ID170805

sabtu/minggu 5-6 AGUSTUS 2017 2 INTERNATIONAL

pertanda bahwa penyelidikan federal telah meluas dengan cepat, mencakup tuduhan bahwa para pejabat kampanye Trump berkoordinasi dengan Rusia untuk mengganggu pemilihan kandi- dat yang diusung Partai Republik Dengan pembentukan dewan juri maka akan memungkinkan Muel- ler, yang juga mantan direktur FBI, memperoleh surat panggilan pen- gadilan dan mendapatkan kesaksian bersumpah. Hal itu bisa menyebabkan dakwaan pidana. “Ini adalah eskalasi proses yang signifikan. Anda tidak membentuk sebuah dewan juri kecuali dari hasil penyelidikan Anda telah menemukan cukup bukti yangAnda rasa sedikitnya mencerminkan satu pelanggaran, atau banyak, maka itu masuk ketentudan pidana. Jika Anda mendapat surat dakwaan maka langkah selanjutnya adalah menahan terdakwa,” jelas pengacara keamanan nasional Bradley Moss kepada AFP . (afp)

“Musuh-musuhnya sedang mencoba membohongi Anda dengan cerita- cerita palsu yang merendahkan kita semua, dan yang terpenting adalah merendahkan negara kita serta kon- stitusi kita. Alasanmengapa Demokrat hanya menceritakan kisah Rusia yang dibuat-buat karena meeka tidak punya pesan, tidak punya ahenda dan tidak punya visi. Cerita tentang Rusia benar- benar rekayasa. Itu hanya alasan untuk kekalahan terbesar dalam sejarah politik Amerika”. Wall Street Journal (WSJ) meny- ampaikan laporan bahwa pengacara khusus Robert Mueller telah mem- bentuk dewan juri untuk menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016. Dikutip dari pernyataan sumber yang mengetahui masalah itu, WSJ melaporkan bahwa dewan juri telah memulai tugasnya di Washington dalam beberapa pekan terakhir. Langkah tersebut mer upakan

erson di Manila, pada akhir pekan untuk membahas hubungan bilateral. Kementerian Luar Negeri Rusia juga memberikan kepastian pertemuan itu pada Kamis, usai kedua menlu berbicara melalui sambungan telepon. Selidiki Kolusi Rusia Di sisi lain, Trump menjelaskan isu mengenai campur tangan Rusia dalam pilpres 2016 merupakan rekayasa to- tal. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah beredarnya laporan bahwa jaksa khusus telahmembentuk dewan juri – yang terdiri dari sekelompok warga sipil yang ditunjuk oleh pen- gadilan – di mana langkah ini kemung- kinan menuju pada dakwaan pidana. “Kita tidak menang karena Rusia. Kita menang karena Anda,” pungkas Trump di West Virginia. Presiden AS ke-45 itu sedang men- coba membangun dukungan di antara para pendukung utamanya dan dalam kesempatan tersebut, dia berkata:

janji kampanye mengubah sistem pelayanan kesehatan AS. Pemerintah Rusia menanggapi sanksi itu dengan kemarahan. Sebelumnya, PerdanaMenteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa mereka berhasil melancarkan perang ekonomi sepenuhnya dan menunjukkan kelemahan total Trump dengan menyerahkan kekuasaan ek- sekutif kepada Kongres melalui cara yang paling memalukan. Selain itu, terkait dengan penyelidi- kan yang sedang berlangsung men- genai dugaan kolusi Trump dengan Rusia selama kampanye pemilihan presiden (pilpres) yang disebut den- gan Russiagate. “Kami sudah berkali-kali berbicara tentang kemustahilan total dan kurang­ nya dasar untuk menyebut skandal ini sebagai Russiagate,” kata Peskov. Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov sendiri dijadwalkan bertemu dengan Menlu AS Rex Till-

Oleh Happy Amanda Amalia  MOSKOW – Kremlin menyatakan sepakat dengan penilaian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa hubungan AS-Rusia sedang berada pada titik terendahnya sepanjang masa dan sangat berbahaya.

