SP180103

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 3 Januari 2018

Rustriningsih Dampingi Sudirman Said?

M antan Wakil Guber- nur Jawa Tengah (Jateng) Rustrining- sih menjadi salah satu kandidat terkuat sebagai pendamping calon gubernur yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN dalam Pilgub Jateng 2018. Elektabilitas dan tingkat kes- ukaaan masyarakat terhadap Rustriningsih dinilai menya- mai calon petahana Ganjar Pranowo.

Rustriningsih juga meru- pakan tokoh lama dalam dunia politik di Jateng. Rustri dinilai berpengalaman dalam pemer-

di jajaran petinggi Partai Ger- indra di Jakarta, Rabu (3/1). Menurutnya, pasangan Sudirman Said-Rustrin- ingsih akan menjadi pesaing terkuat calon petahana. Bahkan, dikatakan, pasangan tersebut akan menjadi calon alternatif terkuat dalam memenangi Pilgub Jawa Tengah. Dengan mencalonkan Rustriningsih, kata sumber itu,

peluang dalam memenangkan Pilgub Jateng semakin besar. Rustriningsih diketahui dua kali menjadi Bupati di Kebu- men sebelum menjadi wakil gubernur Jateng. “Kembalinya Rustri ke panggung politik akan membuat demokrasi di Jawa Tengah semakin bergeliat. Masyarakat Jateng banyak berharap ke beliau (Rustri) untuk maju lagi di Pilgub,” katanya. [H-14]

intahan dan memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilih kaum

perempuan. “Hampir dipastikan Rustrining- sih akan mendampingi Sudir- man Said di Pilgub Jateng. Segera diumumkan dalam waktu dekat,” ujar sumber SP

Pemberantasan Politik Uang Kapolri: Satgas Gunakan Semua UU

[JAKARTA] Perangkat hukum yang bakal dipakai oleh Satgas Anti-Politik Uang untuk menjerat pelaku money politic adalah semua aturan terkait yakni UU Tindak Pidana Korupsi, UU Parpol, UU Pemilu, hingga KUHP. “Itu hasil diskusi saya dengan pimpinan KPK sekitar tiga minggu lalu. Ini berdasarkan adanya sistim pemilihan langsung saat ini. Sistem ini ada positifnya ada negatifnya (sehingga perlu semua perangkat hukum digunakan),” kata Tito di Mabes Polri, Rabu (3/1). Kapolri menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk satuan tugas (satgas) bersama yang berfungsi mencegah sekaligus menindak pelaku praktik politik uang yang berpotensi terjadi pada Pilkada serentak 2018. Satgas ini akan dibentuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto. Jika terbentuk, dalam menjalankan tu- gasnya nanti, Polri akan melakukan sinergi dengan KPK. Sinergi dimaksud adalah berbagi tugas mana yang akan ditangani polisi, dan mana yang ditangani KPK. “Nanti menyangkut sosok (pelaku) yang tidak bisa kena UU KPK, ditangkap oleh KPK diserahkan kepada kami. Begitu juga kalau yang ditangkap kami (polisi), bisa ditangani KPK, kami akan serahkan (KPK),” kata Tito sebelumnya, yakni ketika memba- cakan laporan akhir tahun Polri. Sesuai dengan Pasal 11 UUU No 30/2002 tentang KPK, lembaga antikorupsi ini hanya menangani penyelenggara negara, pimpinan tinggi negara atau eselon satu ke atas, atau tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. UU tersebut juga mengatur bahwa KPK hanya bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Satgas perlu dibuat, menurut Tito, karena masih banyak kasus politik uang saat pilkada. Baik politik uang dalam artian mem- berikan uang untuk membeli suara calon pemilih maupun politik uang untuk membiayai seorang calon

