SP161126

U

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 26-27 November 2016

Medos Alat Propaganda Radikalis

Banyak Politisi Demokrat yang Di-PAW?

[YOGYAKARTA] Media sosial (medsos) sangat berpe- ran dalam proses radikalisasi dalam arti negatif. Proses ini berjalan tidak seketika mela- inkan perlahan, dimulai dari provokasi untuk membenci simbol-simbol negara hing- ga dasar negara. Kelompok Islamic State (IS) menjadi satu model ge- rakan terorisme yang secara cerdas dan fasih mengguna- kan kemajuan teknologi dan informasi, khususnya medsos sebagai alat propaganda dan rekrutmen keanggotaannya. Aktivitas radikalisme yang disebarkan melalui je- jaring medsos ( virtual wor- ld ) menunjukkan masih adanya celah yang dapat di- manfaatkan oleh kelompok atauorganisasi radikal, bah- kan teroris, dalam menye- barkan pahamnya. Karena itu tak mengherankan radi- kalisme tumbuh subur di kalangan terdidik. Menurut peneliti sekali- gus dosen Cen t e r for Re l i g i ous and Cr os s - Cultural Studies (CRCS) UGM, Mohammad Iqbal Ahnaf, gejala radikalisme itu dapat dilihat ketika pada sikap penolakan dialog atau berkompromi, memilih taktik atau strategi yang konfrontatif, dan menarik diri dari arus utama (mode- rat) baik dari sisi cara pan- dang dan sosialisasi. Selain itu, gejala radika- lisme adalah sikap skeptis terhadap sistem yang ada dan menuntut perubahan se- cara fundamental. “Hal ini dapat kita lihat dari sikap orang-orang yang menen- tang Pancasila dan demo- krasi di Indonesia,” ujarnya. Gejala selanjutnya ada- lah sikap toleran terhadap cara-cara kekerasan dan in- timidatif. “Jika selama ini kita me- ngira media sosial bisa mem- buka cakrawala, sebaliknya Ia juga bisa mempersempit pemikiran seseorang. Ada kan pemutusan. Rumusan ini sangat terkesan sebatas mem- berikan legitimasi bagi eksis- nya Permenkominfo No. 19 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif. “Pemberian wewenang mutlak kepada pemerintah un- tuk melakukan pemutusan ak- ses juga secara politik berbaha- ya, mengingat besarnya poten- si penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan itu juga jauh dari standar hak asasi manusia da- lam pemutusan konten in- ternet, yang menghendaki ada- nya kejelasan batasan konten/ muatan internet yang dapat di- batasi. Bagaimana prosedur

ingin eksis secara berlebih- an di dunia maya. Karena itu harus ada pedoman seca- ra umum tentang ram- bu-rambu hate speech . Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengungkapkan Tim Cyber Crime Bareskrim Polri terus memantau aktivitas media sosial menjelang rencana aksi demonstrasi pada 2 Desember 2016. “Kami terus mengiden- tifikasi (pergerakan aktivi- tas media sosial) khususnya yang memprovokasi dengan gambar maupun tulisan. Kami lihat cukup masif se- karang," katanya. Ia mengatakan salah sa- tu fokus mereka adalah akun-akun medsos yang bertujuan untuk menggiring opini. Pasalnya, tidak se- mua akun di medsos meng- gunakan identitas asli se- hingga menjadi tugas Polri untuk bisa mengidentifikasi pengelola akun tersebut. Sementara terkait pesan berantai melalui perangkat elektronik, pihaknya meng- ingatkan masyarakat agar tidak langsung memperca- yai dan menyebarkan pesan berantai tersebut. Pasalnya bila ternyata isi pesan tersebut tidak be- nar maka penyebarnya bisa dikenai sanksi pidana. Ia mengatakan pelaku penyebar kabar atau berita bohong bisa dianggap me- langgar Pasal 28 Ayat 1 da- l am Un d a n g - Un d a n g Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam pasal UU ITE ini disebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesat- kan, ancamannya bisa terke- na pidana maksimal enam ta- hun dan denda maksimal Rp1 miliar”. [Ant/ 152] Identifikasi al. Peran Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia juga per- lu mendorong agar masyara- kat aktif melakukan saring in- formasi. Karena sekarang ba- nyak ‘berita’ hoax tanpa kla- rifikasi yang baik dan menye- bar,” imbuhWahyudi. Buat masyarakat, ung- kap Wahyudi, ada baiknya setiap penerima pesan me- lakukan upaya klarifikasi terkait kebenaran informasi y a n g d i p e r o l e h n y a . “Tumbuhkan budaya klarif- ikasi untuk memperkecil provokasi. Ingat, hukum se- lalu terlambat dibandingkan perkembangan teknologi,” tuturnya. [153]

P artai

mengundur- kan diri, me-

Demokrat dikabar-

ninggal dunia, atau diberhen- tikan. Anggota DPR yang diberhentikan pun bisa menggugat secara hu- kum,” ujarnya. Masih kata sumber tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki kewenang- an untuk menolak PAW yang dilakukan parpol terhadap kadernya. “Khususnya, PAW yang dilakukan dengan alasan dicari-cari,” katanya. Seperti diketahui, salah satu anggota DPR dari Partai Demokrat yang san- ter disebut akan diganti adalahAmbar Tjahyono. Dia akan digantikan oleh Roy Suryo. Pada Pemilu 2014, Roy kalah suara dari Ambar di daerah pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Kalau tidak salah ada, ada PAW lain. Jadi, bukan cuma Pak Roy yang akan menggantikan Pak Ambar,” kata sumber itu. Dia mengungkapkan, kemungkinan besar ada delapan anggota DPR da- ri Fraksi Partai Demokrat yang terkena PAW. [C-6]

kan telah mela- kukan pergantian antar- waktu (PAW) terhadap se- jumlah kadernya yang du- duk sebagai anggota DPR. PAW itu dilakukan berda- sarkan keputusan Mahkamah Partai. Namun, kabar yang beredar menye- butkan, keputusan untuk melakukan PAW itu tidak diterima oleh kader yang akan diganti. “Karena itu, ada kader yang menempuh jalur hu- kum karena tidak menerima keputusan tersebut. Sudah ada yang melayangkan gu- gatan atas PAWke penga- dilan di Jakarta,” kata sum- ber SP di Jakarta, Sabtu (26/11). Menurut sumber tersebut, partai politik (par- pol) sejatinya tidak boleh seenaknya mengganti ang- gota DPR. Meski diakui, parpol memang dapat mengganti wakil rakyat ter- pilih sesuai dengan peratur- an perundang-undangan. “Namun, parpol tidak bisa semaunya mengganti kader di parlemen. Sesuai aturan, ada tiga alasan PAW dapat dilakukan, ya- itu anggota DPR itu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dedy Permadi

M Iqbal Ahnaf

kemungkinan seseorang membatasi media sosialnya di grup-grup yang berisi wa- cana radikal. Gempuran in- formasi dari website-website yang berpaham radikal ini juga memunculkan sumber pengetahuan dan otoritas ba- ru, hingga munculnya fi- gur-figur berpaham radikal yang dijadikan rujukan dan panutan oleh orang banyak,” katanya. Semakin terbukanya pe- nyebaran ajaran radikal membuat meningkatnya ujaran kebencian yang dijadi- kan sebagai alat mobilisasi dan alat membangun simpati. Meski demikian Iqbal juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam meng- halau ujaran kebencian kare- na jika salah sasaran justru dapat dimanfaatkan oleh ke- lompok radikal untuk mele- gitimasi kebencian mereka. Dengan berbekal UU ITE, sesungguhnya aparat Kepolisian sudah bisa bertin- dak untuk mencegah ujaran kebencian maupun provokasi merongrong pemerintah. Ketegasan Polri maupun Kemenerian Kominfo dibu- tuhkan karena sudah banyak peristiwa konflik besar yang diawali dan diprovokasi dari ujaran kebencian. Hate speech dan menye- barkan berita bohongsudah diatur dalam KUHP teruta- ma Pasal 156, 157, 311, dan Hati-hati dalam pembatasannya, terma- suk mekanisme pemulihan- nya? Harusnya wewenangnya diserahkan kepada suatu badan yang independen, bebas dari kepentingan politik dan ekono- mi,” tegasWahyudi kepada SP, Sabtu (26/11) pagi. Terkait kontestasi politik yang berkembang danmenye- bar melalui media sosial bela- kangan, Wahyudi memapar- kan, penegak hukum sebenar- nya dapat menggunakan pela- rangan terkait penyebaran ke- bencian. Hal itu sudah tercan- tum dalam pasal 156, 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada juga Undang-Undang 40 tahun

312. Ditambah lagi UU No 40/2008 tentangDiskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 07/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. “Secara legal hukum, sesungguhnya sudah ba- nyak instrumen yang bisa dipakai untuk mengatasi hate speech di jejaring sosi- al. Namun sayangnya, pe- rangkat hukum itu masih belum maksimal diterap- kan,” katanya. Peneliti Center for Digital Society (CfDS) FisipolUGM, Dedy Permadi juga memaparkan, peneliti- an terhadap aktivitas di med- sos tentang sentimen berbau SARA, ternyata lebih ba- nyak dihembuskan oleh akun-akun yang digolong- kan sebagai buzzer , yaitu mereka yang mengungngah konten yang sama di bebera- pa media dengan menya- markan informasi pribadi. Sayangnya, pengguna me- dia maya justru banyak terpan- cing oleh para buzzer yang se- sungguhnya adalah orang ba- yaran. Karena itu, perang ujar- an di media sosial, sulit terhin- dari. “Kata kuncinya adalah penegakan sanksi yang tegas bagi para buzzer ,” katanya. Menurut sosiolog krimi- nal UGM, Suprapto, ma- syarakat Indonesia memang sedang mengalami euforia teknologi. Pergeseran dunia komunikasi langsung men- jadi digital juga dibarengi dengan meningkatkan rasa 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta berbagai peraturan lainnya. M e s k i d e m i k i a n , Wahyudi memandang pen- dekatan melalui literasi me- dia sosial buat penggunanya menjadi sangat penting. Apalagi tatanan masyarakat Indonesia sekarang ini be- lum semuanya mengerti dan memahami pola komunika- si yang baik di media sosial. “Literasi digital penting, pemerintah perlu mendorong itu. Elite politik juga bisa mendorongnya dengan mem- berikan contoh komunikasi yang baik dengan media sosi-

Budayakan Klarifikasi dan Literasi Media Sosial

[BANDUNG] Penegakan hu- kum secara profesional dapat membendung efek negatif pe- nyebaran konten di media so- sial. Namun penegakan hu- kum itu harus dibarengi de- ngan pemahaman soal hak asasi manusia agar tidak men- jadi pembatasan kebebasan berekspresi di luar batas. Saat penegakan hukum mengalami kendala, maka pendekatan sosial melalui lite- rasi media sosial menjadi an- dalan. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar menuturkan, pemerintah su- dah memiliki landasan hukum untuk membatasi penyebaran

konten negatif di internet me- l a l u i Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Namun, revisi terbaru dari undang-un- dang itu malah menimbulkan ambiguitas terkait pemberian kewenangan pemutusan akses bagi pemerintah. Wahyudi menyoroti hasil revisi pasal 40 yang menjadi materi baru dalam Undang- Undang ITE. Pasal itu memu- at kewenangan pemerintahan untuk melakukan pemutusan akses terhadap muatan atau konten internet yang dilarang, termasuk memberikan perin- tah kepada internet service provider (ISP) untuk melaku-

Made with FlippingBook - Online catalogs