SP170714

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 14 Juli 2017

Koruptor Dukung Hak Angket KPK?

P anitia Khusus (Pan- sus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beber- apa hari belakangan ini menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli tata negara dan ahli hukum pidana. Para ahli tata negara yang telah diden- gar pendapatnya, antara lain Yusril Ihza Mahendra dan ahli hukum pidana Romli Atmasasmita. Setelah mendengar paparan dari para ahli,

Pansus selanjutnya akan memanggil sejumlah pihak, termasuk sejumlah LSM antikorupsi. Rapat diupayakan terbuka bahkan disiarkan secara langsung di tele- visi swasta. Sumber SP di Jakarta, Rabu (12/7) mengun- gkapkan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam prak- tik korupsi, baik yang sudah dipenjara maupun yang masih menjadi saksi, cukup puas dengan

paparan para narasumber yang dipanggil Pansus Hak Angket. Menurut- nya, paparan para ahli itu cukup untuk meruntuh- kan kehebatan KPK selama ini. “Sementara kencang dan mantap dukungan kepada kami,” ujar sumber itu yang kini menjadi saksi dalam salah satu kasus di KPK itu. Sumber itu enggan mengungkapkan secara ini, kami cukup puas. Semakin

rinci dukungan ke Pansus Hak Angket KPK itu. Na- mun, secara implisit, dia mengatakan, pihaknya siap mendukung apa pun yang dibutukan Pansus. Sumber itu menam- bahkan, para koruptor yang masih memiliki sisa hasil korupsi uang negara rela melakukan apa saja untuk menghan- curkan KPK. Oleh karena itu, mereka mendukung penuh upaya DPR untuk melemahkan KPK. [H-14]

Pemerintah Bersikeras Pres-T 20%-25%

[JAKARTA] Panitia Khusus (Pan- sus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dan Pemerintah sepakat untuk membawa draf RUU dengan lima isu krusial yang belum disepakati ke rapat paripurna DPR pada 20 Juli mendatang untuk disahkan. Namun, karena lima isu krusial belum ada satu kata, maka belum ada jaminan bahwa posisi Pemerin- tah yang ingin menerapkan angka ambang batas syarat partai atau gabungan partai bisa mengajukan calon presiden ( presidential th- reshold /Pres-T) sebesar 20% dari jumlah kursi di parlemen atau 25% perolehan suara di pemilu akan tercapai. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya masih memiliki opsi untuk kembali ke UU lama apabila kesepakatan mengenai lima isu krusial itu gagal. Mendagri menegaskan, pihaknya bersikeras jika angka Pres-T tetap pada 20% dan 25%. Mendagri berharap, kesem- patan untuk lobi dan musyawarah hingga 20 Juli itu dimanfaatkan untuk memastikan semua fraksi bersedia menerima klausul 20%- 25%. Sebab, bagi Pemerintah, angka Pres-T 20%-25% adalah “harga mati”. “Dengan segala hormat, bagi Pemerintah, (Pres-T 20%-25%) itu sudah prinsip,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (13/7) malam. Dikatakan, bisa saja terjadi di rapat paripurna DPR nanti Peme- rintah meminta dilakukan skors rapat bila dianggap substansi RUU yang hendak disahkan tidak sesuai dengan posisi Pemerintah. “Kalau dulu, ada contoh di mana pemerintah bisa meminta skors paripurna. Saat itu yang menjadi mendagri adalah Pak Mardiyanto,” kata dia. Walau demikian, Tjahjo me- ngatakan, dirinya masih yakin bahwa klausul Pres-T 20%-25% akan disepakati oleh seluruh fraksi. “Dalam politik, kan , tidak ada yang pasti,” tuturnya. Mendagri juga mengatakan, Pemerintah memahami dinamika pandangan fraksi-fraksi dalamproses finalisasi RUU Penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pembahasan

