SP170201

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 1 Februari 2017

Kader Demokrat Pindah "Gerbong"?

M engikuti jejak I Gede Pasek Suardika yang melepas baju berwarna biru, dikabarkan hampir seluruh kader Partai Demokrat dari berbagai ranting dan DPC Demokrat Bali pindah "gerbong" ke partai Hanura. Langkah tersebut diambil karena kekecewaan terhadap par- tai. “Mereka yang mengun- durkan diri itu adalah mereka yang masih aktif

dalam kepengurusan baik mereka yang sebagai ketua dan pengurus DPC maupun beberapa ketua dan pengu-

Sumber itu menambah- kan, umumnya para kader kecewa karena secara kinerja dan aspirasi yang tidak tersa- lurkan. Salah satu- nya adalah kece- wa karena partai sampai saat ini tidak per- nah melantik PAW peng- ganti salah satu elite yang terlibat korupsi. "Pengakuan kader itu. Sehingga saat ini terjadi kekosongan kursi asal Bali,” katanya.

Sumber itu menyebut- kan, sejumlah pengurus DPC dan PAC Karangasem yaitu Kecamatan Rendang, Sidemen, dan Manggis juga ramai-ramai pinda ke Hanura. "Kami bilang ke mereka, pikirkan matang -matang sebelum pindah gerbong. Mereka sih memastikan ratusan kader bakal pindah gerbong. Itu murni kemauan mereka sendiri yang loncat,” kata- nya. [W-12]

rus pengurus anak cabang (PAC) di bebera- pa kecamatan di Bali. Para kader

itu juga melepas jas serta atribut yang dikenakan dan menggantikan dengan baju kebesaran Hanura,” kata sumber SP , di kompleks parlemen, Selasa (31/1) malam.

Isu SARAMasih Membayangi Pilkada

[JAKARTA] Menjelang pelaksa- naan pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang, seti- ap daerah memiliki potensi perso- alan masing-masing. Namun, secara umum potensi persoalan yang mengadang terkait dengan distribusi dan kelengkapan logistik pemungutan suara serta potensi kecurangan dan sengketa hasil pilkada. Selain itu, pada penyelengga- raan pilkada serentak kali ini, yang juga perlu diwaspadai adalah potensi berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta ujaran kebencian. Hal ini tak lepas sebagai dampak dari dinamika di Pilgub DKI Jakarta, yang dikhawatirkan bisa menular ke daerah lain yang juga menggelar pilkada. Oleh karenanya, potensi ini perlu diantisipasi aparat ke- amanan dan penyelenggara pemilu, agar pilkada serentak berjalan aman, lancar, dan damai. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada mempunyai karakteristik berbeda, sehingga potensi kerawan- annya juga berbeda-beda. Dia mencontohkan, tiga daerah yang dinilai paling rawan, yakni DKI Jakarta, Papua, dan Aceh. “DKI Jakarta, persoalannya sekarang terkait isu SARA yang bisa saja memengaruhi daerah lain. Apalagi DKI Jakarta adalah baro- meter nasional. Isu SARAini sangat sensitif dan bisa dengan mudah memengaruhi daerah lain, apalagi dimulai di Jakarta,” tandas dia, Rabu (1/2).  Oleh karenanya, perlu kewas- padaan untuk mengantisipasi imbas dari kondisi di Jakarta ke daerah lain. Jika di Jakarta dibayangi poten- si isu SARA, dia menambahkan, persoalan di Papua adalah keterse- diaan logistik akibat kondisi geo- grafis yang sulit, dan adanya potensi kekerasan. Sedangkan, di Aceh, terkait dengan persoalan kekerasan dan intimidasi.  “Untuk mengantisipasi kera- wanan-kerawanan tersebut, maka perlu tindakan pencegahan dengan penegakan hukumyang tegas. Semua pihak baik penyelenggara, keaman- an, pemda, tokoh agama dan

masyarakat, parpol dan paslon harus terlibat aktif untuk menciptakan pilkada yang aman, jujur, adil, dan berintegritas, serta bermartabat,” imbuh Fadli. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meng- harapkan adanya kerja sama antara penyelenggara dan pasangan calon agar pelaksanaan pilkada minim pelanggaran dan kecurangan di TPS. Hal yang terutama, juga diharapkan menghindari tindakan dan kampanye yang berpotensi menjurus pada konflik horisontal, semisal mengangkat isu SARA. “Sejumlah TPS rawan yang dirilis oleh Bawaslu, sesungguhnya menjadi tantangan kepada penye- lenggara pemilu dan pasangan calon di setiap tingkatan untuk dapat semaksimal mungkin mewujudkan nirpelanggaran,” kata dia. Selain itu, kata dia, tantangan paling besar bagi penyelenggara pemilu, adalah memastikan penye- lenggara benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup dan kebe- ranian yang memadai. “Pasangan calon beserta tim sukses dan tim kampanyenya juga saling menahan diri untuk tidak melakukan pelang- garan pilkada. Sepakat untuk tidak perlu memengaruhi pemilih dengan uangataumenciptakan rasa takut.Agar puncak pilkada sebagai pesta demo- krasi benar terwujud,” ujarnya. Hindari SARA Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengingatkan, kemajuan teknologi informasi di Tanah Air cukup menggangu jalannya pemilu. Setiap masa kampanye banyak pendukung saling menyerang di media sosial. “Memfitnah pihak lain, mem- buat kabar palsu, bahkan melakukan ujaran kebencian yang sangat menggangu kita. Tapi kita berusa- ha, tidak tinggal diam untuk meng- hadapi ini,” tegasnya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Jakarta, Selasa (31/1). Dia menuturkan, pilkada juga ajang masyarakat memilih pemim- pin di daerah. Pemimpin yang dihasilkan, lanjutnya, berkorelasi dengan penyelenggaraan. “Kalau penyelenggaraan baik, tertib, aman,

sukses, maka yang keluar pasti baik. Tapi kalau amburadul, pemimpin- nya juga,” tuturnya. Wiranto menambahkan, agar para kontestan pilkada di 101 dae- rah menghormati masa tenang. “Kalau sudah diputuskan aparat keamanan, patuhi itu. Minggu tenang jangan demonstrasi, ya jangan. Jangan kampanye, ya jangan,” kata Wiranto. Dia menegaskan, pemimpin harus dapat mengajak masyarakat membangun ketenangan. “Jangan justru ajak untuk membuat keada- an tidak tenang. Pilkada ini bukan milik pemerintah, milik kontestan. Pilkada adalahmilik kita semuanya,” tegasnya. Dia juga meminta agar birokra- si daerah, termasuk aparat keaman- an untuk bersikap netral selama pilkada. “Jangan sampai birokrat ikut campur,” ucapnya. Dia menuturkan, isu SARA sepatutnya dihindari. “Negeri kita ini sudah NKRI. Suku apa saja, ras apa saja, kalau sudahWNI, itu sudah bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada lagi dikotomi suku, ras,” tuturnya. “Sangat menyedihkan kalau lebih setengah abad kita merdeka, kita masalahkan kembali beda ras suku, agama. Bhinneka Tunggal

Ika sudah final. Jangan sampai kita mengusik sesuatu yang sudah final itu,” sambungnya. Oleh karena itulah, dia meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untukmenindak pihakmanapun yang mengusik persatuan. “Tidak peduli siapa saja, mantan pejabat, ormas-or- mas yang nyata-nyata ganggu, usik persatuan kita sebagai bangsa.Wajib kita memperingati, beri penjelasan yang jelas. Kalau tidak, hukum akan berlaku,” tandasnya. Sedangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk berkompetisi secara sehat. Bagi pendukung paslon juga demikian. “Paslon dan pendukungnya harus berkompetisi secara sehat. Siap menang dan siap kalah,” kata Tito. Dia menambahkan, paslon dan pendukung perlu untuk mengguna- kan cara-cara demokrasi yang baik. “Tidak kampanye hitam, tidak menghalalkan semua cara untuk menjatuhkan. Menyiapkan mental mereka jadi tanggung jawab kita,” ujarnya. Pada bagian lain, menurutnya, seluruh pengambil kebijakan ter- kait pilkada, jangan hanya fokus sebelum hari-H. “Kadang-kadang

kita lupa pascapemilu. Banyak kejadian, justru terjadi keributan pascapemilu karena tidak puas dengan hasil,” katanya. Oleh karena itulah, dia menya- takan, setelah penghitungan dan pengumuman pemenang pilkada, wajib dilakukan pendekatan dengan semua paslon. “Ketika terjadi pengumuman, maka kita imbau betul, yang menang tidak euforia apalagi ngancem-ngancem . Saya berapa kali di wilayah menemui kejadian itu,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, peme- rintah daerah (pemda) telah mem- fasilitasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan aparat keamanan. “Prinsipnya anggaran tercukupi,” kata Tjahjo. Dia berharap agar seluruh elemen pemda mulai kepala daerah, DPRD, jajaran Polri, TNI, kejaksaan, peng- adilan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk turut berpartisipasi mendukung pelaksa- naan pilkada. “Lakukan koordina- si. Pemerintah yakin, hakul yakin bahwa pilkada ini aman,” ucapnya. [YUS/C-6]

>4

Terkait halaman

SP/Joanito De Saojoao (Kiri ke kanan) Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko PolhukamWiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan ketua Bawaslu Muhammad, menghadiri Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2017, Jakarta, Selasa (31/1).

Made with FlippingBook flipbook maker