SP180803

Suara Pembaruan

Utama

Jumat, 3 Agustus 2018

3

ERP Diterapkan Pertengahan 2019

[JAKARTA] Pemprov DKI Jakarta sedang gencar mela- kukan pembatasan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta. Tidak hanya menerapkan per- luasan kebijakan nomor pelat mobil ganjil dan genap, tetapi juga akan segera melaksana- kan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Andri Yansyah ERP sudah diterapkan pada pertengahan 2019,setelahtransportasipublik berbasis rel mass rapid transit (MRT) Jakarta beroperasi Maret 2019. ERP yang sudah digagas sejak pemerintahan sebelum Anies-Sandi ini, kini masih dalamproses lelangmengingat investasi yang dibutuhkan cu- kup tinggi, yakni sekitar US$ 400 juta atau Rp 5,8 triliun. “Sekarangmasih dalamproses lelang semoga Oktober nanti kami sudah menemukan pe- menang lelang. Pembangunan gate ERPsudah harus dimulai di bulan Oktober. Itu yang se- dang kami kejar,” kataAndri, Jumat (3/8). Idealnya pembangunan ERP butuh waktu hingga 12 bulan sehingga paling tidak

penerapannya Oktober 2019. Namun, mengingat kemende- sakanmakaMaret 2019 sudah harus diterapkan. Rencana ERP adalah di kawasanJalanSudirman, yakni Bundaran Hotel Indonesia sampai Senayan. Sedangkan di kawasan H Rasuna Said, jalur yang dilintasi adalahKu- ningan-WarungBuncit hingga masuk Menteng. Lelang ERPdilakukan se- cara terbuka. Sudahadabelasan perusahaan yang memenuhi syarat. Pengembalian investasi yang akan dikeluarkan pihak swastadalammembangunERP, tidakmenggunakansistemBOT (buil, operate, transfer). Jadi pengoperasian nantinya bukan olehswastadalamjangkawaktu 20-30 tahun kemudian baru di- serahkankepadaPemprovDKI melainkanbiayapembangunan ERPakandibayarkanPemprov DKI dengan cara mencicil. Karena itu, Dishub DKI telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP untuk menjadi operator ERP Jakarta. Pendapatan retribusi ERP yang didapatkan setiap tahun- nya sebagian akan digunakan untukmembayar cicilan inves- tasi swasta yang membangun

ERP baik dijalankan, namun demikian untuk menerapkan ERP harus dibarengi dengan ERI (Electronic Registration Identification). “Polisi perlu memiliki ERI ketika ERP di- terapkan. Ini untukmengetahui data-data pemilik kendaraan ketika pengguna melanggar ERP,” katanya. Yayat melanjutkan, ketika ERP diterapkan, pemerintah perlumenyediakan transportasi massal yang akomodatif bagi warga. “Kalau ERP diterap- kan, transportasi massal harus dibenahi dan sediakan MRT dan angkutan massal lainnya serta akses jalan yangmampu mengakomodasi aktivitas warga,” katanya. Bagi Yayat, pembatasan kendaraan apa pun sistemnya, termasuk ganjil genap itu su- dah sebaiknya diberlakukan namun dengan manajemen yang memadai. “Sistem ganjil genap atau ERP adalah bagian dari ma- nagement traffic . Hanya saja sering kali kita ragu dan galau ketikaakanmelakukantindakan besar ini.Akibatnya, kitahanya bisa melakukan tindakan ini saat peristiwa besar seperti Asian Games,” ujarnya. [161/LEN/A-15]

ERP. Jumlah cicilannya nanti akandisepakatidalamdokumen lelang yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Sebagian lagi dari penda- patanretribusiERPakanmasuk dalam kas pendapatan BLUD ERP Jakarta. Pendapatan ini

akan digunakan untuk biaya operasionasl ERP Jakarta dan juga akan dijadikan dividen yang akan diberikan ke Pen- dapatanAsli Daerah Pemprov DKI. Sebelum ERP diterapkan tahun depan, DishubDKI juga

akan menyiapkan pengadaan alat on board unit (OBU) yang ditempelkan di kendaraan roda empat ini. Harga OBU dibanderol sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per unit. Pengamat tata kota Ya- yat Supriatna menyatakan,

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online