dengan konstituen dan cakupan wilayah makin luas. Pemerintahmenyadari, jika terjadi perubahan alokasi kursi, maka terjadi potensi perubahandi dapil secaradras- tis. “Ini tentunya kurang mendukung keberlanjutan hubungan konstituen dengan legislator. Maka, pemerintah tidakmengubahnya,sepertisebelumnya di 3 sampai 10 kursi,” kata dia. Soal metode konversi suara ke kursi, Tjahjo menjelaskan, pemerintah ingin metode hitung yang berkeadilan. Artinya, jumlah perolehan suara berbanding lurus dengan jumlah perolehan kursi. Metode kuota hare yang masih dipakai pada Pemilu 2014, dinilai sudah lama hendak ditinggalkan. Belakangan, fraksi-fraksi bisa berkompromi dan memilih sistem lague murni yang dianggap lebih moderat. “Bagi pemerintah, hal seperti itu menjadi nilai tambah di RUU ini. Kalau disepakati, untuk pertama kalinya akan menjadi me- tode penghitungan konversi suara baru di pemilu,” kata Tjahjo. Bertahan Sementara,Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tetap bertahan dengan usulan Pres-T 20% dan 25% . “Kita sudahmelaksanakan dua kali pemilihan presdien dengan Pres-T20%dan 25%dan itu berjalan dengan baik. Artinya, kita mencari calon-calonyang terbaik,”ujarWapres dalam program Special Interview with Claudius Boekan di BeritaSatu News Channel , Kamis (13/7)malam. Menurut Kalla, Pres-T di bawah 20% akan membuang-buang waktu dan hanya menghadirkan calon pre- siden yang tidak mempunyai modal dukungan. “Jadi, posisi pemerintah adalah ingin ada keberlanjutan sistem,” tuturnya. Menjawab kekhawatiran jika nantinya calon presiden hanya akan berpusat pada satu orang tertentu saja, JK menegaskan, masih terse- dia 80% suara yang terbuka untuk diperebutkan. Menurut dia, deadlock di DPR dalam proses pengambilan keputusan adalah hal biasa dalam demokrasi namun selalu tersedia jalan keluar. “Dalam demokrasi, selalu ada jalan keluar, termasuk voting , dan pasti ada penyelesaian,” kata Wapres. [MJS/O-1]

ANTARA/M Agung Rajasa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berbincang dengan Pimpinan Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto (kiri), Lukman Edy (kedua kanan) dan Ahmad Riza Patria sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

di RUU itu harus memberi nilai tambah dan dampak kemajuan dalam pembangunan sistem politik nasional. Untuk itu, pemerintah berpandangan, hal yang sudah baik dan demokratis di aturan lama sebaiknya dipertahankan bahkan ditingkatkan, sementara yang kurang harus diperbaiki. “Oleh karena itu, pemerintah sangat setuju dengan pandangan fraksi menyangkut Pres-T yang angkanya 20% kursi di DPR dan atau 25% raihan suara nasional. Karena, sudah teruji dari dua kali Pres-T di bawah 20% akan membuang- buang waktu dan hanya menghadirkan calon presiden yang tidak mempunyai modal dukungan. “

awal sampai pandangan mini fraksi, termasuk lobi-lobi cukup kompre- hensif. Meski hingga rapat final Pansus RUU Pemilu masih belum ada kesepakatan soal lima isu krusial, Pemerintah masih berkeyakinan bahwa kesepakatan akan didapatkan hingga saat paripurna DPR 20 Juli mendatang. Menurut Tjahjo, draf RUU Penyelenggaraan Pemilu saat ini se- benarnya sudah tergolong sempurna dalammenjawab tantangan pemilu serentak mulai 2019. Baginya, hal itu tidak akan bisa dicapai apabila tidak didukung oleh kerja keras semua pihak, khususnya fraksi- fraksi di DPR. Soal masih ada lima isu krusi- al yang belum bisa diselesaikan, Tjahjo mengatakan, Pemerintah masih berharap hingga 20 Juli pagi, sebelum rapat paripurna penge- sahan RUU Pemilu dilaksanakan, ada musyawarah untuk mufakat. “Pemerintah masih mengharapkan komitmen bersama, yakni bagaimana membangun musyawarah untuk mufakat, demi bisa membangun sistem pemilu yang konsisten serta demokratis,” katanya. Pemerintah, tuturnya, sejak awal berupaya agar norma pengaturan

pemilu yang hasilnya presiden dan wakil presiden wapres di dua

periode,” ujarnya. Instrumen Positif

Sementara, soal ambang batas perolehan suara partai untuk bisa memperoleh kursi di parlemen (parliamentary threshold /PT), Pemerintah juga sepakat akan pe- nerapannya. Sebab, hal itu adalah instrumen positif dan teruji dalam upaya menyolidkan fragmentasi politik di DPR. Pemerintah juga setuju bola angka PT sebelumnya di 3,5%dinaikkanmenjadiminimal 4%. Berkaitan dengan sistem pemi- lu, Pemerintah memahami adanya pandangan di antara sistem pro- porsional daftar terbuka maupun daftar tertutup.Awalnya, pemerintah menawarkan jalan tengah, yakni proporsional daftar terbuka terbatas. “Tetapi, pemerintah akhirnya sepa- kat dengan mayoritas fraksi untuk proporsional terbuka,” kata Tjahjo. Soal alokasi kursi per dapil, Mendagri mengatakan, hal itu ada- lah instrumen memperkuat sistem kepartaian dan mendekatkan jarak antara calon legislator dengan kon- stituen. Semakin besar sebarannya, maka semakin jauh jarak legislator

Made with FlippingBook flipbook maker