SP190909

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 9 September 2019

Viktor Jadi Menteri?

T eka-teki siapa yang ba- kal menjadi menteri di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara perlahan mulai tersingkap. Satu per satu nama calon menteri mulai dibuka ke pub- lik. Berdasarkan informasi yang diperoleh SP , salah satu yang bakal menjadi menter adalah Viktor Laiskodat, yang saat ini masih menjabat seba- gai Gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Viktor akan menjadi Menteri Perdagangan meng- gantikan Enggartiasto Luki- ta. Tetapi, bisa juga sebagai Menteri Kehutanan meng-

akan mengikuti apa yang diperintahkan partai. Di sisi lain, kader Nasdem yang po- tensial menjadi menteri sangat terbatas. Setelah Enggar, Siti, dan M Praset- yo menjadi men- teri pada periode pertama Jokowi, tidak ada lagi kader Partai Nasdem yang berku- alitas unggul untuk menjadi menteri. “Viktor masih ter- golong cukup bersih. Jokowi

ingin menteri yang memiliki integritas baik,” ujar sumber tersebut. Dikatakan pula, Viktor juga dipilih karena mewa- kili unsur kepala daerah‎ dan perwakilan Indonesia Timur. Ada tiga kepala daerah yang akan menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi. “Viktor akan melengkapi tiga jatah menteri dari Partai Nas- dem,” kata sumber tersebut. [R-14]

gantikan Siti Nur- baya,” kata sumber itu di Jakarta, Senin (9/9).

Ia menjelaskan, Viktor naik menjadi menteri atas perintah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Selaku kader Nasdem, Viktor

Tak Ada Referendum Papua N ama Benny Wenda selalu saja muncul setiap kali permasalahan

[JAKARTA] Aksi anarkistis yang terjadi di Papua akibat ketidakpuasan sejumlah orang merupakan kasus di dalam negeri Indonesia dan bukan masalah internasional. Pemerintah harus mencegah berbagai upaya menggiring Papua memisahkan diri dari Indonesia melalui referendum dengan dukungan internasional. Namun, Papua harus dikelola dengan baik agar warga Bumi Cenderawa- sih merasa dirangkul, diperlakukan denganadil danmanusiawi, danhidup lebih sejahtera dan bermartabat. “ Upaya sejumlah pihak yang menginginkan kemerdekaan Papua dengan memanfaatkan isu kerusuhan tidak akan berhasil. Paskalis Kosai, tokoh Papua yang pernah menjadi anggota DPR, kepada SP , Senin (9/9), menyatakan sesungguhnya sebagian besar war- ga Papua ingin merdeka. Namun, hal tersebut tak mungkin terwujud karena Papua adalah wilayah resmi NegaraKesatuanRepublik Indonesia (NKRI) yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UntukmeredamkeinginanPapua memisahkan diri dari Indonesia me- lalui referendum, pemerintahhendak- nya mengelola berbagai isu dengan baik. Penanganan kasus anarkistis hendaknya tidak mengedepankan militeristik.Apabila tindakan represif aparat keamanan tidak berkurang, dia khawatir upaya untukmembawa masalah Papua dibahas di tingkat internasional akan menjadi-jadi. Menurutnya, pemberian oto- nomi khusus (otsus) kepada Papua merupakan solusi final. Hanya saja, berbagai kelemahan, kekurangan, dan inkonsistensi dalam penerapan otonomi khusus harus segera dibenahi Tak Akan Berhasil Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana berpendapat upaya sejumlah pihak yang mengi- nginkan kemerdekaan Papua dengan memanfaatkan isu kerusuhan tidak akan berhasil. Tindakan rasis yang berujung pada kekerasan dan keru- suhan bisa terjadi di mana saja. Salah

satunya, peristiwa Rodney King di Los Angeles, AS pada 1991 yang dipicu kemarahan warga khususnya dari kelompok kulit hitam karena aksi rasis polisi. “Kalau ada kerusuhan terkait per- nyataan rasis di belahan dunia mana pun bisa terjadi,” ujar Hikmahanto kepada SP , Minggu (8/9). Menurutnya, pemerintah tidak perlu khawatir terjadi referendum dalammenangani kerusuhandi Papua. Masyarakat internasional memahami bahwa kerusuhan di Papua bukan akibat aksi represif pemerintah. Dunia internasional sudah sejak lama mengakui bumi Papua merupakan bagian kesatuan dari Indonesia. “Masyarakat internasional tidak pernah mempermasalahkan keber- adaan bumi Papua saat dinyatakan terintegrasi dengan Indonesia, tidak seperti Timor Timur,” katanya. Hikmahanto menambahkan isu Papua juga tidak bisa diintervensi oleh negara lain, termasuk PBB. Dia menjelaskanpersoalandi suatunegara bisamendapatkan intervensi asing jika sudahmengancamperdamaian dunia dan terkait keamanan internasional. Secara terpisah, dosen hubungan internasionalUniversitasCenderawa- sih Jayapura,MarinusYaoung,Ming- gu (8/9), menyatakan berbagai upaya membawa isu Papua ke dunia inter- nasional tak lepas dari ketidakadilan yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun setelah bergabung dengan Indonesia. Ketidakpuasan tersebut terakumulasi danmembuat sejumlah orang menginginkan Papua keluar dari Indonesia. Keinginan tersebut disuarakan di forum internasional. “Kita harus sadar betul bahwa internasionalisasi isu Papua di komunitas blok Melanesia tidak terjadi begitu saja. Pemerintah me- nuduh Benny Wenda adalah aktor di balik kerusuhan Papua. Bagi saya isu internasionalisasi Papua wajar, tetapi Benny Wenda bukan aktor tunggal. Di belakangnya ada Uni- ted Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan banyak aktor negara yang bermain di balik Benny Wenda dan ULMWP. Pemerintah hari berhati-hati untuk menyebut ULMWP terlibat dalam kerusuhan Papua, karena organisasi ini bagian dari organisasi resmi yang ada dalam Melanesia SpearheadGroup (MSG). Ketika ULMWP dituduh sebagai dalang kerusuhan, itu artinya negara juga sedang menyeret MSG. Isu ini bisa digoreng,” ujar Marinus.

Benny Wenda Mengaku Didiskriminasi

merupakan akumulasi dari berbagai persoalan kehidupan rakyat yang tidak pernah tuntas hingga saat ini. “Tuntutan rakyat Papua di era reformasi dan demokrasi negara hari ini sesungguhnya adalah dinamika politik yang biasa dan seharusnya disikapi dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan korban sipil,” katanya. Menurutnya, negara tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipil yangmeng- ekspresikan tuntutannya. Negara seharusnya mampumembuka ruang dialog di antara kelompok-kelompok rakyat yang bertikai. [154/C-5] yang ada di Papua, termasuk bagaimana pemerintah telah melakukan banyak pembangunan dan adanya upaya pemekaran lewat pemberian otonomi khusus. [C-5] Sebagai seorang anak di era 1970-an, Benny hidup di dataran tinggi terpencil di Papua Barat. Dia merawat kebun bersama ibunya dan Suku Lani yang disebutnya hidup damai dengan alam pegunungan. Dia mengaku kehidupannya berubah dramatis pada 1977 saat militer muncul di desanya. “Saya bertanya pada diri saya, mengapa? Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka melakukan ini kepada saya? Mengapa mereka membunuh warga saya? Mengapa mereka memerkosa tante-tante saya?” ujarnya dikutip dari situs tersebut. Saat kuliah, Benny memprakarsai kelompok diskusi untuk siswa Papua di Jayapura. Dalam diskusi itu dibahas menjadi orang Papua. Benny juga ingin mengubah pola pikir anak- anak Papua agar mereka merasa bangga menjadi orang Papua di tengah diskriminasi. Pemerintah menyebut kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini sudah jauh berbeda dari apa yang dikampanyekan Benny. Menurut juru bicara Kemlu, Faizasyah, sejak meninggalkan Indonesia pada akhir 1990, Benny Wenda sudah sangat terputus dengan realitas

Dialog Sementara itu, Jaringan Damai Papua (JDP) meminta pemerintah segera memulai dialog bermartabat gunamerumuskanmasalahdan solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh. Koordinator JDP, pastor John Bunay dalamjumpa pers di Jayapura, Sabtu (7/9), menyatakan dialog bisa dimulai denganmengundang perwa- kilan tujuh wilayah adat di Papua untuk berdialog dengan berbagai komponenbangsa, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, orang di luar Papua, investor, serta media massa. Papua mencuat. Benny Wenda yang saat ini berada di Oxford, Inggris, menyatakan identitas dirinya di akun Twitter sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua dari Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan pendiri Kampanye Bebaskan Papua Barat. Kemlu menyatakan Benny Wenda adalah pelarian yang terlibat tindakan kriminal pada 2002. Benny juga memiliki catatan kejahatan di Kepolisian, yaitu kasus kekerasan di Abepura. Menurut Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, status Benny sendiri di Inggris tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi. Dia hanya dilaporkan mendaftarkan diri sebagai pengungsi. “Inggris pun tidak bisa menjelaskan status Benny Wenda kepada Indonesia sekalipun, itu yang kita sayangkan,” ujar Faizasyah dalam salah satu jumpa pers. Pada awal Juli 2019, Benny yang merupakan pendiri ULMWP mengklaim berhasil menyatukan tiga kelompok milisi separatis di Papua, termasuk Tentara Revolusi Papua Barat (TRWP) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM).

istimewa

Benny Wenda

JDP juga meminta semua pihak menghentikan tindakandalambentuk apa saja yang dapat meningkatkan tindak kekerasan. “Kami mengun- dang para tokoh untuk memulai membangun komunikasi agar relasi sosial antarmasyarakat dapat diba- ngun kembali. Kami juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan terhadap semua pihak. Aparat menegakkan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan imparsi- al,” katanya. Sementara itu, deklarator De- wan Rakyat Papua (DRP), Charles Imbir, menyatakan gejolak di Papua Dia mengaku mendapatkan suaka politik pada 2003 oleh Pemerintah Inggris, menyusul pelariannya dari tahanan saat diadili di Papua Barat yang disebutnya karena kasus bermotifkan politik. Organisasi terakhir terlibat dalam kasus pembunuhan puluhan orang di proyek jalan Trans- Papua di Nduga. Benny Wenda lahir pada 17 Agustus 1974 di Lembah Baliem di Pegunungan Jayawijaya. Dia lahir dan tumbuh besar di Bumi Cenderawasih. Lewat situs bennywenda. org, dia menyatakan pernah dinominasikan untuk Nobel Perdamaian dan merupakan penerima penghargaan bertajuk “Oxford Freedom of the City Award” dari Dewan Kota Oxford.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker