% dimiliki oleh Henry Surya. Perseroan memiliki aset-aset properti seperti gedung perkan- toran, apartemen strata title dan ruko-ruko yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada persidangan, pengurus KSP Indosur ya mengajukan pembaruan penawaran. KSP Indosurya juga akan mempri- oritaskan pembayaran untuk

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelay- anan bisnis internasional ter- baik oleh Alpha Southeast Asia . Hal tersebut ditandai dengan diraihnya gelar Best Trade Finance dan Best International Banking Division di tingkat Asia Tenggara pada 14th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2020. Direktur Tresuri dan Interna- sional BNI Putrama Wahju Setyawanmenjelaskan, penghar- gaan tersebut diberikan karena BNI dinilai telah berhasil dalam menjalankan perannya sebagai bridging Indonesia and the world serta pengembangan layanan bagi diaspora Indonesia di luar negeri melalui jaringan kantor cabang luar negeri (KCLN). Hingga saat ini, BNI memiliki enam cabang di luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York. “BNI juga mendukung per- usahaan-perusahaan Indonesia untuk menjadi pebisnis global. KCLN BNI memberikan pem- biayaan berbasis trade finance untuk mendukung operasional perusahaan-perusahaan Indone- manajemenKSP Indosuryamem- PHK karyawan. Kemudian, pada 1 April 2020 beredar memo KSP Indosurya tak lagi beroperasi. Akibatnya, tidak hanya menghadapi jeratan hukum di kepolisian, manajemen KSP Indosur ya juga menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sejauh ini, tercatat ada tiga per- mohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hakim juga telah menetap- kan PKPU Sementara terhadap termohon, yakni KSP Indos- urya Cipta selama 45 hari se- jak putusan PKPU Sementara. Pengadilan jugamenunjukHakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU. KSP Indosur ya memiliki waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU untuk menye- lesaikan kewajiban kepada kreditur atau nasabahnya. Bila nasabah menolak tawaran per- damaian koperasi, pengadilan dapat menetapkan pailit. Cari Solusi Sementara itu, Pendiri KSP Indosurya Cipta Henry Surya kembali menegaskan akan mencari solusi terbaik untuk menuntaskan kewajibannya kepada para nasabah atau ang- gota koperasi. Dia memilih untuk membantu membereskan masalah yang terjadi saat ini dan berharap KSP Indosurya bisa kembali beroperasi.

Made with FlippingBook Learn more on our blog