SP190107

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 7 Januari 2019

Dana Kampanye Bikin Retak Koalisi?

P asangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung nanti tentu membutuhkan dana yang besar untuk berkampanye dan persiapan untuk memenangkan pemilihan presiden nanti. Selain untuk mendanai kun­ jungan ke daerah, para capres dan cawapres juga memerlukan dana yang tak sedikit untuk menggelar acara-acara akbar, yang mendatangkan banyak massa pendukung. Selain itu, dana besar juga dibutuhkan untuk menghadir­ kan saksi-saksi di setiap tempat pemungutan suara. Minimal, setiap TPS harus ada dua saksi.

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dana kampanye yang telah terkum­ pul pada awal bulan ini untuk pasangan Joko Widodo (Joko­ wi) dan KH Ma’ruf Amin sebesar Rp 44,08 mili­ ar. Sementara, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno sebesar Rp 54,05 miliar. “Dana sebesar itu masih jauh dari cukup. Masih sangat kurang. Para capres dan cawapres butuh dana ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk bisa memenangkan pertarungan. Ini realita politik kita saat ini,” ujar sumber SP di

publik dan publik bisa menilai hal tersebut,” ujarnya. Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indopolling,WempyHadir. Menurut dia, meski debat perdana nanti ada pengaruh terhadap elekta­ bilitas pasangan, namun dampaknya tidak signifikan. Sebab, mayoritas pemilih telah memiliki pilihan. “Setiapperdebatanpasti ada dam­ pak elektabilitas, baik dampak untuk meningkatkanmaupunmenurunkan. Tetapi, sebenarnya tidak terlalu sig­ nifikan,” kata Wempy. Dikatakan, hanya sekitar 20% masyarakat yang belummenentukan pilihan dalam pilpres. Dari jumlah itu, besar kemungkinan ada yang sudah bulat untuk tidak memilih, terutama jika kepentingan mereka tak diakomodasi kedua paslon. MenurutWampy, kubu Prabowo seharusnya menawarkan program yang berbeda dari Jokowi untuk bisa menarik simpati publik. Jika tidak, publik pasti berasumsi bahwa tidak ada program yang baru dari kubu Prabowo. Spontanitas Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpandangan, orisinalitas dan spontanitas para pasangan calon terancam hilang dari debat pilpres ketika kisi-kisi pertanyaan dari panelis diberikan seminggu sebelum pelaksanaan debat. Padahal, kataTiti, orisinalitas, spontanitas penguasaan materi, serta nalar, logika, argumen­ tasi, dan ekspresi otentik para paslon adalah sesuatu yang amat dinantikan pemilih. “Sangatwajarketikametodedebat terbuka paslon pilpres menyepakati bahwa pertanyaan panelis diberikan kepada mereka seminggu sebelum hari Hmenimbulkan kontroversi dan Jakarta, Minggu (6/1). Dikatakan, berbagai cara dilakukan oleh masing-masing kubu untuk mengumpulkan dana kampanye, termasuk melalui sumbangan para pendukung. “Masalahnya, sumbangan dari kader dan pendukung tentu tidak mencukupi. Berapa sih yang bisa didapat dari sumbangan seperti itu. Pemberitaan bahwa ada masyarakat yang mem­ berikan sumbangan hanya untuk materi kampanye saja. Faktanya, itu jauh dari cukup,” katanya. Oleh karena itu, ujar sumber itu, kandidat capres dan cawapres meminta partai

kritik. Sebab, apayangdiharapkandari orisinalitas dan autentifikasi respon penguasaan materi oleh para paslon terancam tak tercapai,” kata Titi. Pemilih sebagai pemirsa debat, ujarnya, tentu ingin melihat respon alami calon dalam menghadapi peristiwa tidak terduga. Titi pun mempertanyakan, apakah debat masih mampu bersikap substantif, sistematis, dan tepat sasaran ketika kisi-kisi pertanyaandiberikan seming­ gu sebelumnya. Direktur Eksekutif LingkarMad­ ani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, posisi KPU terlihat lemahdan tidak jelas dalammengatur proses teknis debat pilpres. Hal itu terlihat dalamkeputusanKPUketika batal memfasilitasi acara sosialisasi kandidat, mengeluarkan ICW dari panelis debat, dan memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada paslon sebelum debat. “Dari tigakejadian itu, adabebera­ pa hal yang mengemuka. Pertama, posisiKPUtidakjelassebagailembaga penentukebijakan teknis pelaksanaan pemilu atau pilpres,” ujar Ray. Kedua, KPU terlalu mendengar apamenjadi keinginanpesertapilpres. Hal itu memang tidak buruk, namun jika segalanya harus disesuaikan dengan keinginan dua paslon, posisi KPUterlihat lemah, ambigu, dan tidak memiliki sikap dalam menghadapi dua kubu yang bertarung. Terakhir, ujar Ray, sikap KPU itu juga berpotensi merugikan pu- blik sebagai pemilih. Menurut dia, pembatalan penyampaian visi dan misi sebelum debat dan pencoretan anggota ICW sebagai panelis debat bisa merugikan hak publik. Ray be­ ranggapan, sejatinya publik sebagai pemilih mengenal dan mengetahui visi danmisi kedua paslon sejak dini. [YUS/MJS/Y-7/C-6] politik pengusung untuk ikut menyumbang dana kampa­ nye. Namun, rupanya, parpol pengusung juga enggan untuk mengucurkan dana bagi kampa­ nye pilpres. “Untuk kampanye partai saja kesulitan, apalagi menyumbang ke capres dan cawapres,” kata sumber itu. Sikap partai itu, ujarnya, berpotensi membuat retak koalisi pilpres pengusung capres/ cawapres. Partai dianggap tidak serius untuk ikut mendukung pasangan capres dan cawapres. “Pimpinan parpol sempat ditegur oleh salah satu capres soal ini. Partai dianggap tidak serius. Ini malah membuat partai tersing­ gung,” ujarnya. [O-1]

