SP170225

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 25-26 Februari 2017

Parpol dan Ormas Terbelah?

P elaksanaan putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tinggal seki- tar satu bulan lagi. Dua pasangan calon yang akan bertarung, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok- Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) terus beru- saha menambah dukung- an di putaran kedua nanti. Selain dukungan masyarakat awam Jakarta, dua pasangan itu tengah melakukan pendekat-

an-pendekatan ke partai politik pengusung Agus- Sylvi, yang kalah di putaran pertama. Selain itu, mereka juga tengah mendekat organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah agar mendapatkan dukungan. Menurut sumber SP , upaya dua paslon itu membuat parpol dan ormas terbelah. “Tarik menarik dukungan dari

dua paslon terhadap ormas dan parpol sangat kuat. Ini membuat anggo- ta serta elite parpol dan ormas terbelah,” kata sumber itu di Jakarta, Jumat (24/2). Dikatakan, hingga kini belum ada pernyataan sikap, ter- utama dari parpol yang sebelumnya mendukung Agus-Sylvi, mengenai arah dukungan di putaran kedua Pilgub DKI. Meski demikian, faksi-faksi par- pol dan ormas sudah

mulai menyatakan dukungan ke salah satu paslon. Menurut sumber itu, sikap beberapa orang yang mengatasnamakan parpol atau orang itu masih bersi- fat pribadi. Sebab, secara organisasi belum ada sikap dari parpol dan ormas ter- sebut. “Bahkan, ada par- pol dan ormas yang akan memberikan sanksi kepa- da anggotanya yang telah menyatakan dukungan sebelum ada sikap resmi dari organisasi,” kata sum- ber itu. [O-1]

Kampanye Putaran II KPUDKI Dinilai Tidak Konsisten

[JAKARTA] Adanya usulan tahapan kampanye dalam putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 dianggap sebagai inkonsistensi dari Komisi PemilihanUmum(KPU) DKI Jakarta. Hal tersebut diungkap- kan oleh tim sukses pasangan calon (paslon) dua, BasukiTjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yangmenilai KPUDKI tidak konsis- ten dalammenerapkan aturanPilkada. Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, PutuArthamengatakan, KPU DKI tidak konsisten dalam menetapkan aturan Pilkada putaran keduayangsangatbertentangandengan regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan KPU (PKPU). “Kami meminta KPU DKI kon- sistendalammenetapkanaturanPilkada secara tahapan dan jadwal dalam putaran kedua mengingat Surat Keputusan (SK) yang ada sudah dituangkan secara jelas ketentuan dalam Pilkada,” kata Putu Artha di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2). Dasar hukum Pilgub DKI adalah UUNo 10/2016 tentang Pilkada yang bersifat umum di seluruh Indonesia dan UU No 27/2009 tentang Pemerintahan DKI Jakarta yang mengatur pemenang Pilgub DKI Jakarta harusmemperoleh suara lebih dari 50%. Dalam kedua regulasi itu tidak ada yang mengatur tahap kedua pil- kada untuk di DKI Jakarta. Oleh karena itu, aturan yang harus diikuti adalah peraturan di bawahnya, yaitu PKPU No 6/2016. Pasal 36 Ayat (3) PKPU mengatur tentang tahapan putaran kedua pilkada di DKI Jakarta. Setidaknya ada empat hal yang diatur, yakni pengadaan dan distribusi logis- tik, kampanye dalam bentuk pena- jaman visi, misi, dan program, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi suara. Putu yang mantan komisioner KPU ini menegaskan, kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program. Artinya tidak ada kampanye dalam bentuk lain seperti blusukan, membuat baliho atau menyebar brosur. Itu semuamenggu- nakan angaran sementara kampanye tidak dianggarkan dalam rencana anggaran belanja (RAB) KPU DKI

“Saya sebagai anggota Komisi II DPR akanmemintaKPUpusat untuk mengklarifikasi kampanye di putaran kedua Pilgub DKI,” kataAce, Jumat (24/2). Diamempertanyakandasarhukum yang menjadi landasan KPU pusat menyetujui KPU DKI melakukan tahapankampanyepadaputarankedua. Padahal dalam PKPU tidak ada tahapan kampanye melainkan tahap- an sosialisasi. “Yang perlu saya tegaskan adalah KPU DKI yang ingin membuat tahapan baru kampanye harus dikem- balikan pada peraturan perundang-un- dangan yang ada dan yang berlaku. Dasar pelaksanaan kampanye itu kan adalahPKPU.Apakahdi dalamPKPU diatur atau tidak soal kampanye pada putaran kedua,” ujarnya. Mendukung Sementara itu, Tim Sukses dan TimPakar PaslonGubernur danWakil Gubernur Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan-Sandiaga Uno meminta agar petahana mematuhi aturan KPU DKI Jakarta. Menurut SekretarisTimKampanyeAnies-Sandi, Syarief, pihaknya mendukung penuh ketetapan KPUDKI yang berencana merevisi tahapanputarankeduadengan mengadakan kembali kegiatan kam- panye seperti putaran pertama lalu. "Kami tentu mendukung dan menghormati keputusan KPU DKI tersebut, karenamemangmasyarakat Jakartamemerlukan pemaparan lebih komprehensif tentang apa yang akan dilakukan calon pemimpin mereka demi membangun Kota Jakarta lebih baik lagi," ujar Syarief, Sabtu (25/2). Untuk itu, Syarief melihat jika memang benar akan dilakukan kam- panye di putaran kedua ini, maka paslon petahana memiliki kewajiban untuk menjalani cuti dari jabatan aktifnya agar tidakberbenturankepen- tingan dengan kegiatan kampanye. Sementara itu, Juru BicaraAnies Sandi, Alex Yahya Datuk, merasa masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas dan bisa membedakan kegiat- an petahana saat ini yang cenderung bersifat seremonial apakah benar-be- nar menjalani peran kerja sebagai petahana atau termasuk kampanye terselubung. [LEN/C-7]

