ID171115

rabu 15 november 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily/AFP PHOTO/Daniel ROLAND

Dia menjelaskan, pemerintah kurang piawai membaca isu yang berkembang. Ketika masyarakat menghadapi beban yang berat akibat perlambatan ekonomi, pajak pun menjadi masalah sensitif. “Sayangnya, itu ditambah manajemen komunikasi yang buruk,” tandas dia. Yustinus mengungkapkan, persepsi yang kurang utuh para pengusaha dan masyarakat terhadap suatu kebijakan pajak terjadi karena pemerintah tidak melakukan dialog atau memberikan prolog yang baik. Salah satu con­ tohnya adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 169/ PMK 010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal ( Debt Equity Ratio /DER) Perusahaan untuk Keperluan Peng­ hitungan Pajak Penghasilan yang ditetapkan dan diundangkan pada 9 September 2015. “Itu ar tinya, pemerintah secara resmi kembali menerapkan keten­ tuan pembatasan rasio DER 4:1, lebih longgar dari patokan terdahulu 3:1,” ujar dia. Karena aturan tersebut, menurut Yustinus, bank justru menjadi lebih berhati-hati menyalurkan kredit ke pengusaha (sektor riil). Sebaliknya, pengusaha salah paham dan men­ ganggap aturan itu terlalu longgar. Akibatnya, mereka takmaumeminjam ke bank karena takut terbebani bunga tinggi. “Karena kredit melambat, perekonomian nasional pun kurang bertumbuh dengan baik,” kata dia. Yustinus jugamencontohkan kurang baiknya manajemen komunikasi Seorang pejabat senior Deplu AS kemudian mengatakan bahwa diplo­ mat teratas tersebut akan mendesak pemimpin militer Myanmar pada Rabu untuk menghentikan kekerasan di Ra­ khine dan membuatt Rohingya aman untuk kembali. Pejabat tersebut tidak berkomentar apakah Tillerson akan meningkatkan ancaman sanksi militer, yangdiminta olehanggota parlemenAS. Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Suu Kyi. ia mengaku melakukan percapakan panjang dengan wanita itu mengenai penderitaan pengungsi Muslim di negara bagian Rakhine, menyebut ini sangat memprihatinkan bagi Kanada dan banyak negara lain di seluruh dunia. (afp/leo) Kyi bertemu dengan Tillerson di sela KTT Asia Timur di Manila. Namun berbeda dengan Guterres, usai perte­ muan Tillerson irit bicara. Tillerson -yang menuju ke Myan­ mar pada Rabu (15/11)- hanya meng­ ucapkan terima kasih saat ditanya wartawan apakah dia memiliki pesan untuk pemimpin Birma. Demikian menurut kumpulan laporan pada per­ temuan tersebut. Pemerintah AS berhati-hati dalam pernyataannya mengenai situasi di Rakhine dan tidak secara terbuka mengkritik Suu Kyi. Sementara pada sesi foto di puncak pertemuannya den­ gan Tillerson, Suu Kyi mengabaikan seorang wartawan yang menanyakan apakah Rohingya adalah warga negara Myanmar. ir mewakili Trump dalam pertemuan puncak yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari waktu setempat. KTT tersebut dihadiri oleh 10 anggota Asean serta Australia, Tiongkok, In­ dia, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Selandia Baru dan Rusia, juga AS. Sepanjang lawatan yang selalu did­ ominasi oleh pembahasan krisis nuklir Korea Utara, Trump selalu disambut dengan per tunjukan arak-arakan kebesaran yang megah di Jepang dan Korea Selatan – di mana dia berulang kali mengecam rezim Kim Jong-Un. Di atas Air Force One, Trump kem­ bali mengklaim berhasil menyatukan pemikiran yang sama dalam hal Korea Utara dan membuat semua orang bersatu. “Saya pikir mereka bertindak sama-sama,” pungkas dia. Sebelumnya, presiden AS – yang mengawali perjalanan kenegaraan dengan mendarat di Jepang pada 12 hari lalu – menyebutkan lawatan yang dilakukannya telah memperlihatkan kemajuan dari tujuannya untuk mem­ persempit defisit perdagangan negara- negara dengan AS. Selain itu, dia juga memprediksi ada peningkatan empat kali lipat menjadi satu triliun dolar dari kesepakatan perdagangan yang ditandatangani di Tiongkok dengan nilai awal US$ 300 miliar. Namun dia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai nilai-nilai kesepakatan dagang itu. Saat berada di Tiongkok, Presiden Xi Jinping menggelar karpet merah untuk kunjungan kenegaraan Trump. Dia pun menanggapi bahwa orang- orang benar-benar belum pernah melihat hal yang seperti ini. Keda­ tangan Trump membuahkan hasil kesepakatan dagang bernilai lebih dari US$ 250 miliar. (afp/pya)

“Intensifikasi pajak melalui pene­ gakan hukum juga tidak ada masalah. Apalagi sebagian besar pengusaha di Indonesia kan taat pajak,” ujar dia. Danang mengakui, rezim perpaja­ kan saat ini masih dianggap ramah bisnis ( business friendly ). Bahkan, sistem perpajakan Indonesia cukup kompetitif bagi dunia usaha di Asean. “Hanya saja, daya saing dunia usaha dan industri suatu negara tak bisa hanya dilihat dari sistem perpajakan­ nya,” ucap dia. Dia mencontohkan suku bunga perbankan. Untuk suku bunga kredit, Indonesia kurang kompetitif diban­ dingkan negara-negara lain di Asean. “Di Malaysia, suku bunga pinjaman perbankan hanya 5-6%, sedangkan In­ donesiamasih sekitar 11,5%,” tegas dia. Manajemen Komunikasi Direktur Eksekutif Center for In­ donesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo yang dihubungi In- vestor Daily secara terpisah di Jakarta, kemarin, mengemukakan, kecemasan soal pajak yang melanda dunia usaha terjadi karena dua hal. Pertama, akibat pemahaman yang kurang utuh tentang kebijakan perpajakan. Kedua, karena kurang baiknya manajemen komunikasi pemerintah kepada dunia usaha dalam mengim­ plementasikan kebijakan perpajakan. “Dari kedua hal itu, muaranya seper­ tinya ada di manajemen komunikasi,” tutur dia. MANILA – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa (14/11) bertemu dengam Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson untuk membahas krisis Rohingya. Peraih nobel itu se­ makinmendapat tekanan global untuk menyelesaikan krisis tersebut. Guter res mengatakan kepada pemimpin de facto Myanmar itu bahwa ratusan ribu pengungsi Mus­ lim yang telah melarikan diri ke Bangladesh harus diizinkan kem­ bali ke rumah mereka di Myanmar. “Sekretaris Jenderal menyoroti bahwa upaya yang diperkuat untuk memas­ tikan akses kemanusiaan, aman, bermartabat, sukarela dan berkelan­ jutan, serta rekonsiliasi yang benar antara masyarakat, akan sangat pen­ ting,” kata PBB dalam pernyataannya. Sebelumnya, dalam sebuah per­ temuan puncak pada Senin malam dengan para pemimpin dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), di antaranya Myanmar adalah anggota, Guterres juga menyuarakan keprihatinan ten­ tang Rohingya. Menurut pernyataan PBB, dia me­ ngatakan bahwa perpindahan ratusan ribu orang Rohingya merupakan es­ kalasi yang mengkhawatirkan dalam sebuah tragedi yang berkepanjangan. Dia menggambarkan situasi tersebut sebagai sumber ketidakstabilan poten­ sial di kawasan ini, serta radikalisasi. Usai bertemu dengan Guterres, Suu  Sambungan dari hal 1 MANILA – Presiden Amerika Seri­ kat (AS) Donald Trump mengaku telah menunaikan tugas dengan sangat baik dalam lawatan ke lima ne­ gara di Asia. Ia juga mengatakan telah menambah banyak teman, namun lawatannya diakhiri secara tiba-tiba pada Selasa (14/11), dengan melewat­ kan sebagian besar sesi di pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang diadakan di Manila, Filipina. “Saya telah memiliki banyak teman di level tertinggi. Saya pikir hasil kerja keras kami akan luar biasa,” ujar Trump kepada para wartawan, sesaat sebelum menaiki pesawat kepreside­ nan Air Force One di Manila. Dia juga menambahkan perjalanan yang dilakukannya sangat berhasil. “Ini benar-benar 12 hari yang luar biasa. Saya pikir kita telah melakukan peker­ jaan yang sangat fantastis,” katanya. Sementara itu, sebelum ber to­ lak pulang, Trump menyempatkan berkumpul sebentar dengan 18 pem­ impin dunia lainnya menjelang dimu­ lainya pertemuan puncak Asia Timur, yang merupakan bagian akhir dari perjalanannya. Sebelumnya, Trump bahkan beren­ cana melewatkan kegiatan pertemuan puncak, namun hal itu dibatalkan setelah mendaat kritikan bahwa tinda­ kannya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Kendati sempat bercengkerama dengan 18 pemimpin negara, dia memutuskan untuk tidak menetap saat kegiatan per temuan puncak dimulai pada Selasa siang. Presiden ke-45 itu AS juga melewatkan sesi foto beresama sebelumnya dengan rekan- rekannya sesama pemimpin. Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Rex Tillerson terlihat had­

