ID180728

sabtu/minggu 28-29 juli 2018 2 INTERNATIONAL

WASHINGTON – Ekspansi ekono- mi Amerika Serikat (AS) pada kuartal II-2018 meningkat hingga mencapai laju pertumbuhan tahunan tercepat dalam hampir empat tahun. Yakni se- jak 2014 dan menjadi yang paling kuat di antara negara-negara industri maju. Demikian menurut data yang di- rilis pemerintah pada Jumat (27/7). Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar 4,1% itu sesuai dengan perkiraan para analis. Departemen Perdagangan AS me- laporkan, per tumbuhan ekonomi pada triwulan kedua didorong oleh konsumsi mobil, penjualan minyak mentah dan kedelai keluar negeri. Alhasil, ekspor mencatat laju tercepat dalam lebih empat tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia – yang kini bernilai US$ 20 triliun – berada dalam kondisi kesehatan yang kuat. Perkembangan ekonomi yang tumbuh pesat tersebut dikarenakan suntikan stimulus yang diberikan ser ta kebijakan pengu- rangan pajak oleh Presiden Donald Trump dan para wakil rakyat dari Partai Republik. Akan tetapi, perkiraan pertumbuhan awal – yang akan direvisi menyusul masuknya data yang lebih lengkap – ternyata belum memenuhi mimpi terliar dari beberapa orang di Gedung Putih. Meski demikian, Trump me- muji dan menyebut ada kemungkinan pertumbuhan naik hingga 5%. “Kami akanmengambil apa saja den- gan perolehan pertumbuhan empat ini,” kata Trump pada Kamis (26/7) di sebuah acara di Iowa, merujuk pada laju pertumbuhan 4%. Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro juga menga- takan bahwa laju pertumbuhan AS akan mencapai level tertinggi sejak 1990-an. Dia pun memuji kebijakan perdagangan Trump yang agresif. Navarro membantah bahwa perusa- haan-perusahaan AS dirugikan akibat tindakan pembalasan tarif. Menurut laporan, Gedung Putih mengandalkan laju per tumbuhan LOS ANGELES – Hakim federal Amerika Serikat (AS) mengadakan sidang pada Jumat (27/7) waktu setempat. Untuk memutuskan apa- kah pemerintahan Presiden Donald Trump tidak menghormati putusan pengadilan soal batas waktuuntuk kembali menyatukan anak-anak mi- gran yang dipisahkan dari orang tuanya di perbatasan Meksiko. Batas waktu itu sekarang sudah berlalu. Sementara itu, menurut pemerintah AS pada Kamis (26/7), masih ada ratu- san keluarga yang terpisah dan belum dipersatukan kembali. Drama pemisahan tersebut memicu kemarahan di seluruh dunia. Yang be- rasal atas kebijakan toleransi nol dari Presiden Trump terhadap para migran yang tidak memiliki dokumen sah. Hakim Dana Sabraw telah memer- intahkan agar semua keluarga migran yang memenuhi syarat dapat diper- temukan. Dengan batas waktu pada Kamis, pukul 18.00 waktu setempat. Para pejabat mengatakan dalam dokumen pengajuan pengadilan, se- banyak 1.442 anak berusia lima tahun dan lebih tua telah dipersatukan kem- bali dengan orang tua masing-masing. Sedangkan 378 anak lainnya telah dibebaskan berdasarkan keadaan yang tepat. Sementara tenggat waktu telah berlalu, namun tercatat masih ada lebih dari 700 anak yang berada dalam tahanan. Pemerintah beralasan, para keluarga dari 700 anak-anak itu tidak memenuhi syarat. Baik karena ada yang belummemiliki kepastian ikatan keluarga. Atau karena orang tuanya memiliki catatan kriminal, penyakit menular, atau malah tidak dapat dite- mukan. Peristiwa pemisahan yang kontro- versial tersebut dimulai pada Mei 2018. Ketika itu para migran yang masuk secara ilegal ditahan secara massal. Anak-anaknya dibawa ke pusat penahanan dan tempat penampungan. American Civil Liber ties Union (ACLU), yang mengajukan gugatan mengenai penyatuan keluarga kembali atau reunifikasi, menuding pemerin- tah AS memanipulasi angka sehingga memberi kesan telah melakukan pembohongan. “Orang tua dan anak-anak ini ke- hilangan waktu berharga bersama yang tidak akan pernah bisa digan- tikan. Kami senang bagi keluarga yang akhirnya bersatu kembali, tetapi banyak lagi yang tetap terpisah. Pemerintahan Trump mencoba untuk menyembunyikannya secara sepihak, dengan memilih siapa saja yang memenuhi syarat untuk reunifikasi. Kami akan terus meminta pertang- gungjawaban pemerintah dan mem- buat keluarga-keluarga ini kembali bersama,” ujar Lee Gelernt, wakil di- rektur Proyek Hak Asasi ACLU, dalam sebuah pernyataan.

