SP170811

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 11 Agustus 2017

PAN Siapkan Penantang Jokowi?

P artai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan bakal segera mendeklarasikan calon presiden (capres) di Pil- pres 2019. “Suhu politik mesti segera dipanaskan. Ini jelang pilkada dan pilpres. Kami bakal segera mengumumkan siapa jagoan kami di Pilpres 2019,” kata sumber SP , di kompleks parlemen, Rabu (9/8) malam. Sumber itu mengungkap- kan, PAN yang kini dipimpin Zulkifli Hasan itu bakal mem- bahas ajakan Partai Gerindra

untuk mengusung calon penantang presiden petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. Pengkajian itu bakal dilakukan dalam Rapat Kerja Nasio- nal (Rakernas) PAN pada 21-23 Agustus mendatang. “Kami terbuka dengan semua partai politik untuk berkoalisi,” kata sumber yang adalah anggota partai itu. Ditambahkan, ajakan Gerindra nantinya akan ditanyakan kepada pengurus

di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Setiap pemim- pin pengurus PAN di daerah akan mengutarakan aspirasi

tentu. Kami semua tidak bisa berandai-andai tentang kepu- tusan rakernas,” katanya. Selain membahas ajak- an Gerindra, sumber itu mengungkapkan, PAN akan merapatkan barisan untuk memenangkan Pilkada 2018 serentak di 171 daerah serta persiapan para calon legisla- tor. Apakah Presiden Jokowi bakal hadir? Sumber itu tak yakin. Ia hanya menyebut bah- wa pada rakernas dua tahun lalu, presiden hadir. [W-12]

di depan panggung, termasuk ihwal keje- lasan posisi partai. Meski demikian, sumber itu tidak yakin

akan hasil akhir rakernas. Meskipun ada ajakan menan- tang Jokowi dalam Pilpres 2019 serta keluar dari peme- rintahan, hasil rakernas nanti justru bisa sebaliknya. “Itu aspirasi, keputusan belum

Korupsi di Daerah Marak, APBD Jadi Bancakan

[JAKARTA] Menteri Dalam Ne- geri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dan penyelenggara negara di daerah semakin marak. APBD yang seharusnya untuk rakyat, justru menjadi ajang ban- cakan oknum elite penyelenggara negara di daerah. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggiatkan pengusutan dugaan korupsi di daerah pun didukung. “Ternyata sampai hari ini, di daerah, baik DPRD maupun peme- rintah, belumwaspada menghindari area rawan korupsi. Semua (kasus korupsi di daerah) masih berkaitan dengan perencanaan anggaran yang di- mark up (digelembungkan), dana hibah dan bantuan sosial, retribusi pajak, kemudian masalah pembelian barang dan jasa, sampai jual beli jabatan,” kata Mendagri, Jumat (11/8). Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), KPK, dan Kementerian Dalam Negeri (Kem- dagri) kerap mengingatkan daerah menjauhi korupsi. “Ternyata dari tahun ke tahun tidak berkurang kasus korupsinya, tapi malah meningkat,” ujarnya. Tjahjo mendukung langkah KPK mengusut korupsi di sejum- lah daerah. “KPK menggebrak ke semua daerah. Bagi kami sepanjang itu ada bukti, ada OTT, ya silakan. Ini harus memacu juga inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian di daerah lebih proaktif,” tegasnya. Menurutnya, tidak ada masalah jika peran KPK dalam mengusut kasus korupsi di daerah tampak menonjol. “Saya kira enggak ada masalah. Ini dalam upaya memben- tuk sistem pemerintahan yang lebih bersih, terhormat, dan berwibawa, untuk mengamankan uang rakyat, uang negara,” ucapnya. Dia menambahkan, maraknya praktik korupsi kembali ke menta- litas penyelenggara pemerintahan. “Kita di pusat mengingatkan sudah, mengawasi sudah, fungsi pencegahan sudah dilakukan. Tapi ini kembali ke mentalitas orang,” imbuhnya. Terkait kasus dugaan korupsi di PemkotMalang,Mendagri mengaku terkejut. Sebab, Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sempat digelar di Malang. “Saya hadir, pimpinan KPK hadir, Bapak Presiden hadir, karenaMalang punya prestasi dari sisi e-planning ,

antara

Tjahjo Kumolo

e-budgeting , kemudian beberapa program tingkat kelurahan. Ternyata itu juga tidak tertutup kemungkinan yang dikemas bagus, ternyata terjadi indikasi,” tegasnya. Hukuman Mati Sementara itu, peneliti oto- nomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mencatat dalam kurun waktu 2005-2017 ada 376 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, baik oleh KPK maupun Polri.  “Apa yang salah dengan de- mokrasi kita sekarang ini. Pilkada langsung yang kita laksanakan sudah sangat bagus. Seharusnya desentralisasi melahirkan pusat ekonomi baru di daerah namun minim sekali yang berkembang. Malah kepada daerahnya banyak tersangkut kasus korupsi,” ujarnya. Siti mengakui APBN cukup besar mengalokasikan dana untuk daerah, baik melalui pos DanaAlo- kasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa. Tahun ini, APBN mengalokasikan lebih dari Rp 760 triliun untuk daerah, yang terdiri Rp 700 triliun dana transfer ke daerah dan Rp 60 triliun Dana Desa. Kebijakan fiskal yang berpihak ke daerah tersebut, hendaknya di- imbangi dengan pengelolaan dan sistempengawasan yang transparan. “Kita tak ada pilihan lain. Korupsi sudah di titik nadir. Perlu penegakan hukuman mati bagi para koruptor agar ada efek jera bagi yang lain,” ujar dia.

ANTARA/M Agung Rajasa Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang juga tersangka kasus suap Rudi Indra Prasetya (ketiga kiri) berjalan keluar gedung seusai menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8). Rudi Indra Prasetya diperiksa perda- na oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafii terkait kasus tindak pidana korupsi kepada Kajari Pamekasan untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Dia mengakui, hukuman mati bagi terpidana korupsi akan menim- bulkan kontroversi. “Tapi negara ini harus berani merumuskan hal itu agar penyelenggara negara takut korupsi. Kita punya BPK, BPKP, Bawasda dan aparat pengawasan lainnya. Tapi enggak bisa berbuat banyak. Jadi, penegakan hukum kita agaknya di titik nadir. Ada pan- dangan penegakan hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Kita diberi tontonan hukum yang tidak berkeadilan,” tegasnya. Biaya Politik   Senada dengan itu, pakar otonomi daerah Syarif Hidayat menambahkan, perilaku koruptif para penyelenggara negara di pusat dan di daerah sama saja. Penyebab utamanya berkaitan erat dengan bia- ya yang dikeluarkan saat pemilihan kepada daerah dan pemilihan calon anggota legislatif (caleg). “Pilkada maupun pileg sarat dengan politik transaksional antara kandidat dan parpol pengusung, dan antara kandidat dengan warga pemilih. Membeli suara perlumodal besar. Makanya begitu duduk jadi kepala daerah atau anggota DPRD langsung korupsi,” kata Syarif.  Dia tak heran korupsi masihma- rak terjadi. Parpol sebagai pengusung atau pendukung calon kepala daerah maupun caleg, dinilai juga berkon- tribusi terhadap perilaku koruptif penyelenggara negara di daerah.

Di negara-negara yang demo- krasinya sudah berjalan baik, kata Syarif, calon kepala daerah tak perlu lagi mengeluarkan dana besar untuk maju. Bahkan, di negara demokrasi yang sudahmapan tidak perlumodal maju di pilkada. Untuk memberantas korupsi secara massif, Syarif menyarankan pemerintah segera memperluas area kerja KPK di setiap daerah. Dengan begitu, para penyelenggara negara di daerah akan takutmelakukankorupsi. “Langkah yang perlu dilakukan segeramemfungsikan kantor cabang KPK di daerah. KPK terbukti nyata hasil kerjanya. KPK harus diperkuat di daerah,” ucapnya. Secara terpisah, peneliti Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)Arman Suparman mengusulkan penguatan instrumen pengawasan di daerah untukmence- gah terjadi korupsi. Salah satunya, memperkuat inspektorat daerah yang menjadi pengawas internal di lingkungan pemerintah daerah. “Inspektorat daerah harus diper- kuat karena mereka bisa menjadi alat deteksi dini. Posisi inspektorat yang melekat di setiap instansi pe- merintahan memungkinkan mereka mengawasi secara detail penggunaan keuangan negara untuk mencegah penyimpangan,” ujarnya. Dia mengakui inspektorat dae- rah belum maksimal menjalankan tugasnya. Selain karena sumber daya manusianya kurang memadai,

secara struktural di bawah kekuasaan kepala daerah. “Inspektorat daerah ini dilantik dan bertanggung jawab terhadap kepala daerah, sehingga indepen- densi mereka sulit diharapkan dalam menjalankan tugas. Bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa atau justru terlibat dalam kasus korupsi. Kasus di Pamekasan sendiri sudah menunjukkan kalau inspektorat juga bermain,” jelas dia. Arman mengusulkan, dalam rangka memperkuat posisi inspek- torat daerah, lembaga ini tidak berada di bawah hirarki kepala daerah. “Dengan demikian, lembaga pengawas ini tidak tunduk kepada kepala daerah atau menjadi subor- dinat kepala daerah. Dia langsung berada di bawah Kemdagri untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah,” jelasnya. Selain itu, Arman juga men- dorong KPK menggandeng ke- lompok sipil yang kritis di daerah untuk mengawasi dan menyuarakan praktik-praktik korupsi di daerah. “Pencerahan yang terus-menerus diharapkan bisa mematangkan kesadaran dan pilihan politik masyarakat. Karena itu kontribusi kelompok kritis menjadi salah satu oase yang menyegarkan dahaga masyarakat akan pemerintah yang bersih dan transparan,” ungkap dia. [YUS/C-6/H-14]

> 8

Terkait halaman

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online