SP170213

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 13 Februari 2017

Jokowi Siapkan Posisi untuk Antasari?

P residen Joko Widodo (Jokowi) disebut-se- but tengah mempersi- apkan posisi strategis kepa- da mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Sumber SP di internal partai pendukung pemerin- tahan, menyebutkan, dengan latar belakang dan track record yang dimiliki Antasari, diharapkan dapat lebih membantu upaya menciptakan iklim positif penegakan hukum di Indonesia.

“Antasari sedang diper- siapkan di posisi baru oleh pemerintah. Harapannya, dengan pengalaman yang dimiliki dapat lebih men- dongkrak upaya penegak- an hukum di Indonesia,” kata sumber SP , akhir pekan lalu. Walaupun tidak menyebut secara spe- sifik posisi strategis apa yang dimaksud, namun dipastikan jabatan tersebut tidak akan menabrak konsti- tusi. Hal ini mengingat, sta- tus Antasari saat ini adalah mantan seorang narapidana.

Antasari Azhar sebe- lumnya telah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo dalam kasus pem- bunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang diyakini banyak pihak penuh kejanggalan. Dia divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010. Upaya banding, kasasi, hingga dua kali peninjauan kembali (PK) telah diajukan Antasari dan kuasa hukum- nya. Namun, semua upaya hukum tersebut gagal dan Antasari tetap dihukum 18

tahun penjara.

Dalam perjalanannya, tercatat yang bersangkutan telah menjalani hukuman 7 tahun 6 bulan, ditambah remisi 4 tahun 6 bulan, atau dua pertiga lebih dari masa hukuman 18 tahun. Dengan diberikannya grasi oleh pre- siden, yang suratnya telah dikirim ke Mahkamah Agung (MA), Antasari kini bebas murni. Selain tengah dipersiap- kan posisi baru, menurut sumber, Antasari juga akan masuk menjadi kader salah satu partai politik pendu- kung di pemerintahan. [Y-7]

Ahok Tak Bisa Dinonaktifkan Dakwaan Jaksa TakMemenuhi Syarat Pemberhentian

[JAKARTA] Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, kembali aktif menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, setelahmenjalani cuti karena menjadi calon gubernur. Terkait desakan sejumlah pihak agar Ahok dinonaktifkan karena bersta- tus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama, hal itu dianggap tak bisa dilaku- kan. Pasalnya, ancaman hukuman yang didakwakan kepadaAhok, tidak memenu- hi syarat pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang PemerintahanDaerah (Pemda). Dalam UU Pemda, diatur bahwa kepala daerah diber- hentikan sementara jika didakwa melakukan tindak pidana kejahatanyangdiancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Sedangkan, Ahok didakwa dengan dua pasal dalam KUHP, yakni Pasal 156 dan Pasal 156a. Pasal 156 mengatur hukuman pidana penjara selama-lama- nya empat tahun, dan Pasal 156a mengatur sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Dengan demikian, langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tak merekomendasikan pem- berhentian sementara (penon- aktifan) Ahok, bukan karena sikap keberpihakan pemerin- tah, tetapi sesuai aturan per- undangan yang berlaku. “Masa kampanye habis, Plt (PelaksanaTugasGubernur DKI, Sumarsono) harus menyerahkan kembali ke Pak Ahok, untuk kembali melak- sanakan tugas sebagai guber- nur,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (13/2). Tjahjo menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tak dapat mem- berhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur.

Alasannya, Kemdagri harus menunggu tuntutan resmi dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. “Kalau tuntutannya 5 tahun, ya diberhentikan sementara. Kalau tuntutannya di bawah 5 tahun, ya tetap menjabat (sebagai gubernur) sampai putusan hukum tetap,” tegasnya. Dia juga menambahkan, Ahok dapat diberhentikan sementara apabila ditahan. “Demikian keputusan saya yang saya pertanggungjawab- kan kepada Bapak Presiden. Ini keputusan Mendagri berdasarkan undang-undang, bukan keputusan Presiden, maka yang bertanggung jawab adalahMendagri,” tandasnya. Tjahjo mengungkapkan, selain ancaman hukuman minimal lima tahun, ada beberapa hal yang menjadi dasar kepala daerah atau wakilnya yang tersangkut masalah hukum harus diber- hentikan sementara hingga ada putusan yang berkekuat- an hukum tetap. Misalnya, pejabat tersebut terkena operasi tangkap tangan (OTT) korupsi, atau terdakwa ditahan selama proses persidangan. “Contohnya Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Riau. Saat berstatus terdakwa, tiga gubernur dimaksud ditahan dengan tuntutan di atas lima tahun, sehingga langsung diberhentikan sementara,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemdagri, Widodo Sigit Pudjianto juga memberikan alasan yang sama dengan Mendagri. “Jika tun- tutan paling sedikit lima tahun, maka (Ahok) akan diberhen- tikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap. Kami tidak mau gegabah mengelu- arkan keputusan pemberhen-

Mendagri sudah tepat, karena tidak ada pelanggaran terha- dap UU Pemda maupun UU Pilkada. Perdebatan soal nonaktif atau tidaknya jabat- an kepala daerah adalah lebih pada dimensi kepentingan politik sesaat saja, tapi basis hukumnya sudah jelas seba- gaimana telah saya sebutkan tadi,” katanya. Hal yang sama disampai- kanKoordinator TimPembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.Menurutnya, tidak ada alasan hukum untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.  Petrus menilai jikamelihat ketentuan Pasal 156a dan 156 KUHP tersebut, maka keten- tuan yang dijadikan dasar dakwaan jaksa tersebut tidak dapat diterapkan dalammelak- sanakan ketentuan Pasal 83 a y a t ( 1 ) UU Pemd a . Alasannya, Pasal 83 UU Pemda ini secara limitatif mensyaratkan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana paling singkat, bukan paling lama. “Kita sudah menganut sistem pemidanaan dengan menetapkan ancaman pidana secara minimum dan maksi- mum penjara. Misalnya, pidana ringan dan menengah, ancaman hukumannya mini- mum, sedangkan pidana berat maka ancaman pidananya maksimum,” jelasnya. Dalamkonteks itulah, kata Petrus, tindak pidana yang didakwakan kepada Ahok tidak termasuk dalam tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 83 UU Pemda yang secara spesifik menyebutkan tindak pidananya, yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [YUS/C-6/F-5]

tian sementara Pak Ahok, karena bisa saja ada tuntutan

berbeda,” jelasnya. Asep yang juga mantan hakim ini menilai, langkah yang diambil Kemdagri untuk menunggu tuntutan terhadap Basuki pun tidak tepat. Pasalnya, dengan dakwaan tersebut, unsur yang tercantum dalam Pasal 83 UU Pemda tidak terpenuhi. Dengan demikian, Basuki tidak dapat diberhentikan. Senada denganAsep, Guru Besar IlmuHukumUniversitas Krisna Dwipayana, Indriyanto Seno Adji menegaskan, UU Pemda menganut ancaman pidana minimum khusus, yakni 5 tahun. Sedangkan, dakwaan terhadap Basuki menganut ancamanmaksimum pemidanaan lima tahun. Dengan demikian, penonak- tifan Basuki tidak dapat diberlakukan karena tidak terpenuhinya ancaman mini- mum khusus yang tercantum dalam UU Pemda. “Itu kan sudah jelas. UU Pemda menganut ancaman

pidanaminimun khusus, yakni minimum 5 tahun, sedangkan Pasal 156a KUHP menganut ancaman maksimum pemi- danaan maksimun lima tahun. Artinya kepala daerah hanya dinonaktifkan kalau ancaman KUHPitumenganutminimum khusus. Sehingga yang ber- sangkutan (Basuki) tidak harus nonaktif kalau KUHP tidak menganut ancaman minimum khusus. Penonaktifan hanyameng- ingat kepala daerah kalau UU Pemda menganut ancaman maksimun pemidanaan. Sedangkan UU Pemda terba- tas pada ancaman minimum khusus pemidanaan,” jelas Indriyanto. De n g a n d em i k i a n , Indriyanto menilai, langkah Kemdagri mengaktifkan kembali Basuki sudah tepat. Menurutnya, perdebatan mengenai status Basuki saat ini lebih kepada dimensi politik. “Apa yang dilakukan oleh

balik,” kata Sigit. Tidak Terpenuhi

Secara terpisah, sejumlah pakar hukum pidana juga menegaskan, Ahok tidak bisa diberhentikan sementara dari jabatannya. Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan menilai aturan yang mengatur mengenai penonaktifan seorang kepala daerah sudah jelas tertuang dalam Pasal 83 UU Pemda. “Pasal-pasalnya jelas Pasal 83 (UU Pemda) itu (mengatur sanksi pidana penjara) paling singkat, sementara dakwaan Basuki kan (ancaman pidana penjara) paling lama. Itu beda. Yang kedua, Basuki tidak didakwa korupsi, makar, dan tindak pidana keamanan negara. Dari sini apa alasan untuk memberhentikan Basuki? Jadi membaca pasal itu yang benar karena paling singkat dan paling lama itu

Made with FlippingBook HTML5