SP190730

Suara Pembaruan

28

Selasa, 30 Juli 2019

Gugatan Praperadilan Kivlan Zen Ditolak

[JAKARTA] Hakim tung- gal Achmad Guntur meno- lak gugatan praperadilan terkait status tersangka Kivlan Zen tentang dugaan kepemilikan senjata api, di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Permohonan pemohon tentang penetapan ter- sangka, penangkapan dan penyitaan tidak beralasan, karena itu permohonan pe- mohon pa t u t d i t o l ak . Mengadili, menolak permo- honan pemohon untuk selu- ruhnya," ujar Guntur, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7). P a d a p u t u s a n i t u , Guntur menilai dan mem- pertimbangkan kalau pen- angkapan, penyitaan serta penahanan sudah sesuai dengan prosedur karena ada surat-suratnya. Sehingga, seluruh dalil pemohon men- gajukan gugatan tidak be- ralasan. Diketahui, Kivlan men- gajukan gugatan praperadi- lan terkait status tersangka- nya yang dinilai janggal, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/6) lalu. Gugatan itu diajukan den- gan nomor 75/pid.pra/2019/ pn.jaksel. Sebelumnya, penyidik menetapkan Kivlan Zen se- bagai tersangka kasus dug- aan kepemilikan senjata api [JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprob) DKI menyatakan siap melawan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait reklamasi. Perlawanan diberikan den- gan melakukan banding ter- hadap putusan tersebut. PTUN mengeluarkan pu- tusan pada Senin (29/7). PTUN membatalkan Surat Keputusan (SKP) Gubernur DKI tentang pembatalan re- klamasi di Pulau H. Artinya, PTUN mengabulkan guga- tan PT Taman Harapan Indah. Sehingga Pemprov DKI wajib memproses izin perpanjangan SK Provinsi DKI Jakarta No 2.367/2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah. Kepala Biro Hukum DKI, Yayan Yuhanah men- gatakan Pemprov DKI sudah lama memutuskan untuk

sannya diterima maupun di- tolak akan tetap ditindak- lanjuti oleh penyidik," kata Tonin. Meskipun Kivlan tidak hadir dalam persidangan, Tonin tetap optimistis hakim mengabulkan segala gugatan terkait pemerik- saan, penetapan status ter- sangka dan penahanan Kivlan. "Semoga tidak ada intervensi," katanya. Selain itu, Tonin menga- takan penetapan tersangka Kivlan cacat formil karena terdapat beberapa hal dian- taranya, termohon yaitu Polda Metro Jaya belum pernah mengungkap dua alat bukti sewaktu menaik- kan status Kivlan sebagai tersangka. "Dalam persidangannya pun polisi tidak memiliki bukti yang kuat, artinya jika ingin melakukan pen- angkapan harus memiliki minimal dua alat bukti, saya pikir mereka (polisi) tidak memiliki alat bukti yang bisa menetapkan," kata Tonin. Polisi telah menetapkan Kivlan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Penetapan tersangka itu berkaitan den- gan pengembangan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Polisi menjerat Kivlan dengan Undang-Undang memori banding, Yayan Yuhanah menargetkan akan selesai dalam waktu satu atau dua pekan ini. “Kan ada batasnya juga. Kalau terlalu lama juga kita tidak enak. Kalau tidak minggu ini, ya mudah-mudahan minggu de- pan bisa kita langsung kirim memori bandingnya,” jelas Yayah Yuhanah. Ketika ditanya strategi yang akan dilakukan untuk memenangi banding tersebut, Yayan Yuhanah menegaskan tidak ada strategi apa pun yang disiapkan. Biro Hukum DKI hanya melakukan pen- guatan materi hukum dalam memori banding. “Misalnya, pertimban- gan hukumnya apa. Kita bisa menyajikan fakta-fakta atau pun norma-normanya terkait dengan apa yang kita kerja- kan. Kemudian terkait den- gan apa yang majelis hakim di tingkat PTUN pertim- bangkan itu, untuk kita mis-

Darurat pasal 1 ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951 ten- tang Senjata Api yang memiliki ancaman huku- man maksimal 20 tahun penjara. Kivlan kemudian di- tahan di Rutan Guntur Polda Metro Jaya sejak 30 Mei 2019 selama 20 hari. Polisi selanjutnya memper- panjang masa penahanan Kivlan selama 40 hari ter- hitung sejak Selasa (18/6) lalu. Kivlan mengajukan praperadilan untuk mengg- ugat Polda Metro Jaya karena keberatan terhadap status tersangka atas kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal. M a n t a n K a s t a f Komando Strategi TNI AD itu melalui kuasa hukum- nya, Tonin Tachta, memo- hon majelis hakim untuk menggugurkan status ter- sangka kliennya karena din- i l a i c a c a t p r o s e d u r. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/ Pid.Pra/PN.JKT.SEL. Dalam permohonannya, sebanyak empat saksi dan ahli dari pihak Kivlan telah memberikan keterangan dalam sidang. Sementara itu, dua saksi ahli dari Polda Metro Jaya juga sudah memberikan keterangan. [Ant/BAM/W-11] alnya kurang tepat apa-apa- nya. Itu saja sih. Memang prosedurnya di situ seperti itu,” papar Yayan Yuhanah. Langkah Biro Hukum DKI untuk melakukan band- ing mendapatkan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seusai meresmikan dua GOR di Rorotan, Jakarta Utara, kemarin, Senin (29/7), Anies mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum dalam semua urusan, termasuk dalam hal terkait reklamasi. “Dan Pemprov DKI akan konsisten terus mengusaha- kan semua ikhtiar legal un- tuk menghentikan reklamasi. Kita menghormati putusan dari pengadilan sekaligus juga kita menunggu petikan resminya. Karena saat ini be- lum menerima petikan re- smi ny a , ” k a t a An i e s Baswedan. [LEN/W-11]

sp/joanito de saojoao

Kivlan Zen saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu .

ilegal, Rabu (29/5) sore. Polisi menangkap Kivlan begitu selesai menjalani pe- meriksaan terkait kasus du- gaan makar, di Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya. Kivlan ditetapkan se- bagai tersangka dengan s a n g k a a n me l a n g g a r Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ten- tang Senjata Api. Kasus ini disebut juga terkait dengan

penangkapan enam orang berinisial HK alias Iwan, AZ, IF, TJ, AD, dan AF alias Fifi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai ter- sangka tentang kepemilikan senjata api ilegal, diduga terkait kerusuhan 21-22 Mei dan rencana pembunu- han beberapa tokoh.

sidang putusan dugaan ke- pemilikan senjata ilegal di PN Jakarta Selatan karena sakit. “Beliau sedang kurang enak badan kemarin saat ke- temu saya tensinya 100/70 jadi beliau sedang saat ini is- triahat,” kata Tonin. Tonin menambahkan "Pak Kivlan kan sudah di- wakili oleh para penyidi- knya yang hadir di persi- dangan, jadi tidak perlu hadir karena apa pun putu-

Sakit

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta memastikan Kivlan tidak hadir dalam

DKI Siap Lawan Hasil PTUN Soal Reklamasi

sp/carlos roy barus

Kendaraan melewati bangunan di pulau reklamasi, beberapa waktu lalu.

banding terhadap putusan PTUN tersebut. Banding te- lah didaftarkan pada 18 Juli 2019. Saat ini pihaknya se- dang menyiapkan memori banding. “Sudah, sudah lama. Pada 18 Juli 2019. Memori band- ingnya ya sedang kita susun.

Kan kemarin kita menunggu putusan resminya, putusan lengkapnya kami terima,” kata Yayan Yuhanah, Selasa (30/7). Secara verbal, lanjut Yayan Yuhanah, Pemprov DKI belum menerima surat keputusannya. Namun, ia su-

dah membaca putusannya yang sudah diterbitkan PTUN dalam website re- sminya. “Paling tidak kan kita bisa baca di situ. Kalau ke- marin kan kita belum ter- ima,” ujar Yayan. Un t uk p e nyu s una n

Made with FlippingBook - Online catalogs