SP200630

Selasa, 30 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

Kekecewaan Jokowi, Sinyal Kuat Reshuffle Kabinet

Sementara Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah vi- deo tersebut di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). Dalam rapat tersebut, Jokowi mengatakan, suasana tiga bulan terakhir ini adalah suasana krisis akibat merebak- nya pandemi Covid-19. Namun ia melihat belum ada pandang- an yang sama dalam diri para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya dalam menghadapi situasi yang se- dang krisis. Jokowi menilai mereka belum memiliki sense of crisis yang sama. Direktur Program Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, ungkapan Presiden Jokowi merupakan si- nyal kuat akan adanya perom- bakan atau reshuffle kabinet. "Evaluasi presiden menan- dai makin dekatnya waktu pada kesimpulan yang mungkin akan diambil presiden terkait anggota tim kabinetnya. Termasuk kemungkinan peng- gantian atau reposisi personel kabinet," kata Sirojudin Abbas kepada SP , di Jakarta, Senin (29/6). Menurutnya, kabinet yang ada saat ini disusun di dalam konteks sosial-ekonomi yang normal. Kemampuan manajeri- al dan rekam jejak kepemim- pinan para menteri tentu telah net paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. W akil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, banyak pihak yang membahas azas atau ideologi partainya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun jauh dari kebenaran filosofis, hukum, dan faktual. Ditegaskannya, asas PDI-P adalah Pancasila. Hal itu berbeda dengan perbincangan, yang khusus- nya di media sosial, dimana PDI-P seakan-akan dianggap justru hendak mengganti Pancasila. Padahal, rumusan asas atau ideologi PDI-P dia- tur dalam Bab II AD/ART, Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “azas partai adalah Pancasila sebagaimana ter- maktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945”. "Dari situ sangatlah jelas pengertian hukumnya bahwa Pancasila yang diakui secara resmi kenegaraan dan kepar- taian oleh PDI Perjuangan adalah Pancasila yang terda- pat dalam Pembukaan UUD NRI 1945," kata Basarah, Senin (29/6). Lebih lanjut, Basarah menjelaskan, pengertian frasa kalimat "sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945" adalah me- ngandung pengertian bahwa proses kelahiran Pancasila memang dimulai dari Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945; dan mengalami perkembang- an dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan kekece- waannya terhadap kinerja sejumlah kementerian saat memimpin rapat kabi-

diuji dan dikaji mendalam. Namun demikian, diakui, hanya sedikit dari anggota ka- binet yang memiliki karakter risks taker dan menunjukkan kepemimpinan lincah, cepat dan sanggup memimpin pasuk- an di lapangan langsung. Sebagian anggota kabinet ada- lah orang-orang hebat yang di- besarkan di dalam situasi nor- mal. Pada saat penyusunan kabi- net di akhir 2019, tidak ada in- dikasi dunia akan mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Maka pilihan Jokowi pada to- koh-tokoh yang saat ini ada di jajaran kabinet dipandang tepat dan relevan dengan agenda pre- siden. "Kenyataannya, Indonesia dan dunia mengalami resesi se- rius akibat pandemi Covid-19. Tim kabinet yang ada, yang ter- kait langsung dengan kebijakan dan eksekusi program mitigasi dan pemulihan dampak sosi- al-ekonomi, terlihat tergo- poh-gopoh. Kaget dan kurang sigap," ungkap Sirojudin. Menurutnya, periode Maret sampai Juni 2020 adalah masa ujian paling berat yang diha- dapi pemerintah. Sekaligus pe- riode yang membuktikan kapa- sitas dan kemampuan kepe- mimpinan para menteri. Karena itulah, saat ini peng- gantian atau reposisi kabinet memang diperlukan. Sebab mi- si pemerintah telah berubah dan konteks makro sosial-ekonomi nasional dan global telah beru- bah secara radikal. Pandangan serupa disam- paikan Direktur Eksekutif Indo Polling NetworkWempy Hadir. Dia mengatakan, Jokowi se- mestinya tidak usah lagi mela- kukan kalkukasi terlalu lama untuk merombak kabinet. Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi,

K epala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meng- ungkapkan kelemahan kinerja menteri yang mem- buat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 18 Juni 2020. Apa saja kelemahan menteri yang disoroti Presiden Jokowi? Menurut Moeldoko, yang pertama adalah persoal- an kesehatan. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 75 triliun yang baru terserap atau dibelanjakan baru 1,53% saja. “Memang kita dalami ada persoalan yang perlu dikomu- nikasikan, seperti sinergi antara BPJS, pemerintah daerah (pemda) dan Menteri Kesehatan,” kata Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, Senin (29/6). Kedua , pesoalan pendataan para tenaga medis, karena insentif yang diberikan kepada tenaga medis harus tepat sa- saran. Ketiga, persoalan regulasi yang lama diterbitkan. “Regulasi itu bisa digunakan saat normal, tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu,” ujar Moeldoko. Kemudian masalah pendataan penerima manfaat bantu- an sosial (bansos) yang belum tepat sasara, meski sudah ada perbaikan yang dilakukan kementerian terkait. Begitu juga dengan pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih ada ham- batan. [LEN/W-12] KSP: Kinerja Menteri Lemah

ANTARA/Pool/Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini.

perlu segera dievaluasi. "Menteri yang performanya tidak optimal, entah diusung parpol (partai politik) atau ka- langan profesional, mestinya langsung saja diganti. Jokowi sudah tidak ada beban, harus- nya lebih enteng dalam mela- kukan penataan kembali kabi- net," kata Wempy. Menurut Wempy, reshuffle atau perombakan kabinet ham- pir pasti diputuskan Jokowi da- lam waktu dekat. Hal itu jika melihat dari kinerja para men- teri Kabinet Indonesia Maju. Wempy menyatakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum maksimal soal pengelolaan anggaran kesehat- an untuk penanganan Covid-19. Wempy menyatakan, per- putaran uang di masyarakat, padahal penting untuk menjaga kondisi ekonomi agar tetap da- lam kondisi yang aman dan ter- jaga di tengah pandemi Covid-19. "Menteri lain juga punya peluang untuk dilakukan evalu- asi. Saya yakin Jokowi sudah jika membaca secara utuh dan jernih keseluruhan isi pidato Bung Karno 1 Juni 1945, akan terlihat jelas betapa kon- struksi pemikirannya memi- liki korelasi yang kuat antara pemikiran nasionalisme, sosi- alisme dan ketuhanan/Islam. Namun PDI-P juga menya- dari, sebagai akibat dampak politik desoekarnoisasi sejak era Orde Baru, tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu isi pidato 1 Juni 1945 tersebut. Sebagai contoh, saat men- jelaskan Sila Ketuhanan, Bung Karno berkata bahwa ti- ap-tiap bangsa Indonesia ber -Tuhan, bahkan bangsa dan negara Indonesia pun menjadi bangsa dan negara ber-Tuhan. Lalu Bung Karno tegaskan la- gi bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia itu wajib menjalan- kan perintah Tuhannya de- ngan cara yang leluasa. Bahkan Bung Karno memberi contoh bagi umat Islam men- jalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW dan agama -agama lain menurut petunjuk nabi-nabi atau pemuka-pemu- ka agamanya. Terakhir Bung Karno me- nyebut ketuhanan yang berke- budayaan dengan penjelasan bahwa tiap-tiap umat beraga- ma menjalankan perintah Tuhannya itu dengan tiada egoisme agama sehingga hidup saling hormat-menghormati antarpemeluk agama. Dalam kaitan tersebut, Bung Karno berpegang teguh pada Surat Al Kafirun yang mengatakan “Lakum dinukum waliyadiin” yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

mengantongi nama-nama terse- but. Tinggal menunggu mo- mentum yang tepat untuk mela- kukan reshuffle, ” ujar Wempy. Wempy pun menyebut, "Oleh sebab itu, menurut saya, Jokowi lebih cepat lebih baik untuk melakukan reshuffle agar memberikan harapan bagi pub- lik. Kita tahu bahwa publik se- dang menanti kerja-kerja hebat dari pemerintah agar dampak pandemi segera teratasi dengan baik dan serius.” Wempy me ny a t a k a n , Jokowi perlu mempertimbang- kan mengangkat menteri dari kalangan profesional yan non partisan. Menurut Wempy, hal tersebut akan lebih memudah- kan pemerintah untuk bekerja tanpa dicampuri kepentingan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi menilai, wajar apabila Jokowi marah terhadap jajaran Kabinet Indonesia Maju. Sebab politik. Wajar Menolak Atheisme “Dari penjelasan filosofis yang Bung Karno uraikan sa- at menerangkan makna sila Ketuhanan tersebut sangat je- las terlihat bahwa Bung Karno menolak paham atheis- me yang berlaku dalam ajaran komunisme,” tegas Basarah. "Bung Karno juga tidak ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sekuler karena dengan mengatakan tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perin- tah Tuhannya dengan leluasa itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia ha- rus menjadi bangsa yang reli- gius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing." Dan perwujudan sikap Bung Karno itu tampak lagi saat pembentukan panitia de- lapan oleh Dr Radjiman Wediodiningrat, yang ditolak Bung Karno karena mengang- gap komposisinya tidak adil bagi kepentingan Islam kare- na hanya dua orang yang me- wakili golongan Islam. Yakni KH Wahid Hasyim dan Kibagus Hadikusumo, semen- tara golongan kebangsaannya ada enam orang. Akhirnya desakan Bung Karno itu menghasilkan pani- tia sembilan dimana komposi- si keanggotaannya sudah di- buat seimbang dimana empat orang mewakili golongan Islam dan empat orang mewa- kili golongan kebangsaan, se- mentara Bung Karno berdiri di tengah sebagai ketua pani- tia. "Panitia inilah yang mela- hirkan naskah Piagam Jakarta," katanya. [MJS/W-12]

para pembantu Presiden me- mang kurang memiliki senses of crisis atau pemahaman akan krisis. "Presiden wajar marah ka- rena menganggap para menteri enggak ada sense of crisis dan kreativitas,” kata Muradi, Senin (29/6/2020). Menurut Muradi, pena- nganan Covid-19 tampak be- lum efektif. Selain itu, lanjut Muradi, menteri-menteri pun tidak terlalu responsif, bahkan hampir semua lembaga kini se- a k a n - a k a n " m e n j a d i " Kemen t e r i an Ke s eha t an (Kemkes) dan Kementerian Sosial (Kemsos). Muradi menambahkan, pre- siden tidak menginginkan hal itu terjadi. "Presiden mau mi- salnya masing-masing institusi itu kreatif menangani Covid-19. Ini masalah Kemkes, tapi ke- menterian lain enggak kreatif. Banyak juga yang mengambil peran Kemsos," ujar Muradi. Muradi mengatakan, res- huffle atau perombakan kabinet hampir pasti akan dilakukan

mulasi tata kelola ASN yang profesional itu,” kata Wapres Ma'ruf Amin. Ma'ruf memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui video conference , Senin (29/6). Wapres memaparkan, se- jak awal pandemi Covid-19, ASN sudah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berkinerja optimal. Diantaranya dengan menerapkan Work From Home (bekerja dari rumah) serta optimalisasi pemanfaat- an teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan teknologi infor- oleh presiden pada tahun ini. Porsi menteri dari kalangan profesional dan partai politik (parpol) yang nantinya diganti bakal proporsional. "Berkaca 2015, reshuffle di- lakukan sebelum setahun pe- merintahan. Kali ini sepertinya juga demikian. Lalu porsi pro- fesional dan parpol, saya kira juga proporsional,” ucap Muradi. Muradi optimistis pre- siden sudah melakukan penilai- an selama 3-4 bulan terakhir. Muradi menyatakan, evaluasi akan semakin dimatangkan da- lam sebulan ke depan. "Jadi kalau Presiden marah, itu cermin akumulasi. Presiden pasti sudah punya pertimbang- an pribadi. Kemudian bisa jadi ada tim yang nanti beri masuk- an, berdasar yang Presiden ra- sakan," ucap Muradi.

masi dan komunikasi menja- di satu keterhandalan baru dalam praktek tata kelola pe- merintahan. Percepatan pe- nerapan birokrasi digital me- lalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPDE) harus terus ditingkatkan. "Birokrasi digital ini juga perlu didukung oleh kepe- mimpinan digital, SDM ber- wawasan digital, infrastruk- tur digital, serta aturan pen- dukungnya,” tutur Wapres. Selain itu, lanjut Wapres, untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelayanan pub- lik serta pemanfaatan tekno- logi informasi tersebut, di- perlukan juga SDM yang unggul. [MJS/W-12] Muradi pun menyebut, "Setelah itu presiden akan me- manggil pimpinan parpol koali- si. Bicara sejauh mana orang yang diposisikan sebagai peng- ganti, meski reshuffle itu hak beliau sebagai Presiden.” Berkaitan pernyataan presi- den yang juga akan membubar- kan atau membentuk lembaga baru, menurut Muradi, hal ini hanya pelengkap dari kekesal- an terhadap para menteri. "Titik tekan beliau bukan soal lembaga. Tidak dalam waktu dekat ada pembubaran atau pembentukan lembaga ba- ru, karena tidak mudah, kan ada lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, kecuali hanya diatur perpres (peraturan presi- den), mungkin bisa (langsung dibubarkan),” kata Muradi. [MJS/C-6/R-14/Y-7]

Banyak Pihak Bahas Asas dan Ideologi PDI-P tetapi Jauh dari Kebenaran

Hadapi New Normal , Reformasi Birokrasi Harus Tetap Optimal

[JAKARTA] Di tengah ber- bagai keterbatasan, di masa pandemi Covid-19, Wakil Presiden Ma'ruf Amin , biro- krasi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, di- perlukan standarisasi pela- yanan publik dalam mema- suki tatanan normal baru new normal ) agar pemberian pe- layanan publik dapat terus berjalan dengan baik. “Keberhasilan pelaksana- an reformasi birokrasi tentu- nya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sis- tem manajemen ASN yang baik. Oleh Karena itu, perlu dirumuskan bagaimana for-

dok sp

Ahmad Basarah

oleh panitia sembilan yang di- ketuai oleh Bung Karno; hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno. Pandangan filosofis PDI- P, bahwa sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu bukanlah kalimat mati, te- tapi mengandung makna fal- safah pada setiap silanya. Untuk memahami makna fal- safah, maka pihaknya meru- juk pada penjelasan Bung Karno di pidato 1 Juni 1945 hingga konsensus final di PPKI tanggal 18 Agustus 1945. "Dalam konteks tersebut, kami tidak mengakui Pancasila 1 Juni 1945 dalam konteks rumusan sila-sila Pancasila yang memang ber- beda dengan rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945, akan tetapi kami memaknai- nya sebagai pengertian atas falsafah dasar yang terkan- dung dalam sila-sila Pancasila tersebut," katanya. Basarah menyatakan lagi,

Gelar Pasukan Latihan Perang Laut Khusus

ANTARA/M Risyal Hidayat Pemimpin upacara yang juga Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmada I Kolonel Laut (P) JohanWahyudi (kedua kiri) memimpin jalannya apel gelar pasukan Latihan Peperangan Laut Khusus 2020 di Dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (29/6). Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kesiapsiagaan dan kemampuan pasukan untuk meningkatkan profesionalisme, keterampilan, dan kesiapan operasional Satuan Kopaska dalam menjaga keutuhan NKRI.

Made with FlippingBook - Online catalogs