SP190424

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 24 April 2019

Jokowi Segera Rombak Kabinet?

K omisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasil pemilihan umum anggota legislatif (pileg) serta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 22 Mei 2019. Setelah proses pemilu selesai, terutama setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil Pemilu Serentak 2019, Pre­ siden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan langsung melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. “ Ya , kabarnya akan segera ada perombakan kabinet sete­ lah KPU mengumumkan hasil pemilu serentak. Artinya,

tidak langsung saat Mei nanti. Bisa jadi dua atau tiga bulan setelahnya,” kata sumber SP di Jakarta, Rabu (24/4). Dikatakan sumber itu, terdapat beberapa menteri di Kabinet Kerja yang maju se­ bagai calon anggota dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Hu­ kum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan Menteri Agama legislatif (caleg). Misalnya, Menteri Koordinator Pem­ bangunan Manusia

(Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Hal ini yang men­ jadi salah satu pertimbangan perombakan kabinet segera dilakukan. Pasalnya, anggota DPR

pemilu serentak nasional dan lokal ini maka selain akan meminimalisir kelelahan yang berlebihan kepada petugas KPPS maupun pengawas TPS, juga akan membuat pemilih bisa membagi konsentrasi dalam mencermati calon presiden maupun caleg DPR, serta caleg untuk DPRD dan kepala daerah,” ungkapnya. Bayu juga menyoroti, dalam Pemilu 2019 publik juga terlalu fokus pada pilpres dan anggotaDPR. Sementara untuk DPRD hampir tidak menjadi perhatian. Dengan pemilu legislatif untuk anggota DPRD digabung dengan pilkada, akan terjadi penguatan pada penye­ lenggaraan pemerintahan daerah mengingat kepala daerah terpilih besar kemungkinan akan didukung oleh mayoritas anggota DPRD. Pemilu Tak Mahal Secara terpisah Eva Kusuma Sundari, menyatakan evaluasi dan revisi sistem pemilu diperlukan dalam konteks memastikan pemilu yang tak berbiaya politik mahal. Saat ini, banyak aktivis parpol yang mempertanyakan ulang arti kegiatan politik di partai di tengah sistem pemilu yang sangat liberal. “Sampai ada yang bilang, untuk apa kita kerja politik di partai, me­ ngorganisasi massa, kalau ternyata bisa mendaftar sebagai caleg pada menit-menit terakhir danmenggelon­ torkan dana besar untuk kampanye pribadi,” kata Eva. Dia mengungkapkan, banyak aktivis politik yang tak memiliki modal besar untuk maju menjadi caleg. Mereka mengandalkan kema­ uan bekerja dan turun ke masyarakat untuk menggalang suara. Namun, di saat jelang pemilihan, suara mereka hilang oleh uang yang disebarkan oleh kompetitor kaya. Peneliti LIPI Siti Zuhro juga mendesak segera dilakukan evaluasi terhadap pemilu serentak. Menurut Siti, pelaksanaan pilpres dan pileg serentak menenggelamkam arti penting pileg. “Caleg juga butuh memasarkan diri mereka pada masyarakat. Saya kira parpol juga tidak bahagia dengan sistem pemilu serentak,” katanya. [YUS/MJS/Y-7/C-6/H-14] “Sejumlah pos juga mungkin diisi menteri lain yang bersifat ad interim atau sementera. Tetapi, tentu ada yang memang diganti oleh figur lain,” ucap sum­ ber itu. Beredar informasi bahwa Presiden Jokowi bakal mengangkat tokoh di Partai Demokrat sebagai menteri. “Sosok tersebut cukup berpengalaman baik di sektor pemerintahan daerah, ekonomi maupun birokrasi,” kata sumber itu. Namun, dia tidak mau menyebutkan nama tokoh Partai Demokrat yang dimaksud. [C-6]

tidak bisa merangkap jabatan lain, seperti menteri. Artinya, jika menteri-menteri

tersebut terpilih, maka mereka diwajibkan mengun­ durkan diri sebelum pelan­ tikan anggota DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019. Menurut sumber itu, tidak tertutup peluang jabat­ an menteri yang ditinggalkan dipegang oleh menteri lain.

