SP170808

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 8 Agustus 2017

Banteng Tutup Pintu untuk Emil?

P artai Demokrasi Indone- sia Perjuangan (PDI-P) dikabarkan kecewa dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil alias Emil terka- it Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2018. Hal itu terjadi karena “banteng” kecewa dengan sikap Emil. “Kami menutup pintu untuk mengusung Emil,” kata sumber SP di Jakarta, Senin (7/8) malam. Sumber itu mengungkap- kan, putusan itu dibuat setelah Emil maju sebagai calon guber- nur. “Kami sudah membangun

dialog dengan Pak Emil, tetapi dia sudah memutuskan sendiri sebagai calon gubernur. Men- dahului. Padahal, kami sedang menggodoknya. Kalau dibilang kecewa, ya , kecewa,” katanya. Sumber itu mene- berdiri di atas kolekti- vitas dan ideologi partai. Meski begi- tu, dia menghormati keputusan Emil untuk maju menjadi calon gubernur atas inisiatifnya sen- diri. “Karena sudah mencalon- kan diri sebagai gubernur dan gaskan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri harus

partai berdiri kolektivitas, tentu saja dialog buat kami tidak diperlukan lagi,” ujarnya. Jika sudah menutup pintu, lalu siapakah yang bakal diu-

itu hanya lima, sehingga perlu berkoalisi untuk mencalonkan Emil. Selain Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bang- sa (PKB) yang mempunyai tujuh kursi memasukkan nama Emil menjadi kandidat calon gubernur Jawa Barat. Adapun syarat mutlak maju yaitu 20 kursi. Artinya, jika kedua partai sepakat koalisi dibutuhkan lagi delapan kursi. Hingga kini, Emil terus melakukan penjajak- an bersama partai lain, seperti Partai Golkar, PPP, dan Partai Demokrat. [W-12]

sung PDI-P? “Kami ke- mungkinan besar akan mengusung kepala daerah yang nyentrik .

Soal elektabilitas masih berpeluang besar,” katanya. Sampai saat ini, baru Partai Nasdem yang telah menya- takan akan mengusungnya menjadi calon gubernur Jawa Barat. Adapun jumlah kursi partai yang dibesut Surya Paloh

Penghapusan Perda Diskriminatif Makin Berbelit

[JAKARTA] Hingga akhir 2016 sekurangnya terdapat lebih dari 400 peraturan dae- rah (perda) diskriminatif yang mengatasnamakan moralitas dan agama. Perda diskrimina- tif berpotensi menumbuhkan sikap intoleransi. Namun, penghapusan perda semacam ini semakin berbelit. KementerianDalamNegeri (Kemdagri) selama ini diang- gap sebagai penjaga gawang kemunculanperdabermasalah. Kemdagri hingga 2016 sudah membatalkan sekitar 3.143 peraturandaerahyangdianggap bermasalah termasuk perda yang menghambat investasi. Namun,MahkamahKonstitusi (MK) pada April 2017 lalu menyatakan Kemdagri takbisa lagimembatalkanPerda. Peng- ujianataupembatalanperaturan menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (MA). Dalam hal pembatalan atau penghapusan perda dis- kriminatif, langkahMKbukan jemput bola seperti Kemdagri. MAmenunggu ada pemohon yang mengajukan uji materi perda. Padahal saat ini MA memiliki segudang pekerjaan yangbelumtuntas.Akhir tahun lalupenyelesaianperkaramen- capai 12.062 perkara, tetapi menyisakan 3.439 perkara yang belum diputus. UnitKerjaPresidenbidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)diharapkanberperan memeriksa dan merekomen- dasikan pembatalan berbagai peraturandaerahyangdianggap bertentangandengannilai-nilai Pancasila.Namun, kinerjaUK- P-PIPini punbelumbisa segera melakukan tugas karenamasih melakukanpenguatanlembaga. Apalagi tugas dan kewenang- annya sebatas memberikan rekomendasi kepada presiden. Menurut Deputi Bidang Pengkajian dan Materi UK- P-PIP,Anas Saidi, pemantauan terhadap perda diskriminatif berkoordinasidenganKemdagri danmelibatkanpandanganpara ahli hukum. “Baru nanti ada proses penafsiran berdasarkan

paradigma (ideologi Pancasila) itu. nanti akan dilihat peraturan apayangpalingmendesak, per- timbangannyapastimelibatkan aspek kultural dan politik,” imbuh Anas saat berbicara dalamKonferensiVIII Jaringan AntarImanIndonesia(JAAI)di Bandung, baru-baru ini. PenasihatUKP-PIP,Benny SusetyomembenarkanDeputi Bidang Pengkajian danMateri saat ini tengah bekerja me- ngumpulkan danmenganalisis peraturanyangadadi Indonesia dengan tujuan, menjaga sema- ngat Pancasila tetap terkandung dalam setiap peraturan yang ada di TanahAir. Namun, analisis tersebut membutuhkanwaktuyangtidak sedikit sedangkan UKP-PIP masih dalam tahap penguatan kelembagaan. Setiaphasil analisis danka- jiannantinyaakandisampaikan kepada presiden. Termasuk, jika kemungkinan ada aturan yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. “Hasil kajian akan dilihat oleh Dewan Pengarah dahulu, baru diberikan rekomendasi ke pre- siden,” katanya, Selasa (8/8). Presidenyangakanmemu- tuskan dari hasil rekomendasi yang disampaikan. Sementara itu, KabiroHu- kumdanHumasMA,Abdullah mengakui dengan putusan MK bahwa perda bermasalah menjadi domain MA, beban MAakan bertambah. “Beban tentu bertambah, tetapi itu sudah menjadi tugas hakim. Hakim tentu sudahmemenuhi kompetensi. “ katanya, Selasa (8/8) pagi. MK membatalkan Pasal 251 UU 23/2014 tentang Pe- merintahan Daerah mengenai Pembatalan Perda oleh Men- dagri pada April 2017. MK menyatakan perdamerupakan produkhukumyangdibuatoleh eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) sehingga seharusnyadibatalkanolehMA melalui ujimateri.Hal ini sesuai denganwewenangMAdalam Pasal 24AUUD 1945. Sampai saat iniMAbelum

ANTARA/Rosa Panggabean Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief (kiri) , bersama Dewan Pengarah UKP-PIP Wisnu Bawa Tenaya (kedua kiri), Mahfud MD (ketiga kiri), dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberi salam Pancasila usai pemberian penghargaan di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Selasa (1/8).

memastikanadanyapendaftaran uji materi terhadap peraturan daerah (perda) diskriminatif di badan peradilan tertinggi. “Belum.(Pendaftaran)ituadadi kepaniteraan.Lagipula, putusan MK itu kan baru diputus,” kata Abdullah. Kamar Khusus Peneliti Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengusulkan, MA membuka kamarkhususuntukmenangani peraturan-peraturan daerah yang bermasalah. Pasalnya, tanggung jawab MA sudah bertambah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Mendagri untuk memutuskan perda-perda bermasalah. “Putusan MK sudah final danmengikat, maka tugas dan tanggung jawab MA saat ini bertambah untuk menangani perda-perdabermasalah.Karena itu,kamimengusulkanMAbuka kamarkhususuntukmenangani perda-perda ini,” ujarArmandi

Jakarta, Selasa (8/8). Arman menilai kamar khusus ini penting untuk me- ningkatkan efektifivitas MA dalammelakukan pencegahan dan pembatalan perda-perda bermasalahdiMA.Menurutdia, pencegahan atau pembatalan olehMA,sejauhinitidakefektif. “Tidakefektif karena selain menunggulaporanataugugatan masyarakat, banyaknya per- kara di MA akan mengurangi fokus pada proses pembatalan perda-perda bermasalah,” tandas dia. Diajugamengatakanproses menunggugugatan inimenjadi persoalan mengingat jauhnya jarak antaramasyarakat daerah dengan MA. Untuk ke MA, kata dia, tentu membutuhkan waktu dan biaya yang besar. “Selain itu, perlu disadari bahwa perda-perda sering kali muncul dalam konteks politik tertentu di daerah. Dinamika politik tersebut sering kali membuat masyarakat (yang dirugikan) “enggan” untuk mengajukangugatanatassebuah

perda bermasalah,” jelas dia. Selain membuka kamar khusus di MA, lanjut Arman, perlu ada solusi lainmengatasi dan mencegah perda-perda bermasalah. Pada level daerah, kata dia, dalam penyusunan ranperda, pemerintah atau DPRD harus melibatkan mul- tistakeholder terutama yang terkenadampaksebuahregulasi. “Selama ini, proses pe- ngerjaan ranperda seolah-olah menjadi tanggung jawab legal drafter , yang notabene tidak terlalumemperhatikansubstansi yangdiatur dalamsebuah regu- lasi,” tutur dia. Sementara pada level pemerintah pusat, menurut dia, proses executive review ranperda di Kemdagri harus sungguh-sungguh dioptimal- kan. Ribuan perda bermasalah selama ini, justrumenegaskan tidak optimalnya executive review di Kemdagri. “Jadi, executive review di Kemdagri penting dilakukan sebagai kontrol pemerintah pusat terhadap perda-perda

yang diterbitkan daerah se- hingga perda-perda tersebut sesuai dengan UU, Pancasila danUUD1945,” pungkasnya. Terkait kamar khusus,MA sudah punya kebijakan. “Nanti kamar Tata Usaha Negara (TUN) yang menangani uji materi (mengenai perda) itu,” kataAbdullah. Direktur EksekutifMaarif Institute, MuhammadAbdul- lah Darraz melihat UKP-PIP bisa menganalisis dan mengkaji serta merekomen- dasikan pembatalan perda bermasalah. Namun, mereka tak punya kewenangan untuk membatalkan. Ia berharap unit ini dapat bekerja secara kritis dalam upaya menjamin berbagai produk kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan konstitusi terutama sesuai dengan semangat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. [YUS/R-15/N-8/E-11]

> 8

Terkait hal

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online