SP170907

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 7 September 2017

MomentumAudit KPK

[JAKARTA] Jangan sampai kredibilitas Komisi Pember- antasan korupsi (KPK) jatuh karena akuntabilitas seperti tercermin pada konflik in- ternal antara penyidik Novel Baswedan dengan atasannya DirekturPenyidikanBrigjenPol Aris Budiman yangmerembet keluar institusi. Oleh karena itu diperlukan audit internal pelaksanaan prosedur standar operasi di lembaga tersebut. Konflik berkepanjangan antarpenyidik selain bakal akanmenurunkan kredibilitasbisa jugadigunakan sebagai senjatabagi pihakyang ingin melemahkan KPK. Demikianrangkumanwaw- ancara SP dengan pakarhukum tata negaraAsepWarlanYusuf dan Irman Putra Sidin, serta peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, secara terpisah, Kamis (7/9). MenurutAsep, kebusukan atau kebobrokan yang terjadi di KPKharus dibongkar tanpa harus melemahkan institusi KPK. “Kebusukan yang di- lakukan oleh oknum di KPK harus dibongkar. Kita tidak tahu apa yang terjadi di KPK selama ini, namun perseteruan antarpenyidikpastimengganggu

kinerjaKPKsendiri,”ujarAsep, Kamis (7/9). Bilaperseteruanantarpeny- idikdibiarkanmakapenuntasan kasus-kasuskorupsibesarseperti e-KTP bakal terganggu. Hingga saat ini, kataAsep, masyarakat hanya dapat men- duga-duga apa yang terjadi di antara penyidik KPK. Siapa yangsalah, apakahpihakNovel Baswedan atau ArisBudiman, menjadi tanda tanya publik. Fakta perseteruan Novel- Aris membuktikan bahwa kinerja personel KPK harus diaudit. Apakah para personel sudah bekerja sesuai prosedur standar operasional. Ditam- bahkan, internal KPK sudah memilikiaturandanmekanisme sendiri untukmengungkapper- soalan ini. Persoalannya adalah apakah aturan danmekanisme itu dijalankan oleh anggotanya atau tidak. Asep juga mendorong pemeriksaan internal terhadap Aris maupun terhadap Novel. Iamenegaskan, siapayangber- buat salahharus dijatuhi sanksi setimpal. “Jangan ada pilih kasih. Kalau dua-duanya salah ya dipecat atau dikembalikan saja. Jelas sekali perseteruan itu mengganggu,” katanya. Hal senada diungkapkan

pakarhukumtatanegaralainnya, Irman Putra Sidin. Perseteruan antarpenyidikKPKsangatpent- ingsegeradiselesaikan.“Jangan sampai akibat perseteruan tersebutmembuat pelaksanaan kewenanganKPKmenjadi ter- hambat.Bahkan,jangansampai perseteruantersebutmenjaditak terkontrol secara hukum,” ujar Irman, Kamis (7/9). Donal Farizmenganjurkan konflik antara Aris dan Novel diselesaikansecarainternal.Aris bisamenggunakanhakpembe- laannyadi foruminternalKPK. Dia beranggapan bahwa pelaporan Aris terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Novel merupakan tindakan kontraproduktif. Ia menilai pelaporan tersebut justru akan mengganggukerja-kerjaKPK. Aris telah melapor Novel ke Polda Metro Jaya. Dua laporan ke Polda Metro Jaya dilayangkan pada 21Agustus 2017. Satu laporan ditujukan untukNovelatasdugaanpence- marannamabaikmelalui email atau surat elektronik dengan nomor LP/3937/VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus. Laporan lainnya terkait pemberitaan di media massa yangmenyebutArismenerima suap Rp 2 miliar untuk meng-

amankan penanganan kasus korupsi e-KTP di KPK denan nomor LP/3931/VIII/2017/ PMJ/Dit Reskrimsus. Aris kembali membuat dua laporan pada 5 September 2017. Laporanpertamadengan nomorLP/4220/IX/2017/PMJ/ Dit Reskrimsus terkait pem- beritaan sebuah media massa cetak yang berjudul Penyusup dalam Selimut . Laporan kedua mengenai salah satu program di sebuah stasiun televisi swasta yang menghadirkannarasumber dari ICW yang terdaftar dengan nomorLP/4219/IX/2017/PMJ/ Dit Reskrimsus. Peneliti Pusat KajianAn- tikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim juga mendorong agar konflik internal antara Aris- Novel diselesaikan secara internal. Menurut dia, konflik merupakan hal biasa dalam suatu lembaga, tetapi yang penting bagaimana cara men- gatasinya. “Saling kritik ini kan juga mekanisme kontrol satu sama lainagartidaklupamenjalankan tugas dan kewenangannya,” katanya. [YUS/H-14]

Mantan Gubernur Jadi Menteri?

P emilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 Pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala dan wakil kepala daerah bakal digelar di 171 daerah.

dijadwalkan dibuka pada 1 Januari 2018. Sejumlah menteri seperti Menteri Sosial (mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop), Anak Agung Gede Ngu- rah Puspayoga digadang-gadang akan maju pilkada. Khofifah mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Jawa Timur (Jatim), se- dangkan Puspayoga di Pilgub Bali. Apabila pada ak- hirnya Khofifah dan Puspayoga benar-benar mendaf- tar pilgub, tentu keduanya harus mengundurkan diri posisinya sebagai menteri. Dengan begitu, perombakan kabinet atau reshuffle akan dilakukan Presiden Jokowi. Selain untuk dua kursi menteri itu, nantinya Presiden juga mengganti beberapa menteri. Sumber SP mengatakan, terdapat satu nama mantan gubernur yang kemungkinan masuk kabinet. “Ada mantan gubernur yang berpeluang jadi menteri. Tapi mantan gubernur itu tak mengisi posisi mensos atau menkop, melainkan kursi menteri lainnya karena reshuffle tidak hanya ke mensos dan menkop,” katanya, Kamis (7/9). Sumber itu mengungkapkan bahwa si mantan gu- bernur pernah dua periode memimpin suatu daerah, kader salah satu parpol pendukung pemerintah. “Kualitas dan kompetensinya cukup mumpuni untuk jadi menteri,” imbuhnya. [C-6]

> 6 Terkait halaman

ANTARA/Biro Pers Setpres-Laily Rachev Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Juru Bicara Presiden Johan Budi (kanan) menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/5). Pemimpin KPK menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan masukan mengenai pengelolaan pemerintahan dan perbaikan sistem guna mewujudkan pemerintah bersih, berintegritas, dan bebas korupsi.

Perlu Ketegasan Pimpinan untuk Hentikan Friksi

[JAKARTA] Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto men- gatakan, harus ada tindakan tegas yang dilakukan pimpinan saat ini untuk menghentikan friksi dalam lembaga yang merupakan tonggak terdepan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Seharusnya semua pihak dip- eriksa, termasuk Novel Baswedan (penyidik senior KPK). Kalau ada friksi maka pimpinan sudah seharusnya melakukan tanggung jawabnya. Tidak bisa (friksi) dibi- arkan (akan berdampak buruk bagi lembaga),” kataBibit saat dihubungi, Kamis (7/9).

Bibit berpendapat polemik yang terjadi dalam tubuh lembaga yang pernah dipimpinnya tersebut harus segera diambil tindakan tegas. Ter- masuk, di antaranya, tindakan tegas terhadapDirektur Penyidikan (Dirdik) ArisBudimanyang secara nyata tidak disiplin. Bahkan, mengumbar perihal lembaga kepada institusi lain. “Bayangkan jika anda anak saya, lalu mendatangi musuh saya. Itukan tidak benar. Kemudian, membicar- akan kejelekan orang tuanya kepada musuh tersebut. Itukan secara kode etik tidak benar,” ungkapnya. Ditambah lagi, lanjutnya, Aris adalah seorang pimpinan, yaitu Dirdik yang pastinya menjadi panu-

tan anak buah. Sebagai pemimpin, seharusnya tidak etis banyak men- geluh karena akan memperlihatkan kelemahannya. Oleh karena itu, Bibit ber- pendapat seorang pemimpin yang hanya bisa mengeluh sebaiknya dikeluarkan dari lembaga yang memiliki tanggung jawab besar, seperti KPK. “Sanksi terberat bisa dipecat,” tegasnya. Menurut Bibit, aturan kode etik perihal disiplin tersebut, tidak hanya berlaku di KPK tetapi lembaga lainnya. Meskipun, kemungkinan tidak sama. Lebih lanjut, Bibit tidak berani mengatakan bahwa friksi yang terjadi

di KPK, adalah upaya pelemahan dari dalam. Tetapi, diungkapkannya bahwa upaya pelemahan dari luar memang beberapa kali terjadi dan terbukti gagal. Di antaranya, kasus yang terkenal dengan nama ‘cicak vs buaya’. Kemudian, perlawanan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dengan men- gancam akan menarik jajarannya dari KPK. “Mungkin saja (friksiAris-Novel bentuk upaya pelemahan). Tetapi harus dibuktikan dahulu,” ujarnya. Namun, ia mengatakan bahwa upaya penyerangan saat ini, secara kasatmata nampak dari DPR melalui Pansus Hak Angket. [N-8]

antara

Bibit Samad Riyanto

Made with FlippingBook HTML5