SP170527

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 27-28 Mei 2017

Revisi UU Terorisme Dihambat?

P anitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme DPR sudah hampir se- tahun membahas RUU terse- but. Setiap ada teror bom, pembahasan RUU seolah menjadi hal yang sangat gen- ting untuk segera dibahas anggota Pansus RUU Terorisme. Namun, saat isu teror bom berkurang, pembahasan RUU seolah ditelan bumi. Pascateror bom di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, tahun lalu, pembahasan RUU itu pun mulai dilakukan.

Namun, lebih dari setahun berselang, hasil pembahasan RUU itu tidak jelas juntrung- annya. Kini, ketika muncul peristiwa teror bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, DPR pun seolah-olah terus bekerja membahas RUU tersebut. “RUU Terorisme itu tidak akan selesai bila tanpa itikad baik dari DPR untuk menun- taskannya. Nanti juga setelah isu bom Kampung Melayu sepi, RUU itu tidak akan ada

kabarnya lagi,” ujar sumber SP di Jakarta, Sabtu (27/5). Dikatakan, sebenarnya ti- dak ada yang sulit dalam pembahasan RUU Terorisme bila mau memikirkan

hampir setahun tidak ada perkembangan. Ada-ada saja alasan Pansus,” katanya. Anggota parlemen Senayan itu mengungkapkan, ada upaya Pansus untuk terus mengulur waktu pembahasan RUU terorisme tersebut. Tujuannya agar aparat tidak leluasa melakukan deteksi dini pemberantasan teroris- me. “Ini tujuannya terkait per- tarungan 2019. Mau dibuat citra bahwa pemerintahan sa- at ini tidak mampu menang- kal teror,” katanya. [H-14]

kepentingan nasio- nal. Namun, karena ada tarik menarik kepentingan politik

di parlemen membuat RUU itu tak kunjung selesai diba- has. “Kalau DPR mau bekerja menuntaskan (RUU Terorisme) itu, sepekan pun bisa diselesaikan. Ini sudah

Cegah Restoran Menjadi Silent Killer

[JAKARTA] Tanpa disa- dari, banyak restoran di Indonesia yang menjadi si- lent killer atau pembunuh yang tak kelihatan. Beda dari negara maju yang ketat dengan standar dan sertifi- kasi, restoran di Tanah Air, terutama yang menengah -bawah, beroperasi tanpa standar dan pengawasan da- ri pemerintah. Pengawasan terhadap restoran dan ru- mah makan masih sangat minim. Program sertifikasi resto- ran sesungguhnya sudah di- wajibkan sejak 2014, tetapi tidak berjalan karena berba- gai sebab. Kondisi ini men- jadi salah satu penyebab I n d e k s D a y a S a i n g Pariwisata 2017 untuk aspek higienis dan kesehatan kuli- ner di Indonesia berada di peringkat ke-108 dari 147 negara. Kelaikan restoran di Indonesia, terutama terkait dengan keamanan dan higie- nis makanan, sangat penting. Asisten Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata ( K e m p a r ) N o v i e n d i Makalam mengatakan, ma- salah keamanan dan kese- hatan makanan yang masih buruk membuat restoran di Indonesia sulit bersaing di dunia. Meski dari sisi rasa masukan Indonesia diakui dunia, tetapi dari sisi higie- nitas restoran masih harus diperbaiki. “Standardisasi kelaikan restoran dan rumah makan harus dilakukan, karena m e n y a n g k u t m u t u . Bagaimana sebuah restoran itu mampu memenuhi ja- minan mutu pelayanan un- tuk penyediaan makanan yang sehat bagi pelanggan- nya,” kata Noviendi kepada SP di Jakarta, Jumat (26/5). Namun, ujarnya, tidak jarang juga para pengusaha makanan tidak mengikuti peraturan atau standardisasi yang sudah dibuat oleh pe- merintah. “Sayangnya, se- jak otonomi daerah berlaku,

tas maupun kehalalan di restoran dan kafe di seluruh Jatim, pihaknya bekerja sa- ma dengan Tim Pengawas Gabungan Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Polri, Majelis Ulama Indonesia (MU I ) , s e r t a B a d a n P e n e l i t i a n d a n Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Dinkes Jatim. “Itu sudah menjadi pro- gram rutin kuliner bulanan b a g i T i m P e n g a w a s Gabungan agar masyarakat tidak ragu-ragu menikmati sajian makanan, minuman, dan makanan lain di kafe maupun restoran,” ujarnya. Sekjen Apkrindo Jatim Mufid Wahyudi menam- bahkan, sebagai kota terbe- sar kedua setelah Jakarta, pertumbuhan bisnis kuliner d i Sur abaya , (d i susu l Malang dan daerah Kota Wisata Batu), menjadi ru- jukan wisatawan Nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) un- tuk menikmati aneka ragam makanan dan minuman Indonesia yang berkualitas. “Tanpa ada pengawasan kesehatan dan sertifikat ha- lal dari MUI, misalnya, konsumen akan ragu-ragu dan itu merugikan bisnis k u l i n e r i t u s e n d i r i . Karenanya, di masing-ma- sing anggota Apkrindo sela- lu menunjukkan sertifikat sehat dan halal atau lainnya dari institusi yang berwe- nang,” ujar Mufid. Dikatakan, jumlah peng- usaha restoran dan kafe di Jatim sampai dengan akhir 2016 ada sekitar 230 dan pada pertengahan 2017 su- dah membengkak menjadi lebih dari 300. Daerah tuju- an wisata di Jatim, seperti Gunung Bromo di Pasuruan dan Probolinggo, Surabaya, Malang, dan Kota Batu, me- rupakan daerah yang memi- liki pertumbuhan sektor usaha makanan dan minum- an yang terus meningkat. [DFA/ARS/D-14]

SP/JOANITO DE SAOJOAO Seorang pembeli memilih makanan di sebuah rumah makan di Jakarta, Jumat (26/5). Sertifikasi serta standardisasi terkait kesehatan dan keamanan restoran dan rumah makan di Indonesia masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

sudah banyak yang tidak mengikuti standardisasi ter- sebut. Justru, sebelum Era Reformasi, pengawasan standardisasi restoran, tem- pat makan, dan hotel ketat sekali,” tambahnya. Standardisasi diberlaku- kan ketika restoran atau tempat makan telah menda- patkan izin. Selanjutnya da- lam Pasal 15 UU Nomor 10 t a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g Kepariwisataan menyebut- kan, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha- nya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi O t o r i s a s i S e r t i f i k a s i Kempar Agus Priyono me- nambahkan, tidak semua usaha restoran atau rumah makan di Indonesia menda- patkan sertifikasi. Sebab, ujarnya, untuk mendapat- kan sertifikasi, sebuah usa- ha harus memiliki modal yang sesuai dengan stan- dard yang ditentukan. “Untuk membuka usaha restoran, modal yang harus dikeluarkan paling sedikit

sekitar Rp 50 juta, belum termasuk bangunan,” tutur- nya. Pengaturan kepariwi- sataan tersebut terkadang dianggap terlalu memberat- kan bagi pengusaha pariwi- sata. Padahal, melalui peng- aturan itu, pemerintah akan melindungi konsumen pari- wisata melalui penerapan standard usaha pariwisata. “Kami juga tidak mau mematikan usaha tersebut. Kami pun tetap berusaha un- tuk memberikan pembinaan yang dilakukan oleh Pemda di setiap daerah kepada para pengusaha restoran dan ru- mah makan yang belum me- miliki sertifikasi dan izin usaha,” ungkapnya. Penggiat Komunitas Kuliner Nusantara Arie Parikesit mengatakan, sela- in masalah higienitas, resto- ran Indonesia sulit mendu- nia juga disebabkan tingkat kepopuleran, bahan baku, dan strategi pemasaran. “Popularitas kuliner Indonesia masih kalah de- ngan Thailand. Mereka se- lalu membuat inovasi. Selain itu, bahan baku ma-

sakan Indonesia sangat sulit ditemui di luar negeri, se- perti kecap manis dan rem- pah-rempah,” kata Arie. “Pembinaan food hygie- ne di Indonesia masih le- mah dan belum tersebar ke seluruh pelosok negeri. Masih banyak tempat ma- kan yang sangat minim ke- bersihannya. Mereka tidak menggunakan standar ke- bersihan, seperti air cuci pi- ring yang harus mengalir atau para koki dan pelayan yang menggunakan harnet atau topi untuk melindungi makanan dari kotoran di rambut,” tutupnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Catur Laswanto me- ngatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan ke- pada seluruh restoran yang ada di DKI secara berkala. Setidaknya, saat ini terdapat sekitar 10.500 restoran, kafe, karaoke, dan tempat hiburan lain yang harus diawasi. Pihaknya melakukan pengawasan dengan cara Kekurangan Petugas

menyambangi restoran-res- toran tersebut. Namun, per- masalahan utama adalah terbatasnya pengawas di la- pangan yang bertugas. “Pengawas lapangan terba- tas. Setiap wilayah hanya empat sampai lima orang, sedangkan yang harus dia- wasi cukup banyak,” ujar Catur kepada SP di Jakarta, Jumat (26/5). Pengawasan yang menja- di fokus Dinas Pariwisata, katanya, berkaitan dengan perizinan. Misalnya, apakah saat mendirikan restoran si pemilik memiliki surat peri- zinan yang lengkap atau ti- dak, termasuk jam buka dan tutup sesuai atau tidak. Sedangkan, untuk pengawas- an lainnya yang menyangkut dengan produk makanan yang dijual atau kualitas ma- kanan yang dijual, itu diawasi oleh instansi terkait. K e t u a A s o s i a s i P e n g u s a h a Ka f e d a n R e s t o r a n I n d o n e s i a (Apkrindo) Jawa Timur (Jatim) Tjahyono Haryono mengatakan, untuk penga- wasan makanan, baik kuali-

Made with FlippingBook HTML5