SP180816

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 16 Agustus 2018

TGB Gabung Nasdem?

G ubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muham- mad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Sebelumnya, TGB adalah anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menjabat sebagai gubernur NTB selama dua periode. TGB dikabarkan meninggalkan par- pol yang membesarkannya itu tidak lama setelah menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pasca pengunduran diri tersebut, sumber SP menyebut- kan, saat ini TGB tengah men-

TGB agar mau bergabung. Salah satunya dilakukan Partai Nasdem. “TGB akan bergabung dengan Partai Nasdem. Keputusan politik tersebut tengah diper- timbangkan kedua be- lah pihak,” kata sumber itu di Jakarta, Kamis (16/8). Selain akan memutuskan untuk ber- gabung dengan Partai Nasdem, TGB juga akan lebih dilibatkan dalam tim pemenangan pasan- gan Jokowi dan Ma’ruf Amin

pada Pilpres 2019. Basis massa yang dimiliki TGB diharapkan dapat mendongkrak kemenang­ an Jokowi, terutama di NTB. Konflik antara TGB dengan Partai Demokrat muncul sete- lah dirinya secara terbuka men- dukung Jokowi. Nama TGB sempat masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden Jok- owi dan masuk dalam 10 besar nama yang akan dipilih. Tetapi, kemudian Jokowi akhirnya memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres. [Y-7]

cari partai politik yang bisa meneri- manya secara terbuka dan memiliki cita-cita yang sama, yakni men-

dukung pemerintahan Jokowi untuk dua periode. Di sisi lain, sejumlah partai politik juga disebut-sebut telah melakukan pendekatan personal kepada

Presiden: Infrastruktur Membangun Peradaban Indonesia Sudah Masuk Kategori Negara High Human Development

[JAKARTA] Pembangunan infra- struktur yang tengah digencarkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama 4 tahun terakhir tidak semata dimaknai se- cara fisik. Kehadiran infrastruktur erat kaitannya dengan pembangun- an mental dan karakter bangsa. Sebab, membangun infrastruktur sesungguhnya juga membangun peradaban bangsa. “Banyak yangmasih salah peng- ertian bahwa ketika kitamembangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT ( mass rapid transit ), LRT ( light rapid transit ), dilihat hanya dari sisi fisiknya saja. Padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, memba- ngun konektivitas budaya, dan membangun infrastruktur budaya baru,” ungkap Presiden Jokowi, dalampidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR, di Jakarta, Kamis (16/8). Dalam Sidang Tahunan yang dipimpinKetuaMPRZulkifli Hasan tersebut, hadir pula Wapres Jusuf Kalla, dua mantan presiden, yakni BJ Habibie dan Megawati Soekar- noputri, serta tiga mantan wapres, yakni Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono. Jokowi menekankan, pemba- ngunan infrastruktur fisik juga harus dilihat sebagai cara untuk memper- satukan, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. “Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air,” jelasnya. Menurut Presiden, percepatan pembangunan infrastruktur, selain untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, juga diarahkan untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baruyangmampumemberi- kan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru Tanah Air. “Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, KepulauanMaluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama dan sejahtera bersama,” tandasnya.

Tumbuh cepatnya generasi pro- duktif, lanjut Presiden,mengharuskan pemerintah untuk menciptakan dan membuka lapangankerjabarumelalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemu- dahan berusaha. Tujuan utamanya adalahmembuat perekonomian lebih produktifdankompetitif, sehinggabisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. “ Alhamdulillah , dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70%menjadi 5,13%,” ungkapnya. Presiden juga menjelaskan langkah pemerintahmengangkat ke- sejahteraan 40% lapisan masyarakat terbawah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk menyasar 40% lapisan masyarakat terbawah, tengah dijalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultramikro, usahamikro, dan usaha kecil. “Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM,” katanya. Sejalan dengan itu, pemerintah juga berusahamenjaga stabilitas har- ga bahan-bahan pokok, menyalurkan ProgramKeluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019. “Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pen- tingnya kepercayaan masyarakat. “Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran negara. Kita harus memastikan Negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tandasnya. [MJS/D-14/H-14]

SP/Joanito De Saojoao Presiden Joko Widodo (depan, tengah) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, keempat kanan) Wakil Presiden Jusuf Kalla (depan, ketiga kanan), Ibu Mufidah Jusuf Kalla (depan, kedua kanan), dan pimpinan lembaga negara berfoto bersama saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

juta jiwa pada Mei 2018. “Kita bersyukur apa yang kita kerjakanmembuahkan hasil, kualitas kehidupanmanusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus memba- ik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudahmasuk ke kategori HighHumanDevelopment ,” ungkap Kepala Negara. Terkait hal itu, Presiden jugame- nekankan bahwa pendidikan adalah tanggapentingbagimanusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampumembuat manusia Indonesia

lebih produktif dan berdaya saing. “Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untukmelahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-tero- bosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirau- sahawan muda yang kreatif dan inovatif,” paparnya.

Pembangunan Manusia

Selainmembangun infrastruktur, fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir juga menyasar pembangunan sumber daya ma- nusia (SDM). Menurut Presiden, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. “Kita bekerjamemastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak bo- leh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau,” ujarnya. Komitmen tersebut, diwujudkan melalui pembagian Kartu Indone- sia Pintar, yang pada 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa. Selain pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu. Upaya yang dilakukan dengan mening- katkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014, menjadi 92,4

Made with FlippingBook Learn more on our blog