lenny tambun (Dari kiri-kanan) Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot TB Ace Hasan Syadzily bersama Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot Raja Juli Antoni dan Putu Artha memberi keterangan terkait kampanye putaran kedua Pilgub DKI di Jakarta, Jumat (24/2).

Jakarta.

melaporkan KPU DKI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Ia mengaku sudah melakukan komuni- kasi tentangusulan tahapankampanye yang dilakukan KPU DKI kepada BawasluDKI, kemarin. Persepsi Putu dengan BawasluDKI, sama. “ Clear , persepsinya sama dengan saya,” ujarnya. Bila jadwal kampanye tetap dibuat KPU DKI Jakarta dan diber- lakukan sehingga Ahok dan Djarot harus cuti, maka pihaknya akan memperkarakan pelanggaran admi- nistrasi olehKPU keBawaslu. “Untuk itulah sayaminta kepadaKPUJakarta bekerja on the track ," tegasnya. Putu meminta jadwal tahapan kampanye yang diusulkan KPUDKI dibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan PKPU. Pada Pilgub 2012 yang diikuti pasanganFoke-NaradanJokowi-Ahok, putarankeduadigelar 11-16September dilakukan dalam bentuk debat dua kali. "Pada putaran kedua selalu bentuknya debat, dan tidak ada kam- panye bentuk lain. Itu fakta hukum yang sudah berlaku di KPUdi seluruh Indonesia,” ungkapnya. Putu mempertanyakan maksud tujuan KPU DKI mengeluarkan aturan tersebut. “Lantas untuk apa

menginterpretasikan lain kalau tidak ada motif politik untuk membuat Basuki-Djarot cuti lagi mulai 6 sam- pai 15 April,” paparnya. Sebelumnya diberitakan, KPU DKI mengharuskan pasangan calon berstatus petahana cuti selama masa kampanye di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. "Prinsipnya, petahana harus kembali cuti selama masa kampanye," ujar Komisioner KPU DKI Dahliah Umar. Seperti diketahui,masa kampanye di putaran kedua diproyeksikan ber- langsungpada6Maret-15April.Hanya saja, KPU masih tengah memperhi- tungkan penyusun ulang tahapan pilgub di putaran kedua. Sebab tahapan di putaran kedua masih mungkin bergeser bila ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Penetapanberlangsungnya putaran kedua sendiri rencananya bakal diumumkan 4 Maret pekan depan. AnggotaKomisi IIDPRsekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Basuki TjahajaPurnama-DjarotSaifulHidayat (Ahok-Djarot), Ace Hasan Syadzily mengatakan, akan memanggil KPU pusat untuk meminta keterangan mengenai tahapan kampanye pada putaran kedua Pilgub DKI 2017.

“Kalau KPU Jakarta melakukan itu dan menggunakan APBN, jelas itu melanggar. Bisa masuk penjara dia karena menggunakan uang nega- ra tidak ada dasar hukumnya. Terjemahan dari kampanye penajam- an visi, misi, dan program, adalah debat. Adapun kurun waktunya tiga hari. Kalau debatnya dua kali, hari pertama dan hari ketiga, spesifik itu," jelas Putu. Meskipun tidak ada rujukannya, lanjut Putu, KPUDKI tidak bisa juga bertindak "liar" seperti sekarang. Putu menyebut 'liar' karena sebelum ke KPUpusat KPUJakarta sudah punya pemahamanyang sama dengan timses kedua paslon. “Tetapi ketika sudah bertemu dengan KPU (pusat), seper- ti bingung lagi membuat jadwal kampanye dua minggu. Itu sangat keras saya tentang. Jika pihak sana mengatakan itu tafsir saya dan mere- ka mengatakan punya tafsir sendiri, tetapi dalam teori ilmu hukum ada yang disebut dengan teori perban- dingan hukum,” tegasnya. Laporkan Putu juga menegaskan, bila tetap melaksanakan tahapan kampanye pada putaran kedua, pihaknya akan

Made with FlippingBook Learn more on our blog