SP180704

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 4 Juli 2018

Partai Kesulitan Cari Caleg?

H ari ini, Rabu (4/7) merupakan hari pertama pendaftar- an calon anggota legislatif (caleg), baik untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Proses pendaftaran caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan hingga 17 Juli mendatang. Setelah melalui berba- gai proses, seperti verifi- kasi dan perbaikan syarat pendaftaran, KPU mene- tapkan daftar caleg tetap (DCT) pada 20 September 2018.

Sebelum tahapan pen- daftaran dimulai, partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 te- lah melakukan proses per- ekrutan caleg di sejumlah daerah. Selain orang-orang yang berminat mendaftarkan di- ri, partai juga melakukan “jemput bola” terhadap orang-orang yang diang- gap potensial untuk men- dulang suara. Namun, menurut infor- masi, di sejumlah daerah,

pendaftaran caleg sepi pe- minat. “Di beberapa dae- rah partai kesulitan men- cari caleg. Pendaftaran ca- leg sepi peminat. Ada par- t a i yang tidak bisa me-

yang besar, para bakal ca- leg juga enggan mengelu- arkan uang untuk bisa mendapatkan tiket dari partai. “Kesulitan utama par- tai juga mencari caleg pe- rempuan. Ini menjadi ken- dala tersendiri, karena sya- rat kuota 30% caleg harus perempuan. Akhirnya, ada partai yang sekadar ‘men- comot’ orang, terutama perempuan, untuk bisa menjadi caleg. Yang pen- ting asal bisa memenuhi syarat itu,” kata sumber itu. [O-1]

menuhi kuota jum- lah caleg yang di- perbolehkan sesu- ai syarat,” ujar

sumber SP di Jakarta, Rabu (4/7).

Dikatakan, alasan uta- ma sepinya peminat itu karena besarnya biaya politik yang harus dikelu- arkan bakal caleg. Selain dana kampanye nanti

Semua demi Elektabilitas

[JAKARTA] Partai politik kerap melupakan integritas, kapabilitas, kompetensi, dan wawasan ke- bangsaan dalam mengusung calon anggo t a l eg i s l a t i f ( ca l eg ) . Kecenderungan saat ini, parpol lebih mengutamakan elektabilitas hanya untuk memperoleh suara tanpa memperhatikan kepenting- an bangsa. Partai cenderung me- milih orang-orang yang sekadar populer, seperti artis, tokoh or- mas, atau tokoh-tokoh lokal untuk menjadi caleg. Ini harus diubah agar citra par- lemen hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi lebih baik. Partai harus mau melakukan peru- bahan besar agar tidak ada lagi anggota Dewan yang terjerat ka- sus korupsi dan fungsi-fungsi par- lemen bisa berjalan baik karena diisi oleh orang-orang yang ber- kualitas dan berintegritas. Demikian rangkuman penda- pat pengamat politik Susaningtyas NH K e r t o p a t i , p e n e l i t i Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarby, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dihim- pun SP di Jakarta, Rabu (4/7). Susaningtyas mengatakan, pe- ran parpol penting dalam memilih caleg yang berkualitas dan mam- pu membawa perubahan positif bagi parlemen dan konstituennya. Jangan sampai parpol menjadi pragmatis dengan hanya memper- timbangkan kepopuleran atau ke- kuatan logistik bakal caleg. “Saat ini, pragmatisme luar biasa marak dan semakin memu- dahkan orang yang memiliki mo- dal kuat tanpa kualitas bagus un- tuk menjadi caleg,” ujar perempu- an yang akrab disapa Nuning itu. Berdasarkan pengalamannya ketika berhasil lolos menjadi ang- gota DPR periode 2009-2014, Nuning mengungkapkan, ada se- jumlah faktor yang perlu diperha- tikan parpol dalam merekrut ca- leg. Yang utama adalah pendidik- an formal dan pengalaman kerja. “Hal ini penting mengingat anggota DPR bekerja untuk legis- lasi dan menyusun UU sampai

butuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Surat keterangan ini dibutuhkan untuk memastikan pelamar tidak pernah melakukan tindak pidana. “Jangankan mau menjadi ca- leg, kita mau melamar pekerjaan saja ada SKCK. Tujuannya untuk melihat, apakah orang itu pernah melakukan pidana. Kalau melaku- kan pidana, pasti tidak terpilih. Jadi, idealnya persyaratan itu su- dah dilakukan sejak awal,” kata Basaria. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, peranan partai sangat penting untuk me- nentukan wajah parlemen di DPR dan DPRD. “Sangat penting (pe- ranan partai bagi parlemen), kare- na semua anggota parlemen itu ditentukan oleh partai,” ujarnya. Kendati demikian, diakuinya bahwa partai-partai di Indonesia belum mempunyai mekanisme perekrutan kaderisasi yang mapan dan stabil. Jika partai-partai terse- but melakukan kaderisasi yang baik, misalnya dengan sekolah partai yang simultan dan membe- rikan pendidikan politik secara organisasi, maka tidak akan ba- nyak partai yang membuka pen- daftaran caleg kepada umum. Sementara, menurut peneliti LSI Adjie Alfarby, peran parpol untuk mengusung caleg berintegri- tas dan berkualitas agar kinerja par- lemen semakin membaik. Jika ti- dak, masyarakat akan semakin mempertanyakan kinerja parlemen, karena ketidakmampuan mereka membawa aspirasi masyarakat. Menurutnya, selama ini caleg berkualitas jarang muncul, karena sikap pragmatisme parpol. Hampir semua parpol mengalami krisis kaderisasi dan memilih jalan pin- tas untuk mendulang suara dengan merekrut orang-orang di luar kader dan sekadar memiliki popularitas. Selain kaderisasi yang kurang, se- lama lima tahun parpol juga tidak konsisten dalam menarik simpati publik. Akibatnya, menjelang pe- milu, parpol menjadi panik dan mencari orang-orang yang sudah memiliki popularitas, tanpa peduli terhadap integritas dan kualitas. [Y-7/F-5/D-14] Kaderisasi

Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi (2013-2017)

Profesi

2013 2014

2015

2016

2017

TOTAL

Anggota DPR dan DPRD

8 4 2 3 7 3

9 9 3

19

23

20

79 18 10 41 69 12

Kepala Lembaga/Kementerian

3 3 4 7 3

2 1 9

0 1

Gubernur

Wali Kota/Bupati, danWakil Pejabat Eselon I, II, dan III

12

13 43

2 2

10

Hakim Swasta

1

3

24

16

18

28

28

114

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

melakukan penyaringan lebih ke- tat dalam proses perekrutan kan- didat caleg,” kata Febri kepada SP di Jakarta, Rabu (4/7). Menurut dia, KPK sudah ber- diskusi dengan sejumlah pimpinan parpol. Dalam diskusi itu, KPK te- lah menyarankan sejumlah hal un- tuk diadopsi partai, mulai dari dana politik, proses perekrutan dan ka- derisasi, hingga mekanisme inter- nal penegakan kode etik partai. “Jika ini dibuat dengan sung- guh-sungguh dan tentu saja diim- plementasikan dengan biak, maka tentu akan ada perbaikan, terutama di parlemen mendatang,” tuturnya. Sejak berdiri hingga saat ini, KPK telah menangani sekitar 739 orang yang tersangkut kasus ko- rupsi. Sebagian di antaranya su- dah memiliki kekuatan hukum te- tap atau inkracht . Dari jumlah tersebut, hingga “ Parpol harus mampu mencari caleg berintegritas dan berkomitmen kuat menghindari segala macam tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut dibutuhkan untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi.

mengawal implementasi UU di lapangan melalui aturan perun- dangan yang berlaku sesuai komi- sinya,” kata dia. Saat ini, yang se- ring kali terjadi adalah anggota DPR bergantung pada staf ahli saja tanpa pemahaman mumpuni terkait permasalahan yang diba- has dalam sebuah rapat di DPR. Faktor lain yakni seorang caleg harus memiliki rasa kesetiaan ke- pada Pancasila sebagai ideologi. Kondisi ini adalah sebuah kenisca- yaan mengingat saat ini banyak ta- waran ideologi yang tidak sesuai Pancasila maupun visi bangsa yang ada pada pembukaan UUD 1945. Faktor lain yang tidak kalah penting, parpol juga harus mampu mencari caleg berintegritas dan berkomitmen kuat menghindari segala macam tindak pidana ko- rupsi. Komitmen tersebut dibu- t uhkan un t uk menc i p t akan Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi. “Tiga hal itu untuk menga- dang caleg-caleg yang secara inte- lektual kurang baik. Artis tidak apa-apa, asalkan dia memiliki pendidikan yang cukup dan mau belajar,” kata Nuning. Juru Bi ca r a KPK Febr i Diansyah mengatakan, parpol me- miliki peran penting dalam me- wujudkan parlemen yang berinte- gritas. Salah satunya dengan me- nyeleksi secara ketat para kandi- dat caleg yang akan bertarung da- lam Pemilu 2019. “Parpol diharapkan berkontri- busi mewujudkan parlemen yang berintegritas. Cara terbaik tentu Berintegritas

2017, terdapat sekitar 144 anggo- ta DPR dan DPRD yang dijerat KPK. Jumlah itu belum termasuk anggota DPR dan DPRD yang di- jerat KPK pada 2018, seperti 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka ka- sus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai wa- kil rakyat serta 18 anggota DPRD Malang yang dijerat dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD- P P emk o t Ma l a n g 2 0 1 5 . Untuk itu, KPK menegaskan du- kungan terhadap langkah KPU yang menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2019. Aturan itu salah satunya melarang man- tan terpidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual pada anak, untuk menjadi caleg. Febri mengatakan, sejak se- mula, KPK mendukung pemba- tasan ruang bagi terpidana kasus korupsi untuk menduduki jabatan publik. Hal ini lantaran korupsi yang dilakukan mereka telah me- rugikan masyarakat secara luas. “Sejak awal, KPK mendukung pembatasan atau meminimalisasi ruang bagi terpidana korupsi un- tuk menduduki jabatan publik. Karena, menurut pandangan ka- mi, korupsi merugikan masyara- kat secara luas, bersifat extraordi- nary crime . Jadi, sikap kita harus jauh lebih tegas terhadap para pe- laku korupsi itu,” tegasnya. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menambahkan, untuk melamar suatu pekerjaan saja di-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online