SP180127

Suara Pembaruan

Utama

2

Sabtu-Minggu, 27-28 Januari 2018

Jelang Verifikasi, KPU Tertekan?

P ada awal pekan depan, verifikasi faktual terhadap par- tai politik. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan gugatan uji mate- ri Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), maka KPU akan melakukan proses verifi- kasi faktual terhadap seluruh partai politik, baik yang lama maupun baru. Verifikasi faktual ini penting dan akan menentukan partai ma- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan

na saja yang akan lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019). KPU akan me- ngecek kebenaran data-data dan syarat-syarat yang dipenuhi oleh partai. Verifikasi dilakukan, antara lain terhadap susunan kepengurusan di daerah, jumlah ang- gota partai, dan kebera- daan kantor partai di daerah. Namun, menurut sumber SP , proses yang dilakukan KPU nanti tidak mudah. Persoalannya bukan pada ke-

mampuan personel KPU dalam melakukan verifikasi, melain- kan adanya tekanan terhadap lembaga penyelenggara pemilu

mempermasalahkan jika hanya ada sedikit kesalahan partai, teru- tama soal administrasi organisasi. “Lobi-lobi terus dilakukan.

itu. “KPU saat ini menda- pat tekanan besar menje- lang proses verifikasi faktual nanti,” tuturnya. Dikatakan, ada bebe- Bahkan, yang saya dengar, pe- tugas KPU di daerah berusaha disuap agar bisa meloloskan partai. Jajaran pimpinan KPU sudah menegaskan dan mengi- ngatkan petugas di daerah agar terus menjaga integritas dan ja- ngan mau menerima uang atau iming-iming lain dari oknum pengurus partai di daerah,” ka- tanya. [O-1] Rp 852 Triliun, Kontribusi Ekonomi Kreatif rapa partai yang terus melobi ja- jaran komisioner KPU, termasuk anggota KPU di daerah, agar proses verifikasi itu tidak dilaku- kan dengan serius. Mereka me- minta agar KPU tidak perlu

[JAKARTA] Ekonomi kre- atif, termasuk perfilman, telah memberikan kontribu- si sebesar 7,38% atau seki- tar Rp 852,24 triliun dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan kontribusi yang besar itu, industri perfilman diharap- kan bisa menjadi motor ba- ru pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor perfilman akan berpenga- ruh positif terhadap sedikit- nya 10 sektor lainnya. Meski memiliki banyak ta- lenta, film Indonesia belum menjadi tuan rumah di ne- geri sendiri. Pemerintah di- harapkan bisa mendorong kemajuan industri film, sa- lah satunya dengan membe- rikan insentif pajak di sek- tor ini. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara me- nyebutkan, porsi industri kreatif, termasuk di dalam- nya perfilman, mencapai 7,38% atau sekitar Rp 852,24 triliun terhadap pro- duk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan kontribusi yang cukup besar itu, tidak salah bila diharapkan indus- tri perfilman bisa menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perfilman, kata dia, memiliki multiplier ef- fect yang cukup besar. Paling tidak ada 10 sektor yang akan ikut bertumbuh seiring dengan berkem- bangnya perfilman nasio- nal. “Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar lagi, pemerintah perlu lebih banyak memperhatikan in- sentif, terutama soal pajak. Misalnya, bagi investor yang ingin masuk ke sektor perfilman bisa mendapat tax allowance dan tax holi- day ,” katanya kepada SP di Jakarta, Sabtu (27/1). Dikatakan, Indonesia memiliki peluang yang cu- kup bagus di sektor per- filman. Hal itu bisa terlihat jumlah film animasi film buatan Indonesia yang naik signifikan dalam tiga tahun

nganan terlebih dahulu dan pada saatnya bisa memanen pendapatan negara yang le- bih besar dari industri per- filman dan kreatif lainnya. Pemda juga perlu dido- rong untuk tidak memasang tarif untuk izin pembuatan film di daerahnya. Justru, kalau bisa, pembuat film di- beri dukungan dari pemda agar bisa mengangkat po- tensi wisata dan budaya di daerah itu. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menam- bahkan, Indonesia sudah me- miliki UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Artinya, regulasi untuk men- dorong perfilman Indonesia itu sudah ada. Bahkan, ujar- nya, dalam UU tersebut dite- gaskan ada kewajiban bagi para pengusaha pertunjukan (bioskop) untuk memutar film Indonesia sekurang-ku- rangnya 60%. “Namun, dalam praktik- nya, hal itu belum dilaku- kan sepenuhnya. Sejak UU itu dikeluarkan, tidak ada peraturan pemerintah yang diterbitkan, termasuk pera- turan kementerian pendi- dikan dan kebudayaan, yang belum satu pun tun- tas,” jelas Dadang. Padahal, menurut dia, Indonesia kaya dengan ber- bagai cerita yang dapat di- angkat sebagai kisah di da- lam film. Jadi, kalau berbi- cara sumber substansi, Indonesia cukup berlimpah, tinggal bagaimana alur ceri- ta film itu dibuat menjadi hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. “Tentunya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para insan film,” kata dia. Masalah lain, menurut- nya, jumlah bioskop yang juga masih relatif sedikit di- bandingkan luas wilayah dan jumlah masyarakat. Kebanyakan bioskop hanya ada di kota-kota besar. Dengan dibukanya investa- si perfilman, diharapkan pa- ra pemodal dapat mengem- bangkan bioskop sampai ke pedesaan. [MJS/O-2]

Pemerintah daerah (pemda) juga bisa didorong untuk membuat bioskop. Sebab, saat ini bioskop hanya berada di kota-kota besar. “

terakhir. Bahkan, saat ini Batam tengah dikembang- kan menjadi pusat pembu- atan film animasi internasi- onal. “Kekayaan budaya, te- naga kerja kreatif yang ber- limpah, dan jumlah penon- ton yang banyak menjadi kunci daya saing perfilman nasional. Di sisi lain, peme- rintah perlu memberantas peredaran film ilegal di te- ngah masyarakat, karena merugikan sektor perfilman nasional,” tuturnya. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono juga menga- kui kalau industri film nasi- onal belakangan ini maju pesat. Jumlah penonton di bioskop naik pesat seiring dengan pergeseran gaya hi- dup masyarakat, yang kini menuju ke industri leisure . “Orang semakin bermi- nat untuk menonton di bio- skop. Ini juga didukung oleh teknologi pembuatan film yang kian canggih dan bio- skop yang juga semakin ba- gus. Menonton di bioskop benar-benar fun ,” katanya. Untuk mendorong in- dustri ini lebih maju, peme- rintah bisa menstimulasinya melalui relaksasi pajak de- ngan tax rate diturunkan. I ndus t r i pe r f i lman d i Indonesia, kata Tony, sa- ngat potensial. Penonton film yang cukup loyal ter- hadap film nasional. Dia mencontohkan film Warkop Reborn: Jangkrik Boss Part 1 dan 2 serta film Pengabdi Setan yang ditonton jutaan

saat ini bioskop hanya bera- da di kota-kota besar. Yang jelas, ujarnya, pendapatan film sangat bergantung pa- da bioskop. “Tentu, mereka (bioskop) di daerah ini juga didorong untuk memutar film nasional melalui pem- berian insetif,” katanya. Irene yakin Indonesia bisa menyusul negara-nega- ra yang industri filmnya mulai maju, terutama nega- ra-negara di kawasan, se- perti Filipina, Malaysia, dan Thailand. Namun, ujar- nya, tanpa mengesamping- kan pasar luar negeri, fokus industri film nasional harus ke pasar dalam negeri dulu. “Ini pasar utama film na- sional. Langkah-langkah Bekraf sudah tepat, tetapi butuh dorongan juga dari ke- menterian atau lembaga lain yang terkait,’ ujarnya. Jika aspek eksibisi itu sudah mu- lai kuat, otomatis promosi perfilman nasional yang se- lama ini lemah juga akan ikut menguat. Jika ada lebih banyak bioskop, gerak ekonomi ju- ga lebih berputar dan pro- mosi termasuk di dalamnya. Irene juga mengingat- kan, saat ini Indonesia ma- sih dalam proses “mena- nam” dalam industri per- filman. Jadi, kementerian dan lembaga jangan terbu- ru-buru memungut pajak sebab kondisinya memang belum “panen’. Justru, Pemerintah harus berani memberi insentif atau keri- Masih Menanam

orang. Dua film itu menjadi film terlaris, bahkan menga- lahkan film Hollywood yang beredar di Indonesia. Selain itu, jumlah pen- duduk yang besar, yakni 260 juta orang, dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. “Agar perfilman kita lebih maju, para produser, sutrada- ra, dan pemeran lokal harus sering berkolaborasi dengan asing, terutama Hollywood dan Hong Kong atau Tiongkok agar terjadi transfer of knowledge ,” tuturnya. Anggota Komisi X DPR d a r i F r a k s i P a r t a i Demok r a s i I ndon e s i a Perjuangan (PDI-P) Irene Yusiana Roba Putri juga mengakui adanya tren ke- naikan industri perfilman Tanah Air. Jumlah penonton film nasional di bioskop-bi- oskop juga mengalami ke- naikan, seiring bertambah- nya jumlah judul film nasi- onal yang diproduksi dalam beberapa tahun terakhir. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), ujarnya, juga te- lah memberikan sejumlah insentif terhadap beberapa film nasional untuk aspek Perlu Perbaikan

produksi dan promosi. “Kontribusi film bagi per- tumbuhan ekonomi sudah me ng a l ami k e n a i k a n . Namun, masih perlu sejum- lah perbaikan,” kata Irene. Dikatakan, aspek pen- ting dalam film yang perlu mendapat dorongan lebih adalah aspek eksibisi. Sebesar 70% pendapatan film nasional bergantung pada bioskop. Insentif yang bisa diberikan oleh peme- rintah, antara lain kepada pengelola bioskop dalam bentuk potongan pajak bila memutar film nasional. Menurutnya, hal itu di- lakukan Korea Selatan dan beberapa negara-negara la- in. Negara-negara itu me- nyadari bahwa pengusaha bioskop adalah pebisnis, sehingga pendekatannya ju- ga harus terkait dengan ekonomi. Pengusaha juga bisa mendapatkan keri- nganan pajak jika mengge- lar festival film nasional. “Ini tentu membutuhkan koordinasi dengan pemerin- tah, terutama Kementerian Keuangan,” tuturnya. Selain itu, kata dia pe- merintah daerah (pemda) juga bisa didorong untuk membuat bioskop. Sebab,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker