SP170213

Suara Pembaruan

28

Senin, 13 Februari 2017

PengacaraAhok: BelumAda Saksi yangMemberatkan

[JAKARTA] Penasihat hu- kum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama a l i a s Ahok , I Wayan Sudirta, menilai belum ada kehadiran atau keterangan saksi pelapor yang membe- ratkan kliennya. Sebab, se- mua saksi pelapor tidak me- lihat secara langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu. "Seluruh saksi pelapor belum memberatkan Pak Ahok sebagai terdakwa. Saksi-saksi yang ada seka- rang tidak melihat (lang- sung)," ujar Wayan dalam sidang yang digelar oleh PN Jakarta Utara yang di- gelar di Kantor Kementrian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (13/2). Dikatakan, para saksi pelapor mengetahui setelah melihat melalui jejaring so- sial Youtube , dan digunakan sebagai alasan untuk mem- buat laporan. "Lalu Youtube itu dijadi- kan alasan melapor. Saya akan tanya pada ahli apakah saksi pelapor yang meng- ambil Youtube itu tidak me- lihat kejadian," ungkapnya. Menurutnya, dalam per- timbangannya majelis ha- kim kemungkinan tidak akan menjadikan kesaksian [JAKARTA] Jajaran Polda Metro Jaya dibantu Kodam Jaya dan aparat terkait lain- nya menjamin keamanan masyarakat yang akan me- laksanakan hak pilihnya da- lam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, 15 Februari ini. Warga Jakarta disilakan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai pilihan masing-ma- sing tanpa ada rasa takut. Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya, M Iriawan kepada wartawan di Markas Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (13/2) pagi seusai melakukan ke- sepakatan untuk menyukse- skan pes t a demokr as i Pilgub DKI. Selain Iriawan, hadir pula Pangdam Jaya Mayjen TNI Te j a Laksamana , Pangkoops Marsda TNI Yuyu Sutisna, Pangdiv Kostrad Mayjen TNI AM Putranto, Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia, Ke t ua KPU Suma rno ,

masi dapat hadir dalam si- dang ke-10 ini. Yakni, ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ahli Bahasa Indonesia. "Yang konfirmasi hadir baru dua orang. Pertama Prof Dr Muhammad Amin, ahli agama Islam dan Prof Mahyuni, ahli Bahasa Indonesia," ujar Hasoloan. Dikatakan, dua orang saksi ahli lainnya atas nama Dr Mudzakir dan Dr. Abdul Chair Ramadhan, keduanya merupakan saksi ahli pidana, belum konfirmasi bisa hadir. "Informasi sementara yang kami terima sampai pagi ini seperti itu, baru dua yang dipastikan hadir. Tapi, bisa saja nanti ada perubah- an," ungkapnya. S e m e n t a r a i t u , Kasubbag Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Purwanta menuturkan, poli- si kembali memberlakukan pengamanan ketat pada si- dang kasus dugaan penoda- an agama ini. Ribuan perso- nel terdiri dari Sabhara, Brimob, Reserse, Polwan, Polantas, dikerahkan mela- kukan pengamanan dan penga t ur an d i sek i t a r Ge d u n g Keme n t e r i a n Pertanian, Jakarta Selatan. hui dan mematuhinya demi terlaksananya Pilgub DKI yang langsung, umum, be- bas, rahasia dan jurdil demi terciptanya kamtibmas di Jakarta yang kondusif,” ujar Kapolda. Pangdam Jaya, Mayjen TNI Tedi Laksamana me- ngatakan, jajaran TNI di wilayah Kodam Jaya sepa- kat mendukung penuh lang- kah pengamanan yang dila- kukan Polda Metro Jaya bersama otoritas terkait se- perti Bawaslu dan KPUD. Menurut Pangdam, ja- jaran Kodam Jaya sampai saat ini terus melakukan sinergi dan koordinasi de- ngan Polda Metro Jaya un- tuk mendukung segala se- suatunya terkait teknis pengamanan, sehingga sia- pa pun yang akan melaku- kan tindakan atau gerakan mengarah bahkan terbukti mengganggu pelaksanaan pilgub yang luber dan jurdil harus siap menerima konse- kuensi hukum. “Pada intinya kami siap mendukung kepolisian un-

Jalan RM Harsono ditu- tup seperti sidang sebelum- nya, karena digunakan mas- sa pro dan kontra untuk menggelar aksi unjuk rasa. Kendati jumlahnya makin menurun, Purwanta me- nyampaikan, polisi tetap melakukan penyekatan de- ngan kawat berduri, barrier, kendaraan taktis, dan bari- kade anggota. "Supaya tidak menyatu dan tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi kami kanalisasi, kami ba- tasi," katanya. Menurutnya, sistem pengamanan dilakukan sesu- ai standard operational pro- sedure (SOP) dengan pola ring. "Kami siagakan perso- nel di empat ring. Pertama ruang sidang, luar ruang si- dang, halaman gedung Kemtan, dan luar gedung atau jalanan," tandasnya. Diketahui, sidang lanjut- an kasus dugaan penodaan agama yang biasanya digelar setiap hari Selasa, pekan ini dimajukan harinya menjadi Senin, karena berdekatan de- ngan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Rabu (15/2) lusa. [BAM/Y-4] tuk pengamanan pilgub DKI yang akan digelar pada Rabu lusa, ditargetkan ber- langsung aman dan kondu- sif,” ujar Pangdam. Ketua KPUD Sumarno mengatakan, berbagai tek- nis pencoblosan maupun persyaratan lain terkait Pilgub DKI telah disosiali- s a s i k a n s e j a k d i n i . Diharapkan, peserta pilgub dan pendukungnya mema- tuhi peraturan atau tatacara tersebut. Mengingat, pelak- sanaan pilgub yang sudah ditentukan tempat dan wak- tunya sesuai UU sehingga gelar pesta demokrasi terse- but akan terwujud lancar, aman dan kondusif sampai selesai penghitungan. Sementara itu, semasa cuti kampanye pada 28 Oktober 2016, Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama berpesan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono untuk menjaga para birokrat di DKI bersi- kap netral dalam Pilgub DKI 2017 ini. [D-14/G-5]

ANTARA/POOL/RAMDANI Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memasuki ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2).

para saksi pelapor sebagai alat bukti. "Apakah kesaksian se- perti ini dapat dijadikan alat bukti yang dipertimbang- kan hakim? Saya jawab ti- dak. KUHAP menyatakan tidak. Silakan baca penje- lasan Pasal 185 tentang sak- si," katanya. Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah rampung mendengarkan ke- terangan saksi pelapor dalam sidang lanjutan kasus duga- Ketua Bawaslu Nimas Susanti, dan Kasgartap I Brigjen TNI AAB Milioga. Disebutkan, otoritas pe- laksana pengamanan dan pencoblosan Pilgub DKI sepakat menyukseskan pes- ta demokrasi tersebut de- ngan dengan meningkatkan pengamanan serta mendu- kung kelancaran berbagai teknis pelaksanaan pemilih- an gubernur tersebut. Menurut Kapolda, sesu- ai prinsip demokrasi antara lain jaminan HAM dan pe- milihan yang bebas, jujur dan adil untuk mewujud- kan prinsip demokrasi ter- sebut, warga Ibukota pada hari H pencoblosan, diper- silakan datang ke TPS un- tuk menggunakan hak pilih- nya sesuai pilihan masing -masing. Kapolda berharap sisa masa tenang Senin dan Selasa besok, pasangan ca- lon dan tim kampanye tidak melaksanakan lagi kampa- nyenya. Jika ada yang me- laksanakan tentu akan di- proses hukum dengan an-

an penodaan agama yang di- duga dilakukan Basuki, di Auditorium Kementerian Pe r t a n i a n , J a l an RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekan lalu. Selanjutnya, persidang- an mengagendakan memin- ta keterangan dari saksi ah- li. Saksi yang sedang di- minta keterangannya saat ini adalah saksi ahli agama Islam Muhammad Amin. Suma, yang juga meru- pakan wakil ketua komisi

f a twa Ma j e l i s Ul ama Indonesia (MUI).

Dua Ahli

Pada sidang kesepuluh hari ini, jaksa penuntut umum (JPU) menjadwalkan kehadiran empat saksi ahli. Namun, baru dua yang kon- firmasi akan datang. Juru Bicara Pengadilan Nege r i J aka r t a Ut a r a Hasoloan Sianturi mengata- kan, dari empat saksi ahli, baru dua orang yang konfir-

Kapolda: Jangan Takut Gunakan Hak Sesuai Pilihan

SP/GARDI GAZARIN Suasana rapat pengamanan Pilgub DKI 2017 yang digelar di Markas Kodam Jaya, Jakarta, Senin (13/2).

caman paling singkat 15 hari dan maksimal tiga bu- lan sesuai pasal 187 UU No.10 Tahun 2016. Demikian pada hari pencoblosan tidak boleh ada yang melakukan an- caman, kekerasan. dan menghalang-halangi seseo- rang yang akan mengguna- kan hak pilihnya. Jika ter- bukti ada yang melakukan, akan diproses hukum de- ngan ancaman hukum mini- mal 24 bulan dan maksimal 72 bulan sesuai pasal 182

huruf A UU No 10 Tahun 2016. Se l an j u t nya , Po l da Metro Jaya membentuk tim operasi tangkap tangan po- litik uang sesuai pasal 1 angka 19 KUHP. “Karena itu dimohon agar jangan ada yang yang melakukan politik uang. Jika terbukti, baik pemberi, penerima, dan yang menyuruh atau tu- rut melakukan dapat dipro- ses hukum. Demikian im- bauan ini saya sampaikan agar masyarakat mengeta-

Made with FlippingBook HTML5