SP171115

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 15 November 2017

Keroyok PDI-P di Bali, 9 Parpol Masih Galau

A khir pekan lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah resmi mengumumkan untuk mengusung pasangan I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno- putri. Sebelum pengumuman

tersebut, 9 partai politik telah membentuk Koalisi Rakyat Bali (KRB) untuk melawan calon yang diusung PDI-P itu. KRB terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerindra, Par-

(KRB, Red) belum mencapai kesepakatan terkait calon yang akan diusung nanti. Masing-masing partai ngotot untuk menjadikan jagoannya

Bagus Rai Dharmawijaya. Namun, rupanya, nama itu belum final dan masih terjadi perdebatan di internal Koalisi. “Rupanya, partai lain, seperti Partai Demokrat dan Gerindra mempunyai bakal calon juga. Belum partai lainnya. Paling tidak mereka juga meminta posisi calon wakil gubernur diisi oleh ka- dernya,” kata sumber tersebut. Dikatakan, dengan kondisi seperti itu, KRB terancam pecah. [O-1]

sebagai calon orang nomor satu di Bali,” ujar sumber itu di Ja- karta, Rabu (15/11). Sebelumnya, sempat

tai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Ha- nura, PKPI, Perindo, PAN, dan PKS. Namun, menurut

dikabarkan bahwa KRB akan mengusung Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta yang juga politisi Partai Golkar. Dia akan dipasangkan dengan Wali Kota Denpasar Ida

sumber SP , soli- ditas KRB saat ini terancam. Pasalnya, masing-masing partai memi- liki jagoan untuk diusung di Pilgub Bali 2018. “Mereka

Panen Raya Lembaga Survei

[JAKARTA] Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 171 daerah, Juni 2018, serta pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), April 2019, lembaga-lembaga survei panen order. Tak terke- cuali lembaga survei abal-abal, yang hanya bekerja untuk memenuhi keinginan pihak pemberi order. Pilkada 2018 mestinya dipandang sebagai investasi politik untuk kemenangan di Pemilu 2019. Karena itu, para pengurus partai politik (parpol), mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat, hendaknya objektif dalam merekrut dan mengusung calon bupati, wali kota, dan gubernur berdasarkan hasil survei elektabilitas yang diadakan lembaga survei independen. Belajar dari Pilpres 2014, para pengurus pusat parpol hendaknya sudahmengetahui kredibilitas lembaga survei yang bekerja dengan penuh independensi tanpa bisa di- arahkan hasilnya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Si- hombing mengatakan, parpol perlumengumumkan lembaga survei yang digunakan untuk melihat elektabilitas calon kepala daerah. Jika tidak, maka prinsip transparansi dalammenentukan pemimpin daerah dari parpol terkesan diabaikan. Publik, ujarnya, tentu bakal mencurigai bahwa calon yang diusung parpol tidak berdasarkan hasil sur- vei lembaga yang kredibel. “Masyarakat berhak tahu. Apalgi, partai mengusung calon supaya masyarakat bisa memilih. Jadi, umumkan saja lembaga surveinya,” kata Emrus kepada SP di Jakarta, Rabu (15/11). Berdasarkan informasi yang diperoleh SP , saat ini banyak oknum pengurus partai, terutama di daerah, yang “bermain” dalam men- gusulkan calon kepala daerah

ke pengurus pusat. Bahkan, pengurus partai sampai menggunakan lembaga survei abal-abal untukmendongkrak elektabilitas jagoannya dengan tujuan untuk meyakinkan ketua umum partainya. Oleh karena itu, menurut Emrus, metodologi survei juga sepatutnya dijelaskan, termasuk sumber pendanaan- nya. “Publik akhirnya bisa tahu kuesionernya seperti apa, proses wawancaranya lewat tatapmuka atau telepon. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka perlu dipertanyakan hasil surveinya,” kata dia. Ditambahkan, parpol berpeluang tidak mengusung figure yang mempunyai elek- tabilitas tinggi dalam hasil satu lembaga survei kredibel. Demi pembenaran, parpol mencari lembaga survei lain yang justru tidak kredibel. “Tidak tertutup kemung­ kinan ada justifikasi dari partai dengan menggunakan lembaga tertentu, tetapi hasilnya beda dari lembaga survei kredibel. Itu yang disebut menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan,” ujarnya. Dikatakan pula, lembaga survei semestinyamempunyai semacam lisensi yang diakui, misalnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, partai diwajibkan menggunakan lembaga survei berlisensi tersebut. “Karena, ini menyangkut penelitian kuantitatif. Orang intelektual itu harus berbasis pada moral akademik,” tukasnya. Dikatakan, cukup seder- hana membedakan lembaga survei kredibel dan abal-abal. Apabila margin of error atau potensi kesalahan hasil sur- vei dari tiga lembaga masih berdekatan, maka lembaga itu masih kredibel.Angka margin of error maksimal 5%. Menurut Emrus, lembaga survei yang tidak kredibel hanya muncul ketika men- jelang penentuan calon kepala daerah serta pelaksanaan pemungutan suara. Tujuan-

ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho Sejumlah siswa mengikuti aksi Deklarasi Partisipasi Pengawas Pemilu di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11). Kegiatan diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Klaten dengan mengajak para pelajar SMA, mahasiswa, dan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dari praktik politik uang dan kecurangan.

nya untuk memengaruhi sikap pimpinan partai agar mengusung calon tertentu. Sementara, lembaga survei kredibel selalu konsisten

bakal diusungnya,” katanya. Hanya saja, menurut dia, hasil survei bukan satu- satunya pijakan mengingat banyak variabel lain yang perlu dipertimbangkan, seperti aspirasi konstituen internal parpol dan kecocokan dengan calon pasangannya dari partai lain. “Juga loyalitas calon serta kepentingan untuk pemilihan umum legislatif di daerah tersebut maupun pilpres ke depannya,” kata Herzaki. Dikatakan, terkadang parpol tidakmengusung calon yang elektabilitasnya tinggi dalamsuatu lembaga kredibel. Ke t u a De p a r t eme n Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) CecepHidayat mengatakan, pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 akan berkorelasi dengan Pilpres 2019. Parpol akan menggu- nakan kepala daerah sebagai pendulang suara ( vote gather ) dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, ujarnya, dalam Pilkada 2018, parpol

cenderung memajukan atau mendukung calon kepala daerah berdasarkan populari- tas. “Pilkada 2018 penting karena ada kantong-kantong strategis untukmemenangkan Pilpres 2019. Harapannya, kepala daerahmampumeme- nangkan capres (capres) yang diusung parpolnya,” kata Cecep kepada SP di Jakarta, Rabu (15/11). Akibatnya, lanjut Cecep, kepala daerah yang terpilih belum tentumemiliki kualitas baik. Untuk itu, kuncinya ada pada pemilih, yang diharapkan menggunakan hak pilihnya secara bijak. Denganmemilih kepala daerah berdasarkan rekamjejakdanvisinya, bukan lantaran popularitas semata. Hal senada dikatakan pengamat politik dari Uni- versitas GadjahMada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito. Ia juga melihat kecenderungan parpol berlomba meme- nangkan calonnya dalam Pilkada 2018. Sebab, parpol menganggap pilkada sebagai

alat politik untuk meme- nangkan Pilpres 2019. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Su- santo mengatakan, partainya menempatkan hasil survei sebagai acuan dan prioritas dalam menentukan calon- calon kepala daerah. Namun, hasil lembaga survei, kata Bambang, bukan menjadi sesuatu yang mutlak. “Lembaga survei memang menjadi acuan kami, tetapi bukan sesuatu yang mutlak, karena ada pertimbangan-per- timbangan lain yang bisa menjadi rujukan,” ujarnya. Dia mencontohkan, bisa saja hasil survei calon kepala daerah di nomor dua atau tiga. Namun, karena pertimbangan lain, kata dia, PKB tetapmen- gusungnya demi kepentingan partai dan bangsa ke depan. “Kepentingan lain tersebut, seperti calon bersangkutan adalah seorang kader atau tokoh NU atau kepentingan politis PKB ke depan,” terang dia. [YUS/C-6/N-8]

melakukan survei. Peranan Penting

Sementara itu, Direktur Eksekutif Manilka Research and Consulting, Herzaki Ma- hendra Putramengatakan, sur- vei memiliki peranan penting bagi parpol untukmengetahui pandangan publik mengenai calon yang diusung. Survei merupakan salah satu pijakan parpol dalam menentukan calon kepala daerah. “Melalui survei, kita bisa mengetahui popularitas, tingkat penerimaan publik, dan tingkat keterpilihan atau elektabilitas calon, maupun aspirasi publik mengenai isu-isu mendesak dan men- jadi perhatian utama publik di saat dilakukannya survei. Dengan kata lain, survei bisa menjadi salah satu titik awal dalam memilih calon yang

Made with FlippingBook flipbook maker