SP190422

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 22 April 2019

Suara Hanura Hilang?

P artai Hanura dipre- diksi menjadi salah satu partai politik (parpol) yang tidak lolos persyaratan ambang batas minimum masuk parlemen atau parliamentary thresh- old (PT) 4 persen. Hasil perhitungan cepat atau quick count (QC) sejumlah lembaga survei menyebut- kan suara Hanura tidak mencapai 2 persen. Informasi yang diper- oleh SP menyebutkan Hanura masih optimistis bisa lolos PT. Elite Hanura mencurigai ada suara yang

hilang yang mengakibat- kan partainya diprediksi tak lolos ke Senayan. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memer- intahkan semua kader

di Jakarta, Senin (22/4). Dia menjelaskan setiap kader Hanura diperin- tahkan untuk menyisir perolehan suara apabila dite- mukan kejanggalan.

minimal itu yang masih kami kejar,” tuturnya. Lebih jauh sumber itu mengungkapkan bahwa OSO tidak percaya hasil QC yang dipublikasikan lembaga survei. Alasannya ada sekitar 20 anggota DPD yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) Hanura. “OSO berpegang pada modal 20 anggota DPD yang menjadi caleg Ha- nura. Dengan jumlah itu, sebenarnya Hanura sudah punya modal untuk lolos ke DPR,” tuturnya. [R-14]

Semua kader harus memastikan tidak ada suara untuk Hanura yang

mengawal suara partai di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

hilang.

“Kemarin sudah dikonsolidasikan setelah pencoblosan. Setelah ket- ahuan hasil QC kecil, OSO langsung mengumpulkan pengurus untuk konsol- idasi,” kata sebuah sumber

“OSO yakin Hanura bisa lolos PT 4 persen. Kami sudah punya peta kekuatan. Sebelum pemilu, kami sudah menargetkan 50 kursi dengan target min- imal 30 kursi DPR. Target

Hasil dan Proses Penghitungan Suara Dua Kubu BelumAkur

[JAKARTA] Pascapen- coblosan Pemilu 2019 pada 17April 2019 lalu, dua kubu pasangan calon presi- den-wapres ternyata tidak begitu saja akur. Keduanya berseberangan dalammenyi- kapi hasil penghitungan cepat atau quick count serta proses penghitungan real count. Kubu nomor urut 01, Jok- owi-Ma’rufAminmemercayai hasil quick count dari berbagai lembaga survei. Hasil quick count dari lembagalembaga yang sudah terakreditasi tersebut menunjukkan kemen- angan Jokowi-Ma’ruf. Pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’rufAmin membuka diri dalam hal penghitungan suara dengan mengundang pers untuk menyaksikan dapur mereka. S e d a n g k a n k u b u Prabowo-Sandi tidak mem- percayai hasil quick count. Kubu nomor urut 02 ini menyatakan diri memenangi perolehan suara Pilpres 2019 berdasarkan real count inter- nal yang konon dihimpun dari para saksi di TPS seluruh Indonesia. Namun demikian sampai saat ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi belum berse- diamembuka cara atau proses penghitungan serta menyebut metode penghitungan real count. Terkait proses penghitun- gan suara, kubu 02 yang lebih banyak menyebutkan adanya kecurangan. BPN mendorong penyelenggara pemilu segera menindak- lanjuti laporan dugaan ke- curangan pemilu 2019 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pembiaran terhadap dugaan kecurangan dinilai bisa mempengaruhi kualitas pemilu. Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, selama proses pemilu ada berbagai bentuk dugaan kecurangan terjadi

proporsi pemilihnya maka hasil akhirnya, Jokowi-Amin 56,74% dan Prabowo - Sandi 43,26%,” kata Hasto Kristiyanto, Minggu (21/4). Menurut Hasto, gambaran perolehan suara baik melalui exit poll, quick count, maupun real count secara konsisten menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Konsistensi berbagai metode hitung kian menegaskan bahwa quick count menjadi instrumen kontrol perolehan hasil akhir. Hal itu penting untuk ditekankan karena saat ini masih ada upaya untuk me- lakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Para elite politik, khu- susnya yang pro Prabowo- Sandi, sebaiknya ikut menjaga suasana kondusif. Klaim terhadap hasil perolehan suara boleh saja, namun harus disertai data dan keberanian untuk menampilkan dapur pusat perhitungannya. “PDI Perjuangan sudah menun j ukkan d i depan pers bagaimana sistem penghitungan suara, kamar hitung, dan infrastruktur sistem penghitungan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik. BPNdan Partai Gerindra hingga saat ini belum menunjukkan hal itu,” ujarnya. Sedangkan Ketua Harian TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko mengatakan, pihaknya mengawal proses perhitungan suara di KPU lewat kerja pengumpulan data perhitungan dengan mengumpulkan formulir C1 dari setiap TPS yang ada. Jika sebelumnya PDI-P sudah membuka Kamar Hitung di bawah Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN), TKNmemperkenalkan “War Room” yang mempunyai fungsi kurang lebih sama. Posisinya berada di Hotel Gran Melia Jakarta. “Tempat ini sudah bekerja

D i sela-sela real count KPU muncul wacana bahwa pasangan calon (paslon) presiden-wapres peraih suara terbanyak belum tentu sebagai pemenang pemilu bila tidak memenuhi syarat persebaran suara. Wacana yang menyebar melalui media sosial tersebut didasari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut me- nyatakan, pasangan capres dan cawapres yang mendapat- kan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indone- sia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra men- yatakan bahwa pemenang pilpres yang hanya diikuti oleh dua paslon, seperti Pilpres 2019 kali ini, penentuannya hanya berdasarkan jumlah suara terbanyak. Paslon peraih suara terbanyak dinyatakan menang dan dilantik KPU menjadi Presiden dan Wakil Presiden. “Jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” ujar Yusril, Sabtu (20/4). Ketentuan seperti dalam pasal 6AUUD 1945 berlaku jika paslon yang bertarung dalam Pilpres lebih dari dua paslon. Jika lebih dari dua paslon maka yang dinyatakan sebagai pemenang harus mendapatkan suara lebih dari 50% suara keseluruhan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. “Jika belum ada salah satu pasangan yang memper- oleh suara seperti ketentuan di atas, maka pasangan terse- but belum otomatis menang. Maka ada putaran kedua. Pada putaran kedua, ketentuan di atas tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang mendapat suara terbanyak,” katanya. Hal senada diungkapkan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Ia menegaskan Pasal 6AAyat (3) UUD 1945 itu berlaku jika terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil pres- iden. Apabila hanya ada dua pasangan maka menurut Putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014 tidak berlaku syarat terkait sebaran suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. [YUS/F-5] Peraih Suara Terbanyak sebagai Pemenang

foto-foto:berita satu

Hasto Kristiyanto

Ferry Mursyidan Baldan

dan seolah-olah dibiarkan. Ia mencontohkan, capres petahana tidak cuti saat berkampanye, adanya kertas suara tercoblos untuk salah satu paslon di Malaysia, hingga proses pemungutan suara yang dilakukan oknum petugas KPPS. D i a b e r h a r a p KPU maupun Bawaslu konsisten dengan misinya mewujudkan pemilu bersih, jujur dan adil. Sebab, kecurangan pemilu bisa merontokkan moral bangsa ini. Ferry mengimbau mas- yarakat mengirimkan foto C1 ke BPN guna mengecek silang kesahihan antara data yang dikirim para relawan Prabowo-Sandi dengan data rekapitulasi suara KPU. Hal itu juga untuk mencegah kecurangan. “Kami bisa kroscek data antara yang dimiliki masyar- akat, BPN dan KPU. Mari kita kawal proses ini agar terwujud pemilu jujur dan adil,” tutup Fery. Suara lebih keras muncul dari mantan staf khusus Ke- menterian ESDM Said Didu danmantanWakil KetuaKPK BambangWidjojanto. Kedua sosok di kubu 02 ini menilai, pada Pemilu 2019 terjadi ke- curangan secara terstruktur, sistemik dan masif. Keduanya berbicara pada deklarasi “Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari

Pemilu Curang,” Minggu (21/4) di kawasan SCBD, Jakarta. Menurut Said Didu penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah dianggap tidak netral ketika tidak tersele- saikannya perencanaan 17 juta lebih DPT. Dugaan lain adalah adanya keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat RT, lurah, camat, bupati dan gubernur. Bahkan Didu menyebut aparat tidak netral danBUMNnyata-nyata terlibat. Sedangkan menurut BambangWidjojanto, Pemilu 2019 kali ini sebagai pemilu yang terburuk pascareformasi. Bambang mengklaim hampir seluruhmasyarakatmerasakan kecurangan yang terjadi dan berlangsungmerata di seluruh wilayah. Rekapitulasi Di pihak lain, partai peng­ usung Jokowi-Ma’ruf Amin PDI-P justru lebih banyak bekerja yakni dengan terus melakukan rekapitulasi ber- jenjang dokumen C1 Pemilu 2019 bersama TKN. Dari pekerjaan ini diperoleh data yang lebih sahih yang semakin memastikan kemenangan paslon nomor urut 01. “De ng a n t o t a l d a t a C1 yang masuk sebanyak 119.141, dan dengan basis itu, dibobot berdasarkan

tiga hari. Jumlah orang yang ada di sini 240 orang. Satu shift 80 orang. Bekerja terus 24 jam dan terbuka tanpa ada yang disembunyikan,” kata Moeldoko. Kata Moeldoko, dengan kerja itu, maka pihaknya juga bisa menunjukkan data pembanding bila ada per-

masalahan dalam rekapitulasi suara di KPU. “Ini semua bisa dipertang- gungjawabkandan sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh KPU. Jadi bukan suka- suka gua mengklaim. Ini bisa dipertanggungjawabkan.,”

kata Moeldoko. [MJS/YUS/Y-7]

Made with FlippingBook - Online catalogs