SP190730

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 30 Juli 2019

Risma Disiapkan untuk Pilgub DKI 2022

P emilihan gubernur DKI Jakarta baru akan di- gelar pada 2022. Namun, 2,5 tahun jelang pil- gub, sejumlah partai politik mulai menggadang-gadang calon yang layak merebut kursi DKI-1 yang kini diduduki Anies Baswedan. Sumber SP di Jakarta Selasa (30/7) mengungkap-

kan, calon terkuat untuk mel- awan Anies di Pilgub 2022 adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma. Tak hanya PDI Perjuangan (PDI-P), sejumlah parpol lain juga me- lirik salah satu wali kota ter- baik di Indonesia itu. “Saya kira tak ada calon

yang mumpuni selain Risma di Pilgub DKI 2022. Kalau tak ada aral melintang, Risma pasti maju di pilkada 3 tahun lagi,” ujar sumber itu. Dia menuturkan, Risma sudah dipersiapkan untuk memimpin Jakarta se- jak lama. Namun karena berbagai pertimbangan, baru

pada Pilgub 2022 rencana itu direalisasikan. “Publik Jakarta juga saya kira kini merindukan tangan dingin Risma. Kita yakini Risma mampu melakukan terobosan-terobosan penting di Jakarta. Jakarta itu butuh pemimpin yang mampu buat terobosan luar biasa,” tan- dasnya. [H-14]

KPUAkan Larang Mantan Koruptor Maju Pilkada Pemerintah Sebaiknya Segera Terbitkan Perppu

[ JAKARTA ] Kom i s i Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi maju menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020. Larangan itu diharapkan bisa diakomodasi dalam UU dan peraturan KPU (PKPU). Jika diatur dalam UU Pilkada, ketentuan larangan eks koruptor menjadi calon kepala daerah akan memi- liki kekuatan hukum yang cukup kuat. Namun, kalau diatur dalam PKPU, maka berpotensi besar bakal di- b a t a l k a n l a g i o l e h Mahkamah Agung (MA) sebagaimana PKPU yang melarang eks koruptor men- jadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019. “Gagasan ini bisa terus digulirkan, sehingga diako- modir, misalnya di revisi UU Pilkada. Itu yang paling ideal sebenarnya. Kalau mi s a l nya KPU menu - angkannya dalam peraturan KPU, kemudian nanti ada calon kepala daerah yang berstatus mantan napi, lalu menggugat ke MA, sudah bisa diduga, dibatalkan. Itu kan problem riil yang kita hadapi ke depan,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi, di Jakarta, Selasa (30/7). Untuk itu, Pramono menerangkan, pihaknya meminta dukungan politik pemerintah dan DPR jika larangan tersebut sudah diterbitkan, misalnya, me- lalui PKPU. Dukungan politik ini penting agar par- pol tidak mencalonkan eks koruptor dan tidak menggu- gat laranga tersebut ke MA. “Proses pencolanan dalam pilkada itu harus me- lalui pengurus pusat partai. oleh DPP parpol. Kalau pengurus pusat partai men- yetujui peraturan KPU, otomatis mereka tidak akan mengajukan calon-calon yang memang mantan napi koruptor sehingga juga me- nutup potensi digugat ke MA,” terangnya. Selain langkah-langkah

oleh KPU, Pramono menu- turkan, upaya lain untuk mencegah eks-koruptor menjadi kepala daerah adalah pengadilan memu- tuskan mencabut hak politik orang yang terbukti me- lakukan tindak pidana ko- rupsi. Dengan pencabutan hak politik itu, menutup pe- luang eks koruptor menjadi calon kepala daerah. “Yang tak kalah pent- ingnya, kita setuju dengan imbauan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar masyarakat tidak memilih eks koruptor,” pin- tanya. Pramono menegaskan, KPU sebenarnya telah mengambil langkah yang progresif untuk mencegah eks koruptor menduduki ja- batan publik. KPU tidak hanya mengimbau, tetapi membuat peraturan yang melarang eks koruptor men- jadi caleg, meskipun peratu- ran tersebut dibatalkan oleh MA. “Kita tidak ingin orang yang pernah mendapatkan sanksi pidana korupsi itu diberi amanat kembali. O r a n g y a n g p e r n a h me ngkh i a n a t i ama n a t harusnya tidak diberi keper- cayaan kembali. KPU be- rada dalam posisi di mana orang yang pernah mem- punyai pengalaman korupsi tidak diberi amanat kem- bali,” tegasnya. Wacana larangan eks ko- ruptor menjadi calon kepala daerah mencuat setelah KPK menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang ter- jerat suap jual beli jabatan. Dia ditetapkan sebagai ter- sangka pada Sabtu (27/7) lalu. Tamzil sebelumnya juga pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat bupati Kudus periode 2003-2008. Saat itu ia melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004- 2005. Namun, perkaranya baru diusut Kejari Kudus pada 2014, dan dia divonis pada 2015 “Kejadian di Kudus ini menjadi bukti bahwa man-

r up t o r ma j u p i l kada . Larangan itu harus dibuat dalam aturan yang jelas dan tegas supaya tidak menim- bulkan kerancuan dan ke- bingungan. “Memang sebaiknya dibuat undang-undang (UU). Harus menjelaskan secara tegas bahwa yang pernah mempunyai kasus korupsi agar tidak lagi men- jadi pejabat publik,” kat- anya. Ia menjelaskan dengan adanya aturan itu maka pemberantasan korupsi bisa lebih tegas, komprehensif, dan holistik. Adanya aturan itu sebagai upaya efektif dalam mencegah praktik korupsi. “Golkar siap membahas hal itu demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Entah dalam UU atau PKPU. Bagusnya lewat UU supaya kuat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P) Andreas Hugo Pareira mengungkapkan, meskipun tidak ada aturan yang mela- rang, pihaknya terlebih dulu bersikap tidak mengusung calon kepala daerah yang berlatar belakang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. “Karena partai juga tidak mau menanggung risiko bahwa caleg atau kepala daerah yang diusung, kemu- dian karena track record -nya yang mantan napi korupsi ti- dak terpilih,” kata Andreas. Berkaca pada kasus bu- pati Kudus, seharusnya menjadi pelajaran bagi par- pol dan masyarakat untuk lebih cermat memilih calon kepala daerah. Terkait usul agar laran- gan itu dituangkan dalam UU, Andreas mengingat- kan, aturan tersebut sudah pernah dibuat. Yakni aturan jeda 5 tahun. Namun ketika d i g u g a t , Ma h k a m a h Konstiusi (MK) memutus- kan untuk membatalkannya. “Putusan MK harus tetap dihormati, karena final and binding ,” ujarnya. [YUS/MJS/R-14/H-14]

ANTARA/M Risyal Hidayat Bupati Kudus periode 2018-2023 Muhammad Tamzil memasuki mobil yang akan membawanya ke penjara setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7). Tamzil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus 2019.

tan narapidana korupsi me- mang tidak selayaknya diberi amanat kembali un- tuk menjadi pejabat pub- lik,” kata Ubaid. Menanggapi wacana tersebut, sejumlah elite par- pol menyatakan dukungan- nya. Wakil Ketua Umum Pa r t a i Ge r i ndr a Ar i e f Poyuono menyatakan, san- gat setuju larangan koruptor maju di pilkada. Tak hanya itu, dia juga mendorong Parpol Mendukung

agar setiap koruptor harus dicabut hak politiknya saat divonis di persidangan. “Saya sangat setuju (usulan KPU) karena itu se- bagai hukuman sosial bagi para koruptor,” ujar Arief. Dia juga berharap agar jaksa juga menuntut pen- cabutan hak politik para ter- dakwa kasus korupsi. Hal itu untuk memastikan ko- ruptor tak biasa lagi maju di pilkada maupun pileg. Menurut Arief, mengin- gat proses pilkada segera

dimulai pada September mendatang, pemerintah di- harapkan menerbitkan per- aturan pemerintah peng- ganti UU (perppu) untuk mengakomodasi larangan tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya guga- tan ke MA oleh pihak-pihak yang keberatan dengan ke- tentua tersebut. Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Melkias Marcus Mekeng juga mendukung rencana larangan eks-ko-

Made with FlippingBook - Online catalogs