pada titik terendah di sepanjang masa dan sangat berbahaya”. Hal itu disampaikan setelah sebe- lumnya dia enggan menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui Kongres untuk mem- perkuat sanksi terhadap Rusia. “Anda dapat mengucapkan terima kasih kepada Kongres, orang-orang yang sama yang bahkan tidak dapat memberikan kami Hcare,” ujarnya. Hcare merujuk pada kegagalan dewan legislatif, yang didominasi Republik, untuk menerapkan janji-

“Kami sepenuhnya sependapat,” tulis Juru Bicara Presiden Vladimir Pu- tin, Dmitry Peskov, kepada wartawan mengenai pandangan Trump, dalam akun Twitter, Kamis (3/8) waktu setempat. Menurut Peskov, bahaya yang diha- dapi kedua negara mungkin terletak pada kurangnya kolaborasi bersama dan kerja sama mengenai topik-topik yang sangat penting bagi negara dan rakyat mereka. Trumpmenulis dalam akun Twitter: “Hubungan kita dengan Rusia berada

Investor Daily / AFP PHOTO / Musa AL SHAER

hal lain, seperti lapangan pekerjaan, pajak, pendukung usaha korporasi, dan lainnya. “Kalau yang namanya korporasi jadi korban, sumber pajak pun hilang, lapangan pekerjaan hilang, suppli- er -nya dirugikan, macam-macam kan. Jadi, harus hati-hati,” katanya. Untuk itu, kata Remy, hukumpidana harus menjadi sarana terakhir. Jangan sampai aparat penegak hukum hanya berpikir untuk menghukum. “Adil itu apa? Kan begitu. Jangan hanya kalau orang itu memenuhi unsur kesalahan harus dihukum. Tunggu dulu, ada manfaat tidak kalau menghukum dia,” katanya. Kendati demikian, Remy berpen­ dapat, aparat penegak hukum juga harus menindak tegas korporasi yang nakal. Apalagi, jika korporasi tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Terdapat sejumlah koruptor yang sengaja mem- bentuk banyak perusahaan agar dapat memenangi lelang proyek pemerintah. “Memang ada yang bikin banyak perusahaan supaya dapat menjadi pendamping untuk ikut lelang proyek. Itu tidak benar. Memang begitu di Indonesia. Harus keras sekali, pe- rusahaan-perusahaan begitu harus dibubarkan,” tegasnya. Bukan Kriminalisasi Korporasi Sementara itu, Hakim Agung Mah- kamah Agung (MA) Sur ya Jaya benar jatuh cinta dengan euro karena berawal dari level yang sangat murah kemudian mendapat momentumnya sendiri,” ujar William Hamlyn, analis investasi dari Manulife Asset Manage- ment, kepada AFP . Namun Hamlyn memperingatkan, bagaimanapun juga penguatan euro akan membebani pendapatan peru- sahaan. “Ada kegugupan bersama bahwa penguatan euro mulai memengaruhi keuntungan perusahaan-perusahaan di Eropa. Kami mulai melihatnya dalam hasil kuartal ini,” katanya. Sementara itu penguatan yen – yang dianggap sebagai mata uang aman – telah mengerek turun Nikkei se- hingga ditutup melemah 0,4%. Akibat penguatan itu, Toyota Motor Corp., kemudian mengumumkan revisi laba setahun penuh karena sebelumnya perusahaan otomotif asal Jepangmem- perkirakan penurunan yen. Sedangkan bursa Shanghai yang turun lebih rendah pada saat penu- tupan perdagangan dikarenakan saham-saham Tiongkok kehilangan momentummenyusul rekor yang dica- pai saat penutupan 2017, pada Selasa, sementara bursa HongKong naik tipis. Saham-saham Sydney juga ikut melemah karena bank sentral me- mutuskan memangkas proyeksi pertumbuhan danmenyatakan kekha- watirannya terhadap kekuatan dolar dalam negeri. Bursa Seoul pun meraih sejum- lah losses pada Kamis, setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae In mengu- mumkan rencana penaikan pajak-pajak perusahaan. Meski demikian, Dow masih mencatatkan rekor penutupan tert- inggi ketujuh berturut-turut pada Kamis (3/8), sedangkan indeks Nas- daq melemah. Akibatnya, laporan itu menyebab- kanmata uang tunggal Eropa menguat menjadi US$ 1,1910 pada Rabu (2/8) dan merupakan level tertinggna sejak awal Januari 2015. Kondisi nilai tukar dolar berada di bawah tekanan karena hasil survei menunjukkan angka pertumbuhan di sektor jasa Amerika melambat tajam pada Juli dan mengguncang kepercayaan pada laporan data upah yang dirilis, Jumat waktu setempat. (afp/pya)

