SP190529

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 29 Mei 2019

ARB Kembali Pimpin Golkar?

S etelah Pemilu 2019 se- lesai digelar, kondisi internal Partai Golkar mulai memanas. Kursi pa- nas Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto pun mu- lai digoyang. Sejumlah kader menilai sang ketua umum gagal mengangkat suara Golkar pada Pemilu 2019. Sebaliknya, sebagian kader menganggap Airlangga cu- kup sukses membawa

Golkar berada di papan atas perolehan kursi parlemen di bawah PDI-P. Sumber SP di Jakarta Selasa (28/5) mengungkap-

“Mantan ketua umum ARB (Aburizal Bakrie) juga berhasrat untuk maju. Ini yang membuat suasana menjadi panas,” ujarnya. Meski demi- kian, sumber tersebut menyatakan dukungan internal kepada Airlangga Hartarto masih cukup solid. Pasalnya, Airlangga dinilai sebagai ketua umum yang mampu

merangkul semua pihak. Aburizal Bakrie menjadi ketua umum selama satu pe- riode pada 2009 sampai 2014 menggantikan Jusuf Kalla. Pada 2014 sampai 2016 sempat terjadi dualis- me kepemimpinan Golkar, yakni kubu ARB dan Agung Laksono. Setelah itu, Golkar me- miliki ketua umum Setya Novanto dan kini dipimpin Airlangga Hartarto. [H-14]

kan bahwa perebut- an kursi ketua umum akan diramaikan oleh senior-senior Golkar. Bahkan salah satu

mantan ketua umum Partai Golkar dikabarkan berhasrat untuk kembali memimpin Golkar.

Hasil Pilpres 2019 Gugatan Sulit Dikabulkan

[JAKARTA] Permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan cap- res-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sulit dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, bukti-bukti yang diajukan penggugat sangat minim, khususnya menyangkut ke- salahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Penggugat juga dinilai akan kesulitan untuk mem- buktikan bahwa pasangan cap r e s - cawap r e s Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan tuntutan Prabowo Subianto agar MK mendiskualifikasi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 tidak akan langsung di- kabulkan begitu saja. Persidangan di MK akan le- bih menekankan pembuktian adanya dugaan kecurangan selama proses pemilu terjadi. “Menurut saya itu tidak akan bisa langsung ke sana, seperti permohonan mereka bahwa langsung diskualifika- si atau dibatalkan,” kata Hadar di Jakarta, Selasa (28/5). Untuk mencapai tuntutan diskualifikasi hasil pilpres di- perlukan proses panjang. Menurutnya, tuntutan yang paling mungkin dikabulkan dan cepat dilakukan adalah meminta KPU menyelengga- rakan pemungutan suara ulang (PSU), apabila peng- gugat memiliki bukti kuat dan faktual tentang kecu- rangan selama tahapan pemi- lu. Ketika ditanya tentang bukti dugaan kecurangan pe- milu yang diajukan kubu 02, antara lain berupa tautan be- rita di sejumlah media massa, Hadar menyatakan tautan be-

menambahkan ke paslon 01. Itu sebenarnya,” katanya. Demikian pula halnya apabila Prabowo-Sandi men- dalilkan terjadinya money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif. Misalnya, tim 01 bagikan uang ke saksi-saksi, penye- lenggara pemilu sehingga, pemindahan suara saat re- kapitulasi terjadi secara ma- sif. “Jadi bukan hal di luar terkait penghitungan suara. Penghitungan suara jadi pangkal,” tegasnya. Menurutnya, sebagian besar dalil yang dibeberkan Prabowo-Sandi tergolong pe- langgaran pidana pemilu, se- perti penggerakan aparatur negara, tidak netral, dan penggunaan fasilitas negara. Masalah pelanggaran pemilu sebenarnya telah diselesai- kan di Bawaslu. Sejauh ini, terdapat sekitar 100 perkara lebih yang diputuskan Bawaslu. “Kurang lebih 100 perka- ra pelanggaran pidana yang inkrah baik menyangkut 01 dan 02. Itu pelanggaran pida- na pemilu sudah diselesaikan oleh Bawaslu,” katanya. Namun, Bayu enggan berspekulasi atau mendahu- lui putusan MK mengenai gugatan Prabowo-Sandi. Bayu hanya membeberkan terdapat tiga jenis putusan MK, yakni tidak diterima, di- kabulkan atau ditolak. Putusan tidak diterima kare- na pemohon tidak punya le- gal standing, lewat tenggat waktu, dan objek sengketa bukan mengenai penetapan hasil. Sementara dikabulkan atau ditolak tergantung dalil yang disampaikan para pihak di persidangan. “Saya tidak ingin menda- hului hakimMK. Kalau nanti ternyata dalil-dalil yang dia- jukan soal terstruktur, siste- matis, dan masif, tidak bisa dibuktikan dan tidak ada ka- itannya dengan kesalahan penghitungan suara, maka putusannya ditolak,” kata- nya.

TakAmbil Pusing

Secara terpisah, kuasa hu- kum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga tidak mau ambil pusing terkait adanya tudingan minimnya barang bukti yang diajukan ke MK. “Silakan saja dikritisi dan komentari. Kami justru ber- terima kasih atas masuk- an-masukannya,” kata salah satu kuasa hukum Prabowo- Sandiaga, Denny Indrayana ketika dikonfirmasi, Rabu (29/5) di Jakarta. Menurut Denny, dalam pendaftaran gugatan sengke- ta Pilpres 2019, pihaknya su- dah menyampaikan bukti- bukti awal. Bukti tersebut masih akan ditambahkan un- tuk memperkuat gugatan ha- sil pemilu. “Kemarin yang kami sampaikan adalah bukti-bukti awal. Insyaallah akan lebih kita lengkapi dan tambahkan, karena bukti-bukti kami, ter- masuk ahli dan saksi, harus dijaga keamanan dan kesela- matannya,” ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu. Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto me- nyebutkan adanya kecurang- an yang terstruktur, sistema- tis, dan masif dengan lima bentuk kecurangan. Pertama, keberpihakan Polri dan inte- lijen kepada pasangan calon nomor urut 01, JokoWidodo- Ma’ruf Amin. Kedua , adanya diskrimi- nasi perlakuan dan penyalah- gunaan penegakan hukum yang bersifat tebang pilih ke salah satu paslon. Ketiga, pe- nyalahgunaan birokrasi dan BUMN dengan dugaan pe- nyalahgunaan wewenang un- tuk menggerakkan birokrasi dan sumber daya BUMN un- tuk mendukung pemenangan paslon 01. Keempat , penyalahgunaan APBN dan program pemerin- tah untuk meningkatkan elek- tabilitas paslon 01 dalam Pilpres 2019, dan kelima , pembatasan kebebasan media dan pers. [Ant/F-5/Y-7]

rita tidak cukup dijadikan alat pembuktian selama proses persidangan perselisihan ha- sil pemilihan umum (PHPU). Tim hukum Prabowo-Sandi harus dapat menyediakan bukti faktual yang dapat me- nunjukkan dugaan kecurang- an pemilu terjadi. Direktur Pusat Peng- ka j i an Panc a s i l a dan Kons t i t us i (Puskaps i ) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan sesuai Pasal 475 UU p em i l u ma u p u n Peraturan MK 4 tahun 2018, objek PHPU atau objek seng- keta adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil pilp- res yang memengaruhi keter- pilihan pemohon. Dalam konteks Pilpres 2019, objek sengketa yang diajukan ke MK adalah ke- putusan KPU yang menetap- kan paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin mendapatkan 85.607.362 suara atau 55,5% dari 154.257.601 suara sah dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga U n o m e n d a p a t k a n 68.650.239 atau 44,5%. Ada selisihnya sekitar 16,9 juta suara. “Jadi objeknya keputusan KPU itu. Sepanjang pemo- hon objeknya itu, maka bisa dikatakan sebagai perkara PHPU,” kata Bayu kepada Selisih Suara

SP , Rabu (29/5).

mengalami kekalahan.

Bayu menambahkan, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 juga mengatur syarat permohonan pemo- hon. Dalam aturan itu dise- butkan, uraian permohonan pemohon harus mencantum- kan identitas yang jelas, dia- jukan dalam jangka waktu ti- ga hari setelah penetapan KPU dan di dalamnya me- muat dalil kesalahan penghi- tungan suara oleh termohon atau KPU dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dalam hal ini Prabowo-Sandi. Uraian per- mohonan pemohon yang me- nyebutkan kesalahan penghi- tungan suara oleh termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon merupa- kan syarat wajib yang diten- tukan peraturan MK. “Saya katakan belumme- menuhi ketentuan peraturan MK,” katanya. Bayu mengatakan, dari uraian permohonan, pemo- hon baru membeberkan peti- tum atau tuntutan, yakni membatalkan penetapan KPU yang dianggap salah dan menetapkan penghitung- an suara yang benar menurut pemohon. Dengan demikian, dalam konteks Pilpres 2019, petitum kubu Prabowo-Sandi seharusnya meminta MK membatalkan keputusan KPU karena terjadinya kesa- lahan penghitungan sekitar 9 juta yang membuatnya

“Tapi (petitum) itu kan tidak ada (dalam gugatan Prabowo-Sandi ke MK),” ka- tanya. Bayu mengatakan, dalil terjadinya kecurangan secara terstruktur sistematis, dan masif, boleh saja disampai- kan pemohon. Namun, Bayu mengatakan, terjadinya kecu- rangan itu seharusnya tetap terkait dengan penghitungan suara oleh KPU. “Pintu masuknya tetap kesalahan penghitungan sua- ra,” tegasnya. Misalnya, Prabowo- Sandi bisa saja mendalilkan terjadinya kecurangan ter- struktur, sistematis, dan ma- sif, yang membuat suara me- reka hilang 9 juta karena pe- nyelenggara pemilu sudah berkolaborasi dengan pihak pemilih untuk mengubah ha- sil rekapitulasi suara. Dengan demikian syarat terstruktur terpenuhi lantaran dilakukan secara berjenjang oleh selu- ruh peserta pemilu dan apara- tur negara. Syarat sistematis pun terpenuhi karena kecu- rangan sudah direncanakan secara matang, sementara masif juga terpenuhi dilaku- kan di banyak daerah. “Jadi kubu Prabowo- Sandi harus membuktikan hilangnya suara 9 juta itu ka- rena penyelenggara pemilu, yaitu KPU bekerja sama de- ngan tim paslon 01 yang se- ngaja mengurangi suara dan

Made with FlippingBook - Online catalogs