SP180608

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 8 Juni 2018

“Duo DM” Dapat Tambahan Dukungan?

B erbagai upaya terus dilakukan pasangan calon gubernur Jawa Barat untuk bisa me- menangi pemilihan pada 27 Juni mendatang, salah satunya pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Pasangan yang dise- but “Duo DM” itu dika- barkan berhasil menarik pemilih dari dua partai la- in, yang bukan pengu-

sungnya.

yang dimaksud telah me- miliki calon masing-ma- sing. “Ini menjadi penyema- ngat bagi kami. Artinya juga peta kekuatan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jabar belum tentu berban- ding lurus dengan kekuat- an partai politik pilihan publik, yang menjadi par- tai pengusung pasangan

calon. Bahkan, hasil sur- vei juga bisa berbeda de- ngan hasil akhir nanti,” katanya. Dikatakan, pemilih da- ri partai lain itu melihat kinerja Dedi Mulyadi (Kang Dedi) sebagai Bupati Purwakarta. Untuk meyakinkan pemilih itu, pasangan “Duo DM” akan tampil maksimal pada pu- taran akhir kampanye nan- ti. [W-12]

“Kami baru mendapat- kan informasi dari tim in- ternal. Ada pemilih dari dua partai lain yang mau memberikan dukungan ke- pada calon kami,” ujar sumber SP yang juga politisi salah satu partai pengusung “Duo DM” di Jakarta, Kamis (7/6) malam. Padahal, ujar sumber itu, dua partai

Pembayaran THR PNS Tak Ada Kendala

[JAKARTA] Pembayaran tun- jangan hari raya (THR) bagi pega- wai negeri sipil (PNS), anggota Polri dan TNI, serta pensiunan pada tahun ini tidak ada kendala. Hingga Jumat (8/6) pagi, yang merupakan hari terakhir pemba- yaran THR, dari 542 daerah pro- vinsi, kabupaten, dan kota, hanya ada dua daerah di Papua yang be- lum diperoleh konfirmasi lantaran kesulitan akses komunikasi. Daerah-daerah lain mayoritas te- lah membayarkannya dan dipasti- kan sudah tuntas pada Jumat. Kalaupun THR tidak bisa di- bayarkan seluruhnya, yakni men- cakup komponen gaji pokok dan tunjangan yang melekat, pemerin- tah daerah (pemda) dimungkinkan untuk mencicilnya. “Harapan kami seharusnya ti- dak ada daerah yang tidak mem- bayar sama sekali THR, karena anggarannya sudah ada dalam APBD. Soal dibayar separuh dulu atau penuh, kami serahkan kepada daerah. Kalau tidak bisa penuh, separuh dulu agar yang penting bisa membahagiakan PNS di dae- rah,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binkeuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Syarifuddin kepada SP , Jumat (8/6). Dia mengungkapkan, dari 542 daerah, sebanyak 540 telah meng- konfirmasi pembayaran THR, ha- nya tersisa dua daerah yang be- lum. “ Enggak bisa dihubungi dua daerah itu karena faktor sinyal komunikasi yang kurang bagus. Keduanya di Papua,” ungkapnya. Hingga Jumat pagi, lanjutnya, diperoleh informasi pemda yang telah membayarkan THR sudah mendekati 500 daerah. “Data ini masih berkembang, terus bergerak sampai (Jumat) sore,” imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pencairan THR di daerah akan se- lesai pekan ini. “Dari informasi yang saya terima, di seluruh dae- rah sudah menganggarkan. Ada 542 daerah yang menganggarkan. Sudah semuanya. Dan yang sudah menyalurkan THR ada 380-an, ini tinggal proses penyelesaiannya saja,” ujar Presiden di sela kun- jungan kerja di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/6). Presiden menambahkan, ada daerah yang sudah mencairkan

menunggu perubahan APBD. Ini karena termasuk belanja yang si- fatnya mendesak. Ini Sejalan de- ngan Pasal 28 UU 17/2003 ten- tang Keuangan Negara,” ungkap Mendagri. Sementara itu, Kepala Biro Hu k um , Komu n i k a s i d a n Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman meminta publik me- nanggapi secara positif pemberi- an THR dan gaji ke-13 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan pejabat negara. Dia menjelaskan, kebijakan itu merupakan wujud konkret upaya pemerintah me- ningkatkan kesejahteraan PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Terkait kebijakan THR dan gaji ke-13, Pemprov DIY sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 128 miliar bagi 11.774 PNS. Kepala Bidang Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Aris Eko Nugroho me n g a t a k a n , s e b e l umn y a , Pemprov DIY mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 sebesar Rp 51,7 miliar dan THR Rp 43,3 miliar dari alokasi belanja pega- wai dalam APBD DIY 2018. “Awalnya, kami hanya menyi- apkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 total Rp 95 miliar, tapi sekarang naik menjadi Rp 128 miliar, karena ditambahkan gaji pokok plus tunjangan-tunjangan,” ungkapnya. Kenaikan itu, lanjutnya, tanpa menggeser anggaran dalam APBD, karena menggunakan ang- garan kas yang tersedia. S eme n t a r a d i P emk o t Yogyakarta, pembayaran gaji ke- 13 dan THR tetap dilaksanakan, namun tidak menyertakan pemba- yaran tunjangan kinerja secara pe- nuh. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, pembayaran gaji ke-13 dan THR telah dianggarkan di APBD 2018 Pemkot Yogyakarta. To t a l angga r an Pemko t Yogyakarta untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR sebesar Rp 46 miliar. “Tapi hal yang belum kami antisipasi THR itu dalam tunjang- an kinerja,” ujar Heroe. Sedangkan Pemkab Bantul, mencairkan tambahan gaji hingga Rp 37,1 miliar. Sekretaris Daerah Sikap Pemda

