ID160810

RABU 10 AGUSTUS 2016

24

Investor Daily/GAGARIN

BJB - Indomaret Direktur Utama bank BJB Ahmad Irfan (dua dari kiri), Bupati Tangerang Zaki Iskandar (kiri) dan warga saat melihat proses langsung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Gerai Indomaret Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Selasa (8/9). Bank BJB memperluas delivery channel bekerja sama dengan Indomaret untuk menerima pembayaran PBB-P2 secara leluasa tanpa dibatasi jam kerja khususnya di Kabupaten Tangerang.

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) telah merampungkan revisi Peraturan Bank In- donesia (PBI) terkait uang elektronik yang antara lain mengatur kembali mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD). Revisi PBI tersebut akan diterbitkan pekan depan. Deputi Gubernur BI Ronald Waas men- gatakan, dalam revisi aturan tersebut pihaknya akan memperluas cakupan bank penyelenggara LKD dari semula terbatas pada kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV menjadi mencakup juga BUKU III dan sebagian BUKU II. “Kelompok BUKU II bisa, tapi terbatas,” kata Ronald di Jakarta, Selasa (9/8). Ronald menjelaskan, dalam penyeleng- garaan LKD, BI ingin melibatkan bank pembangunan daerah (BPD) yang saat ini juga banyak di kategori BUKU II. Kendati demikian, menurut dia, izin penyelengga- raan LKD di BUKU II akan terbatas pada bank yang dinilai dapat mengelola risiko dengan baik. “Sebagai contoh, kalau di satu daerah tidak ada BUKU III dan IV tapi kami perlu untuk financial inclusion , tidak bisa juga BI memaksakan hanya BUKU III dan IV. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu dibolehkan, misalnya BPD kan hadir di daerah,” jelas dia. Berdasarkan data BI, saat ini terdapat lima bank yangmenjadi penyelenggara LKD. Dari jumlah tersebut empat bank adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Ne- gara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sudah meng- gunakan agen LKD individu, sedangkan PT Bank CIMBNiaga Tbk hanya menggunakan agen LKD berbadan hukum. Dalam revisi aturan tersebut, tambah Ron- ald, BI juga menaikkan batas maksimal pe- nyimpanan dana pada uang elektronik yang terdaftar ( registered ) dari saat ini sebesar Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta. “Bisa sampai Rp 10 juta. Kami juga ada kepentingan lain agar jangan sampai ini digunakan untuk pencu- cian uang atau terorisme. Pengamanannya harus panjang,” terang dia. Ronald mengaku, BI mendorong interop- erabilitas uang elektronik. Interoperabilitas antara lain dilakukan dengan meminta bank- bank untuk membuka mesin electronic data capture (EDC) untuk dapat menerima uang elektronik. Demikian pula pengisian ulang uang elektronik pada mesin ATM yang memungkinkan untuk digunakan mengisi ulang elektronik bank lain. (nti) JAKARTA – PT Bank Mayapada Inter- national Tbk tengah menawarkan lem- bar saham baru melalui kepada investor melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD/ rights issue ). Dana hasil aksi kor- porasi tersebut diproyeksikanmasuk sekitar Oktober 2016 usai rights issue rampung. Direktur Utama BankMayapada Hariyono Tjahjarijadi mengatakan, target hasil rights issue yang akan dilakukan perseroan masih sesuai dengan target sebelumnya, yakni Rp 1 triliun. Pemegang saham sudah siap dengan dana, tapi karena banyak hal yang perlu diurus, aksi penerbitan saham baru tersebut kemungkinan tidak dapat selesai pada September mendatang. “Sekalipun kami mau cepat, tapi proses masih panjang. Perseroan perlu ikut juga aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BankMayapada berharap soal rights issue dapat beres pada Oktober 2016,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (9/8). Berdasarkan prospektus emiten berkode MAYA ini yang dimuat di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Agustus 2016 disebut- kan, melalui penawaran umum terbatas (PUT) IX perseroan berupaya menambah modal. Jumlah lembar yangakanditerbitkanmencapai 614.916.967sahamdengannilainominalRp100. Adapun PUT yang dilakukan bank swasta nasional itu merupakan bagian strategi untuk memperkokoh struktur permodalan. Sebab, Bank Mayapada yang bermodal inti (tier I) Rp 4,08 triliun ini berencana masuk ke kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III. Laporan keuangan perseroan juga mneu- njukkan capital adequacy ratio (CAR) sudah beranjak ke level 11,90% pada akhir Juni 2016. Berkaitan dengan CAR, Hariyono memaparkan, perseroan memproyeksikan CAR setelah rights issue di kisaran 14-15%. “Sudah kami perhitungkan berdasarkan realisasi CAR Juni 2016,” papar dia. Apabila sudah menjadi BUKU III, tutur Hariyono, pengembangan bisnis pertama yang akan dijalankan perseroan adalah pen- ingkatan layanan teknologi informasi (TI). Contohnya layanan internet banking . “Dari sisi core business kami tetap (fokus) di ritel dan komersial, sedangkan untuk internet banking itu diharapkan dapat dilakukan tahun ini,” tegas dia. (dka)

alokasi besaran modal capital sur- charge DSIB terbesar, yaitu 0,625% dan satu-satunya bank yang masuk dalamkelompok empat. Kemudian, dua bank tercatat masuk dalam kelompok tiga dengan kewajiban pemenuhan capital surcharge sebe- sar 0,500%, yakni BCA dan BRI. Kemudian satu bank pada kelom- pok dua dengan kewajiban capital surcharge D-SIB sebesar 0,375%, yakni BNI. Sementara itu, delapan bank lain masuk dalam kelompok satu dan wajib mengalokasikan capital surcharge sebesar 0,25%. Delapan bank tersebut adalah Bank CIMB Niaga, Bank Panin, Bank Danamon, BTN, Bank Permata, Maybank Indonesia, Bank OCBC NISP, dan Bank Mega. Dari 12 bank tersebut, Bank Mandiri merupakan bank DSIB dengan aset terbesar dengan total aset secara konsolidasi hingga se- mester pertama tahun ini sebesar Rp 910 triliun, sedangkan Bank Mega tercatat memiliki aset terke- cil dengan total aset secara konsoli- dasi sebesar Rp 64,85 triliun. Sementara itu, saat ini rata-rata total CAR bank-bank DSIB berada pada rentang 15,77% hingga 25,5%, sedangkan rata-rata CAR tier 1 bank-bank DSIB berada pada rentang 12,21% hingga 25,35%. Adapun Maybank Indonesia ter- catat memiliki CAR secara total maupun CAR tier 1 terendah, sedangkan Bank Mega tercatat memiliki total CAR maupun CAR tier 1 paling tinggi di antara 12 bank D-SIB tersebut.

cukupan modal ( capital adequacy ratio /CAR) yang tinggi danmampu memenuhi ketentuan tambahan terkait permodalan tersebut. Den- gan demikian, menurut dia, pihakn- ya pun sebenarnya tidak perlu lagi meminta bank-bank tersebut untuk menambah permodalannya. Likuiditas DSIB Kuat Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nel- son Tampubolon menuturkan, selain memiliki permodalan yang kuat, bank-bank DSIB tersebut memiliki kondisi likuiditas yang baik. “Likuiditas dan permodalan bank-bank tersebut berada dalam kondisi baik dan kuat,” ungkap dia. Tahun ini, OJK mengenakan capital surcharge pada bank DSIB pada rentang 0,25%-1%. Tamba- han modal untuk kelompok satu ditetapkan sebesar 0,25%, kelom- pok dua 0,375%, kelompok tiga 0,5%, kelompok empat sebesar 0,625%, dan kelompok lima 1%. Tambahan modal tersebut akan meningkat ber tahap dan akan berlaku penuh pada 2019, di mana kelompok satu nantinya wajib me- menuhi tambahan modal sebesar 1%, kelompok dua 1,5%, kelompok tiga 2%, kelompok empat 2,5%, dan kelompok lima 3,5%. Pemenuhan capital surcharge wajib dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama ( common equity tier 1 ). Berdasarkan laporan keuangan bank-bank tersebut, saat ini Bank Mandiri merupakan bank dengan

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowar- dojomenjelaskan, penetapan bank- bank yang masuk dalam kelompok DSIB telah dilakukan OJK melalui konsultasi dengan Bank Indone- sia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pencega- han dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Sesuai UU tersebut, penetapan bank yang masuk dalam kelompok bank yang berdampak sistemik tersebut juga akan dimutakhirkan secara berkala. Di sisi lain, KSSK melakukan asesmen terhadap stabilitas sis- tem keuangan, yang berdasarkan hasil asesment tersebut, stabilitas sistem keuangan pada kuar tal kedua tahun ini dinilai dalam kondisi yang baik. Hal ini didukung oleh kondusifnya kondisi makroe- konomi, pasar uang, pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan nonbank. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad baru-baru ini mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan 12 bank yang masuk dalam kelompok DSIB. Sesuai ketentuan yang ada, semua bank yang masuk dalam kelompok DSIB tersebut harus menambah permodalannya dalam bentuk capital surcharge . “Saat ini semua bank yang masuk kelompok terse- but, permodalannya cukup tinggi sehingga tidak ada lagi isu terkait permodalan,” ujar dia. Menurut Muliaman, bank-bank tersebut sudah memiliki rasio ke- nyukseskan program amnesti pa- jak. Sebagai salah satu bank pintu masuk, pihaknya pun sudah meny- iapkan produk untuk mendukung dana repatriasi yang masuk. Sementara itu, dalam diskusi mengenai amnesti pajak yang diselenggarakan PT Bank Index Selindo di Serpong, Tangerang, Selasa (9/8) malam, Guru Besar Universitas Bina Nusantara Adler Manurung menjelaskan, banyak bermunculan pertanyaan tentang kejelasan implementasi amnesti pajak. Adapun pertanyaan tersebut terkait dengan kesiapan NPWP, harga aset, dan lainnya. Namun menanggapi hal itu, Adler menjelaskan, semua pertan- yaan tersebut sebagian sudah bisa terjawab dengan payung hukum amnesti pajak. Adler pun mengajak peserta wajib pajak untuk bisa me- manfaatkan kesempatan itu. Dia mengungkapkan, ada ban- yak keuntungan dari amnesti pajak. Adapun keuntungan tersebut ada- lah utang pajak bisa terhapuskan, tidak dikenai sanksi administrasi, pidana dan perpajakan. “Selain itu adanya kerahasiaan data dan bebas balik nama ketika melaporkan harta,” jelas dia. (gtr)

Oleh Agustiyanti

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan 12 bank yang masuk dalam kelom- pok bank domestik berdampak sistemik ( domes- tic systemically important bank /DSIB) dan telah melaporkan penetapan daftar DSIB tersebut pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Saat ini, kondisi permodalan maupun likuiditas ke-12 bank tersebut dinilai pada kondisi baik dan kuat.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Kemudian PT Bank Panin Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT BankMega Tbk. Sekretaris KSSKSuahasil Nazara mengatakan, dalam rapat berkala KSSK yang baru diselenggarakan, OJK telah melaporkan penetapan bank yang masuk dalam kelom- pok berdampak sistemik. Dalam laporan OJK tersebut, terdapat 12 bank yang masuk dalam kelompok tersebut. “OJK sudah laporkan penetapan bank sistemik kepada KSSK. Jumlahnya 12 bank,” kata Suahasil di Jakarta, Selasa (9/8). “Misalnya soal warisan, hibah dan lainnya, wajib pajak meminta kepastian supaya ke depan dijamin tidak akan diapa-apakan,” ungkap dia. Kasubdit Surat UtangNegara Ke- menterian Keuangan Novi Puspita Wardhani menjelaskan, pemerin- tah terus memperbarui peraturan mengenai amnesti pajak. Terbaru, pemerintah baru saja meluncur- kan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/2016 tentang Instrumen Investasi di luar Pasar Keuangan. Menurut Novi, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, peserta wajib pajak tidak hanya bisa berinvestasi di instrumen pasar uang, namun juga instrumen di luar pasar uang. Adapun instrumen di luar pasar uang tersebut adalah instrumen investasi infrastruktur, properti, logam mulia dan bentuk lain- nya. “Untuk bisa menggunakan instrumen di luar nonkeuangan ini, peser ta wajib pajak harus berhubungan dengan bank pintu masuk,” kata dia. Head of Wealth Management Bank DBS Indonesia Widrawan Hindrawan menjelaskan, pihaknya mendukung pemerintah dalamme-

Meski KSSK maupun OJK tidak mengumumkan secara resmi daftar bank yang masuk dalam kelom- pok DSIB tersebut, bank-bank yang masuk dalam DSIB sudah mencantumkan pemenuhan ke- tentuan terkait tambahan modal berupa capital surcharge . Ketentu- an tambahan modal tersebut harus dipenuhi DSIB sesuai ketentuan Basel III yang juga diatur dalam peraturan OJK tentang penetapan systemically important bank dan capital surcharge . Berdasarkan data laporan keuan- gan bank-bank besar yang dite- lusuri Investor Daily , ke-12 bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT JAKARTA – Peserta wajib pajak meminta pemerintah untuk segera memperjelas aturan teknis menge- nai implementasi amnesti pajak. Hal ini bertujuan untuk memberi- kan interpretasi tunggal mengenai perlakuan aset peserta wajib pajak yang akan direpatriasi. Direktur Eksekutif Center for In- donesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, dalam acara sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan oleh PT Bank DBS Indonesia banyak bermuncu- lan pertanyaan dari peserta wajib pajak. Pertanyaan yang dilontarkan hampir serupa, yaitu terkait den- gan kejelasan penafsiran aturan amnesti pajak. “Banyak aturan yang belum jelas sehingga perlu diharmonisasi,” kata dia di Jakarta, Selasa (9/8). Salah satu hal yang menurut Yustinus perlu diperjelas dari per- tanyaan nasabah adalah mengenai perlakuan aset peserta wajib pajak yang ada di luar negeri. Pasalnya, ada orang Indonesia yang memiliki aset tersebut sudah lama bekerja di luar negeri. Selain itu, peserta wajib pajak menanyakan mengenai aset yang tidak termasuk dalam objek pajak.

Investor Daily/ist

Bantuan CIMB Niaga untuk YOAI Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei (kedua kanan) menyerahkan mock up bantuan kepada Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia Rahmi Adi Putra Tahir (ketiga kiri) disaksikan Chief Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara (kanan) di Parkir Timur Senayan, Jakarta, baru- baru ini. CIMB Niaga menggandeng Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) sebagai bentuk dukungan dan kepedulian atas masalah kanker pada anak-anak. Bersama CIMB Niaga Syariah, perseroan mendonasikan Rp300 juta untuk YOAI yang digunakan untuk bantuan pengobatan dan penanganan kanker anak di Indonesia.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online