SP180606

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 6 Juni 2018

Pelemahan KPK Berlanjut?

organisasi nonpolitikuntukme- realisasikan konsep wawasan kebangsaan.Kampusjugadapat menggelar kegiatan-kegiatan yang mewadahi mahasiswa. Pihak kampus juga saja melibatkan intelijenuntukmen- deteksipenyebaranradikalisme. Namun, Ken mengingatkan, cara paling efektif untuk mencegah paham itu adalah denganmenjadikanradikalisme dan terorisme sebagai masalah dan musuh bersama. Faktor Ideologi Ketua  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Rokibin Emhas mengatakan, faktor ideologimenjadi penye- bab utama tumbuh suburnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia. “Saya percaya bahwa faktor ideologi mene- mukan lahan subur. Jadi, tidak sekadar kondisi ekonomi dan ketidakadilan global, seperti yang terjadi di Palestina,” ujar dia. S ejumlah pasal dalam Rancangan Undang -Undang (RUU) tentang Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sejumlah pihak dapat memperlemah peran Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) da- lam memberantas korupsi di Tanah Air. Bahkan, masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP mem- punyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi. Sumber SP di Jakarta Rabu (6/6) mengungkap-

kan, munculnya pasal delik korupsi dalam RUU KUHP sebagai upaya untuk menggerus kewe- nangan KPK. Menurut- nya, beberapa kali DPR ingin merevisi UU

Tipikor. Tentu nantinya yang digunakan adalah aturan yang hukuman- nya lebih ringan,” kata sumber itu. Dikatakan,

melawan. Setelah gagal pada revisi UU KPK, kali ini mereka menemukan celah baru, yakni melalui RUU KUHP,” katanya. Sumber itu juga mengatakan, masih ada anggota Dewan yang ingin lembaga KPK di- perkuat. “Saat pembahas- an RUU KUHP di Panitia Kerja, mereka protes dan menyampaikan itu ke publik. Kalau tidak, pasal-pasal tentang delik korupsi itu tidak bisa diketahui masyarakat,” kata dia. [H-14]

upaya untuk mem- perlemah KPK belum juga surut, terutama di

KPK, tetapi se- lalu mendapat- kan penolakan dari masyarakat

kalangan anggota DPR. Segala upaya dilakukan untuk memperlemah KPK. “Setiap saat ada saja anggota legislatif yang diperiksa KPK. Itu yang membuat mereka melakukan perlawanan

luas. “Masuknya pasal delik korupsi tentu akan memperlemah penangan- an korupsi. Akan terjadi dualisme peraturan dalam pemberantasan korupsi, yakni KUHP dan UU

Kampus, Inkubator Radikalisme

[JAKARTA ] Penangkapan terduga teroris di kampus Universitas Riau beberapa waktu lalu harus menjadi perhatian semua kalangan ter- kait penyebaran pahamradikal dan terorisme di perguruan tinggi. Sejumlah survei juga menunjukkan bahwa kampus telah menjadi inkubator bagi tumbuh subur dan penyebaran paham radikal. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)menyebutkan, setidak- nya ada tujuh perguruan tinggi negeri yang sudah terjangkit virus radikalisme. Sebagai salah satu kawah candradi- muka calon pemimpin bangsa, kampus harus dibersihkan dari radikalisme. Kampus harus benar-benarfokuspadamasalah akademik agar lulusannya bisa memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat. Pendiri NII Crisis Center yang juga mantan Komandan NII,KenSetiawanmengatakan, kampus telah menjadi tempat primadona bagi kelompok radikal untuk menyebarkan pahammereka.Hal ini lantaran kampus merupakan pusat ide, dimana setiaporangdapatme- ngeluarkan idedangagasannya. “Selama (paham) itu logis dan bisa diterima, ya, di situlah pintu awal masuknya radika- lisme di kampus,” kata Ken kepada SP di Jakarta, Rabu (6/6). Dikatakan, secara fakta banyakkelompok radikal yang beranggotakan orang-orang pintar. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa dari kampus ber- latar belakang agama terpapar paham radikal dan direkrut kelompok radikal. Menurut dia, sejumlah pelaku terorisme yang ditang- kap juga masih aktif sebagai mahasiswadarikampusberlatar agama. “Artinya, perekrutan kelompok radikal ini bisa menimpa siapa saja. Justru, menurut saya, kampus Islami dan kalangan pesantren lebih mudah secara tauhid tinggal membelokkan sedikit maka bisa terdoktrin radikal.Apalagi,