Romli jugamencontohkan persoalan hukum terhadap perusahaan tekstil terpadu PT Texmaco. Kasus kredit macet ini berujung tidak jelas dan tidak menguntungkan dari penegakan hukum terhadap iklim bisnis dan pendapatan negara dari devisa. “Pabrik Texmaco menjadi besi tua. Siapa yang bisa menggali keuntungan dari pemikiran kita dalam menerap- kan hukum pidana? Tidak pernah hukum pidana itu diajak bernegosiasi. Itu kelemahan kita. Akibatnya, kita merasa manfaat tidak perlu, yang penting orang dihukum kalau salah. Ini masalah,” tegasnya. Untuk itu, Romli mengatakan, pemidanaan merupakan langkah terakhir jika hukum administrasi telah dilakukan. Dalam pemidanaan terhadap korporasi pun, Romli men- yatakan, hukuman terhadap korporasi yang terbukti bersalah hanya berupa pidana denda. “Pidana denda lebih bagus. Orang- nya tidak perlu masuk penjara. Denda kan harus seimbang dengan keru- gian,” katanya. Senada dengan hal itu, Remy men- gatakan, pemidanaan korporasi harus mengedepankan asas manfaat. Pemi- danaan terhadap korporasi pun harus hati-hati. Hal ini lantaran pemidanaan terhadap korporasi terkait dengan WASHINGTON – Pemerintah meri- lis laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS), pada Jumat (4/8) waktu setempat. Data tersebut memper- lihatkan bahwa laju perekonomian (AS) terus-menerus memperlihatkan penguatan untukmenciptaan lapangan kerja, pada Juli sehingga mendorong penurunan angka pengangguran di tengah-tengah perekrutan karyawan di restoran-restoran dan pelayanan kesejatan. Menurut Departemen Tenaga Kerja AS, ada penambahan 209.000 lapan- gan kerja di bulan ini. Penambahan lapangan kerja baru itu memiliki arti bahwa angka pengangguran kembali turun sepersepuluh poinmenjadi 4,3%, masih sama dengan data Mei. Sementara itu, upah per jam terus membuat kemajuan yang stabil den- gan penambahan sekitar 2,5% setiap tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik 0,1% menjadi 62,9% persen, namun tetap stabil selama 12 bulan terakhir. Laporan ketenagakerjaan AS yang gemilang, disertai pasar lapangan kerja yang ketat dan kenaikan upah, dapat mengurangi kebingungan antara para pembuat kebijakan di Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan menaikkan tingkat suku bunga untuk ketiga kalinya pada tahun ini. “Laporan data tenaga kerja yang menguat menempatkan The Fed di jalur untuk memulai program mengurangi portofolio kepemilikan surat utang serta portofolio investasi lainnya pada September. Ini juga jalan yang panjang pada Desember untuk mulai menaikkan tingkat suku bunga berikutnya,” kata Justin Lederer, ahli strategi tingkat suku bunga dari Can- tor Fitzgerald, New York. Dolar AS Masih Tertekan Sedangkan nilai tukar dolar AS masih kesulitan untuk pulih dari kemerosotan, Jumat. Penurunan terse- but dipicu oleh laporan penyelidikan tentang dugaan adanya campur tan- gan Rusia dalam pelaksanaan pemili- han presiden (pilpres) AS tahun lalu. Di sisi lain, ekuitas Eropa mengala- mi penguatan di tengah angka-angka yang diraih ekonomi AS. “Pasar sekedar bergerak perlahan dan bertahap di Eropa. Tidak ada arahan. Saat ini, para investor benar-  Sambungan dari hal 1

Tembok Pemisah di Tepi Barat Seorang pria sedang berjalan melintasi grafiti yang menggambarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berdiri di tembok pemisah kontroversial yang memisahkan Isra el di kota Bethlehem, Tepi Barat, Jumat (4/8).

korporasi terakhir yang bakal menjadi tersangka kasus korupsi. “Beberapa waktu ke depan kemungkinan akan ada lagi (korporasi yang bakal jadi tersangka),” katanya. Tentang tawaran Setiadi, Remy menyatakan kesediaannya untukmen- jadi ahli KPK. Remy mengakui, buku ini disusun lantaran belum ada buku yang berbicara mengenai pemidanaan korporasi. Sebab, pidana korporasi terbilang sebagai konsep baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. “Saya dianggap sebagai ahlinya. KPK jugameminta saya untuk jadi ahli. Saya bersedia,” katanya. Remy berharap buku kar yanya dapat menjadi panduan bagi para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK dalam men- angani kasus hukum yang berkaitan dengan korporasi. Tak hanya itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi hakim untuk menjatuh- kan sanksi pidana kepada korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korporasi. “Buku ini juga diharapkan sebagai buku pegangan bagi para mahasiswa dan dosen pengampu ilmu hukum yang mempelajari hukum pidana mengenai tindak pidana korporasi,” katanya. PemahamamRemy mengenai pemi- danaan korporasi tak terlepas dari latar belakangnya. Remy merupakan guru besar hukum yang memahami ranah hukumpidanamaupun perdata. Hal ini lantaran Remy lebih banyak berkarier dalam dunia perbankan, terutama di Bank BNI. (sp/hg) AYVP merupakan salah satu dari berbagai inisiatif Amerika Serikat (AS) dalam mendukung Asean dan 10 negara anggotanya. AS bermitra dengan Asean untuk mendukung integrasi ekonomi, memperluas kerja sama maritim, melakukan kaderisasi pemimpin muda, mempromosikan kesempatan bagi perempuan, dan mengatasi tantangan lintas negara. Melalui kerjasama USAID dengan Asean, AS berupaya mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidak- stabilan serta membantu meletakkan dasar bagi kemakmuran dan kea- manan. AS dan Asean juga merayakan 40 tahun kemitraan pada 2017, ini menandai kerja sama yang semakin mendalam di bawah Kemitraan Stra­ tegis Asean-AS. (leo) relawan muda yang berjiwa pemimpin di saat Asean merayakan hari jadinya yang ke 50 tahun ini,” ujar Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah.

inilah yang mendorong Sutan Remy Sjahdeini untuk menulis buku ‘Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya’. Itulah sebabnya, KPK mengapre- siasi buku kar ya Remy. Bahkan, Setiadi mewakili KPK meminta Remy menjadi ahli untuk dimintai pendapat- nya mengenai pemidanaan korporasi. “Kami berharap Prof Remy bersedia dan berkenan untuk menjadi ahli di tempat kami,” kata Setiadi. Setiadi mengatakan, korupsi selalu melibatkan tiga unsur, yakni penye- lenggara negara, swasta, dan pihak ke- tiga. Sejak 2004 hingga 2016, terdapat 156 orang dari pihak swasta yangmen- jadi pelaku korupsi. Namun, selama ini, korporasi yang diuntungkan dari tindak korupsi tidak pernah dijerat. Padahal, secara legal, korporasi dapat dijerat sebagai tersangka kasus korupsi karena UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menyebutkan mengenai kor- porasi. Belum dijeratnya korporasi lantaran selama ini tidak ada atu- ran mengenai tata cara pemidanaan korporasi. “Kami berterima kasih pada MA bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana- nya,” katanya. Setelah terbitnya Perma nomor 13 tahun 2016 ini, KPK diketahui telah menetapkan PT Nusa Konstruksi Enjiniring yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah sebagai ter- sangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus Universitas Udayana. Setiadi memas- tikan, PT Nusa Konstruksi bukanlah “AYVP adalahmanifestasi dari komit- men UKM untuk mendukung agenda integrasi Asean melalui program yang dapat menjangkau para pemimpin muda. Kegiatan yang sangat berarti ketika kami berhasil mengumpulkan 50 adalah bagian dari identitas mereka,” kata Remy. Di sisi lain, negara-negara anggota Asean telah menunjukkan komitmen- nya dan melakukan upaya signifikan untuk berkoordinasi dan memperkuat kerja sama di bidang bantuan ke- manusiaan dan tanggap bencana di kawasan ini. Asean telah menyetujui deklarasi “One Asean One Response: Asean Melakukan Tanggap Bencana sebagai Satu Komunitas di Dalamdan Luar Ka- wasan Ini.” Untuk tujuan ini, relawan AYVP akan terus menerima dukungan dari AYVP saat mereka kembali ke ne- gara masing-masing dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