yang lebih cepat untuk membayar dampak dari pemangkasan pajak pada Desember tahun lalu. Akan tetapi, para ekonommenyebutkan masih ada sedikit kesempatan seperti dengan mempertahankan laju ekspansi cepat secara tahunan dan penerimaan pajak federal yang sudah anjlok. Laporan pemerintahmenyampaikan PDB Kuartal II meningkat pada laju tercepatnya sejak kenaikan 4,9% pada Kuartal III-2014. Sedangkan pertum- buhan pada kuartal Januari-Maret direvisi naik dri 2% menjadi 2,2 %. Data ini membuat orang-orang mampu menyimpang uang lebih banyak di saku, setelah satu dekade tumbuhnya lapangan pekerjaan dan tu- runnya angka pengangguran. Alhasil, belanja konsumen pun melesat ke laju tercepat sejak akhir 2014. Pembelian barang melonjak 5,9% - dengan kontribusi terbesar berasal dari penjualan mobil yang sedang booming - sementara sektor jasa naik 3,1%. Data Depar temen Perdagangan menunjukkan, warga Amerika kini bebas membelanjakan uang untuk perawatan kesehatan, perumahan, utilitas, restoran dan hotel. Sementara itu, ekspor barang meningkat 13,3% lebih tinggi dan merupakan kenaikan terbesar sejak Kuartal IV-2013. Terlepas rilisnya lapoan pertumbu- han ekonomi, masih ada tanda-tanda distorsi dalam data ekspor karena perang perdagangan dengan berbagai pihak. Ekspor yang mengalami kenai- kan lebih tinggi akibat didorong oleh penjualan cepat minyak dan kedelai karena importir Tiongkok menimbun barang-barang AS sebelum Tiongkok memberlakukan tarif pembalasan atas ekspor AS pada Juli 2018. Para ekonom mengatakan ekspor akan jatuh pada kuartal ketiga dan membebani ekonomi. Sedangkan impor hanya naik 0,5% danmerupakan kenaikan terkecil dalam dua setengah tahun. Hal ini juga berkontribusi ter- hadap pertumbuhan ekonomi, belanja negara dan pemerintah daerah yang naik 1,4%. (afp/pya) Menurut hakim yang bertugas di San Diego, sidang akan digelar pada pukul 13.30 waktu setempat. Jika pemerintah tidak menghormati pen- gadilan, pengadilanmungkinmeminta rekomendasi ACLUmengenai sanksi- sanksi yang dapat dijatuhkan. “Kami akanmengusulkan perbaikan yang akan membantu menjalankan proses lebih cepat daripada yang su- dah berjalan sekarang,” kata Gelernt. Selain itu, ACLU – yang ingin menyatukan kembali keluarga – hanya memiliki waktu satu pekan untuk me- mutuskan langkah selanjutnya. Yakni, berjuang untuk mendapatkan suaka atau para orangtua setuju dideportasi tetapi meninggalkan anak-anaknya. Atau seluruh keluarga setuju untuk pergi. Ada pun alasan sebagian besar ke- luarga migran berasal dari Amerika Tengah itu adalah melarikan diri dari kekerasan geng dan gejolak lainnya. Menurut Gelernt, banyak orang- tua yang dibujuk untuk menanda- tangani dokumen pelepasan hak asuh dan setuju untuk pergi sendiri. Mereka diyakinkan secara keliru bahwa itu adalah cara tercepat un- tuk kembali lagi dan mendapatkan anak-anaknya. Di sisi lain, tenggat waktu dipan- dang ibarat membalik halaman kisah skandal. Akan tetapi, kekacauan itu baru dimulai bagi banyak keluarga yang kini sedang menghadapi kepu- tusan yang akan mengubah hidup mereka. Pengacara Efren Olivares dari Proyek Hak Sipil Texas – yang me- wakili beberapa orangtua – menya- takan perlakuan terhadap keluarga migran ditandai dengan kekacauan dan kekejaman. Proses Lamban Peristiwa pemisahan itu memicu kemarahan di AS dan di luar nege­ ri. Terutama setelah merebaknya rekaman suara anak-anak kecil yang menangis di tempat-tempat penampungan. Mereka mencari orang tuanya. Tekanan itulah yang kemudian menyebabkan pemerintahan Trump memerintahkan diakhirinya pemisa- han. Selang enam pekan kemudian. Hakim Sabraw kemudian memer- intahkan reunifikasi dan menetapkan Kamis pekan ini sebagai tenggat waktu. Tapi perjalanannya sangat lambat. Apalagi anak-anak dan orang tua ditempatkan di tempat terpisah di negara bagian. Sedangkan sebagian besar orang dewasa telah dideportasi. Data pemerintah menunjukkan bahwa para lanjut usia atau orang tua dari lebih dari 430 anak kemungkinan telah dideportasi. Beberapa di antara- nya melakukannya secara sukarela sehingga sulit untuk melakukan re- unifikasi. (afp/pya)