yang memang sudah ada latar belakang intolerasi, merasa dirinya paling benar, semen- tara yang lain salah, hanya kelompoknya saja yang benar dan yang lain salah,” katanya. Ken menegaskan, kelom- pok intoleransi merupakan yang paling mudah direkrut oleh kelompok radikal dan terorisme. Sebab, intolerasi merupakan pintu awal radikal dan terorisme. “Fanatik boleh, sebab menjalankan agama tanpa rasa fanatisme akan hambar, tetapi jangan sampai berlebihan sampai dengan into- leransi. Sementara, intoleransi pintu gerbang radikalisme dan terorisme,” katanya. Kenmengingatkan, sekeras apa pun usaha pemerintah jika hanya sebatas pada pro- gram dan proyek akan sulit untuk membendung paham radikalisme di lingkungan kampus. Termasuk seperti yang dilakukan BNPT, yang langsungmemberikanbantuan dana atau alat kewirausahaan. “Justru dengan bantuan dana akan menjadikan mereka be- sar. Banyak terjadi kelompok radikal diberikandana dan alat. Setelah selesai pelatihan, alat- nya langsung dijual. Itu tidak efektif,” ungkapnya. Dikatakan, banyak kalang- an yang seakanmenutupmata atasmenjamurnya pahamradi- kal dan terorisme.Hal itu terjadi karena masyarakat Indonesia sudah terkepung oleh berbagai macam ancaman. Mereka menjadi sibuk dengan dunia sendiri dan tidakpeduli dengan lingkungan di sekitarnya. Langkahyangefektif untuk membendung dan mencegah penyebaran paham radikal, terutama di kampus, ujarnya, adalah denganmenjadikannya sebagaimusuhbersama.Pence- gahanmerebaknya radikalisme harusmenjadi tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa. “Kalau hanya seminar, pulang dari acarabiasanyasudah lupa,” kata dia. Pihak kampus juga perlua menjalin kerja sama dengan

Dia melihat, radikalisme di kalangan perguruan tinggi tidak tumbuh oleh sistem pendidikan nasional. Radi- kalisme di kampus ibarat benalu yang menumpang dan disusupkan oleh orang-orang yang menyebarkannya secara tertutup. “Mereka mengeksploitasi pemahamankeagamaan secara keliru. Sasarannya adalah ka- langan civitas akademika yang memilikisemangatkeagaamaan tinggi, namun kedalaman pe- mahamankeagamaannyamasih belum memadai,” kata dia. Untuk itu, Rokibinmenga- jak seluruh komponen bangsa untuk turut bertanggung jawab, terutama yang berkecimpung di bidang kependidikan. Dia jugamenyebutkan, penyebaran radikalismememanfaatkan era keterbukaan saat ini. Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah,AbdulMu’ti mengatakan,radikalismeadalah musuh bersama yang harus

diselesaikan melalui berbagai pendekatan. Menurut dia, ra- dikalisme dan terorisme tidak hanyabisadiselesaikanmelalui langkah-langkah represif. Seluruh pihak, khususnya Polri dan TNI, seharusnya melihat persoalan radikalisme dengan perspektif yang kom- prehensif dan jernih. Radika- lismememiliki akar danmotif yang berbeda-beda, tidak bisa dan tidak boleh digeneralisasi. Pertama , faktor teologis, di mana radikalisme bermula dari pemahaman agama yang sempit. “Misalnya, pema- haman yang salah mengenai kebenaran (al-haq), yakni tentang kebenaran tunggal dan absolut yang berasal dari Tuhan. Selain yang berasal dari Tuhan adalah kebatilan (al-batil),” jelas Mu’ti. Pemahaman yang salah membuat kelompok radikal membangkangpemerintahdan semua produk hukum buatan manusia. Mereka memiliki

sistem politik, hukum, dan pemerintahan berdasarkan atas agama. Kedua , radikalisme bisa disebabkan oleh alasan-alasan politik. Radikalisme politik digerakkan oleh aliran politik tertentu. Beberapa negara dalam sejarah politik modern dibangunberdasarkan ideologi politik tertentu. Ketiga , radikalisme yang dilakukankarena alasan-alasan pragmatis. Dalam hal ini, ra- dikalismemerupakan ekspresi perlawanan atas ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. “Ekspresi yang paling lazim adalah separatisme. Radikalis- me pragmatis tumbuh subur di tengah ketimpangan ekonomi, kepincangan politik, dominasi budaya oleh satu kelompok, ataukekecewaanterhadapsuatu kebijakan,” ujarnya. Dikatakan, kalangan me- nengah tertarik dan bergabung dengan kelompok radikal se- bagai wujud jati diri, identitas, dan aktualisasi diri. Mereka tidakmencari uang, tetapi justru merogoh kocek pribadi untuk perjuangan. Lalu,merekaberpandangan ada kegagalan dalam sistem Pancasila dan demokrasi dalammewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Selain itu, harus diakui pula ketidakmampuan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lama, yang sudah mapan, seperti Muhammadiyah dan NU,dalampembinaananggota, khususnya generasi muda. Di lingkungan kampus, Mu’ti mengatakan, radikalis- memuncul karena pembinaan kebangsaan di kalangan mahasiswa yang lemah. Mahasiswa adalah kelompok muda yang sedang mencari identitas dan makna kehidup- an, sehingga mudah tertarik hal-hal baru, terutama yang mampu mengisi kekosongan jiwa dan spiritualitas mereka. [FAT/152/F-5]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online