Evaluasi Pemilu Diusulkan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

[JAKARTA] Meninggalnya ratusan petugas dan pengawas, serta anggota Polri yang mengamankan Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung 17April lalu, memicu desakan agar sistem pemilu serentak dievaluasi. Pemilu serentak dengan lima surat suaramemberi beban yang luar biasa besar kepada mereka yang bertugas di lapangan karena harus bekerja nonstop hampir 24 jam, sehingga menimbulkan korban jiwa. Komisi PemilihanUmum(KPU) dan sejumlah kalangan berpan­ dangan, pemilu serentak sebaiknya dipisahkan antara pemilu tingkat nasional dan daerah. Usul ini selain untukmenyederhanakan pelaksanaan di lapangan, juga diharapkanmampu meredampolitik dagang sapi. Selain itu, juga ada usul agar sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu legislatif (pileg), dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Sebab, sistemproporsional terbukamembuat pemilumenjadi ultraliberal sehingga menyuburkan praktik politik uang dan berbiaya mahal. Demikian rangkuman pandang­ an dua komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Viryan Azis, mantan ketuaMahkamahKonstitusi Hamdan Zoelva, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas HukumUniversitas Jember, Bayu DwiAnggono, dan Sekretaris Badiklat PDI Perjuangan, Eva Ku­ suma Sundari. Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya telahmengevaluasi Pemilu Serentak 2019. Evaluasi ini berda­ sarkan hasil riset Pemilu 2009 dan 2014. “Salah satu rekomendasinya adalah pemilu serentak dua tingkat, yakni serentak nasional dan serentak daerah,” ujar Hasyim, Selasa (23/4). Pemilu serentak nasional menca­ kup pemilu presiden (pilpres), pileg DPR dan pileg DPD. Sedangkan, pemilu serentak daerah mencakup pemilu kepala daerah (pilkada) serta pileg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hasyim menyebutkan empat alasan mendasar mengapa pemilu serentah nsional dipisah dari dae­ rah. Pertama , dari aspek politik, akan terjadi konsolidasi politik yang semakin stabil, karena koalisi

ANTARA/Oky Lukmansyah Anggota KPPS, Wahyu Army menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Singkil, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (23/4). Menurut pihak rumah sakit, Wahyu Army mengalami sesak nafas karena diduga kelelahan saat menjadi anggota KPPS di TPS 05 Desa Purwodadi Desa Tonjong, Brebes.

parpol dibangun pada bagian awal atau ketika pencalonan, sehingga terhindar dari politik dagang sapi. “ Kedua , dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, beban penyelenggara pemilu lebih propor­ sional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih,” ungkap dia. Alasan ketiga , dari aspek pemi­ lih. Menurut Hasyim, pemisahan tersebut akan membuat pemilih lebih mudah dalam menentukan pilihan, karena pemilih lebih fokus dihadapkan kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam 2 pemilu yang berbeda. “Terakhir, dari aspek kampanye, isu-isu kampanye semakin fokus dengan isu nasional dan isu daerah yang dikampanyekan dalam pemilu yang terpisah,” jelas Hasyim. Hal senada disampaikanViryan. Dia menegaskan, pemilu serentak secara nasional cukup dilakukan satu kali. “Pasalnya, keserentakan Pemilu 2019 terbukti melebihi ka­ pasitas kemampuan penyelenggara,” ujarnya.

Karena itu, KPU mengusulkan agar ke depan pemilu dikelompokkan menjadi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurut Viryan, pemilu lokal pun bisa dibagi dua, yakni pilkada untuk memilih gu­ bernur dan bupati/wali kota serta pileg untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota digelar serentak. “Atau bisa juga dipisah untuk pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya. Proporsional Tertutup Sementara itu, Hamdan Zoelva sepakat dengan pemisahan pemilihan serentaknasional dandaerah. Namun, Hamdamengusulkan agar pemilihan legislatifmenggunkan sistempropor­ sional tertutup. “Saya usulkan (pileg) menggunakan sistem proporsional tertutup. Sangat sederhana, tidak rumit seperti sekarang ini,” ujar Hamdan di Jakarta, Rabu (24/4). Hamdan menilai persoalan Pe­ milu Serentak 2019 bukan terletak pada penggabungan antara pilpres dan pileg, tetapi terletak pada sistem

pileg yang rumit. Sistem proporsio­ nal terbuka yang diterapkan saat ini membuat parpol kerepotan, pemilih bingung, dan penyelenggara meng­ hadapi persoalan-persoalan teknis. Sistem proporsional tertutup, kata Hamdan, secara konstitusi, tidak melanggar aturan. Bahkan sistem seperti ini pernah diterapkan pada Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Dengan sistem ini, pemilihan akan lebih sederhana, karena pemilih hanya memilih parpol. Sementara, Bayu Dwi Anggoro mengingatkan, evaluasi pelaksanan pemilu serentak harus diletakkan dalam prinsip tetap tidak me­ langgar moral dasar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 tentang pemilu serentak, yang menginginkan adanya penguatan sistem presidensial dimana Presi­ den terpilih didukung oleh suara mayoritas di parlemen. Untuk itu, solusi memisahkan pemilu DPRD dengan pemilu presiden dan DPR menjadi salah satu alternatif yang bisa dicoba. “Melalui pembagian

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker