SP170422

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 22-23 April 2017

Hanura Incar Dedi dan Emil?

P artai Hanura dika- barkan tengah mela- kukan penggodokan nama-nama yang bakal diusung menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Pilkada 2018. Nama-nama seperti Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil (Emil) masuk ke dalam radar Partai Hanura. Sumber SP mengung- kapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan rapat koordinasi dengan pimpin- an cabang partai untuk menjaring nama-nama.

Selain itu, rapat tersebut pun akan membahas peta koalisi dengan partai lain. “Kita akan tanya DPD. DPD diminta tanya ke 27 DPC. Nanti, hasilnya akan dilaporkan ke DPP,” katanya, kepada SP, di gedung parlemen, Jumat (21/4) malam. Saat dising- gung nama-nama yang bakal mendapat peluang besar didukung oleh Hanura, sumber itu masih merahasiakannya. Namun, dia tidak memungkiri, par-

tainya telah membangun koalisi dengan Golkar untuk Pilkada 2018. “Tapi, kami tidak mau mendahului teman-teman (DPC),” ujar dia. Sumber itu mengatakan, pada saat rapat koordinasi pengurus daerah Hanura Jabar di Bandung, belum lama ini, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi hadir untuk memberikan sambutan di hadapan ratusan kader Hanura. “Kedua tokoh tersebut

memiliki kans besar untuk bertarung di Pilkada Jabar 2018,” katanya. Ridwan Kamil, yang saat ini menjabat Wali Kota Bandung, telah diu- sung oleh Partai Nasdem untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2018. Sedangkan, Dedi Mulyadi yang kini menjabat Bupati Purwakarta kemungkinan besar diusung Partai Golkar. “Kedua tokoh ter- sebut punya elektabilitas yang tinggi,” katanya. [W-12]

REI Dukung ProgramDP Rumah 0% Sosialisasi kepadaWarga, Pengembang, dan PerbankanMasih Kurang

[JAKARTA] CalonWakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Sandiaga Uno mengklaim, Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) dan sejumlah pengembang telah menya- takan komitmennya mendukung program rumah dengan uang muka ( down payment /DP) 0% yang akan dijalankannya bersama Gubernur DKI Jakarta terpilihAnies Baswedan. “Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah terbuka dan tertarik. Kemarin saya juga sudah berbicara dengan ketua umum dari REI. Ada beberapa yang sudah menyatakan menyediakan pola rumah dengan DP Rp 0 ini jika nanti Perda dan payung hukumnya sudah terbit. Kami akan memastikan bahwa program ini tepat guna dan tepat sasaran bagi warga yang belummemiliki rumah,” ujar Sandiaga Uno usai salat Jumat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/4). Dalam berbagai kesempatan, Anies dan Sandi menjelaskan bahwa program DP rumah 0% tersebut ditujukan untuk menurunkan biaya hidup di Jakarta yang semakin tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, terutama untukmemenuhi kebutuhan hunian. Karena keterbatasan dan mahalnya harga lahan, dipastikan jenis properti dalam program ini adalah hunian vertikal layaknya rumah susun (rusun) seharga maksmial Rp 350 juta, dengan sub- sidi dari pemerintah. Dijelaskan, warga yang berke- sempatan mengikuti program DP rumah 0% adalah warga kelas menengah ke bawah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan sudah menetap minimal selama lima tahun. Selain itu, yang bersangkutan memiliki penghasilan total rumah tangga maksimal Rp 7 juta per bulan dan belum memiliki rumah milik sendiri. Program ini juga menyasar para pekerja informal yang selama ini kesulitan mendapat- kan fasilitas KPR dari perbankan karena tipe penghasilan yang tidak tetap setiap harinya. Meski program rumah DP 0% ini menyasar masyarakat menengah ke bawah, Sandiaga menjamin, pihaknya akan meminta mitra pengembang yang akan menjadi

bahkanmeningkatkanpetugaspelayan publik di lapangan, danmemperban- yak ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang berdampak positif sebagai ruang interaksi warga. Menanggapi programDP rumah 0%, CEO Indonesia PropertyWatch (IPW)Ali Tranghanda menilai perlu dilihat operasional danpayunghukum yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan gubernur dan wagub yang baru. Menurutnya, penyediaan hunian seharga Rp 350 juta berbentuk rumah susun masih memungkinkan di Jakarta. Sedangkan, jika dimaksud- kan untuk membangun rumah tapak ( landed house ) dipastikan hal itu tidak akan terwujud, mengingat mahalnya harga lahan. Akan tetapi, jika menggunakan lahan milik Pemprov, tidak mungkin dalambentuk rumah susun sederhana milik (rusunami), melainkan harus tetap rumah susun sederhana sewa (rusunawa). “Pasalnya, tanah milik Pemprov yang tergolong tanahmilik negara, tidak mudah dipindahtan- gankan,” jelasnya. Kendala Pembiayaan Namun, diamengingatkan, selama ini berkembang pemahaman bahwa

DP 0% berarti akan semakin mem- beratkan konsumen, karena harus membayar cicilan yang lebih besar, ketimbang jika ada kewajiban mem- bayar DP. Selain itu, saat ini ada kekhawatiran hal itu berpotensi meningkatkan kredit bermasalah di perbankan yang bersumber dari kredit pemilikan rumah (KPR) “Apalagi ini dalam jumlah yang besar, yang dikhawatirkan akan membuat risiko pembiayaanmenjadi lebih tinggi bagi perbankan dan pengembang, ditambah bila tempat tinggalnya itu nanti masih indent ,” jelasnya. Hal-hal tersebut, Ali berharap, bisa segera disosialisasikan oleh tim pemenanganAnies-Sandi secara luas. Dengan demikian, tidak banyak spekulasi di kalanganwarga, pengem- bang perumahan, dan perbankan. Menurut Ali, untuk bisa menye- diakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebetulnya tidak harus menggunakan pola DP 0%. Pemerintah daerah di mana pun bisa memanfaatkan Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan (FLPP) yang sudah ada, yang juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin untuk memiliki rumah layak.

FLPP sudah berlangsung cukup lama dengan pola subsidi bunga dari pemerintah. “Sekarang itu dengan pola FLPP, rusun dengan harga Rp 350 juta ke bawah, DP-nya sudah bisa 1%. Ini tentunya terjangkau. Program FLPP ini ditambah bunga 5%. Jadi, sebetulnya untuk program yang khusus untuk perumahan rakyat, jangan semata-mata DP nol rupiah, yang juga dibutuhkan adalah bunga yang rendah,” ujar Ali. Senada dengan itu, Komisaris PT BankTabunganNegara (Persero)Tbk (BTN) Maurin Sitorus mengatakan, pemerintah melalui FLPP sudah memberikemudahanpembelianrumah bagi MBR dengan DP 1%. Di sisi lain, mantan Direktur Jenderal PembiayaanPerumahanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menilai, membebaskan uang muka dalam pembelian rumah sejatinya tidak mendidik konsumen. Selain itu, semakin kecil DP yang dibayar, cicilan per bulan yang men- jadi beban konsumen akan semakin besar. “Karena hal itu, membuat rasa memiliki konsumen terhadap rumah jadi lemah. Semakin tinggi uang muka, justru semakin kecil kemun- gkinan dia (kredit) macet,” katanya. [C-7/O-2]

antara

Sandiaga Uno

pelaksana, untuk menjaga kualitas bangunan. Selain itu, dalamprogram ini pengembang juga diminta tidak mengambil keuntungan besar. Pada tahap awal, direncanakan dana APBD yang disiapkan sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun. “Saya dan mas Anies akan berko- laborasi dengan seluruh stakeholder terkait perumahan vertikal, dan kita hadirkan kesempatam memiliki rumah di Jakarta dengan pembiayaan yang inovatif. Sektor dunia usaha sangat mungkin ikut terlibat kalau ada kolaborasi usaha yang mengun- tungkan, anggota Dewan juga kita ajak rembuk bersama untuk meng- hadirkan kebijakan yang benar-benar memihak warga,” jelasnya. Terkait sejumlahprogramlainnya, seperti penataan bantaran sungai untuk mencegah banjir, Sandiaga menuturkan, pihaknya tetap akan memindahkan warga yang selama ini tinggal di bantaran. “Namun mereka tetap diajak berembuk dan kami tidak semena-mena melakukan program penanggulangan masalah banjir,” tandasnya. Dia menambahkan, sebagai gubernur dan wagub terpilih, pihak- nya tetap akanmelanjutkan sejumlah program yang sudah baik dilakukan selama era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Program yang akan dilanjutkan, di antaranya reformasi birokrasi secara efektif dan transparan, mempertahankan

ANTARA Mahalnya harga rumah di Jakarta , memaksa banyak warga miskin yang tinggal di bantaran sungai. Gubernur dan Wagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berencana meluncurkan program DP rumah 0% untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah di Jakarta

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker