ID190412

JUMAT 12 APRIL 2019 2 INTERNATIONAL

sebagai penanda pelemahan ekonomi. Utang Tinggi, Belanja Rendah Meskipun mempunyai catatan bah- wa tingkat inflasi tetap lemah, tetapi para pejabat The Fed menunjukkan utang tinggi yang dimiliki perusahaan- peruahaan AS adalah sebuah bahaya bagi perekonomian. Namun sebagian besar meyakini lemahnya pengeluaran konsumen – yang menjadi alat ukur pendorong utama ekonomi AS – tidak akan ber- tahan setelah kuartal pertama. Bahkan baru-baru ini Trump me- minta The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan. Permintaan presiden itu merupakan bagian dari bentuk tekanannya yang tanpa lelah kepada bank sentral yang dituding telah bertindak gila dan mengancam ekonomi AS. Menurut catatan, setelah menaik- kan suku bunga sebanyak empat kali pada 2018, The Fed pada bulan lalu memangkas perkiraan tentang jumlah kenaikan tingkat suku bunga yang diprediksi tahun ini menjadi nol. Jeda itu pun membuat pasar ber- semangat dan Dana Moneter In- ternasional (IMF) pada pekan ini mengutipnya sebagai salah satu alasan pertumbuhan ekonomi global dapat menunjukkan ketahanan tahun 2020. Tetapi Ian Shepherdson dari Pan- theon Macroeconomics mengatakan risalah tersebut menunjukkan The Fed tidak perlu bersabar selamanya. “Mereka senang dipandang dapat bersabar untuk saat ini, tetapi mereka sadar akan risiko naiknya pertumbu- han dan inflasi,” tulis dia. Laju inflasi juga tetap lemah, bahkan di tengah catatan rekor pengangguran yang rendah. Akan tetapi para ekonom berpendapat, catatan itu bisa sesuai jika upah Amerika mulai meningkat.

Oleh Happy Amanda Amalia  WASHINGTON – Para anggota The Federal Re- serve (The Fed) terbelah antara harus bersikap opti- mistis atau waspada terhadap arah kebijakan mon- eter ke depan. Sebagian anggota dewan The Fed mengatakan, kenaikan suku bunga acuan atau fed- eral fund rate (FFR) kemungkinan masih tepat untuk dilakukan pada akhir tahun ini. Tapi sebagian lagi percaya bahwa bank sentral harus tetap menahan diri atau bahkan memangkas suku bunga tersebut.

Investor Daily/STR / AFP

tanpa henti oleh Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara besar lainnya, ada berbagai pandangan yang menunjukkan para pembuat kebijakan melihat sebuah ekonomi negara yang sehat tetapi dapat dihancurkan. Sikap The Fed yang berhati-hati itu muncul di tengah tanda-tanda perlam- batan AS pada kuartal I 2019, terutama dengan turunnya tingkat konsumsi. Juga kekhawatiran terhadap dampak negatif signifikan dari isu ketegangan perdagangan dan perkembangan internasional, seperti Brexit. Para anggota The Fed juga menun- jukkan berita-berita mengecewakan yang beredar, tentang pertumbuhan global dan fakta bahwa ekonomi AS mendapat sedikit dorongan dari stimulus fiskal daripada perkiraan sebelumnya. Beberapa pembuat kebijakan juga menunjukkan perubahan-perubahan yang disebut kurva imbal hasil – yang mengukur penyebaran antara tingkat obligasi pemerintah jangka pendek dan jangka panjang – yang dianggap

Itu artinya, PLN harus menanggung beban, tetapi di sisi lain masyarakat bisa menikmati listrik. Dengan adanya listrik, dia men- gatakan, perekonomian masyara- kat terpencil bisa terangkat, karena mereka bisa membangun usaha atau berwiraswasta. Dalam kasus konver- ter kit LPG nelayan, program ini bisa menghemat biaya produksi. Imbasnya, keuntungan menjual ikan cukup besar dan bisa digunakan untuk kegiatan-ke- giatan produktif. Dalam pandangan dia, kebijakan energi pemerintah sudah membantu masyarakat kecil. Ini terlihat pada pen- ingkatan daya beli dan kesejahteraan, serta inflasi terkendali. “Tapi memang program ini belum dapat mengaksel- erasi secara signifikan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih sekitar 5%,” tutur dia. Mamit Setiawan mengkritisi pro- gram energi baru dan terbarukan (EBT) yang tidak mengalami kema- juan signifikan. “Target 23% bauran energi pada 2025 akan sulit tercapai jika melihat progress-nya seperti saat ini,” tandas dia. Ketimpangan Akses Energi Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyatakan, jika dilak- sanakan secara konsisten, program energi berkeadilan bisa mengatasi ketimpangan akses energi antar- wilayah. “Kebijakan BBMSatu Harga, misalnya, bsia mengatasi hal itu,” ujar Joshua kepada Investor Daily . Program LTSHE, kata Joshua, juga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah In- donesia. “Selama ini memang terjadi ketimpangan akses energi antar- wilayah,” tutur dia Ke depan, menurut dia, pemerintah perlu terus melanjutkan program-pro- gramyang sudah terealisasi. Selain itu, pemerintah perlumendorong investasi di sektor migas dalam jangka pend- ek-menengah dan mendorong inves- tasi EBT dalam rangka menekan jarak supply-demand energi, khususnya minyak bumi yang masih menjadi pendorong tingginya impor migas. Pembangunan energi berkeadilan, kata dia, akanmenggerakkan kegiatan ekonomi domestik di seluruh pelosok daerah secara merata yang pada ak- hirnya akan mendorong pemerataan pembangunan yang bersifat Indone- sia sentris. “Jadi, kebijakan energi berperan penting dalam mendorong terciptanya perekonomian yang berke- lanjutan,” papar dia. Menurut dia, beberapa program kebijakan energi telah berjalan dengan tingkat kesuksesan 80%, bahkan 100%, seperti BBM Satu Harga dan pening- katan rasio elektrifikasi. Namun, dia mengakui, ada beberapa program yang bahkan belum mencapai 60% pencapaiannya, antara lain investasi ketenagalistrikan serta investasi EBT. “Jadi, perlu ada kebijakan yang strategis jangka panjang untuk men- dorong penggunaan energi alterna- Demikian laporan risalah perte- muan kebijakan The Fed bulan lalu, yang dirilis pada Rabu (10/4) waktu se- tempat. Alih-alih memberikan arahan yang jelas, para pembuat kebijakan mengisyaratkan bahwa arah kebija- kannya dapat bergeser ke arah mana pun. Sinyalemen ini dapat meningkat- kan kemungkinan penurunan FFR. Beberapa anggota The Fed merasa dengan menaikkan suku bunga acuan sedikit saja pada 2019 dianggap lebih tepat, jika perekonomian Amerika Serikat (AS) terus tumbuh. The Fed belum memangkas suku bunga acuan dalam lebih dari satu dekade – tatkala menurunkan FFR menjadi nol selama krisis finansial global – namun telah menaikkannya sebanyak empat kali pada tahun lalu, yang berakhir pada Desember 2018. Setelah itu The Fed secara tiba-tiba dan jelas menyatakan akan menahan diri untuk menaikkan lagi suku bunga acuan. Di sisi lain, di tengah perlam- batan ekonomi global dan isu konfron- tasi perdagangan yang diluncurkan  Sambungan dari hal 1

Pemilu Akbar India Dimulai Jyoti Amge, perempuan terkecil di India, menggunakan hak suaranya dalam tahap pertama pemilu akbar India di sebuah TPS di kota Nagpur, Kamis (11/4). Pemilu terbesar dunia ini diikuti oleh 900 juta pemilih dan ujian bagi PM Narendra Modi yang mengincar masa jabatan kedua.

Sementara itu, pergerakan transaksi perdagangan saham di Wall Street sebagian besar tidak terpengaruh oleh berita laporan risalah. Bahkan

keuntungan indeks acuan Dow Jones Industrial Average hanya naik sedikit. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) – sebagai komite yang me­

netapkan FFR – dijadwalkanmengada- kan pertemuan kebijakan berikutnya selama dua hari, pada 30 April dan 1 Mei 2019. (afp)

PT PLN (Persero) Djoko Abdur- rahman mengatakan, saat ini masih ada sekitar 1,5 juta masyarakat yang belummendapat akses listrik. Seluruh masyarakat ini harus dilistriki agar rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,9% pada tahun ini. Namun, hanya sekitar 500 ribu rumah tangga yang mampu membayar biaya penyambungan Rp 500 ribu. “Tapi hampir 1,2 juta rumah tangga harus dibantu. Kami sepakat dengan Kementerian ESDM bahwa 983 ribu rumah tangga (dilistriki) dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mitra Kementerian ESDM dan sisanya mitra Kementerian BUMN,” kata dia di sela penyambungan listrik gratis bagi masyarakat Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (11/4). PLN, menurut dia, juga memiliki program penyambungan listrik gratis sebagai kegiatan CSR. Namun, ke- mampuan PLN terbatas. Tahun ini, PLN mendapat jatah untuk menyam- bung listrik 50 ribu rumah tangga. “Jadi kami berharap dari BUMN lain (ikut berpartisipasi) karena biaya pen- yambungannya Rp 500 ribu,” ujar dia. Djoko menjelaskan, penyambungan listrik gratis ini berbeda jenisnya, yakni setrumkhusus untukmenyalakan dua lampu dan satu setop kontak. Tarif yang dikenakan ke rumah tangga miskin ini pun cukup rendah, hanya Rp 450 per kilowatt hour (kWh). PLN bekerja sama dengan mitra instalasi. “Di NTT kami akanmenyambung 11 ribu rumah tangga dan selesai dalam 17 hari,” tutur dia. Dia menambahkan, bantuan pen- yambungan gratis ini membuat mas- yarakat tidak mampu mendapat akses listrik. Di NTT masih ada 35.500 rumah tangga yang belum berlistrik. Dirjen Ketenagalistrikan Kement- erian ESDM Rida Mulyana menjelas- kan, penyambungan listrik gratis ini merupakan pelaksanaan Nawacita untuk memberikan keadilan sosial dalam bentuk akses listrik. Itu juga sebagai perwujudan energi berkeadi- lan. Artinya energi dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat tidak mampu. “Ada 1,2 juta rumah tangga yang bu- tuh akses listrik dan untuk mengejar rasio elektrifikasi. Jadi, kiat berbagi dengan sesama. Masa sudah puluhan tahun masih ada saudara kita yang nggak dapat listrik,” tegas Rida. Rahmawati, warga Dusun Rangko mengucap syukur atas bantuan sam- bung listrik gratis ini. Sebelumnya, ia hanya mengandalkan minyak untuk penerangan dan memasak. Dalam seminggu ia dapat menghabiskan 1 liter minyak. “Senang sekali ada listrik. Sudah be- bas beraktivitas. Biasanya saya pakai lentera. Setengah mati kalau minyak habis, matikan lampunya dulu baru bakar kembali. Pernah juga kayunya habis jadi harus cari kayu pagi-pagi. Sengsara sekali,” tutur Rahmawati. Tetangganya, Andi Putra, juga merasakah hal yang sama. Ia dapat menghabiskan Rp 300 ribu sebulan

ribu per hari. “Tahun lalu, program ini sudahmenjangkau 53 kabupaten/kota dengan total 25 ribu unit,” ucap dia. Arcandra menjelaskan, program yang tak kalah fenomenal adalah BBM Satu Harga. Program tersebut telah menjangkau 131 titik di seluruh Indonesia. Dalam program ini, harga jual BBM jenis solar di pedalaman menjadi Rp 5.150 dan premium Rp 6.450 per liter. “Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp 100 ribu per liter, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua,” tandas dia. Program Biodiesel Perihal program mandatori pen- campuran solar untuk kendaraan ber- motor dengan minyak sawit sebesar 20% (B20), Arcandra Tahar menjelas- kan, program yang bergulir sejak 2016 itumampumenghemat APBN sebesar Rp 28,4 triliun hingga akhir 2018. Dia mengatakan, penghematan tersebut diperoleh dari anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mem- beli minyak mentah ke luar negeri. Pembelian minyak mentah tersebut disubstitusi dengan minyak sawit atau ( fatty acid methyl ester / FAME ). Menurut Dirjen Energi Baru Ter- bar ukan dan Konser vasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto, per 7 Februari 2019, re- alisasi penyaluran B20 mencapai 92% dari target. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Andriah Feby Misna menambahkan, pemerintah masih berkomitmen melanjutkan program biodiesel 30% (B30). Tapi, untuk melanjutkan pro- gram ini, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu. “Mei nanti kami mulai uji jalan, sampai Oktober,” tutur dia. Setelah hasil uji jalan ini keluar, menurut dia, pemerintah baru akan melakukan langkah berikutnya. Mandatori B30, sesuai aturan, baru akan dimulai pada 2020. “Tetapi pada 2020 ini kapan mulainya, baru bisa ditentukan setelah uji jalan,” ujar Feby. Tahun ini, alokasi serapan FAME untuk mandatori B20 ditetapkan 6,2 juta kl, naik signifikan dari realisasi 2018 sebanyak 3,5 juta kl. Serapan FAME setiap tahunnya terus men- ingkat. Pada 2016, realisasi konsum­ sinya tercatat hanya 2,57 juta kl. Peta jalan ( roadmap ) pencampuran biodiesel digariskan Peraturan Men- teri ESDM No 20 Tahun 2014. Men- gacu beleid itu, porsi campuran bio- diesel untuk sektor transpor tasi ditetapkan 20%mulai 2016. Selanjutnya ditingkatkan menjadi 30% mulai Janu- ari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025. Elektrifikasi 99,9% Di sisi lain, pemerintah menarget- kan rasio elektrifikasi nasional tahun ini mencapai 99,9%. Salah satu caranya, sebanyak 1,2 juta rumah tangga akan diberikan sambungan listrik secara cuma-cuma. Direktur Bisnis Regional Jawa ba- gian timur, Bali, dan Nusa Tenggara

untuk membeli minyak. “Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya lis- trik,” kata Andi. Sebelumnya, sinergi BUMN telah memberikan sambungan listrik gratis kepada 100.970 rumah tangga di Jawa Barat. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskin. Di Jawa bagian tengah, sinergi BUMN akan memberikan sambungan gratis ke- pada 110 ribu rumah tangga miskin dan rentan miskin. Energi Terbarukan Sejalan dengan itu, untuk mengem- bangkan EBT, Kementerian ESDM membuat terobosan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Dalam terobosan itu, pengembangan EBT dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan dalam RUPTL. Selama ini potensi EBT digarap setelah ada penetapan RUPTL. Alhasil, pelaku usaha harus menunggu pene- tapan RUPTL setiap tahun. Dengan mekanisme terbaru itu, pelaku usaha bisa segera menggarap potensi energi terbarukan. Nantinya proyek tersebut akan ter- catat dalam RUPTL di tahun berikut- nya. Adapun target bauran energi dalam RUPTL setelah 2025, yakni pembangkit berbahan bakar batu bara sebesar 54,6%. Kemudian EBT 23%, Gas 22% dan BBM 0,4%. Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengapresiasi terobosan yang dikemukakanMenteri ESDMIgnasius Jonan. Menurut dia, pengembangan EBT selama ini kerap terbentur RUPTL. Pelaku usaha sulit menggarap potensi energi terbarukan karena belum dicantumkan dalam RUPTL. “Saya pikir ini peluang dan kita lihat seperti apa implementasinya,” ujar dia. Dirjen EBTKE FX Sutijastoto me- nuturkan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia sampai wilayah pelosok. Menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang ber- operasi tahun ini mencapai 736,6 megawatt (MW). Proyek tersebut merupakan bagian dari program 35.000 MW. “Yang 736,6 MW itu bagian dari 4.023 MW yang beroperasi tahun ini. Penambahan pembangkit selama 2015-2018 mencapai 10.092 MW. Untuk tahun ini ada penambahan pembangkit 4.023 MW,” papar Sofyan. Sofyan memgungkapkan, pem- bangkit energi terbar ukan yang beroperasi itu bermacam-macam. Ada tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yakni PLTA Poso Peaker 60 MW, PLTA Jatigede 110 MW, PLTA Rajamandala 47 MW. Kemudian pem- bangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Jeneponto 60MW. Itu belum termasuk tiga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yakni PLTP Sorik Merapi 45 MW, PLTP Muara Laboh 80 MW, dan PLTP Lumut Balai 55 MW. (es/az)

ramah lingkungan, Jargas mampu menekan impor liquefied petroleum gas (LPG). “Jargas kami dorong. Masyarakat bisa jauh lebih berhemat ketimbang menggunakan LPG. Selain diimpor, LPG harganya lebih mahal,” tutur dia. Arcandra menambahkan, program Jargas digulirkan Kementerian ESDM sejalan dengan diberlakukannya atu- ran baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 ten- tang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, yang ditandatangani pada 23 Januari 2019. Percepatan pembangunan Jargas, kata Arcandra, menjadi mitigasi pe- merintah dalam menekan ketergan- tungan impor LPG. Nilai impor LPG pada 2018 mencapai Rp 64 triliun. “Maka kami terus mendorong Jar- gas yang lebih masif lagi, sehingga impor LPG bisa makin ditekan,” tegas dia. Data Kementerian ESDM menun- jukkan, pembangunan Jargas pada 2018 mencapai 89.906 sambungan rumah (SR) yang dibiayai APBN 2018 dan 523 SR atas biaya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). “Penggunaan gas melalui Jargas lebih praktis, bersih, dan aman dib- anding LPG. Juga menghemat pen- geluaran rumah tangga sekitar Rp 90.000 per keluarga,” papar Wakil Menteri ESDM. Program energi berkeadilan lainnya yang tak kalah penting, menurut Ar- candra Tahar, adalah pemberian kon- verter kit bahan bakar minyak (BBM) ke LPG untuk nelayan kecil. Konversi bahan bakar tersebut bisa mengurangi biaya operasional melaut hingga Rp 50

tif sedemikian sehingga kegiatan ekonomi dari seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik,” kata dia. Joshua menilai, kebijakan energi berkeadilan bukan hanya dapat me- nekan subsidi energi, tetapi juga menekan inflasi, terutama inflasi harga barang yang diatur pemerintah ( administered price ). Masyarakat di kawasan 3T, kata dia, merasakan dampak terbesar dengan penurunan harga energi. Imbasnya, daya beli masyarakat meningkat, mengingat alokasi pendapat yang dialokasikan untuk membeli BBM atau listrik menjadi jauh lebih murah. “Selanjutnya, konsumsi masyarakat naik, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut cenderung men- ingkat,” ujar dia. Jargas Lebih Hemat Secara terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengun- gkapkan, program energi berkeadi- lan yang dicanangkan Kementerian ESDM merupakan bukti keberpi- hakan pemerintah kepada rakyat. Apalagi pemerintah melalui Kemente- rian ESDMmengalokasikan anggaran yang cukup besar dari APBN, dengan nilai Rp 6,57 triliun untuk mendukung program tersebut. “Dari jumlah anggaran sebesar itu, 54%-nya dialokasikan untuk pemban- gunan infrastruktur, yakni Jargas, konverter kit LPG untuk nelayan, LTSHE, dan penyediaan sumur bor untuk daerah sulit air,” ujar Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (11/4). Khusus mengenai Jargas, Arcandra mengungkapkan, selain ekonomis dan

Made with FlippingBook flipbook maker