Jakarta, Oktober 2017 lalu. Presiden menginginkan sinergi antara Polri dan KPK lebih ditingkatkan dalam konteks pemberantasan korupsi. Pekan ini Polri dan KPK menggelar pertemuan untuk me- matangkan pembentukan Satgas tersebut. Termasuk untuk membic- arakan teknis dan pembagian peran antara KPKdan Polri. “Lagi cari hari minggu ini untuk dirapatkan dengan Polri,” kataWakil KetuaKPK, Laode M Syarief, Rabu (3/1). Sedangkan menurut Jubir KPK, Febri Diansyah, secara prinsip pimpinan KPK dan Polri sudah menggelar pertemuan terkait rencana pembentukan Satgas ini. Namun, pertemuan-pertemuan selanjutnya perlu dilakukan oleh kedua lembaga untuk membahas teknis, strategi dan implementasi satgas ini. Pendingin Sedangkanmengenai perhelatan Pilkada Serentak, menurut Kapolri, ketika mesin politik sudah mulai memanas maka Polri berharap bisa hadir menjadi pendingin. Mesin parpol boleh menghangat tapi jangan sampai panas apalagi terbakar. Hindari isu provokatif, sensitif, dan jangan sampai men- gorbankan bangsa untuk ambisi politik sektoral “Polri juga TNI pada posisi netral. Panglima juga sampaikan TNI dalam posisi netral. Kita harap mesin pendingin bergerak. Bisa siapa saja. Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, media. Tolong berita yang mendinginkan, para netizen yang bermain di medsos juga buat kabar, info yang mendinginkan. Jangan kalo ada info yang memanaskan langsung men- share ,” kataTito. Kapolri berharap para peman- tau pemilu independen, LSM, dan lembaga lain supaya aktif ikut membantu mengawasi. Begitu ada hal yang sensitif, hoax , mereka bisa bergerak meluruskan seh- ingga isu negatif itu tidak sampai berkembang. Apalagi padaAgustus 2018 ini juga dilakukan penetapan pasangan capres dan cawapres. Ini juga dipastikan akan memanaskan mesin politik nasional. ”Juni ada Pilkada serentak, dan panas mesinnya, makaAgustus, saat penetapan paslon capres cawapres maka mesin makin panas,” urai Tito. [FAR/F-5]

ANTARA/Muhammad Adimaja Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) seusai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dalam rangka menguatkan komitmen, komunikasi yang lebih baik dalam penanganan korupsi.

rakyat. Mereka melihat apa yang dibawa calon untuk mereka. “Di Jakarta hal ini juga terjadi, di mas- yarakat kelas bawah, lower . Kalau (calon datang) masyarakat tanya, kasus politik uang saat pilkada. Baik politik uang dalam artian memberikan uang untuk membeli suara calon pemilih maupun politik uang untuk membiayai seorang calon yang hendak berkompetisi dalam hajat pesta demokrasi itu. “ Satgas perlu dibuat karena masih banyak

yang hendak berkompetisi dalam hajat pesta demokrasi itu. Bagi mereka yang terpilih se- bagai kepala daerah dengan meng- halalkan politik uang, nominal gaji yang diperoleh ketika menjabat tidak cukup untuk mengembali- kan modal yang dikeluarkan saat berkompetisi sehingga membuatnya tergoda melakukan korupsi. “Pas terpilih jadi kepala daerah, paling top dengan segala tunjangan (untuk) bupati taruhlah Rp 300 juta/bulan dikali 12 kali dikali lima tahun, Rp15 miliar lebih, (sementara) yang keluar Rp 30 miliar,” imbuh Tito. Terkait sistem pemilu, kata Tito, pemilu langsung memun- gkinkan kepala daerah terpilih bakal loyal kepada masyarakat karena dia dipilih langsung, bukan karena ditunjuk atasan. Sedangkan sisi negatif, masyarakat kelas bawah belum paham hak-hak demokrasinya. Masyarakat kemlompok ini tidak melihat isi program kandidat kepala daerah atau calon wakil

kami dapatnya apa,” imbuhnya. Akibatnya seseorang yang hendak menjadi kepala daerah atau petahana melakukan pendekatan money politic . Di era kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian, syahwat Polri memberantas korupsi begitu kuat. Terbukti tahun 2017 lalu muncul rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Namun rencana itu tak terwujud karena banyak ditentang. Keberadaannya dianggap bakal berimpitan atau tumpang tindih dengan KPK. Selain itu, anggaran yang dibutuhkan cukup besar yakni Rp 2,6 triliun seperti yang diajukan Polri. Angka terse- but dinilai terlalu besar mengingat Densus Tipikor bukan merupakan lembaga baru seperti KPK atau Badan Narkotika Nasional. Presiden Jokowi akhirnya menolak pembentukan Densus Tipikor. Keputusan ini diambil setelah Presiden mendengar penjelasan Kapolri dalam Rapat terbatas kabinet di Istana Merdeka,

Made with FlippingBook flipbook maker