Bantul Riyantono mengatakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah mencairkan dana THR untuk pegawai. Dana ini te- lah dicarikan ke pegawai, pada awal pekan. Untuk pembayaran THR, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp 50 miliar. Dana itu sudah dicairkan pada Kamis (7/6). Penjabat Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin memaparkan, anggaran itu untuk THR bagi se- dikitnya 16.169 PNS. Dia menambahkan, pemberian THR ini tidak berlaku bagi pega- wai tidak tetap. Solihin menyata- kan, pihaknya hanya mengikuti Peraturan Presiden yang menetap- kan tidak ada THR bagi pegawai tidak tetap.  “Kita ingin ada hitam di atas putih dari pemerintah pusat. Karena ini berkaitan dengan pengalokasian anggaran. Kita ti- dak punya anggaran dan tidak mungkin masuk ke anggaran per- ubahan,” tutur Solihin. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menya- takan pembayaran dilakukan pada pekan pe r t ama Jun i 2018 . Nominalnya sebesar penghasilan pada Mei 2018. Sementara untuk pengucuran gaji ke-13, Heryawan menyatakan, bakal dilakukan pa- da pekan pertama Juli 2018 sebe- sar penghasilan Juni 2018. “Kami berkomitmen terhadap kesejahte- raan aparatur sipil negara,” kata- nya. Heryawan memaparkan, pem- bayaran THR dan gaji ke-13 itu merupakan tanggung jawab pe- merintah daerah. “Bila dalam APBD belum tercantum atau da- nanya tidak cukup, maka dana itu diambil dengan melakukan perge- seran anggaran. Dananya diambil dari belanja tidak terduga, penjad- walan ulang kegiatan, atau meng- gunakan kas yang tersedia,” ujar Heryawan. Menurutnya, bila dalam APBD menggunakan nomenkla- tur anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14, maka harus segera dilaku- kan penyesuaian nomenklatur. Pergeseran ini tidak perlu me- nunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Mekanismenya cukup dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD satu bu- lan setelah perubahan dilakukan. [C-6/YUS/152/153]

THR dan Gaji/Pensiun/Tunjangan Ke-13 Tahun 2018

Jumlah total

: Rp 35,76 triliun naik 68,92% dari pembayaran tahun 2017

Perincian : -

THR berdasar gaji

:Rp 5,24 triliun

- THR berdasar tunjangan kinerja :Rp 5,79 triliun (kebijakan baru 2018) - THR pensiun :Rp 6,85 triliun (kebijakan baru 2018) - Gaji ke-13 :Rp 5,24 triliun - Tunjangan kinerja ke-13 :Rp 5,79 triliun - Pensiun/tunjangan ke-13 :Rp 6,85 triliun Payung hukum : 1. Peraturan Pemerintah 18/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP 19/2016 tentang Pemberian Gaji,Pensiun,atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,Prajurit TNI,Anggota Polri,Pejabat Negara,Penerima Pensiun,dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan 2. Peraturan Pemerintah 19/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil,Prajurit TNI,Anggota Polri,Pejabat Negara,Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan 3. Peraturan Menteri Keuangan 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalamTahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil,Prajurit Tentara Nasional Indonesia,Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,Pejabat Negara,Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan 4. Peraturan Menteri Keuangan 55/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya DalamTahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 903/3386/SJ kepada gubernur soal pemberian THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBD 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 903/3387/SJ kepada bupati/wali kota soal pemberian THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBD

pekan lalu. “Jadi tinggal sehari dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Dalam Nege r i (Mendag r i ) Tj ah j o Kumolo menjelaskan, pemberian THR merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada PNS, anggota TNI dan Polri, maupun pensiu- nan. “Diharapkan dapat mening- katkan pendapatan dan daya beli yang cukup, apalagi menjelang Idul Fitri,” kata Tjahjo Kumolo. Untuk itu, Mendagri telah me- nerbitkan dua surat edaran, ma- sing-masing kepada gubernur dan bupati/wali kota tentang aturan teknis penganggaran. Surat itu merespons permintaan pemda ke-

tika Rapat Kerja Keuangan Daerah pada 24 Mei 2018. “Supaya tidak menimbulkan per- masalahan di kemudian hari, ma- ka Kemdagri merasa perlu mem- berikan petunjuk mengimplemen- tasikan dua PP (peraturan peme- rintah),” tuturnya. Pada 26 Mei lalu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri telah b e r k o o r d i n a s i d e n g a n Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan itu disepakati perlu su- rat edaran Mendagri. THR dan gaji ke-13 merupakan jenis belan- ja pegawai, yang dalam peraturan perundang-undangan masuk kate- gori belanja mengikat. “Harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup tanpa harus

Made with FlippingBook Annual report