SP170420

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 20 April 2017

RUU Terorisme Molor?

R evisi Undang- Undang Nomor 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tampaknya kian molor dari yang ditargetkan. Sebab, dalam melakukan perumu- san terdapat kendala soal pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi masalah teror- isme. “Kami masih bingung. Belum rampungnya pemba- hasan RUU Terorisme karena rumitnya perumusan pelibatan TNI. Jadi, kami ‘tiarap’ dulu,” kata sumber

Sulit untuk merumuskan kewenangan TNI dalam bertindak sebelum peristiwa (terorisme) terjadi. TNI bukan aparat penegak hukum. Itu antara lain yang perlu dirumuskan lagi,” katanya. Selain itu, kata sumber tersebut, Polri mengakui jika belum ada pasal yang mengatur per- buatan persiapan terorisme. Misalnya, baru membeli bahan peledak, kabel listrik, besi, dan sebagainya. apakah termasuk dalam kat-

egori tindakan terorisme. “Apakah kita mau seperti Amerika Serikat yang melakukan pendekatan perang, karena upaya pencegahan yang dilakukan AS sangat besar,” ujarnya. Dikatakan pula, pende- katan yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme belum jelas. Masih belum tegas dalam upaya melakukan pendekatan hukum pidana, namun di sisi lain tetap harus menjunjung tinggi penegakan hak asasi manu- sia. [W-12]

SP di Jakarta, Kamis (20/4). Sumber itu mengungk- apkan, masalah pelibatan TNI masih harus diperbaiki dan perlu merujuk Pasal 7 UU tentang TNI. Sebab, bila TNI diberi Kewenangan sebelum peristiwa terjadi, maka harus dilakukan operasi intelijen. Di sisi lain, TNI bukan aparat penegak hukum. “Jadi, kita masih sulit dalam merumuskan peli- batan TNI dalam revisi UU Tindak Pidana terorisme.

Warga Menunggu Realisasi Janji Anies ProgramRumah DP Rp 0 Harus Dibuktikan

[JAKARTA] Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dapat dipastikan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hasil hitung cepat ( quick count ) sejumlah lembaga survei menun- jukkan keunggulan penantang dengan selisih suara sekitar 18% dari peroleh suara pasangan petahana, dalam pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4). Warga Jakarta akan menagih Anies-Sandi untuk menunaikan janji kampanye terkait sejumlah program unggulan. Di samping itu, gubernur baru bakal mengha- dapi tantangan tidak ringan. Tantangan itu tidak saja mengha- dapi kompleksitas persoalan di Ibu Kota, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pen- dahulunya. Pasalnya, selama ini warga Jakarta sangat puas dengan kinerja Ahok-Djarot, dengan tingkat kepuasan di atas 75%. Kinerja Ahok-Djarot berikut segala pencapaian pembangunan yang dirasakan, akan menjadi parameter warga untuk mengukur kinerja gubernur dan wagub yang baru. Demikian pandangan pakar kebijakan publik Agus Pambagio, serta dua pakar perkotaan Nirwono Joga dan Yayat Supriatna, Kamis (20/4). Menurut Agus, salah satu yang harus menjadi prioritas adalah program penyediaan rumah dengan uang muka ( down payment / DP) Rp 0 bagi warga tak mampu yang ingin memiliki rumah di Jakarta. Program rumah dengan DP Rp 0 menjadi magnet selama masa kampanye, dan telanjur menjadi topik perbincangan hangat di publik setelah mengetahui hasil pilgub yang dimenangkan Anies- Sandi. Untuk itu, gubernur baru harus memberi penjelasan detail mengingat masih banyak perta- nyaan yang menyangsikan imple- mentasi program itu. “Untuk (program) DP rumah Rp 0, siapa yang akan membiayai?

Kalau Bank DKI, apakah dananya cukup? Kalau bank komersial lain, tidak ada satu pun yang tidak memungut fee atau bunga. Kita tunggu saja bagaimana hitung-hi- tungannya,” kata Agus. Untuk program lain, seperti transportasi publik yang terko- neksi dengan tarif Rp 5.000 per orang per perjalanan, menurutnya, hal itu dimungkinkan sejauh alokasi anggarannya tersedia di APBD. “Namun, subsidinya bisa sangat besar,” jelasnya. Sedangkan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, lanjut Agus, sejatinya sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo dan berlanjut di era Gubernur Ahok. Program lain yang menjadi sorotan Agus, adalah rencana membangun atau menata kawasan tanpa menggusur. Menurutnya, program itu tidak mungkin dire- alisasikan. “Jakarta ini sudah sangat padat. Jadi mana mungkin pemerintah membangun tanpa menggusur demi terselenggaranya fungsi sarana publik,” ujarnya. Untuk program penye-

bako, dan membasmi praktik tengkulak. “Selanjutnya, banjiri (pasar) dengan suplai yang diatur, sehingga harga tidak jatuh, serta perlu ada badan penyangga suplai sembako di daerah semacamBulog. Ketiga langkah tersebut harus dimaksimalkan,” katanya. Secara khusus, dia juga menyo- roti rencana pasanganAnies-Sandi menghentikan proyek reklamasi pesisir utara Jakarta. Menurut Agus, proyek reklamasi sebaiknya tetap dilanjutkan, karena akan akan menyelamatkan Jakarta. “Reklamasi tetap harus dijalankan, tapi mungkin jangan seratus per- sen memakai dana swasta. Harus ada dana pemerintah daerah dan pusat, sehingga hak rakyat terca- kup di situ. Tanah reklamasi bukan tanah terlarang untuk rakyat,” ujarnya. Sementara, program One K e c a m a t a n O n e C e n t e r Entrepreneurship (Oke Oce) dengan mendirikan pusat kewi- rausahaan di 44 titik bagi

ganjal dengan belum tuntasnya program KTP elektronik (e-KTP). “Pastikan dulu semua warga Jakarta sudah memiliki e-KTP, dan pastikan semua lembaga publik atau lembaga swasta yang memberikan pelayanan publik menggunakan e-KTP reader. Sebab, tanpa data kependudukan yang real time , program Oke Oce rawan untuk dikorupsi,” tandasnya. Senada dengan itu, Yayat Supriatna mengingatkan, karak- teristik masyarakat Jakarta mem- butuhkan kerja cepat dan ingin segera melihat perubahan. Apalagi, warga sudah memiliki parameter kinerja Ahok-Djarot yang cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, Anies-Sandi juga ditun- tut bisa bekerja cepat merealisa- sikan semua program unggulannya. “Warga Jakarta tidak bisa menunggu lama untuk suatu per- ubahan. Harus kerja cepat. Program DP (rumah) 0%, subsidi transpor- tasi, dan mahalnya harga bahan pokok harus segera dicari solusi- nya. Tiga hal ini yang sangat dinanti warga DKI Jakarta. Harus kerja cepat jelas. Karakter masyarakatnya memang demi- kian,” jelasnya. Menurutna, seluruh pro- gram yang menjadi visi misi Anies-Sandi juga masih mem- butuhkan

penjabaran secara terperinci. “Apa yang menjadi visi misi harus terealisasi dalam bentuk kegiatan,” jelasnya. Enam Bulan Sedangkan, Nirwono Joga mengingatkan, Anies-Sandi perlu membahas bersama Ahok-Djarot untuk mengidentifikasi program yang bisa segera diimplementa- sikan. “Saya kira menarik untuk didahulukan adalah program DP rumah 0%. Banyak warga Jakarta menanti hal ini. Anies-Sandi dapat lakukan kroscek ke dinas terkait, apakah bisa program ini dilakukan dan bagaimana kaitannya dengan perbankan. Apakah menabrak aturan atau tidak. Ingat pula agar tidak melannggar program yang telah tersusun di RPJMD, RPJP, dan juga RUTR dan RTRW Jakarta hingga 2030 mendatang,” ujar Nirwono. Hal lain yang harus segera diimplementasi adalah KJP Plus. Program untuk dunia pendidikan ini dinilai penting untuk segera diberlakukan, karena akses pen- didikan merupakan hak semua anak di Jakarta.  Kesemua program yang dja- barkan dalam visi misi ini diha- rapkan tidak terlalu lama untuk dapat segera terealisasi. “Dalam enam bulan setelah dilantik, sudah harus terlihat seperti apa imple- mentasi program yang menjadi janji kampanye ini,” tandasnya. Sementara itu, setelah menge- tahui hasil quick count , Anies dan Sandi dalam beberapa kesempat- an menyampaikan rencana mere- ka untuk melakukan rekonsiliasi dengan seluruh pihak, pasca-Pil- gub DKI Jakarta. Anies juga berharap tidak ada euforia berle- bihan dari para pendukung dan parpol pengusung. “Fokus kita melanjutkan pro- gram Pak Basuki dan Pak Djarot, seperti KJP, KJS, KJL, PPSU, penanganan banjir, kemacetan, bedah rumah. Itu nanti bisa kita sinkronkan dengan program yang sudah kita susun demi kesejahte- raan seluruh lapisan masyarakat,” katanya. [161/RIA/C-7]

warga, Agus mengi- ngatkan, kemungkin- an ter-

diaan sembako dengan harga terjangkau bagi warga, Agus menya- rankan, pemprov sebaiknya mener- tibkan sistem distribusi sem-

Made with FlippingBook - Online magazine maker