Konferensi ECB (dua dari kiri-kanan) Gubernur The Fed Janet Yellen, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi, Gubernur Bank of England (BoE) Mark Carney, dan Gubernur Bank of Japan (BoJ) Haruhiko Kuroda hadir sebagai panelis dalam konferensi “Communications Challenges for Policy Effectiveness” yang digelar oleh ECB di kantor pusatnya di Frankfurt am Main, Jerman, Selasa (14/11).

mohonmenkeu berkoordinasi dengan menkominfo karena beliau mungkin punya perspektif lain,” papar dia. Hariyadi mengungkapkan, perso­ alan akan semakin rumit jika OTA asingmenolak. “Seperti kasus Google, misalnya. Ini yang sedang kami bic­ arakan dengan rekan-rekan perhote­ lan. Kalau misalnya kita blokir OTA asing bagaimana? Mereka siap men­ dukung,” ucap dia. Janji Menkeu Menkeu Sri Mulyani Indrawati awal pekan ini meminta DJP membuat kebijakan perpajakan yang tidak terlalu rumit untuk dijalankan, baik oleh WP maupun aparat pajak. Sebab, hal itu dapat menghambat realisasi penerimaan pajak. Padahal, peneri­ maan pajak berkontribusi sekitar 85% terhadap pembiayaan pembangunan dalam APBN. “Dalam membuat kebijakan di sektor pajak profesi ataupun sektor lainnya diharapkan jangan terlalu rumit untuk dijalankan yang akhirnya dapat menghambat pembayaran pa­ jak,” tandas dia. Menkeu juga berjanji akan terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dan dunia usaha guna menciptakan kebijakan pajak yang sederhana, aplikabel, dan akseptabel. “Kami tetap menjaga supaya ke­ seluruhan pajak tidak terlalu rumit. Kalau makin rumit, aparat pajak juga manusia, mereka akan tertekan kalau menjalankan berbagai macam kebijakan yang berbeda-beda,” tegas dia. (ant/az) tundanya pelunasan utang Venezuela. Adapun pembatasan itu termasuk larangan terhadap entitas AS untuk membeli utang baru Venezuela yang terbit, yang biasanya merupakan lang­ kah yang diperlukan dalammelakukan restrukturisasi apapun. Di sisi lain, kehadiran El Aissami dianggap menimbulkan masalah bagi beberapa orang, mengingat AS telah menganggapnya sebagai gembong narkoba dan melarang entitas AS berurusan dengannya. Sementara itu, komite dari Interna­ tional Swaps and Derivatives Associa­ tion (ISDA), sedang mempertimbang­ kan apakah pemegang utang PDVSA dengan default insurance - credit de- fault swaps - dapat mengumpulkan pembayaran. Sebelumnya, pemerintahanMaduro mengtakan akan membayarkan obli­ gasi PDVSA sebesar US$ 1,2 miliar pada 2November, namunmasih belum jelas apakah dana tersebut akhirnya sampai kepada para kreditur. Menurut ISDA, komite Penetapan untuk Amerika – yang terdiri atas 15 perusahaan keuangan – akan mel­ akukan pertemuan di New York usai pertemuan awal pada Jumat (10/11) untuk membahas apakah peristiwa gagal bayar kredit ini telah terjadi sehubungan dengan PDVSA. Tapi, pada akhirnya mereka me­ mutuskan untuk menunda membuat keputusan sampai Selasa. Krisis ini pun semakin parah ka­ rena semakin kuatnya tekanan yang diberikan kepada Maduro, menyusul pengumuman sanksi yang diberikan Uni Eropa (UE), termasuk embargo senjata dan peralatan yang bisa digu­ nakan dalam represi politik. (afp)

