SP190424

Suara Pembaruan

28

Rabu, 24 April 2019

Pajak Bumi dan Bangunan, Kebijakan BTPDiperluas

[JAKARTA] Gubernur DK I J a k a r t a A n i e s Baswedan menilai pemberi- taan di media massa me- ngenai Pergub DKI No 38/2019 tentang Pem- bebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-PP) yang di dalamnya mengatur penghapusan pembebasan PBB bagi rumah yang nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar, keliru. Untuk meluruskan pem- beritaan itu, Anies menge- luarkan video penjelasan mengenai penghapusan PBB tersebut. Video berdu- rasi 3 menit 39 detik itu di- b u a t o l e h D i n a s Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI kemarin, Selasa (23/4). Dijelaskan, pembebasan PBB bagi rumah yang me- miliki NJOP di bawah Rp 1 miliar tetap diteruskan.

Bahkan, dalam pergub ter- sebut, kebijakan itu diperlu- as. Bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang ber- jasa bagi negara yang ting- gal di Ibu Kota cukup ba- nyak. Pergub bernomor 259/2015 tentang PBB bagi rumah dan rusun dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar dikeluarkan saat gu- bernur dijabat Basuki Tjahaja Purnama (BTP). “Siapa saja, mereka adalah pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan peneri- ma bintang jasa pengabdian dari Presiden,” ujar Anies, Rabu (24/4). Mereka sampai dengan anak cucunya tiga generasi, lanjutnya, selama masih menggunakan rumah dari orangtua mereka, maka ti- dak dikenakan PBB. Dan

ini. Karena itu, kita berikan apresiasi yang sebenar-be- sarnya dan salah satunya dengan pembebasan PBB,” terang Anies. Yang kedua, adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Serta yang sudah mendarmabaktikan waktu- nya. Mereka adalah purna- wirawan TNI dan polisi ser- ta para pensiunan pegawai negeri. Mereka juga akan d i bebaskan membaya r PBB, karena selama hidup- nya sebagian besar karier- nya diberikan kepada bang- sa dan negara. Ketiga, adalah kelom- pok guru dan dosen serta pensiunan guru dan dosen. Menurut Anies, kelompok ini telah berjasa bagi selu- ruh warga Jakarta. Tanpa guru dan dosen, semua war- ga tidak akan merasakan dunia pekerjaan.

“Siapa itu? Para guru. Merekalah yang mendidik kita sehingga bangsa ini ter- cerdaskan. Para dosen, se- hingga mereka hadir mem- buat kita semua tercerah- kan. Guru, dosen termasuk pensiunan guru dan dosen diberikan kebebasan PBB di Jakarta. Khusus dosen adalah dosen yang full time yang memang profesinya sebagai dosen,” papar Anies. Kebijakan ini diberikan karena ia ingin memberikan penghargaan kepada para pendidik dan membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa menghar- gai pada orang-orang yang berjasa. “Jakarta memulai. Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan dan kita ber- harap di Jakarta, kita merasa- kan keadilan,” tutup Anies. [LEN/W-11]

ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (depan) saat meninjau ti- tik banjir yang bersebelahan dengan proyek LRT di Underpass Cawang, Jakarta, Kamis (4/4).

selama rumahnya tidak di- manfaatkan untuk kegiatan komersial tetapi dipakai un- tuk kehidupannya seha- ri-hari, maka tidak dikena- kan PBB. “Ini bagian dari ucapan

terima kasih kami kepada mereka, kepada keluarga- nya yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan ke- merdekaan seperti sekarang

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker