SP171012

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 12 Oktober 2017

Reshuffle Kabinet Kian Dekat?

P erombakan ( reshuffle ) dukungan terbuka partai politik kepada tiga menteri untuk maju ke Pilkada Serentak 2018. “Kian mendekat. Tinggal tunggu momentum,” kata sumber SP, di Jakarta, Kamis (12/10). Sumber itu mengungkapkan, dukungan terbuka itu, misalnya, dari Partai Nasdem dan Golkar untuk Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indra Parawansa yang berniat maju ke Pilgub Jawa [JAKARTA] Dukungan luasmasya- rakat terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kewenangan yang dimiliki hendak- nya membuat lembaga superbodi itu lebih tangguh, bergerak cepat dengan prioritas yang ketat dan in- dependen, serta tidak terkontaminasi oleh kekuatan politik tertentu. Status tersangka yang dilekatkan kepada seseorang harus segera ditindaklan- juti. Tidak “digantungkan” seperti yang dialami oleh sejumlah orang, di antaranya RJ Lino, mantan Dirut PT Pelindo II. Demi kepastian hukum dan keadilan, KPK didesak untuk tidak lagi “menggantungkan” status hukum tersangka dan lebih cermat dalammenetapkan status tersangka kepada seseorang. Karena secara hukum, KPK tidak bisa mengelu- arkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Demikian rangkuman pendapat Deputi Koordinator Indonesia Cor- ruption Watch (ICW) Ade Irawan, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sutrisno, dan pakar hukum pidana dari Univer- sitas Parahyangan, Liona Nanang Supriatna yang dihubungi SP di Jakarta, Kamis (12/10). Ade Irawan mendorong KPK untuk segera menyelesaikan ka- sus-kasus yang mangkrak agar tidak dihubungkan ke arah politik atau terkesan digantungkan. Dia juga mendorong KPK untuk memberi penjelasan kepada publik perihal penanganan kasus yang belum juga terselesaikan. Penjelasan KPK cu- kup bersifat umum, sehingga tidak mengganggu jalannya penyidikan atau penyelidikan. “Idealnya, ketika ada kasus, harus cepat diselesaikan. Kalau penanganannya lama, harus ada penjelasan kepada publik supaya tidak muncul kecurigaan kalau kasus itu sengaja digantungkan atau ada kaitannya dengan politik dan politisasi,” kata Ade. Di sisi lain,Adememinta kepada pemerintah dan DPR memenuhi kebutuhan lembaga antikorupsi tersebut atas kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang selalu dijadikan alasan lamanya pena- nganan suatu kasus. “Kebutuhan KPK soal penyidik tidak direspons, tetapi di parlemen ada upaya untuk memperlemah dengan banyak cara, terakhir melalui Pansus Hak Ang- Kabinet Kerja dikabar- kan kian dekat menyusul

Timur. “Sementara PDI-P seper- tinya melirik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,” katanya. Sumber itu melanjutkan, masih ada satu menteri lagi

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ketiga menteri itu sebenarnya sudah menghadap

tum tiga tahun pemerintahan Jokowi, yang lazim digunakan untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Langkah penggantian se- jumlah menteri, dianggap cukup strategis bagi Jokowi. Sebab, masih menyisakan waktu dua tahun hingga berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2019, untuk memperbaiki kinerja pe- merintahan. Hal ini penting bagi Jokowi yang akan maju kembali pada Pilpres dua tahun menda- tang. [W-12]

presiden. “Mereka sudah melapor ke presiden un- tuk ikut Pilkada 2018,” katanya. Selain mengganti

yang kemungkinan bakal ikut Pilkada 2018, yakni Menteri Koperasi dan UKM,

menteri yang maju Pilkada 2018, kesempatan reshuffle ini kemu- ngkinan dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengganti menteri di kabinetnya yang kinerjanya kurang. Apalagi, ada momen-

Anak Agung Gede Ng-urah Puspayoga, yang dikabarkan maju Pilgub Bali “Sinyal kuat ini tinggal menunggu momentum dari RI-1,” katanya.

KPK“Menggantungkan” Status Hukum Tersangka

ngeluarkan SP3 tetap dipertahankan. Namun, ujarnya, penetapan tersangka oleh KPK harus dilakukan dengan cermat dan meminimalisasi terja- dinya human error oleh penyidik. “SP3 dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oleh penyidik. SP3 justru dapat dijadikan upaya pelemahan KPK,” kata dia. Liona mengakui bahwa KPK adalah wujud dan tekad dari bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) maka dibutuhkan penegakan hukum yang luar biasa. Namun, tuturnya, bukan ber- arti KPK juga bisa mengabaikan hak-hak tersangka, terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum. “Akibat dari terlalu lama menyandang status tersangka, seseorang menjadi kehilangan hak dan kebebasannya tanpa kepastian hukum. Biasanya setelah menjadi tersangka, langsung dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Karena itu, sangat mendesak perbaikan manajemen penanganan kasus terus menerus,” kata dia. Liona juga mengatakan, KPK memang sudah banyak prestasi da- lam pemberantasan korupsi, namun tidak bisa dimungkiri pula bahwa lembaga itu gemar menggantung perkara. Dalambeberapa kasus, kata dia, KPK berhasil begitu cepat dan tepat menjadikan seseorang sebagai tersangka, namunmemerlukanwaktu yang lama untuk menuntaskannya. “Berbulan-bulan, bahkan tahun- an, seseorang disandera oleh KPK sebagai tersangka. Kalau hal ini terus menerus terjadi akan muncul kesan bahwa KPK sebagai alat po- litik kekuasaan. Hal ini yang sangat berbahaya terhadap kepercayaan publik dan bagi pemberantasan korupsi,” katanya. Kekurangan sumber daya manusia jangan selalu dijadikan alasan menggantungkan perkara. Persoalan utama, kata dia, terletak pada  kecermatan dalammenjalankan UU, KUHAP, serta didukung oleh perangkat yang canggih. “Apabila SDMkurang, maka seharusnyaKPK fokus saja pada kasus-kasus besar atau grand corruption , yang secara massif menyengsarakan rakyat, namun tuntas dan didukung oleh bukti-bukti kuat, sehingga tidak kalah di praperadilan,” kata dia. [YUS/N-8]

foto-foto:istimewa

Liona Nanang Supriatna

Ade Irawan

Sutrisno

ket,” ujarnya.

rupsi. Hal itu dilakukan agar KPK bisa mengurangi mangkraknya penanganan perkara korupsi yang mereka tangani. “Saya pikir, KPK perlu menen- tukan skala prioritas, mana perkara yang harus ditangani terlebih dulu dan fokus sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang dimi- liki. Dengan demikian, penangan- an perkara bisa tuntas dan tidak menggantungkan status tersangka seseorang,” ujarnya. Menurut dia, KPK perlu ra- sional dan realistis dalam proses pemberantasan korupsi. KPK juga perlu mempertimbangkan hak asasi tersangka yang proses hukumnya memakan waktu lama. “Ini juga menyangkut HAM yang perlu diperhatikan KPK jika seseorang tidak mendapat kepastian hukum,” tuturnya. Sutrisno juga mendorong KPK untuk perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan itu, kata dia, memang diamanatkan dalamundang-undang, sehingga bisa mengurangi menum- puknya perkara di KPK. “KPK tidak bisa melimpahkan penanganan kasus ke Kepolisian, khususnya di tingkat daerah, tetapi tetap dalam pengawasan dan monitoring KPK,” tuturnya. Sutrisno juga mengatakan, KPK bisa fokus terhadap kasus-kasus yang sudah jelas bukti-bukti hukumnya, terutama dengan cara operasi tang- kap tangan (OTT) atau pengaduan masyarakat yang mempunyai bukti- bukti yang kuat.

“Karena buktinya kuat, maka proses hukumnya juga bisa cepat dan kepastian hukum terhadap tersangka juga terpenuhi. Hal ini juga bisa menghilangkan anggapan bahwa KPK mudah diintervensi,” tuturnya. Cermat dan Teliti Pakar hukum pidana dari Uni- versitas Parahyangan Liona Nanang Supriatna meminta KPK untuk cermat dan teliti dalam menetap- kan seseorang menjadi tersangka. Pasalnya, di dalam KPK tidak mengenal SP3, sehingga dibutuh- kan kehati-hatian yang tinggi atau asas carefulness dalammenetapkan seseorang sebagai tersangka. “Penetapan seseorang sebagai tersangka oleh KPK harus dengan bukti-bukti awal yang valid dan sah, bukan karena opini maupun asum- si,” ujar Liona. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, ujarnya, minimal KPK didukung oleh dua alat bukti yang menunjukan adanya peristiwa pidana dan siapa calon tersangkanya, dari penyelidikan ke penyidikan dan naik menjadi tersangka secara sah. Apabila tidakmemiliki alat bukti yang kuat atau kurang, KPK tidak perlu terburuk-buru menaikkan status seseorang sebagai tersangka. “Apabila KPKmemiliki bukti-bukti yang kuat dan menjalankan fungsi peradilan dengan cepat dan murah serta transparan, maka kecurigaan publik bahwa KPK bisa diintervensi dengan sendirinya akan hilang,” ujarnya. Dia sepakat jika kewenangan KPK untuk tidak tidak perlu me-

Salah satu kasus yang ditangani KPK, tetapi belum ada kemajuan berarti dalam penanganannya ada- lah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II. Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino telah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak 18 Desember 2015. Beberapa waktu lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya belumselesai merumuskan besaran kerugian negara dalamkasus itu. “Untuk kasus Pelindo, kami masih belum final merumuskan besaran kerugian keuangan negara,” kata Agus. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, alasan kasus tersebut tidak kunjung rampung karena hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa harga QCC yang dibeli PTPelindo II. Tiga QCC yang dibeli berasal dari perusahaan asal Tiongkok. “Sampai sekarang kami belum tahu berapa harga alat itu,” kata Alex, beberapa waktu lalu. Choel Mallarangeng juga pernah merasakan kasusnya digantung KPK. Sebelum divonis 3 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 6 Juli 2017, Choel sudah menjadi tersangka sejak Desember 2015. Terpidana kasus korupsi proyek Hambalang itu baru mengenakan rompi oranye KPK pada 6 Februari 2017 atau 14 bulan setelah menjadi tersangka. Skala Prioritas Ketua Umum Ikadin Sutrisno meminta KPK menentukan skala prioritas penanganan perkara ko-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online