Oleh Happy Amanda Amalia  JOHANNESBURG

Investor Daily/AFP PHOTO / POOL / Jackie Clausen

“Jadi, untuk devisa bebas memang bukan hal baru. Devisa tersebut juga tidak diwajibkan untuk dikonversi ke rupiah, namun berdasarkan data BI ada 15-25% DHE yang dikonversi men- jadi rupiah. Ya, memang tergantung kebutuhan eksportir. Kalau eksportir butuh rupiah sebagian, ya dia konversi saja sebagian,” ujarnya. Kumpulkan 40 Pengusaha Pada kesempatan terpisah sebel- umnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 40 pengusaha besar dan berori- entasi ekspor untuk meningkatkan ekspor dan membawa devisa hasil ek- spornya kembali ke Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah pelemahan nilai tukar rupiah, terdam- pak penguatan dolar AS akibat kebija- kan bank sentral Amerika Serikat yang cenderung mempercepat kenaikan suku bunganya. “Pemerintah akanmelakukan upaya agar devisa itu bisa dibawa kembali, dan menggunakannya untuk mema- jukan usaha di dalam negeri. Ada beragam eksportir yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk eksportir batu bara, CPO, manufaktur, elek- tronik, tekstil, dan produk kecantikan. Ada juga pengusaha pariwisata,” kata Menkeu di Istana Kepresidenan Bo- gor, Jawa Barat, Kamis malam (26/7). Ia mengatakan, Presiden berharap peningkatan ekspor yang mengede- pankan daya saing produk Indonesia dapat mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Untuk itu, pemerin- tah memberikan kemudahan, seperti perizinan lewat pelayanan terpadu dalam jaringan atau online single sub- mission (OSS). “Pada kesempatan itu juga di- gunakan untuk mendengarkan ma- sukan dari pengusaha, guna men- ciptakan kerja sama dan kepercayaan antara pemerintah dan dunia usaha. Ini untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi ketidakpastian global,” katanya. Pada kesempatan selanjutnya di Jakarta, Jumat (27/7), Menkeu men- Para pemimpin negara anggora BRICS bertemu di Johannesburg, Afsel untuk mengikuti pertemuan puncak tahunan ke-10. Isi pembicaraan kali ini didominasi oleh risiko perang dagang yang dipimpin AS. Kendati para pemimpin BRICS tidak secara terang-terangan menyebut nama Presiden AS Donald Trump. “Kami menyatakan keprihatinan pada efek berlebihan dari langkah- langkah kebijakan ekonomi makro di beberapa negara maju besar. Kami mengakui bahwa sistem perdagangan multilateral sedang menghadapi tantangan luar biasa. Kami mene- kankan pentingnya ekonomi dunia terbuka,” demikian bunyi pernyataan bersama BRICS, Kamis (26/7) waktu setempat. Sebelumnya Trump mengungka- pkan telah siap mengenakan tarif sebesar US$ 500 miliar atau setara 428 miliar euro atas semua barang impor Tiongkok. Dia beralasan pem- berlakukan tarif itu karena surplusnya perdagangan Tiongkok dengan AS yang diakibatkan manipulasi mata uang yang tidak adil. Trump sendiri sudah menerapkan tarif senilai puluhan miliar dolar atas barang-barang dari Tiongkok, serta tarif untuk baja dan aluminium dari Uni Eropa (UE), Kanada danMeksiko. “Kita harus tetap berkomitmen pada multilateralisme. Kerja sama ekonomi yang lebih dekat untuk kemakmu- eral. BRICS berjanji untuk memperkuat kerja sama ekonomi dalam meng- hadapi ancaman tarif Amerika Serikat (AS) dan unilateralisme. – Lima negara pasar berkembang dengan kekuatan ekonomi ter- besar, yang tergabung dalam BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (Af- sel), membela sistem perdagangan multilat-  Sambungan dari hal 1

