SP260219

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 26 Februari 2019

Seluruh DPD Dukung AHY?

K etua Umum DPP Par- tai Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) saat ini tengah fokus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang sedang menderita kanker darah di Singapura. SBY selalu berada di samping istrinya yang tengah di rawat di rumah sakit di Negeri Singa itu. Akibatnya, SBY dika- barkabn kurang fokus dalam menyiapkan Partai Demo- krat menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun

muncul ke permukaan beberapa hari terakhir ini untuk menggantikan posisi bapaknya itu. “Saat ini, tidak ada nama lain selain nama AHY yang cukup kuat untuk memimpin Partai Demokrat. Paling tidak, memimpin sementara sampai kondisi Bu Ani membaik,” ujar sumber SP di Jakarta, Selasa (26/2). Sumber itu mengatakan, seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat mau- pun daerah, termasuk para

kader dan simpatisan Partai Demokrat mendukung AHY untuk memimpin partai. Bahkan, kata dia, seluruh DPD Partai Demokrat telah menyampaikan du- kungan mereka. “Mereka (para pengurus DPD, Red) menganggap AHY mampu menjadi pemimpin. Dia adalah sosok pemimpim muda yang mumpuni,” kata sumber itu. Namun, kata dia, untuk menjadi ketua umum definitif diperlukan proses yang cukup panjang, yakni

melalui mekanisme kongres. Oleh karena itu, kata dia, AHY menjadi pemimpin sementara dalam rangka menyiapkan Partai Demo- krat menghadapi pemilu 17 April nanti. “Posisi AHY yang saat ini sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) merupakan bukti dia mampu memimpin Demokrat. Selama menjadi Kogasma, Demokrat lebih menggeliat dan kami yakin akan mendapatkan suara sig- nifikan di pemilu kali ini,” ujarnya. [O-1]

Kampanye Hitam By Design

[JAKARTA] Maraknyapraktik kampanye hitam menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019merupakansebagaistrategi kampanye untukmendapatkan dukungan publik secara instan. Strategi kampanye hitamdiya- kini dilakukan secara terencana ( by design ). Kampanye hitambisame- rusak semangat pemilu damai yang telah diikrarkan kedua pasangan calon presiden (cap- res) dan calon wakil presiden (cawapres) saat mendaftar ke KPU. Kubu capres dan ca- wapres, timpemenangan, serta masyarakat diingatkan bahwa kampanye hitam merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilu. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan tegasmengatakan, pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam bisa dipidana dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta. Pengamat komunikasi po- litikArif Susantomengatakan, kampanye hitamberupa fitnah dan kebohongan hampir selalu mewarnai penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali. Sebagai bagian dari strategi, kampanye hitam dirancang secara sistematis demi meya- kinkan khalayak. Sementara,sebagaifitnah,ia selalumemilikicelakebohongan dan inkonsistensi. “Dengan perkembangan teknologi informasi, kampanye hitam turutmenunggang secara tidak etis kecanggihan komunikasi,” kataArif kepada SP di Jakarta, Selasa (26/2). Dikatakan, setelah Pemi- lihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, Pemilu 2019 juga tidak lepas dari model-model kampanye hitam. Penyebar- luasan fitnah, kebohongan, dan disinformasi dilakukan secara cepat, terus-menerus, dan berulang. “Tampak ada usaha untuk menyesatkan publik pemilih dan berpeluang mendelegiti- masi pemilu. Hal ini menuntut ketegasan penegak hukumdan kecerdasan pemilih,” ujarArif. Menurut analisdariExposit

Strategic, kata dia, salah satu pemicuberulangnyakampanye hitam adalah kompleksitas penegakan hukum. Pada 2014, misalnya,Bawaslumengindika- sikanbahwaSentraGakkumdu kerepotan menangani pelang- garan pidana pemilu. Gakkumdukesulitanuntuk melengkapi alat bukti yang berakibat pada dihentikannya penyelidikansuatukasuspidana pemilu. Dengan pengalaman tersebut, Sentra Gakkumdu perlu bekerja ekstra keras pada Pemilu 2019 ini. Pada sisi lain, literasi infor- masi dan literasi politikmenjadi suatu kebutuhan bagi pemilih. UUNomor7tahun2017tentang Pemilumengidealkankampanye sebagai bagianpendidikanpoli- tik, sementarakampanyehitam justru menyesatkan pemilih. “Aspek pendidikan politik merupakanperanpentingyang diabaikan oleh banyak pihak, terutamapartai politik. Padahal, pemilih cerdas bisa memberi kontribusi bagi persainganpoli- tikyangsehat danpelembagaan politik yang solid,” kataArif. Kualitas Demokrasi Direktur Eksekutif Per- kumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi(Perludem)TitiAng- graenimengatakan, kampanye hitam atau yang biasa disebut kampanye jahat, bisa merusak kualitasdemokrasidiIndonesia. “Kampanye jahat memutarba- likkan logika dan rasioberpikir masyarakat. Ujung-ujungnya, masyarakat teradu domba dan kehilangan akal sehat dalam berpikir,” kata Titi kepada SP di Jakarta, Selasa (26/2). Dia mencontohkan, salah satu bentuk kampanye jahat yang saat ini ramai diberita- kan adalah perkataan bahwa bila salah satu calon presiden menang,makaazan tidakdiper- bolehkan.  Padahal, siapa pun yang menang, sebagai negara muslim terbesar, azan tentu tidak akan dilarang. “Kampanye hitam atau kampanye jahat adalahkampa- nyefitnah. Jikadibiarkan,maka

masalahyangdikampanyekan, benar atau tidak, seperti harga kebutuhan pokok yangmahal, PHKdimana-mana, listrikdan BBMmahal, sertakepentingan asing yang semakinmendomi- nasi perekonomian nasional. Dia juga menegaskan, Prabowo-Sandi juga sangat melarang tim sukses mereka untuk berkata kasar dan tidak sopan dalam membawa- kan visi-misi pasangan itu. “Sampai hari ini, tidak ada anggota BPN dan kader yang melakukan kampanye hitam. Jadi, belum ada yang diberi sanksi,” katanya. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) JokoWidodo (Jokowi) danKH Ma’rufAmin, Raja JuliAntoni mengatakan, kampanye hitam yangterusdilakukanbekalangan ini merupakan upaya untuk menggerus elektabilitas Jokowi dan Kiai Ma’ruf. Kampanye hitamdilakukan,ujardia,karena Jokowi tidak bisa dikalahkan dengan cara adu visi, misi, dan program. “Pak Jokowi sudah tidak bisa dikalahkan lagi dari sisi rekamjejak, program, gagasan, visi, danmisi.Karena itu, pihak lawanmenggunakankampanye hitamuntukmengalahkan Pak Jokowi. Ini bisa saja didesain untuk mendelegitimasi Pak Jokowi,” ujar Antoni. Dia pun meyakini kalau kampanye hitam itu dirancang secara sistematis untuk me- mengaruhi pemilih. Pasalnya, kampanye hitam terhadap Jo- kowi pada 2014 sempat efektif menggerus sedikit elektabilitas Jokowi. Karenaitu,Antonimengim- baukepada semuapartai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf dan para relawanuntukmerapatkan barisanmelawankampanyehi- tam. “Kitamelawannyadengan berbagai cara, mulai dari terus menerusmemberitakan keber- hasilanPakJokowi,rekamjejak Jokowi, program Jokowi, dan melaporkan orang-orang yang melakukan kampanye hitam,” ujarnya. [YUS/R-14/Y-7/H-14]

masyarakat akanmenganggap ini menjadi sebuah kebenaran. Ini yang patut diwaspadai,” kata dia. Titi mengatakan, Pilpres 2019merupakankelanjutandari persaingan yang terjadi pada Pemilu 2014. Bedanya, saat ini elitepolitik justru telahmenjadi aktor untuk menggelorakan kampanye fitnah. Kondisi ini yangmembuatkampanye-kam- panye jenis ini kianmenjamur menjelangpuncakPemilu2019. Dia pun mengingatkan, kampanyefitnah jika dibiarkan dan menjadi sebuah pembe- naran, maka akan dapat me- mengaruhi elektabilitas calon. Masyarakat yang telah dirusak logikaberpikirnyaakansemakin menolak sosok yang dijadikan korban kampanye fitnah. Titi pun meminta setiap kandidat dan tim sukses lebih mengedepankan adu ide, ga- gasan, dan programkerja yang bermanfaat bagi pembangunan.

Mereka janganmalahmengadu domba masyarakat dengan menyebarkan fitnah. Menurut Titi, daripada melakukan kampanye hitam, lebihbaikparakandidat dan tim suksesnya melakukan kampa- nye negatif. Kampanye negatif merupakan salah satu strategi kampanye yang memperta- nyakan masalah kekurangan, potensi dankemampuan lawan politik. “Kampanye negatif di- perbolehkan karena masuk dalam diskursus politik. Biasa digunakan untuk membuka ke masyarakat apa saja yang menjadi kekurangan lawan politik berdasarkan data dan fakta yang benar,”ujar Titi. Kampanye negatif bisa dilakukan dengan, misalnya, mempertanyakan program calon soal ketahanan pangan tanpa impor. “Tetapi, semuanya disampaikan berdasarkan data dan fakta yang benar. Dengan

demikian, akan terjadi adu ide dan gagasan, bukan sekadar fitnahdanadudomba,”kataTiti. Tidak Diajarkan AnggotaBadanPemenang- an Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02, Prabowo Su- bianto-Sandiaga S Uno, Arief Poyuonomenegaskan,pihaknya tidak pernah mengajarkan kepada tim untuk melakukan kampanye hitam. Prabowo, kataArief, selalumenekankan berkampanye secara cerdas serta menampilkan fakta dan data yang benar. “Yang kami kritisi adalah sistem yang dijalankan, jadi bukanpersonalnyayangdikritik, apalagi kritikmasalahpribadi,” ujarArief kepada SP di Jakarta, Selasa (26/2). Ariefmengatakan,pihaknya tidakpercayabahwakampanye hitambisamenambahsuara.Se- bab, saat ini rakyat sudahcerdas dalammenilai maksud sebuah

Made with FlippingBook - Online catalogs