SP181015

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 15 Oktober 2018

Wagub DKI Tunggu Hasil Pemilu?

P osisi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga S Uno, yang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres), masih belum menemukan ti- tik terang. Dua partai politik yang berhak untuk mengaju- kan calon, yakni Partai Gerindra dan PKS, belum mencapai kata sepakat ten- tang nama yang akan diaju- kan sebagai pengganti Sandiaga. Menurut informasi, tarik ulur nama itu memang dise-

ngaja agar tidak terjadi per- pecahan koalisi Gerindra- PKS. “Kita tahu bahwa Partai Gerindra dan PKS berkoalisi mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga cewa, koalisi itu bisa beran- takan,” ujar sumber SP di Jakarta, Senin (15/10). Menurut sumber itu, atas dasar pertimbangan tersebut, maka calon wagub DKI akan pada Pemilihan Presiden 2019. Kalau salah satu ke-

diumumkan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kepastian nama wagub DKI baru akan terjawab sete-

akan diambil oleh Gerindra. Posisi tawarnya adalah jum- lah suara yang diperoleh pada pemilu nanti,” ujarnya. Dikatakan, ada dua kandi- dat kuat dari Partai Gerindra untuk menjadi wagub DKI. Selain M Taufik, nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo juga sema- kin santer untuk menjadi Pengganti Sandiaga. “Di internal Gerindra su- dah banyak yang mendukung Mbak Saras,” kata sumber itu. [O-1]

lah diketahui siapa pe- menang dalam perta- rungan Pilpres 2019. “Tetapi, tidak ha- nya soal pilpres juga.

Perolehan suara partai politik hasil pemilu tahun depan juga akan menjadi penentu. Kalau PKS tidak memiliki suara signifikan, apalagi sampai ti- dak lolos parliamentary th- reshold , maka posisi wagub

Pemberantasan Korupsi Jaga Kerahasiaan Pelapor

[JAKARTA] Korupsi yang kian merajalela membutuh- kan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberatasan- nya. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2018 tentang peran serta masyarakat dalam pembe- rantasan korupsi diyakini akan meningkatkan partisi- pasi masyarakat itu. Namun, yang harus menjadi perhatian saat ini adalah perlindungan terha- dap pelapor. Kerahasiaan identitas masyarakat yang melaporkan kasus korupsi harus benar-benar dijaga dan dilindungi. Jika tidak, bisa saja pelapor justru mendapatkan serangan ba- lik dari pelaku tindak pida- na korupsi, baik dalam ben- tuk intimidasi atau laporan balik dengan dalih pence- m a r a n n a m a b a i k . Pengawasan terhadap apa- rat penegak hukum juga penting agar kerahasiaan pelapor benar-benar terjaga dan tidak ada tebang pilih kasus. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah me- ngatakan, dalam PP terse- but terdapat aturan menge- nai perlindungan terhadap pelapor korupsi. Bahkan, dalam Pasal 12 ayat (4) PP 43/2018 terdapat pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi pelapor korupsi. Menurut Febri aturan mengenai perlindungan pe- lapor ini jauh lebih penting dibandingkan hadiah Rp 200 juta bagi pelapor. “Jangan lupa, perlindungan terhadap pelapor adalah yang paling krusial selain kompensasi tersebut,” kata Febri kepada SP di Jakarta, Senin (15/10). Febri menyatakan, ke- hadiran aturan ini memper- kuat posisi masyarakat se- bagai pelapor korupsi. Namun, dia mengaku be-

lum mengetahui secara pas- ti sejauh mana efektivitas PP tersebut dengan mening- katnya partisipasi masyara- kat untuk melaporkan duga- an tindak pidana korupsi. Menurutnya, hal terse- but baru diketahui saat atur- an PP ini diimplementasi- kan. “Efektivitasnya tentu nanti dilihat dari implemen- tasi. Bagian yang penting lebih pada bagaimana memperkuat posisi masya- rakat sebagai pelapor,” ka- tanya. Sebelumnya, Febri me- ngatakan, tak hanya terha- dap pelapor, perlindungan juga sudah seharusnya di- berikan kepada saksi dan ahli yang membantu pene- gak hukum membongkar kasus korupsi. Dalam hal perlindungan ahli, misalnya, Febri me- n y i n g g u n g me n g e n a i Ahli Perhitungan Kerugian Lingkungan, Basuki Wasis yang digugat perdata sebe- sar Rp 1 triliun oleh mantan G u b e r n u r S u l a w e s i Tenggara yang juga terpida- na korupsi, Nur Alam di P e n g a d i l a n N e g e r i Cibinong. Basuki merupakan saksi ahli yang menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang di- lakukan PTAnugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Kegiatan pertambangan ini berjalan lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di- terbitkan Nur Alam. Febri mengatakan, gu- gatan hukum ini dikhawa- tirkan akan menimbulkan rasa takut bagi pakar mau- pun ahli lainnya untuk membantu penegak hukum. Pertimbangan ini yang membuat KPK memutus- kan mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga. “Ini tentu berisiko me- nimbulkan rasa takut kepa- da ahli yang sedang didugat

