SP171026

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 26 Oktober 2017

Pansus Hak Angket Meredup?

K inerja Panitia terhadap Komisi Pember- antasan Korupsi (KPK) kini mulai meredup. Padahal, sebelumnya publik telah dibuat gaduh oleh upaya kalangan DPR yang disebut-sebut ingin melemahkan KPK melalui Pansus Hak Angket. Kental dugaan keberadaan Pansus hanya untuk men- yelamatkan petinggi partai politik dari jerat hukum Khusus (Pansus) Hak Angket DPR

kasus-kasus korupsi. Cukup banyak anggota DPR yang diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatan dalam sejumlah kasus korupsi. Sumber SP di

kalau akhir dari Pansus ti- dak akan segegap gempita awal pembentukannya,” katanya. Sumber yang merupakan anggota DPR itu menam- bahkan, Pansus akan dengan mudah dilupakan oleh masyarakat seiring dengan munculnya isu-isu baru menjelang pemilihan umum (pemilu). Sekalipun lembaga KPK “diker- jai” Pansus Hak Angket,

masyarakat akan dengan mudah memaafkan per- lakukan anggota Pansus. Sebelumnya, masa kerja Pansus yang se- harusnya telah berakhir beberapa hari lalu, me- minta perpanjangan masa kerja. Alasannya, Pansus

Jakarta Selasa (24/10) men- gungkapkan, sejak awal dirinya sudah mempre-

diksi bahwa Pansus Hak Angket terhadap KPK akan putus di tengah jalan. “Memang sudah diprediksi sebelumnya ingin membuat laporan yang komprehensif, teru- tama menyangkut sejum- lah rekomendasi. Namun, belakangan, pemberitaan seputar Pansus mulai mer- edup. [H-14] IPMMeningkat Berkat Program Perlindungan Sosial

[JAKARTA] Peningkatan IndeksPembangunanManusia (IPM) Indonesia berkat pro- gramperlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah, khususnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi fokus perhatian pemerintah. Demikian rangkuman pandangan Dirjen Perlind- ungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Staf Ahli Komisi Nasional PendidikanAndreas Tambah, sosiolog Universitas Airlangga Bagong Suyanto, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidi- kan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, saat dihubungi Rabu (25/10) dan Kamis (26/10). Harry Hikmat menegas- kan, kontribusi program perlindungan sosial memberi dampak positif dalampening- katan IPM. Diamenerangkan, IPM diukur dari sejumlah indikator pokok, yakni indeks harapan hidup, pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), serta standar hidup layak. Pada indikator harapan hidup dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial (Bansos), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). “PKH misalnya, men- yentuh pula lansia (lanjut usia) yang berada di keluarga miskin. Selain itu, dalam PKH juga dipastikan keluarga penerima manfaat mendapat- kan asupan gizi lebih baik dan perawatan kesehatan,” katanya. Hal ini tentu memberi dampak pada perbaikan harapan hidup. PKH juga menjamin anak dari keluarga miskin mendapat imunisasi, dan ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan. Oleh karenanya, PKH disebut pal- ing efektif mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini tercermin dari

rasio gini.

masih butuh upaya lebih keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kualitas hidup dan kelayakan keluarga miskin atau rentan. “Tantangan besar IPM kita memang tidak bisa cepat di posisi atauperingkat 80ke atas. Sebab saat ini disparitas antar- wilayah masih terjadi dan ini akanmempengaruhi,” ujarnya. Hal ini cukup beralasan, program perlindungan sosial di wilayah Jawa dan Bali, misalnya, akanmenghasilkan IPM yang berbeda dengan program perlindungan sosial yang dilakukan di kawasan pedalaman atau perbatasan. Kondisi ini terjadi karena infrastruktur pelayanan sosial dasar berbeda-beda. Menurut Harry, jika ingin IPMIndonesia terkatrol maka, infrastuktur layanan sosial dasar seperti sarana kesehatan, pendidikan dan transportasi harus ditingkatkan. Senada dengan itu, An- dreas Tambah menuturkan, meningkatnya IPM dipen- garuhi beberapa hal. Salah satunya, kesadaran masyar- akat terhadap pendidikan meningkat. Hal lainnya, adalah upaya pemerintah yang semakin baik untuk men- ingkatkan mutu pendidikan dan kemajuan yang setara atas kerja keras pemerintah yang sebelumnya. “Adanya peningkatan IPMmenunjukan upaya pemerintah sudah on the track, ” tandasnya. Aspek Kualitas Selanjutnya, Andreas menegaskan, anggaran pen- didikan mesti dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan SDM. Sekolah swasta juga perlu didukung danmendapat perlakuan sama. “Sekolah swasta ba- nyak membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, terlebih di daerah. sehingga pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia di semua wilayah,” jelasnya. Sementara itu, Bagong Suyanto mengatakan, IPM