Merebut Simpati di Debat Pertama

[JAKARTA] Debat pertamapemilih­ an presiden pada 17 Januari nanti menjadi momentum yang baik bagi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untukmerebut simpati pemilih.Kedua pasangan harus bisa menyampaikan kepada publik bahwa visi, misi, dan program kerja mereka yang terbaik bagi bangsa sehingga layak dipilih. Dua kubu capres/cawapres telah mempersiapkan diri untuk meng- hadapi debat perdana pekan depan. Sementara,Komisi PemilihanUmum (KPU) mengingatkan, debat adalah ajanguntuk adugagasandanprogram kerja, bukan reality show . Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas mengatakan, debat pertama kandidat pilpres merupakan positioning awal bagimasyarakat un­ tukmemantapkanpilihanpadapemilu mendatang.Dikatakan, debat pertama belum akan sampai memengaruhi keputusan untuk memilih pasangan capres dan cawapres, namun sudah cukup untuk memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat. “Debat perdana akan lebih pada positioning kandidat di mata publik. Rakyat sudah tahu siapa Jokowi dan Prabowo. Jadi, yang akan lebihdilihat adalah beberapa faktor, di antaranya penampilan, seberapa signifikan perbedaan, dan siapa yang lebih siap berkomunikasi dengan audiens,” kata Sirajudin kepada SP di Jakarta, Senin (7/1). Menurut dia, untuk penampilan, masyarakat akan lebihmelihat gestur kandidat hingga seberapa baik pen­ yampaian informasi kandidat kepada audiens. Pada sektor ini, penampilan kandidat akan dinilai sebagai sebuah kelebihan atau kekurangan seorang calon pemimpin. Pada sektor seberapa signifikan perbedaan kedua kandidat, menurut Sirajudin, akan dilihat dari perbaikan kebijakan, visi, misi, dan upaya pem­ bangunanyangditawarkan. Sektor ini merupakan salah satu titik di mana kandidat Prabowo bisa menyerang kubu petahana. Di satu sisi, Jokowi juga akan menyerang balik terhadap apa yang sudahmenjadi kekurangan Prabowo, termasuk sejumlahkasus pelanggaran

foto-foto: istimewa

Sirajudin Abbas

Muradi

HAMsaatEraReformasi1998.Kedua masalah ini akandijadikanpenekanan dalam pembukaan debat kandidat. Sektor lainnya adalah masalah seberapa kuat kandidat melakukan komunikasi dengan audiens. Ke­ mampuan kandidat diuji untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dihadapi publik dan mencarikan solusi yang efektif. Jika kandidatmampumengkomunikasikan dan menawarkan jalan keluar yang efektif, maka mereka bisa menarik hati masyarakat. Kans Sama Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi men­ gatakan, kedua pasangan memiliki kans atau peluang yang sama untuk mengambil keuntungan dari debat pertamananti.Darimodel ataumetode dan tema debat, ujarnya, kedua paslon bisa mengambil keuntungan. “Keduanya sama-sama mem­ punyai peluang atau kans untuk mendapatkan keuntungan dari debat pertama jika dilihat dari metode dan tema debat,” ujar Muradi. Menurut dia, kedua paslon bisa menyiapkan materi dan data serta menguji sebe­ lumdisampaikan pada debat, karena kisi-kisi soal sudah mereka dapat seminggu sebelum debat. “Yang akan dikejar dari model debat ini adalah argumentasi, ra­ sionalitas, dan usulan yang bisa lebih praktis dan memungkinkan untuk dipraktikan. Jadi, bukan sekadar

permainankata-kataataumengumpan jawaban dari kalimat dan kata-kata yang ada,” ujar dia. Untuk itu, Muradi tidak sepakat jika dikatakan bahwa metode debat sekarang lebih menguntungkan salah satu pasangan, terutama kubu petahana. Pasalnya, kata dia, dengan model debat itu, kedua paslon akan sama-samamenggali esensi program dari turunan visi dan misi yang disampaikan secara runut, rasional, serta bisa dilaksanakan. Muradi juga melihat KPU telah melaksanakan tugas secaraprofesional dan independen. KPU, kata dia, berada dalam posisi yang sudah on the right track dan selalumelibatkan keduakubudalampembahasanproses debat, mulai dari penentuan waktu, tempat, tema, panelis, moderator, dan lembaga penyiaran. “Apalagi, panelis yang dipilih jugamenggambarkanpenekananpada orang-orangyangakanmengupayakan penguataneksplorasipadakemampuan paslon untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan jika terpilih kepada

Made with FlippingBook Online newsletter