SP-191211

Rabu, 11 Desember 2019

Opini & Edi tor ial

2

Suara Pembaruan

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina Direktur Pemberitaan: Primus Dorimulu Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: ME Aditya Laksmana Yudha Editor at Large: John Riady

SP

Memihak Kebenaran

Tajuk Rencana Pembangunan Manusia Indonesia P rogram Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) dengan kategori tinggi. Berdasarkan laporan UNDP yang dirilis 10 Desember 2019, IPM Indonesia pada 2018 tercatat 0,707 dan menduduki urutan ke-111 dari 189 negara yang dipantau lembaga tersebut. Kita perlu berbangga atas capaian tersebut, tetapi sesung- guhnya tak terlalu istimewa dan bisa diprediksi. Sebuah negara akan masuk kategori tinggi , apabila IPM-nya minimal 0,700. Kategori sedang antara 0,550 sampai 0,699, dan negara dengan IPM rendah memiliki skor kurang dari 0,550. Data UNDP menun- jukkan pada 2016, IPM Indonesia telah mencapai 0,700 dan setahun berikutnya sedikit meningkat dengan indeks 0,704. Artinya, sejak dua tahun lalu, Indonesia telah masuk jajaran negara-negara dengan IPM yang tinggi. Namun, apabila ditelisik lebih jauh, kita tetap harus banyak berbenah dalam bidang pembangunan manusia. Dari 116 nega- ra dengan IPM tinggi, Indonesia berada di kelompok enam negara terbawah bersama Samoa, Afrika Selatan, Bolivia, Gabon, dan Mesir. Bandingkan dengan Filipina yang berada di peringkat 106 dengan indeks 0,712, Malaysia di posisi 61 dengan indeks 0,804, dan Singapura di anak tangga sembilan dengan skor 0,935. Tak hanya itu, apabila ditelaah rata-rata tingkat pertumbuhan IPM selama hampir tiga dekade terakhir, justru terjadi penurunan. Pada dekade 1990-2000, IPM Indonesia tercatat tumbuh 1,4% per tahun apabila dibanding dekade sebelumnya. Lalu, pada 2000-2010 tumbuh 0,99% per tahun, dan selama kurun waktu 2010-2018 hanya rata-rata tumbuh 0,74% per tahun. Gambaran tersebut menunjukkan kita harus bekerja lebih keras untuk mendongkrak IPM. Ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya mendongkrak IPM Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum selama 10 tahun terakhir, pemerintah mulai lebih memperhatikan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mulai meme- nuhi amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan 20% belanja APBN untuk fungsi pendidikan sejak periode kedua pemerintah- an Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009. Meski di sana-sini masih muncul kritik karena tidak semua anggaran pendidikan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita bisa melihat adanya kemajuan di bidang pendidikan, khu- susnya angka putus sekolah yang terus turun dan angka parti- sipasi murni (APM) yang terus meningkat untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta sekolah sederajat. Hal tersebut sejalan dengan data UNDP yang menunjukkan selama 1990 sampai 2018, rata-rata lama sekolah anak Indonesia meningkat 4,7 tahun menjadi 8 tahun dan harapan lama sekolah meningkat 2,8 tahun menjadi 12,9 tahun. Demikian juga dengan anggaran fungsi kesehatan yang kini sudah mencapai lima persen belanja APBN seperti amanat UU 36/2009 tentang Kesehatan. Sejak 2016, pemerintahan Joko Widodo telah mengalokasikannya. Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 1 Januari 2014, pemerintah mewujudkan revolusi pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Tahun ini ditargetkan semua penduduk mendapat pelayanan JKN-KIS. Perhatian lebih pemerintah dalam bidang kesehatan terbuk- ti berdampak positif. Hal tersebut setidaknya tercermin dari angka harapan hidup orang Indonesia yang terus meningkat. Data UNDP menunjukkan antara 1990 sampai 2018, harapan hidup saat lahir meningkat 9,2 tahun menjadi 71,5 tahun. Demikian juga dengan pembangunan ekonomi yang mampu terus menurunkan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita. Data UNDP menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia meningkat sekitar 155,9% antara 1990 dan 2018. Hanya saja, UNDP juga mengingatkan Pemerintah Indonesia tentang masalah ketimpangan yang menjadi tantangan pemba- ngunan karena telah memangkas 17,4% dari nilai IPM. Persentase tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik yang hanya 16,6%. Oleh karena itu, kebijakan Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya yang masih memprioritaskan pemba- ngunan infrastruktur, terutama di luar Jawa, termasuk memin- dahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, patut didukung. Kebijakan tersebut merupakan upaya memeratakan pembangunan nasional demi menekan ketimpangan di segala aspek. Selain fokus membangun infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan program perlindungan sosial serta pengucuran dana desa, akan berdampak positif pada peningkatan IPM pada masa mendatang.

Teladan Hijau dari Bali

S itus wisata TripAdvisor baru saja merilis daftar Traveller’s C h o i c e Aw a r d 2 0 1 9 ( P e n g h a r g a a n P i l i h a n Pelancong 2019) untuk kategori des- tinasi terfavorit di dunia. Dalam daftar 10 besar, posisi pertama ditempati London, disusul oleh Paris, Roma, dan Kreta di Yunani. Bali masuk di pering- kat kelima, disusul oleh Phuket, Barcelona, Istanbul, Marakesh, dan Dubai. Masuknya Bali dalam daftar 10 besar destinasi wisata pilihan di dunia jelas membawa kebanggaan tersendi- ri, meski bukan hal yang baru karena memang keindahan Bali sudah diakui sejak lama. Hasil pemeringkatan ter- sebut justru membawa beban yang sangat berat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberlanjutan pariwisa- ta di Pulau Dewata. Perlu diingat bahwa pariwisata di satu sisi membawa dampak positif yang luar biasa bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lainnya, pariwisata juga mengan- dung aspek kelam bersifat destruktif apabila tidak dapat dikendalikan. Sebagai bentuk komitmen peme- rintah daerah (pemda) untuk terus menjaga keberlanjutan pariwisata, banyak teladan hijau yang kemudian diinisiasikan menjadi sebuah kebi- jakan di level daerah melalui pera- turan gubernur (pergub). Yang masih dibahas adalah ide menciptakan pungutan baru terhadap wisatawan domestik dan mancanegara yang bepergian ke Bali, untuk bersama-sa- ma turut berkontribusi menjaga keasrian lingkungan dan budaya. Tata kelola tentu menjadi kata kunci di dalam penciptaan mekanisme ini selain pemanfaatan dana yang betul -betul harus menyasar kepada masya- rakat dan komunitas sebagai pelaku budaya dan penjaga lingkungan. Energi Bersih Sisi teladan lainnya, Gubernur Bali baru saja mengeluarkan Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Di dalam aspek per- timbangan utama, disebutkan adanya

bangkit listrik dan nonlistrik. Untuk sumber energi sinar mata- hari, penyediaan dan pemanfaatannya dikelola dalam skema Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, PLTS skala kecil/komunal/desa adat, PLTSA skala kecil untuk kebu- tuhan pribadi, pemasangan panel surya untuk seluruh bangunan pemerintah/ komersial/industri/sosial dan rumah tangga, di samping pemenuhan kebu- tuhan nonlistrik. Hal yang sama juga diamanatkan untuk sumber energi yang lainnya dalam kapasitas skala besar, menengah, kecil dan individu. Pola ini ke depan- nya diharapkan mampu menjadi dorongan signifikan bagi upaya peru- bahan pola perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Bali untuk bergerak ke arah pengembangan energi bersih. Tak ketinggalan, regulasi juga mengamanatkan adanya pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pengusahaan dan pemanfaatan energi bersih. Untuk start up awal membuka usaha, diupa- yakan adanya tenaga kerja lokal mini- mal 25% dari total tenaga kerja yang dipakai. Ketika memasuki usia usaha tahun kelima, maka ketentuan minimal naik menjadi 50%, dan 75% ketika memasuki periode usaha tahun ke-10. Pelaku usaha energi bersih juga wajib menggandeng institusi pendidikan lokal demi terciptanya kemajuan bersama dan transfer pengetahuan. Sebagai bentuk keberpihakan dalam aspek pendanaan, pemda mengaloka- sikan belanja dalam skema Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah sesuai regulasi. Kemandirian sumber pendanaan dari peran serta APBN jelas mengindikasikan adanya inovasi yang luar biasa dari Provinsi Bali, sekaligus menjadi contoh praktik baik yang wajib diadopsi di daerah-da- erah lainnya di Indonesia. Kemandirian ini sekaligus menjadi bukti valid kesuksesan pelaksanaan desentralisa- si fiskal, yang sebelumnya selalu dimaknai meningkatnya kebergantung- an daerah pada bantuan pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan.

Kendaraan Listrik

Tak salah jika teladan hijau ini harus disiarkan dengan seksama dan gegap gempita plus diberikan reward yang memadai dari pemerintah pusat melalui alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Terlebih dalam waktu yang bersamaan telah diterbitkan pula Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai. Pergub KBL Berbasis Baterai diharapkan mampu menjembatani peralihan moda transportasi di Bali yang awalnya berbasis energi fosil menuju kendara- an berenergi bersih. Definisi KBL dalam beleid ini adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik serta mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara lang- sung di kendaraan maupun dari luar. Sama halnya dengan regulasi sum- ber energi bersih di Bali, kewajiban penggunana KBL berbasis baterai ini diharapkan mampu menjaga kelesta- rian lingkungan alam Bali, serta meminimalkan kerusakan situs waris- an budaya bangunan suci keagamaan. Selain itu juga diharapkan mampu mendukung program pemerintah mewujudkan dalam program efisiensi energi serta pengurangan polusi di sektor transportasi. Tak kalah penting- nya juga mendorong percepatan infra- struktur kendaraan listrik menyongsong migrasi dari bahan bakar tak terbarukan. Strategi yang ditempuh dimulai dari instansi internal pemda yang mewajibkan penggunaan KBL berba- sis baterai untuk kendaraan operasional, otoritas pengelola kawasan, dan BUMN/ BUMD. Secara bertahap nantinya akan ditingkatkan kepada semua perusaha- an yang bergerak di bidang usaha kendaraan angkutan umum tanpa ter- kecuali, dengan tetap mengedepankan kewajiban penggunaan konten lokal sekaligus standar penanganan daur ulang dari produk limbah KBL berba- sis baterai. P eneliti adalah peneliti pada B adan K ebijakan F iskal (BKF), K ementeria K euangan . T ulisan ini adalah pendapat pribadi , tidak mencerminkan kebijakan institusi .

J oko T ri H aryanto

keinginan untuk menciptakan Pulau Bali yang bersih, hijau, dan indah, sekaligus menjaga kesucian harmoni alam yang mengacu kepada visi “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali ’’. Dijelaskan pula bahwa energi Bali yang ramah lingkungan harus dike- lola dengan baik supaya dapat men- datangkan kemanfaatan ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Definisi energi bersih dalam beleid ini dimaknai sebagai energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup, yaitu gas alam dan energi terbarukan. Beberapa sumber energi terbarukan yang dirujuk di antaranya sinar mata- hari, tenaga air, angin, panas bumi, biomassa, biogas, sampah di kota/desa, gerakan atau perbedaan suhu lapisan laut, serta bahan bakar nabati cair. Sumber energi bersih tersebut akan dikelola oleh beberapa institusi seper- ti pemda, BUMN/BUMD, pelaku usaha, UMKM, koperasi dan/atau desa adat. Rentang pengelolaan energi bersih di Bali meliputi penyediaan dan peman- faatan, pengusahaan serta konservasi. Di dalam klausul penyediaan dan pemanfaatan energi bersih, dimung- kinkan untuk segala jenis usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan pem-

Tulisan opini panjang 900 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suarapembaruan.com. Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.

Harian Umum Sore Suara Pembaruan Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore Sinar Harapan yang terbit pertama 27 April 1961.

Penerbit: PT Media Interaksi Utama SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987 Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, Direktur: Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11 Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981 Berita Satu Media Holdings: Executive Chairman: Tito Sulistio, Chief Executive Officer: Nicky Hogan, Chief Operating Officer: Anthony Wonsono, News Director: Primus Dorimulu, Finance Director: Lukman Djaja, Editor at Large: John Riady.

Dewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua), Markus Parmadi, Sinyo H Sarundajang, Baktinendra Prawiro MSc, Ir Jonathan L Parapak MSc, Didik J Rachbini, Samuel Tahir, Penasihat Senior: Samuel Tahir, Redaktur Pelaksana: Dwi Argo Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Anselmus Bata, Asni Ovier Dengen Paluin, Redaktur: Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Irawati Diah Astuti, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, Willy Masaharu, Asisten Redaktur: Elvira Anna Siahaan, Siprianus Edi Hardum, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Staf Redaksi: Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Dina Manafe, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Natasia Christy Wahyuni, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), I Nyoman Mardika (Denpasar), Laurensius Dami (Serang), Arnold H Sianturi (Medan), John Dafril Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Radesman Saragih (Jambi), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Stefy Thenu (Semarang), Usmin (Bengkulu), Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Satriadi, Koordinator Tata Letak: Rommy Likumahwa, Koordinator Grafis: Antonius Budi Nurcahyo.

Advertising: General Manager: Djemmy Piether, Senior Manager: Benediktus Utoro, Arlan Darmawan, Marcomm & Event Management: General Manager: Sari Oetomo, Manager: Herry Wardiyanto, Event Officer: Budiman Mulyadi, Circulation: Amson Nainggolan, Finance: Anna Gertruida, Alamat Iklan: BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim. Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp : 29957555 - 29957500 ext 3206 Percetakan: PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri. Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.

Made with FlippingBook - Online catalogs