Sidang Korupsi Jacob Zuma Mantan presiden Afrika Selatan Jacob Zuma duduk di kursi Pengadilan Tinggi Pietermaritzburg untuk mengikuti sidang dengan 16 dakwaan korupsi atas dirinya, Jumat (27/7). Selain korupsi, Zuma juga didakwa atas penipuan dan penyelewengan uang negara.

ton, devisa yang akan didapat besar. “Jadi, itu berdampak baik ter­ hadap current account deficit (CAD) kita. Jadi, nanti kalau biodiesel juga digunakan (untuk bahan bakar) PSO dan non-PSO, kita juga akan dapat US$ 15 miliar, jadi CAD tidak defisit dan rupiah stabil,” ungkap dia. Usulan Pengusaha Sedangkan Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani men- jelaskan, dana DHE ada yang harus ditempatkan di luar negeri, karena banyak eksportir besar menggunakan perbankan luar negeri. “Nah, terkait devisa hasil ekspor dibawa kembali ke Indonesia, yang pertama, mungkin perbankan kita bisa memberikan in- sentif dengan fasilitas bunga rendah. Pengusaha juga perlu dibantu dalam mempermudah penyediaan bahan baku yang kebanyakan masih impor, untuk mendorong ekspor,” papar dia saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin. Kedua, insentif pajak dikaitkan dengan ekspor untuk bisnis yang sudah berjalan juga, bukan hanya un- tuk bisnis baru. Ketiga, penyelesaian perjanjian dagang untuk mempermu- dah market access, baik terkait tariff maupun non-tariff barriers . Keempat, ada dukungan untuk penetrasi pasar baru dengan promosi yang terintegrasi. Kelima, pengurusan izin yang cepat dan efektif. CAD US$ 25 Miliar Jika ekspor Indonesia ini bisa dit- ingkatkan secara sinifikan, hal itu akan membantu menurunkan current account deficit (defisit transaksi berja- lan/CAD), yang ikut menekan rupiah. Mirza memperkirakan, defisit neraca transaksi berjalan hingga akhir 2018 mencapai US$ 25 miliar, lebih tinggi dari tahun 2017. Mirza menjelaskan, proyeksi defisit neraca transaksi berjalan hingga akhir tahun tersebut masih di bawah 3% ter- hadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, defisit neraca transaksi berjalan pada 2017 sekitar US$ 17,3 miliar atau 1,7% dari PDB, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,8% dari PDB. (nov/rap/ant/en) atuan suara. Menurut para pengamat, kebijakan perdagangan AS baru-baru ini dapat memberi kelompok itu sebuah tujuan baru. Sementara di Washington, Trump dan Presiden Komisi Eropa Jean- Claude Juncker telah mengumumkan ‘gencatan senjata’ dalam perang da- gang kedua pihak, usai berbicara di Gedung Putih pada Rabu (25/7). “AS dan Uni Eropa akan segera menyelesaikan sengketa mereka atas tarif baja dan aluminium AS serta langkah-langkah balasan dari Uni Eropa,” demikian pemberitahuan yang disampaikan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Kamis. Menyusul pengumuman dari hasil pertemuan Trump dan Juncker, nilai tukar mata uang dolar AS segera men- guat terhadap euro, serta membantu meningkatkan ekuitas zona euro. Penerapan tarif logam AS tersebut telah menuai kemarahan dari para mitra dagang utama Washington, ter- masuk Uni Eropa dan memicu tindak pembalasan terhadap ekspor penting Amerika, serta menakuti pasar saham global. (afp)

kerja sama kedua negara di Suriah dan dalam hal masalah ekonomi. Kremlin menambahkan bahwa Erdogan pada gilirannya berbicara mengenai hubungan bilateral yang berkembang pesat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Gencatan AS-UE Terkait kehadiran sejumlah pe­ mimpin negara, menurut laporan, Xi tiba di Afrika Selatan usai mengun- jungi Senegal dan Rwanda. Sebagai bagian dari lawatan singkat untuk menjalin hubungan dengan sekutu- sekutunya di Afrika. Beberapa pemimpin Afrika juga dijadwalkan menghadiri program “BRICS Outreach” pada Jumat (27/7) waktu setempat. Termasuk Paul Kag- ame dari Rwanda, Joao Lourenco dari Angola, Macky Gall dari Senegal, dan Yoweri Museveni dari Uganda. Kelompok BRICS yang mencakup lebih dari 40% dari populasi global mewakili beberapa negara yangmemi- liki perkembangan ekonomi terbesar namunmemiliki tingkat pertumbuhan yang sangat berbeda. Kelompok ini juga sedang berjuang mencapai kes-

ran bersama merupakan tujuan dan prioritas awal BRICS,” ujar Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari kedua perundingan. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sempat mengadakan per- temuan kontroversial dengan Trump pada pekan lalu, menggemakan se- ruan hubungan yang lebih erat di antara negara-negara anggota BRICS dan untuk perdagangan yang lebih kuat di dalam kelompok. “BRICSmemiliki tempat unik dalam ekonomi global. Bahkan merupakan pasar terbesar di dunia dengan PDB gabungan adalah 42% dari PDB global dan terus tumbuh. Pada 2017, perda- gangan dengan negara-negara BRICS kami telah tumbuh 30%, dan kami ber- tujuan mengembangkan lebih lanjut kemitraan semacam ini,” kata Putin. Presiden Turki Recep Tayyip Er- dogan juga turut hadir dalam perte- muan puncak BRICS sebagai ketua Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ia dijadwalkan bertemu Putin di sela acara pada Kamis waktu setempat. “Hubungan bilateral kami mem- baik,” ungkap Kremlin mengutip pernyataan Putin, seraya memuji

yang ada, untuk mendorong ekspor, tourism , mengurangi impor, dan men- ciptakan substitusi impor,” ujarnya. Gunakan Bank RI Sementara itu, Menteri Koordina- tor Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan, masih ada sekitar 15% devisa ekspor yang belum kembali ke Indonesia. Ini antara lain karena pengusaha meminjam dana di luar negeri. “Dari 100% ekspor, hanya 85% yang masuk kembali, dan belum semua mengonversi jadi rupiah. Macam- macam penyebabnya, ada yang min- jam ke bank di luar, lalu disyaratkan dananya ditaruh di sana,” ujar Darmin di Jakarta, Jumat (27/7). Terkait adanya peraturan pembu- kaan rekening dari negara tujuan ekspor, lanjut dia, ekspor tir bisa mengakali dengan mencari bank RI yang membuka cabang di luar negeri. Dengan demikian, dana tetap bisa ‘terhitung’ di Indonesia. Guna memperkuat perolehan devisa dan memperbaiki defisit transaksi berjalan yang ikut menekan rupiah, pemerintah juga akan mendorong ekspor batu bara. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah menghapus ketentuan kewajiban memasok batu bara dengan kuota tertentu ke dalam negeri, atau Domestic Market Obli- gation (DMO), bagi perusahaan batu bara. Sebagai gantinya, pemerintah akan memungut dana US$ 2-3 per ton batu bara yang akan diekspor, seperti model minyak sawit. Menurut Menteri Koordinator Bi- dang Kemaritiman Luhut Binsar Pand- jaitan, dengan total produksi batu bara RI tahun ini yang mencapai 485 juta

gatakan, para eksportir juga telah menyampaikan mereka perlu meny- impan sebagian DHE-nya. Ini untuk membayar utang serta membeli bahan baku dan kebutuhan lain yang harus diimpor. “Perolehan itu sebagian akan di- pakai lagi untuk pembayaran kewa- jiban dalam bentuk mata uang asing. Sedangkan kalau kewajibannya ada di Indonesia, untuk membayar gaji dan seluruh kebutuhan produksinya, maka (DHE) dicairkan,” ujarnya di Kementerian Keuangan. Lebih lanjut ia menegaskan, pemer- intah dan Bank Indonesia (BI) akan terus memastikan kewajiban pelapo- ran valas hasil ekspor dan repatriasi oleh pengusaha, sesuai kebijakan yang sudah ada. “Jadi, repatriasi devisa sudah di- lakukan. Kami memastikan peneri- maan devisa hasil ekspor masuk ke kas negara dan akan lebih memonitor berapa banyak yang disampaikan statistiknya. Ini untuk jumlah konversi ke rupiah, dan mata uang asing untuk membayar kewajiban,” imbuhnya. Ia menegaskan, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk penguatan devisa negara. Beberapa hal yang akan terus digen- jot antara lain penguatan ekspor dan pariwisata, mengurangi impor, dan menciptakan substitusi impor. Selain itu, pemerintah akan tetap berusaha menjaga kepercayaan pasar dengan memanfaatkan berbagai instrumen, termasuk fiskal. “Pemerintah terus berkomunikasi dengan dunia usaha, untukmemahami mereka. Kementerian Keuangan terus bersiap menggunakan instrumen fis- kal dalam rangka merespons kondisi

Made with FlippingBook HTML5