pajak pokok 30%. “Sebab, dengan perhitungan sanksi tersebut, artinya pengusaha sama saja menyerahkan hampir semua hartanya ketika harus membayar sanksi pajak 90% dari harta dimilikinya yang belum dilaporkan ke negara,” papar dia. Pajak Travel Asing Sementara itu, Ketua Umum Per­ satuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang juga Ketua Umum Ap­ indo Hariyadi Sukamdani menyoroti secara serius masalah perpajakan terkait agensi travel online asing, terutama menyangkut PPh Pasal 26. Menurut Hariyadi, para pemilik dan operator hotel domestik saat ini harus bisa beradaptasi dengan tuntutan on- line travel agency (OTA) yangmeminta komisi lebih tinggi dari travel agency konvensional. “Komisinya cukup tinggi, berkisar 15-30%. OTA asing itu menyangkut pajak,” tutur dia di Jakarta, Selasa (14/11). Dia menjelaskan, saat ini operator dan pemilik hotel dipaksa membayar PPh 26 yang ditagih oleh DJP karena para OTA asing tidak membayar pa­ jaknya. “ Nah , karena hotel tidak bisa narik maka DJP meminta hotel yang membayarkan. Saya rasa semua hotel akan bereaksi keras karena ini kan jadi biaya tinggi,” ujar dia. Hariyadi mengatakan, PHRI sedang meminta DJP untuk meminta OTA asing membuat badan usaha tetap di Indonesia. “Kami sudah sampaikan soal pajak ini ke ibu Sri Mulyani (menteri keuangan), mudah-mudahan dalamwaktu dekat ada jawaban. Kami “Kami kemungkinan besar akan mempertimbangkan restrukturisasi Venezuela untuk melakukan pertu­ karan utang yang menggangu dan setara dengan gagal bayar karena adanya likuiditas eksternal yang san­ gat dibatasi. Selain itu, menurut kami, sanksi AS terhadap Venezuela dan ang­ gota pemerintah kemungkinan besar akan menghasilkan negosiasi yang panjang dan sulit dengan para pemeg­ ang obligasi,” bunyi pernyaaan S&P. Bahkan, pada pertemuan dengan para kreditor, El Aissami membacakan sebuah pernyataan yang menuding sanksi AS sebagai penyebab ter­ PresidenMaduro telah membentuk komisi untuk merestrukturisasi utang negara Venezuela dan perusahaan minyak milik negara PDVSA. Akan tetapi dalam pertemuan pertamanya dengan para kreditor, Senin, di Kara­ kas – yang berlangsungg tertutup selama 25 menit – para peserta men­ gungkapkan bahwa para pejabat tidak mengusulkan rencana untuk merestrukturisasi utang itu. “Mereka mengatakan akan mem­ bentuk kelompok kerja untuk men­ gevaluasi proposal negosiasi ulang jangka pendek dan jangka menen­ gah. Tapi mereka tidak memberikan rincian konkret mengenai rencana mereka, dan tentang apa saja yang mereka harapkan,” jelas Geronimo Mansutti, dari pialang Rendivalores, kepada AFP . Menurut data pemerintah, sekitar 70% dari pemegang obligasi Venezuela adalah Amerika Utara. Sementara itu, S&P menyampaikan ada satu dua kali kemungkinan bahwa Venezuela bisa gagal bayar lagi dalam tiga bulan ke depan.

Oleh Happy Amanda Amalia  KARAKAS – Pemerintah Venezuela sedang diha- dapkan pada default atau gagal bayar pertama atas utang luar negerinya yang telah mencapai US$ 150 miliar pada Selasa (14/11). Hal tersebut dinyatakan untuk kali pertama oleh lembaga pemeringkat utang Standard and Poor’s (S&P). Lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut menyebutkan Venezuela dalam keadaan gagal bayar selektif.