progress yang lebih baik di era pemerintahan yang sekarang. Karena IPM ini mengukur beberapa indikator. Salah satunya pendidikan dan kesehatan,” ucapnya. Dijelaskan, pada sektor pendidikan, pada tahun se- belumnya yang diukur adalah angka melek huruf. Namun, pada saat ini yang diukur adalah lamanya bersekolah. Pemerintah saat ini men- dukung dengan memberikan dana afirmasi besar pada kelompok-kelompok yang selama ini sulit memperoleh akses ke sekolah melalui program Indonesia Pintar. “Jadi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu ini mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Maka seharusnya tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah karena mereka memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya. Ubaid menambahkan, adanya KIP meningkatkan akses pendidikan seluruh anak usia sekolah, meskipun masih dalam jenjang wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk kesehatan, terdapat banyak warga miskin yang terbantu dengan kebijakan BPJS. Meskipun ada banyak masalah di lapangan, tapi ke- bijakan tersebut memberikan kesempatan kepada kelompok yang selama ini tidak pernah menerima dan mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Dia juga mengingatkan, kebijakan pemerintah di bidang sosial ini belum sepenuhnya berjalan baik di lapangan. “Kebijakan mem- beri afirmasi itu kebijakan yang bagus. Semuanya telah sesuai dengan regulasi. Tapi apakah implementasinya tepat sasaran di lapangan? Belum tentu karena banyak temuan permasalahan di lapangan. Pekerjaan rumah pemerintah adalah harus melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kebija- kan,” tandasnya. [FAT/R-15]

Di sektor pendidikan, dia menambahkan, pemerintah menggelar program Indonesia Pintar melalui Kartu Indone- sia Pintar (KIP), sehingga anak-anak kurang mampu bisa melanjutkan sekolah. Ada pula programBidikMisi untuk anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Adanya KIP meningkatkan akses pendidikan seluruh anak usia sekolah, meskipun masih dalam jenjang wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk kesehatan, terdapat banyak “ Berbagai sentuhan pro- gram tersebut, lanjut Harry, juga secara otomatis men- ingkatkan standar harapan hidup layak dan meningkat- kan daya beli masyarakat. “Berbagai program itu ber- dampak pada peningkatan produktivitas, karena ada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga hidup menjadi lebih layak,” ucapnya. Aspek lainnya, PKH juga terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan, seperti perbaikan perumahan dan pemenuhan air bersih. “Berbagai kontribusi Bansos yang membuat hidup lebih layak inimenjadi variabel yang diyakini sebagai dampak dari program perlindungan sosial keluarga miskin,” paparnya. Namun, dia mengakui, warga miskin yang terbantu dengan kebijakan BPJS.

bergantung pada tiga in- dikator yakni, kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Jika indikator kesehatan dan pendidikan naik tapi daya beli masyarakat rendah akan mempengaruhi IPM. “Daya beli masyarakat yang turun membuat IPM fluktuatif. Meski pemerin- tah saat ini meningkatkan program pendidikan dan kesehatan,” ucap Bagong. Bagong mengingatkan, peningkatan IPM sebaiknya

tidak hanya mengejar aspek jumlah atau ranking, tetapi juga kualitas. “Sebab, kualitas SDM masih lemah. Banyak agenda yang perlu dibenahi. Angka putus sekolah dan lama sekolah juga masih tinggi,” ujarnya. Secara terpisah, Ubaid Matraji menjelaskan, pada dasarnya IPM Indonesia selalu meningkat. Tapi, peningkatan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebel- umnya. “Ini artinya ada

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online