SP180411

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 11 April 2018

Parpol Incar Relawan Bayaran?

M enjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) berbagai macam strategi dilakukan partai politik. Langkah itu diambil selain un- tuk memuluskan pencalonan, juga agar calon yang diusung, baik kepala daerah maupun calon presiden/wakil presiden, bisa menang. Menurut informasi, salah satu cara yang digunakan

untuk meningkatkan popu- laritas calon yang diusung adalah dengan menyewa relawan bayaran. Sumber SP menyebutkan, relawan

belakangan ini merupakan alat untuk menaikkan nilai politik calon tertentu. Tugas

apan deklarasi dukungan, partai atau tokoh yang ingin namanya masuk bursa pencalonan harus merogoh kantong sekitar Rp 100 juta. Angka itu akan dibagi ke beberapa orang bergantung pada peran masing-masing. Setelah ada tanggapan dari publik atau partai politik, harga para relawan itu tentu akan naik. “Tim relawan ini juga bisa diatur untuk me- lakukan penggiringan opini publik,” kata dia. [W-12]

mereka, salah satunya, agar calon bisa masuk bursa pencalonan atau mendapat simpati rakyat untuk ak-

yang muncul men- jelang pilkada dan pilpres merupakan alat untuk menaik-

hirnya dipilih,” ujar sumber itu di Jakarta, Rabu (11/4). Dikatakan, pembentukan relawan bayaran itu tentu ada harganya. Menurut dia, untuk langkah awal, termasuk persi-

kan nilai politik kandidat calon kepala daerah, calon presiden, atau calon wakil presiden. “Beberapa kelom- pok relawan yang muncul

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tak Mampu Atasi Kemacetan

[JAKARTA] Pembangunan enam lintas bawah ( under- pass) dan flyover di Jakarta yang dioperasikan pada 2018 ini, tidak mampu mengatasi kemacetan Ibukota. Proyek senilai hampir Rp 800 mi- liar itu hanya akan mampu mengurai kemacetan untuk sementara karena pertum- buhan jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 4,5% per tahun sedangkan panjang jalan hanya bertambah 0,01%. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus tegas dan kon- sisten membangun transpor- tasi massal agar masyarakat beralih ke kendaraan umum. Setelah Jakarta memiliki mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) tahun depan, layanan Transjakarta harus diperluas serta integrasi antarmoda direalisasikan termasuk bersama dengan KRL commuter line . Perbaikan layanan ang- kutan umum pun harus terus digenjot, antara lain memper- banyak angkutan pengumpan ( feeder ) agar publik mudah mengakses angkutan umum, sertamenambah fasilitas halte dan trotoar. Demikian rangkuman pendapat pengamat transpor- tasi Ellen Tangkudung dari Universitas Indonesia, Djoko Setijowarno dari Unika Soe- gijapranata Semarang, serta Ketua Dewan Pakar Masya- rakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, yang diminta tanggapan mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Jakarta sejak 2017 lalu dan beroperasi 2018 ini. Ellen Tangkudung me- nuturkan, underpass dan flyover hanya mengurangi titik konflik antarkendaraan. Konflik yang dimaksud adalah pertemuan kendaraan yang saling berbelok di satu titik jalan atau dengan kendaraan yang hendak berjalan lurus. “Kalaumaumenekan ting- kat kemacetan yamengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Cara terbaik adalah dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” ujar Ellen, Selasa (10/4). Sedangkan menu r u t Djoko pembangunan un- derpass dan flyover hanya untukmemecah kemacetan di persimpangan-persimpangan. Namun, fungsi itu tidak dapat berlangsung lama, yakni ha- nya berkisar dua sampai tiga tahun, kemudian di kawasan itu akan kembali dipadati kendaraan pribadi. Pemecahan masalah kemacetan hanya bisa dila- kukan dengan mengurangi jumlah kendaraan dan ini bisa dilakukan dengan membuat masyarakat beralih untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke trans- portasi publik. Konsekuensinya, pemerin- tah harus dapat menyediakan sarana transportasi publik yangnyaman sehinggamasya- rakat pun rela meninggalkan kendaraan pribadi mereka. Berdasarkan data dari Dinas

Perhubungan DKI Jakarta, pengguna transportasi umum saat ini baru 15%-17% dari total perjalanan yang ada. Dengan mengasumsikan bahwa pelayanan angkutan umum selama ini, mulai dari mikrolet, kopaja, metromini, bus Transjakarta, dan KRL, sudah padat dan nyaris tidak memadai, maka Pemprov DKI Jakarta ke depan harus menambah lagi kualitas dan kuantitas kendaraan umum minimal dua kali lipat dari yang sekarang ada. Seperti diberitakan sebe- lumnya, penambahan moda transportasi modern berupa MRT dan LRT tidak cukup signifikan menambah kapa- sitas angkutan umum. Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menye- butkan jumlah perjalanan di Jakarta mencapai 19,4 juta sehari maka angkutan umum melayani 3,4 juta perjalanan. Dari angka itu, MRT dan LRTmelayani sekitar 650.000 perjalanan sehari.

Joko mengapresiasi pro- gram OK Otrip (One Karcis One Trip) yang dicanangkan

Pemprov DKI eraAnies-San- di. Program tersebut adalah program transportasi satu harga untuk satu kali per- jalanan dan direncanakan akan menyasar angkutan umum yang melintas hingga di kampung kampung. Namun, ada kemungkin- an program ini kurang laku karena sekarang di hampir semua kampung warganya sudah memiliki motor. Kendaraan Umum Sementara itu, terkait dengan ketegasan dan konsis- tensimengarahkanmasyarakat beralih ke kendaraan umum, Djoko jugamenilai, kebijakan Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan cenderung kon- tradiktif. Ia mencontohkan, Anies membolehkan kembali jalan protokol dilintasi motor sedangkan di satu sisi Ok Otrip berupaya mengalihkan warga agar beralih ke trans- portasi umum dengan disedi- akannya sarana transportasi yang tarifnya terjangkau. “Program dan niatnya

bagus. Namun, Pak Gubernur tampaknya lupa nilai-nilai filosofisnya. Padahal kalau kendaraan motor di jalan protokol tetap dilarang maka juga akan mampu menjaga kualitas udara di ruas jalan tersebut agar terjaga tetap bersih. Apalagi ini akan ada gelaranAsian Games 2018,” papar Djoko. Semen t a r a Danang Parikesit berpendapat lima hingga sepuluh tahun ke depan, pembangunan masih akan terus mewarnai Jakarta. Pada saat itu penting dibangun sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Saat ini saya melihat sangat minim sekali sinkroni- sasinya. Pembangunan seperti saat ini misalnya untuk MRT dan LRT harusnya sudah dilakukan sejak dua puluh hingga tiga puluh tahun lalu. Kita sangat terlambat sebe- narnya karena baru memulai sekarang. Mau tidak mau ya memang harus ada transpor- tasi publik seperti ini,” papar Danang. [RIA/A-15]

SP/Ruht Semiono Suasana ramai lancar di "underpass" Mampang-Kuningan seusai diuji coba di Jakarta, Rabu (11/4) pagi. Pengguna jalan sudah dapat mengakses "underpass" yang menghubungkan Jalan Mampang Prapatan dan Jalan HR Rasuna Said.

Made with FlippingBook - Online catalogs