Filipina. Ketika ada upaya gugatan balik, maka pela- por bisa mengadu langsung ke hak im pengad i l an . “Kalau di Filipina, ketika digugat balik, pelapor bisa mengadu kepada hakim pengadilan. Hakim akan memanggil penggugat itu. Semua itu terjadi sebelum masuk ke persidangan,” ujar Indro. Di Indonesia, kata dia, yang terjadi adalah sebalik- nya. Jika pelapor mendapat- kan serangan balik dari pe- laku, maka pengadilan membuktikan dulu laporan itu benar atau tidak. “Jadi, belum apa-apa, masyarakat (pelapor) sudah menjadi korban duluan, Mereka akhirnya takut duluan. Jadi, di sini bisa dilihat sejauh mana peran PP 43 tersebut dalam hal melindungi ma- syarakat pelapor,” ucapnya. Sebe l umnya , J aks a Agung M Prasetyo meya- kini bahwa PP 43/2018 itu bisa memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dalam penerapannya, dia juga me- minta agar pelapor tidak se- kadar mengejar pengharga- an tersebut. Pelaporn harus menyertai laporan mereka dengan bukti-bukti yang cukup dan akurat. “Tentunya diperlukan bukti-bukti yang akurat ti- dak sekadar beropini. Jika tidak, maka laporan korupsi justru menjadi fitnah. Jadi, masyarakat harus meleng- kapi bukti-bukti minimal, sehingga petugas bisa menggali lebih dalam dan mencari kelengkapan buk- ti,” kata Prasetyo. Menurut dia, kehadiran PP 43/2018 juga bisa me- ningkatkan kesadaran mo- ral masyarakat untuk ikut serta dalam rangka pence- gahan dan pemberantasan korupsi. PP itu juga bisa membantu aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. [YUS/F-5/Y-7]

“ Perlu pendampingan dan sosialisasi

sekarang di PN Cibinong. KPK juga akhirnya memu- tuskan untuk ikut mengaju- kan gugatan sebagai pihak ketiga yang kepentingannya terganggu. Kami berharap pengadilan juga memiliki kepedulian yang sama un- tuk perlindungan pelapor, saksi, dan ahli tersebut agar pemberantasan korupsi le- bih maksimal,” katanya. Sekr e t a r i s Jende r a l Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, problem utama pelaporan kasus korupsi bukan pada imbalan, namun pemaham- an pelapor tentang korupsi dan ca r a me l aporkan . Me s k i p u n d em i k i a n , Dadang mengapresiasi upa- ya pemerintah untuk mem- berikan imbalan kepada pe- lapor, namun tetap perlu ada pendampingan kepada mereka. “Problem utama pela- poran kasus korupsi bukan karena tidak ada atau ren- dahnya imbalan uang yang diterima,” kata Dadang ke- pada SP di Jakarta, Senin (15/10). Hasil riset TII, kata Dadang, membuktikan bah- wa orang yang tidak mau melapor itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak tahu cara mela- por, tidak percaya bahwa laporannya akan ditindak- Pendampingan

menghadapi risiko serangan balik dari pihak-pihak yang dilaporkan,” ujarnya. Keterbukaan Informasi A n g g o t a K o m i s i Kejaksaan (Komjak), Indro Sugianto menambahkan, selain dibutuhkan penga- wasan menyeluruh terhadap institusi penegak hukum, pelaksanaan PP 43/2018 ju- ga membutuhkan beberapa persyaratan lain agar dapat berjalan baik. “Partisipasi masyarakat dalam pena- nganan kasus korupsi butuh sejumlah syarat. Partisipasi akan muncul kalau ada ke- terbukaan informasi dan ke- terbukaan kepastian dalam penanganan pengaduan,” kata Indro. Dia mengingatkan, sela- ma ini jamak terjadi jika pe- lapor kasus korupsi justru mendapatkan serangan ba- lik dari pelaku. Tidak hanya tindak pidana korupsi, gu- gatan balik juga biasa dila- kukan di ranah pidana lain. “Selalu ada upaya mele- mahkan peran serta masya- rakat. Karena itu, mereka yang berperan serta harus dilindungi oleh hukum. Tetapi, untuk bisa mencapai itu, harus ada sejumlah pembenahan. Tidak hanya hak, tetapi prosedur perlin- dungan pelapor juga harus dibenahi,” ucapnya. Dirinya mencontohkan pelaporan kasus pidana di

secaramasif tentang cara melaporkan kasus korupsi dengan aman.

lanjuti, dan juga karena ta- kut akan risiko yang akan dihadapi. “Selama lembaga pene- gak hukum tidak bekerja profesional, orang tak mau melaporkan ke lembaga itu. Demikian juga dengan ma- salah risiko bagi pelapor. Orang tak begitu saja mau mempertaruhkan keselamat- an pribadi dan bahkan kelu- arganya demi melaporkan kasus korupsi,” ujar dia. Karena itu, kata Dadang, yang mendesak dilakukan ada l ah pendamp i ngan dan sosialisasi secara masif tentang pengertian korupsi dan cara melaporkan kasus korupsi secara aman. Selain itu, perlu pembenahan sis- tem pelaporan dan pena- nganan perkara korupsi agar lebih akuntabel dan dipecaya publik. “Yang lebih penting adalah pembenahan sistem perlindungan bagi para pe- lapor dan saksi kasus ko- rupsi agar mereka tidak

Made with FlippingBook Online newsletter