sulit,” tutur dia. Kecuali itu, Yustinus mengkritisi kebijakan perpajakan yang tidak tepat, di antaranya PP tentang Tindak Lan­ jut Tax Amnesty (TA) atau PP No 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan PPh atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan. Salah satu pasal dalam PP itu me­ nyebutkan semua subjek pajak bisa menjadi sasaran investigasi walaupun telah mengikuti program amnesti pajak jika dicurigai melakukan kecu­ rangan pelaporan hartanya. Karena tak adanya penekanan prio­ ritas dalam PP, siapa saja yang dicu­ rigai bisa diinvestigasi oleh petugas pajak. “Tentu saja hal itumenimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, ter­ masuk pengusaha,” tandas dia. Dia juga mengkritisi PP tersebut yang sangat parsial karena tidak men­ gatur secara komprehensif jika terjadi sengketa penilaian terhadap harta sub­ jek atau wajib pajak (WP). Juga tidak diatur ke mana harus diselesaikan jika terjadi sengketa penilaian harta. “Kami sebenarnya telah menyarankan agar PP itu mengaturnya, termasuk dibawa saja ke pengadilan jika terjadi sengketa penilaian harta untuk menentukan pajaknya,” kata dia. Di pihak lain, Yustinus telah me­ nyarankan agar pengusaha yang tidak melaporkan semua hartanya pada program amnesti pajak yang berakhir pada Maret 2017, cukup dikenai sanksi pajak 30% terhadap hartanya saja. Pemerintah tidak perlu menerapkan sanksi 200% dari saksi Krisis utang tersebut tidak menge­ jutkan negara produsen minyak yang sempat makmur – di mana pen­ duduknya sekarang sedang berjuang mengatasi kekurangan pangan dan obat-obatan – mengingat pemerintah mengurangi impor untuk melunasi utang luar negeri yang mengejutkan. Selain Venezuela memiliki cadangan devisa tinggal kurang dari US$ 10 mil­ iar, namun masih harus menyediakan dana sebanyal US$ 1,4 miliar untuk melunasi utang sebelum akhir tahun ini dan menyediakan US$ 8 miliar lagi di tahun depan. mata uang negara jangka panjang menjadi SD ( selective default ),” bunyi pernyataan lembaga itu pada Senin malam waktu setempat. Dikatakan juga dalam pernyataan bahwa pembayaran terhadap empat obligasi lainnya sudah lewat, namun masih dalam masa tenggang kewa­ jiban obligasi yang telah jatuh tempo mencapai total US$ 420 juta.

pemerintah ketika menerbitkan PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, pekan lalu. Pemerintah tidak memberikan pengertian yang baik kepada para pengusaha tentang dampak positif dan negatif yang bisa muncul. Dia menambahkan, karena telah menerima keuntungan dari bisnisnya, wajar saja jika pengusaha diwajibkan membayar iuran maupun pajak baru sebagai kompensasi atas dampak negatif yang muncul di lingkungan­ nya. “Ini sama dengan bisnis rokok dan minuman keras yang juga harus membayar cukai,” tegas dia. Menurut Yustinus, pendekatan pemerintah semestinya lebih soft kepada pengusaha yang taat pajak. Sebaliknya, pemerintah mesti me­ lakukan pendekatan ‘keras’ kepada pengusaha nakal. “Pemerintah juga perlu menerapkan clearing house , berdialog baik dengan pengusaha mengenai kebijakan pajak­ nya agar bisa menekan risiko politik, menjaga trust , dan tidak berdampak gaduhgara-gara salahpaham,” ucapdia. Yustinus juga mencontohkan ke­ bijakan tanpa prolog tentang maksud dan tujuan pemerintah merevisi UU tentang PenerimaanNegara Bukan Pa­ jak (PNBP). Informasi yang digulirkan pada awal November ini menimbulkan persepsi kurang tepat di kalangan pengusaha dan masyarakat. “Ini semakin runyam dan memperburuk persepsi masyarakat ketika ada man­ tan menteri mengatakan pengenaan PNBP tidak baik karena dilakukan ketika ekonomi masyarakat sedang Sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro padaMinggu (12/11) malam waktu setempat menantang dan menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah gagal bayar serta menunjukkan bahwa pemerintahann­ ya sedang bernegosiasi dengan Tiong­ kok dan Rusia. Akan tetapi pilihan yang dimilikinya sangat terbatas. Adapun langkah yang diambil oleh S&P setelahWakil Presiden Tareck El Aissami bertemu dengan para kredi­ tor di Karakas, pada Senin (13/11). Hasil pertemuan tidak membuahkan jalan keluar. S&P menyatakan Venezuela berada dalamgagal bayar selektif akibat gagal mengembalikan pembayaran sebe­ sar US$ 200 juta untuk dua obligasi global yang diterbitkan di akhir masa tenggang 30 hari, yang jatuh pada 12 November 2017. “Kami telah menurunkan dua per­ ingkat menjadi D ( default ) dan kami telah menurunkan peringkat kredit

Made with FlippingBook flipbook maker