SP170422

Suara Pembaruan

28

Sabtu-Minggu, 22-23 April 2017

Polda BelumBeri Izin ForumKhilafah Internasional

[JAKARTA] Polda Metro Jaya hingga Sabtu (22/4) pagi belum menerima surat dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI ) un t uk keg i a t an F o r u m K h i l a f a h Internasional 1438 H (FKI) yang akan diadakan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (23/4) malam. “Kalau itu tetap dise- lenggarakan, kita lihat sa- ja,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada SP , Sabtu (22/4) pagi. Dijelaskan, sesuai atur- an, di mana pun acara dige- lar, apalagi mendatangkan massa, harus ada pemberi- tahuan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya beredar ka- bar di media sosial bahwa HTI akan menggelar kegiat- an akbar tingkat internasio- [BEKASI] Ratusan guru honorer SMA/SMK Negeri Kota Bekasi berunjuk rasa di kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Jumat (21/4). Mereka menuntut pemerin- tah mempercepat pemba- yaran honor, yang sudah empat bulan belum diteri- ma. Selain itu, para pendi- dik ini juga mempertanyak surat keputusan (SK) terka- it status mereka menjadi t enaga ke r j a kon t r ak (TKK). Menurut Ketua Front P e m b e l a H o n o r e r Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firman, sejak Januari hingga April 2017 honor mereka belum juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kami juga meminta klarifikasi kepada Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatan da ri Wali Kota Bekasi menjadi TKK. SK tersebut kami anggap lambat sekali dike- luarkannya," ujar Firman, Jumat (21/4). Menurut Firman, lam- batnya dikeluarkan SK itu menjadi penghambat pem- bayaran honor mereka. "Bukan hanya gaji yang belum diterima oleh guru, t a p i j u g a B a n t u a n Operasionl Sekolah belum sejak Januari hingga April

nal yakni FKI 1438 H mulai pukul 19.30 hingga 23.00 WIB. Acara itu mengambil tema, “Khilafah Kewajiban Syar'i Jalan Kebangkitan Umat.” Kabarnya, ada se- jumlah militan garis keras dari luar negeri yang hadir pada acara itu. Sebelumnya, Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis menegaskan akan menolak dengan tegas dan akan membubarkan acara tersebut, apabila apa- rat kepolisian tidak memba- talkannya. “Bagi kami HTI tidak b o l e h a d a d i B um i Indonesia karena tidak me- ne r ima Pancas i l a dan NKRI,” tegas Abdul Azis. Dikatakan, pihaknya akan berada di depan untuk me- nolak dan membubarkan kegiatan yang akan dise-

lenggarakan HTI di wilayah DKI Jakarta. “Jika mereka (HTI) masih tetap melaksa- nakan kegiatan tersebut di wilayah DKI Jakarta, maka kami akan menurunkan ri- buan personel Ansor dan Banser ke lokasi acara,” tandasnya. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan akan menyelesaikan kasus dugaan upaya makar hingga tuntas. Termasuk yang menjerat Sekjen Forum Um a t I s l a m ( F U I ) Muhammad Al Khaththath alias Gatot Saptono yang akrab disapa Ustaz MAK dengan empat pelaku lain- nya yakni, Irwansyah, Veddrik Nugraha alias Dikho, dan Marad Fachri Said alias Andri. Kasus Makar

Otoritas penyidik Polda yang menangani langsung kasus itu memiliki wewe- nang penuh, hingga tidak bisa diintervensi siapa pun. “Apalagi sejak awal pengungkapan kasus makar ini penyidik telah memerik- sa delapan saksi termasuk ahli bahasa dan ahli pidana umum. Penyidik juga mem- perpanjang masa penaha- nan Khaththath guna me- nyelidiki kasus tuduhan pe- mufakatan jahat tersebut. Namun, silakan saja jika akan mengajukan penang- guhan penahanan, itu hak- nya. Penyidik akan menga- nalisa dan mempertimbang- kannya,” ujar Sebagaimana diketahui, Al Khaththath diringkus bersama empat pelaku sama lainnya sebe- lum aksi 31 Maret lalu. Mereka dijerat Pasal 107 [ J AKARTA ] C a l o n Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengajak warga untuk ber- satu setelah Pilkada DKI Jakarta. Salam tiga jari yang sebelumnya diguna- kan sebagai simbol du- kungan terhadap Anies- Sandi selama kampanye kini diminta menjadi salam bersama. "Sampaikan salam ber- sama, sampaikan juga da- lam pesan pidato bapak ibu sekalian yang membawa ke- sejukan, tenang dan damai untuk semua warga Jakarta," kata Anies seusai salat Jumat berjamaah di Masjid Al Hidayah di Jl Kebon Baru RT 5 RW 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Mantan Mendikbud ini mengingatkan warga Bukit Duri yang mendukungnya untuk tidak memusuhi war- ga yang mendukung dan memilih pasangan calon la- in pada 19 April kemarin. "Karena mereka adalah sahabat kita semua, mari jangkau mereka tidak boleh dimusuhi. Kita tunjukan umat Islam adalah sebagai orang yang rahmatan lil alamin ,” ujar Mantan Rektor Paramadina itu. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat me- negaskan, tidak perlu ada- nya tim transisi dalam per- gantian kepala daerah di DKI Jakarta. Karena, tim

KUHP jo Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan ma- kar. Tersangka Veddrik dan Marad juga dijerat Pasal 16 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ketika itu, Sekjen FUI dalam aksinya menuntut pemberhentian Gubernur DKI nonak t i f Ba s uk i Tjahaja Purnama. Namun, polisi menegaskan bahwa p e n a n g k a p a n A l - Khaththath Cs tak terkait Aksi 313, Berdasarkan catatan, Al- Khaththath yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 12 Juni 1964 itu diringkus di Jakarta, Kamis (30/3) lalu. Ia adalah alumni Teknologi Benih Jurusan Budidaya Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1988. Sejak mahasiswa, ia ak-

tif dalam berbagai organisa- si keislaman salah satunya menjadi Ketua Umum Badan kerohanian Islam IPB (1985-1986). Ia juga pernah aktif sebagai pim- p i n a n H i z b u t Ta h r i r Indonesia (HTI) pada 2002- 2004 dan juga pernah aktif sebagai pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat tahun 2005-2010. Ia juga sempat membentuk Hizbut Dakwah Indonesia (HDI). Al Khaththath pernah menjadi calon anggota le- gislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pe- milihan DKI Jakarta pada Pemilu 2014 lalu. Ia gagal ke Senayan karena hanya berhasil meraih 1.268 sua- ra. Saat itu keputusannya ikut dalam kontestasi pemi- lu sempat mendapat kritik tajam dari HTI. [TN/G-5] Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih bertugas melayani warga hingga Oktober 2017. Karena itu mereka terikat kontrak kerja dari tahun 2012-2017. Makanya, ia meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpi- lih hasil hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno agar bersabar me- nunggu sampai ia danAhok menuntaskan kontrak ker- janya. “Setelah itu, baru tahun 2018 dijalankan Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau bikin transisi silakan. Tetapi sekali lagi, bahwa ini Pilgub bukan Pilpres,” tegasnya. Man t an Wa l i Ko t a Blitar ini mengungkapkan alasan Pilpres ada masa transisi karena menyangkut permasalahan kementerian. Jadi ia mengharapkan Anies dan Sandi bisa me- mahami perbedaan itu. Terkait permintaan Sandiaga memasukkan pe- gawai negeri sipil (PNS) dalam tim transisi, Djarot menyatakan hal itu kurang tepat. Seharusnya, tim tran- sisi melibatkan DPRD DKI, karena apa pun kepu- tusan dari Pemprov DKI terkait DPRD DKI. Dan pembahasannya dilakukan di Balai Kota DKI, bukan di luar. [LEN/H-14]

4 Bulan Tak Terima Honor, Ratusan Guru Bekasi Demo

Anies Minta Warga DKI Bersatu

DOK SP

Anies Rasyid Baswedan

transisi itu hanya ada pada saat pemilihan presiden (Pilpres) bukan pada pemi- lihan gubernur (Pilgub). “Kalau mau bikin tran- sisi silakan. Tetapi ini kan bukan Pilpres ya. Ini kan Pilkada seperti daerah-dae- rah yang lain begitu ya,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (21/4). Selain itu, segala sesua- tu yang direncanakan Pemprov DKI harus meli- batkan DPRD DKI. Segala keputusan atau kebijakan yang diambil harus menda- patkan persetujuan dari DPRD yang juga merupa- kan unsur pemerintahan daerah. Apalagi jika renca- na pembangunan menyang- kut anggaran, harus dibica- rakan dengan DPRD DKI yang memiliki hak budget. Ia mengingatkan, ia dan Libatkan DPRD

SP/MIKAEL NIMAN Empat bulan honor belum dibayar, guru honorer SMA/SMK Neger berunjuk rasa di kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (21/4). Mereka mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencairkan honor mereka.

2017," katanya.

an gaji itu dikarenakan SK pengangkatan para guru masih bermasalah secara administrasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. "SK itu belum di- tandatangani oleh pejabat Disdik. Akan ditandata- ngani pada pekan depan," ungkap Reny. Pemberian gaji akan di- sesuaikan SK pengangkat- an dari honorer menjadi TKK terhitung per Februari 2017. Masa kerja 0-3 tahun sebesar Rp 700.000, masa kerja 3 -6 tahun sebesar Rp 1 juta, masa kerja 6-8 tahun Rp 1,2 juta, dan masa kerja di atas 8 tahun Rp 1,5 juta. [160]

Pada kesempatan itu, ia pun menyesalkan terjadi perbedaan honor dan tun- jangan bagi pendidik yang sudah berstatus TKK. Para guru ini menggeruduk kan- tor Wali Kota Bekasi, me- rupakan perwakilan dari 2.565 guru yang sebelum- nya diangkat menjadi TKK oleh Pemerintah Kota Bekasi. Mereka mengajar di SD dan SMP Kota Bekasi. Rata-rata, pengunjuk rasa ini mengecap sebagai guru 5-18 tahun. Kepala BKPP Kota Bekasi, Reny Handayani, mengutarakan keterlambat-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker