SP200615

Senin, 15 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum 3

Suara Pembaruan

Tahapan Pilkada Dimulai, Panwaslu Kembali Aktif

Wapres Minta Ulama Berperan Dorong Kedisiplinan Umat

[JAKARTA] Kabar duka kembali melanda keluarga besar TNI AD. Salah satu korban kecelakaan Helikopter Mi-17 Penerbad, Lettu Cpn Vira Yudha, menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dirawat intensif selama 7 hari di RS Kariadi, Semarang. Lettu Cpn Vira Yudha dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu (13/6) malam di RS Kariadi, Semarang. KepalaDinasPeneranganAngkatan Darat (Kadispenad) BrigjenTNI Nefra Firdaus, menjelaskan, almarhum ada- lah perwira lulusan Akademi Militer Magelang pada 2013 yang menjabat sebagai perwira penerbang II SiudHeli [JAKARTA] Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para ulama Indonesia agar mengambil peran penting dalam mengawal jalannya masa transisi menuju tatanan normal baru ( new normal ) yang mensyaratkan penerap- an protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Wapres mengatakan, pemerintah memantau adanya kesan euforia masyarakat yang gembira karena pintu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai dibuka. Sehingga masyarakat kini terkesan tak lagi waspada ketika situasi dilonggarkan. "Padahal justru harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu tugas kita para ulama se- karang yang harus kita lakukan adalah menjaga umat supaya mereka tidak terpapar oleh Covid-19,” kata Wapres Ma'ruf Amin, dalam kete- rangannya, Minggu (14/6). Dalam jangka panjang, lanjut

Lettu Cpn Vira Yudha Bagus Senastri, STHan, dilahirkan diMadiun, 7 April 1988. Selepas menamatkan pendidikan SMA tahun 2010 Vira Yudha mendaftarkan dan diterima menjadi Taruna Akmil. Almarhum meninggalkan seorang istri, Putri Leni Mardiansiwi, dan seorang put- ra, Vira Yudha GeraldAlfaridzi yang baru berumur 2 tahun. Jenazah sempat disemayamkan di rumah duka di Perumahan Greenwood, Jalan Taman Marigold B 1-2 Manyaran Semarang dan di- makamkan pada hari ini di TMB Bergota II Kalipancur, Semarang. [Y-7] makan cara berpikir untuk menga- malkan ajaran Islam yang moderat. Ketiga , dengan menyatukan gerakan agar tidak saling berbenturan. Keempat , dengan melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Kelima, melalui pe- nguatanSumberDayaManusia (SDM). Oleh karena itu, Wapres meng- imbau kepada seluruh ulama di Indonesia untuk melakukan perbaik- an-perbaikan ke depan dalam men- jaga tanggung jawab umat. Agar amanah yang dipercayakan kepada para ulama sebagai pembimbing umat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. “Marilah kedepan kita melakukan perbaikan-perbaikan supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Karena itu kita harus melakukan banyak perbaikan. Oleh karena itu kita jangan hanya kumpul, bertemu, tetapi juga harus kita perbanyak perbaikan-perbaikan, langkah-lang- kah,” kata Wapres. [MJS/W-12]

sp/joanito de saojoao

Ma'ruf Amin

Wapres, tanggung jawab keumatan dapat dilakukan melalui lima cara. Yaitu, pertama , dengan menyatukan barisan umat Islam tanpa memandang perbedaan organisasi massa yang diikutinya. Kedua , dengan menya-

Anggota TNI AD Korban Helikopter Jatuh Meninggal Dunia

[JAKARTA] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaktifkan kembali Panitia Pengawas (Panwas) ad hoc seiring dimulainya tahapan pilkada, Senin (15/6). Panwas ad hoc yang terdiri dari panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawas pemilihan tingkat kelurahan/ desa telah nonaktif sejak 31 Maret 2020 akibat penyebaran Covid-19. ANTARA/Aditya Pradana Putra Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (tengah) dan anggota DPR Wahyu Sanjaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Rapat yang juga diikuti Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan itu membahas usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Serbu I, Flite Heli B, di Skadron-31/ Serbu Penerbad yang bermarkas di Lanumad Ahmad Yani, Semarang. "Almarhum merupakan salah satu dari awak pesawat yang menja- di korban saat Helikopter Mi-17 yang mereka naiki mengalami kecelakaan dan jatuh di sekitar kawasan industri Kenda l , J awa Tengah , " ka t a Kadispenad, dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (14/6). Saat ditemukanAlmarhum dalam keadaan selamat namun dengan luka berat dan langsung dievakuasi ke RS H Soewondo, Kendal, sebelum ke- mudian dipindahkan ke ruang ICU RSUP dr Kariadi Semarang.

pengawasan'. Baik untuk verifikasi pencalonan perseorangan atau pe- mutakhiran (data) pemilu," kata Fritz. Dia menyebut Bawaslu sudah membuat surat edaranNomor 0197/k. Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang pengaktifan kembali panwaslu ke- camatan dan panwaslu kelurahan/ desa dalam rangka Pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten/kota agar meng- aktifkan kembali panwaslu kecamat- an dan panwaslu kelurahan/desa sebelum 15 Juni 2020. Adapun pengaktifan kembali anggota panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa memper- hatikan masa kerja panwaslu keca- matan paling lama 12 bulan. Sementara masa kerja panwaslu kelurahan/desa paling lama 8 bulan sebagaimanaPeraturanMenteriDalam NegeriNomor 54/2019danKeputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/ PR.03.00/VIII/2019. Belum Siap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, persiapan pembukaan tahapan pilka- da serentak yang dimulai Senin (15/6) belummaksimal. Bahkan persiapan-

nya masih sangat rendah bila harus sesuai dengan protokol kesehatan. "Bisa disimpulkan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan yang akan berlangsung 15 Juni belum sepenuh- nya siap," kataTiti, di Jakarta,Minggu (14/6). Ia menjelaskan, ketidaksiapan bisa dilihat dari belum disahkannya pengaturan tata kelola pilkada yang sejalan dengan protokol penanganan Covid-19. Kemudian masalah ang- garan yang belum sepenuhnya cair di tiap daerah. Apalagi tambahan anggaran untuk penyediaan perleng- kapan kesehatan yang sesuai protokol kesehatan Covid-19 "Anggaran dan mekanisme pengadaan untuk kebutuhan pelak- sanaan pilkada dengan protokol kesehatan belum tuntas. Merujuk pada apa dan bagaimana dilakukan- nya, apakah refocusing dan realo- kasi? Terus sudah selesai dilakukan atau belum? Tidak banyak perkem- bangan yang meyakinkah bahwa semuanya sudah terang benderang di lapangan,” jelas Titi. Dia melihat, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) juga belum tersedia untuk keperluan pelaksana- an pilkada berbasis protokol pena- nganan Covid-19. Hal ini bisa ber- dampak para petugas di daerah yang bekerja dengan standar yang tidak sama dan sangat bergantung pada pendekatan masing-masing daerah. Praktik tersebut tidak sejalan dengan konsep keserentakan pilkada yang dianut bangsa ini. "Mestinya ditopang oleh kese- rentakan aturan dan praktik teknis yang berlaku," tegas Titi. Diamengingatkan, kondisi belum tersedianya APD membuat penye- lenggaraan pilkada dilakukan tidak sesuai dengan protokol penangaan Covid-19 sebagaimana dimintaGigus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Situasi ini bisamengancam keselamatan dan kesehatan para petugas yang bekerja di lapangan. Selain itu bukan tidak mungkin bisa memicu para petugas dan pemilih terpapar Covid-19. Pandangan serupa disampaikan peneliti dari ForumMasyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus. Dia menilai, persiapan pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2020 kurang meyakinkan. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya kekurangan terhadap persiapan ta- hapan Pilkada yang mulai dibuka kembali pada Senin (15/6). "Persiapan Pilkada 2020 ini tak begitu meyakinkan. Banyak hal atau persiapan teknis yang belum siap," kataLusius, di Jakarta,Minggu (14/6). [R-14]

"Kami sedangmenyiapkan semua. Mengaktifkan jajaran pengawas kecamatan ( ad hoc ) dan segera juga panwas desa kelurahan,” kata ang- gotaBawasluMAfifuddin, di Jakarta, Minggu (14/6). Ia menjelaskan beberapa alat kerja pengawasan juga sedang di- siapkan. Hal itu bersamaan dengan peraturan KPU yang baru yang disesuaikan dengan protokol kese- hatan. Menurutnya, persiapan ekstra terutama untuk daerah-daerah yang memiliki calon independen. Untuk daerah-daerah tersebut, diprioritaskan dalam pengadaan alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan dan perleng- kapan kesehatan lainnya. "Yang paling butuh daerah yang ada calon perseorangan karena akan verifikasi mulai tanggal 24 Juni nanti," jelas Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menambahkan setelah diak- tifkan kembali, pengawas sudah mulai melakukan pengawasan ter- hadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran pilkada. Misalnya ter- kait kampanye di luar jadwal berda- sarkan PKPU 5/2020. "Sudah bisa merancang 'rencana

T ahapan Pilkada 2020 dimulai Senin (15/6). Proses tahapan dilanjutkan setelah ditunda selama 3 bulan akibat Covid-19. Pembukaan tahapan tersebut dilakukan di tengah masih berlangsungnya wabah Covid-19. Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana pilkada. Termasuk dana pembeli- an alat kesehatan seperti APD, masker, sarung tangan, sabun cuci tangan dan sebagainya. "KPU perlu mendapatkan kepastian dukungan anggaran. Karena para Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai alat pelindung diri (APD)," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers, di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (12/6) malam. Ia menjelaskan, KPU telah memenuhi semua komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pemilihan lanjutan. Di antaranya menyusun PKPU tentang pelaksanaan Pemilihan 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 dan revisi PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta melakukan realokasi anggaran. Setelah semua itu selesai maka saatnya memulai tahapan pilkada. "KPU telah mengajukan permohonan konsultasi dengan peme- rintah dan Komisi II DPR untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19). Hal ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menyiapkan pemilihan ditengah pandemi dengan tetap memerhati- kan protokol kesehatan Covid-19," jelas Arief. Menurutnya, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan veri- fikasi faktual pasangan calon perseorangan. Awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, tetapi diundur menjadi 24 Juni 2020. [R-14] KPU Minta Kepastian Anggaran

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online