bar di hampir 100 undang-undang di Indonesia. “Namun aturan tersebut belum mengatur secara jelas dan lengkap. Perma nomor 13 tahun 2016 hadir untuk melengkapi atau mengisi kekosongan hukum acara tersebut,” tuturnya. Dia melanjutkan, korporasi sebagai suatu badan hukummaupun nonbadan hukum telah menjalankan kontribus- inya dalam memajukan perekonomian negara denganmenyediakan lapangan pekerjaan dan membayar pajak. Na- mun, di sisi lain, kegiatan korporasi dapat menimbulkan kerugian pereko- nomian negara, pencemaran lingkun- gan hidup, dan pengrusakan hutan. “Tindak pidana korporasi merupakan bagian dari tindak kejahatan kerah putih atau white collar crime , menun- tut pertanggungjawaban pemidanaan yang adil, profesional dengan mem- berikan perlindungan hukum sesuai dengan hak yang dimilikinya. Jadi korporasi juga memerlukan perlind- ungan,” katanya. Perma ini, menurut Sur ya Jaya, justru memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, korporasi, maupun Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, Rek- tor Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Prof. Dato’ Dr. ImranHo Abdullah, Wakil Rektor Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), sebagai tuan rumah dan pelaksana program membuka acara AYVP tahun ini di kampus Insi- titut Teknologi Bandung (ITB), pada 1 Agustus 2017. Acara pembukaan itu juga dihadiri oleh Remy Rohadian, Sen- ior Officer of the Education, Youth and Sports Division dari Sekretariat Asean. “AYVP adalah bagian program kepemimpinan untuk para relawan muda dari seluruh negara-negara Asean. Kami berharap AYVP akan semakin mengingatkan bahwa Asean membangun pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. “Jika bencana datang, komunitas Asean, termasuk kaum muda, akan melakukan respons bersama,” ujarnya dalamketerangan pers, Jakarta, Kamis (3/8).

menyatakan, MA telah menerbitkan Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Perma ini menjadi panduan bagi aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan untuk memeriksa perkara yang melibatkan korporasi. Perma ini diperlukan, lantaran be- lum ada hukum acara yang mengatur mengenai pemidanaan korporasi. Selain itu, pemidanaan terhadap kor- porasi juga dibutuhkan kehati-hatian karena menyangkut lembaga peng- gerak perekonomian. Tapi yang jelas, kata Surya, Perma nomor 13 tahun 2016 ini bukan- lah upaya untuk mengkriminalisasi korporasi. Hal ini lantaran Perma tersebut tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. “Perma ini seringkali disalaharti- kan Perma yang mengkriminalisasi korporasi. Sekali lagi kami sampaikan Perma ini tidak memuat aturan men- genai sanksi dan perumusan tindak pi- dana, melainkan mengatur mengenai tata cara pemeriksaan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana,” kata Surya. Sur ya Jaya menyatakan, Perma Pemidanaan Korporasi diterbitkan untuk melengkapi atau mengisi keko- songan hukum acara mengenai pem- idanaan korporasi yang belum diatur dalam KUHAP. Padahal, pengaturan tentang tindak pidana korporasi terse- BANDUNG – Sebanyak 50 relawan muda dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Ase- an) berkumpul di Bandung untuk ikut serta dalam Asean Youth Volunteer Program (AYVP) yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Program yang berlangsung selama empat minggu, pada Agustus akan mengajak para peserta belajar tentang bencana alam, bagaimana mengurangi risikonya dan membangun ketanggu- han. Para peserta juga akan langsung terlibat dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana, termasuk latihan kesiapan menghadapi gempa. Menurut Nils Bergeson, USAID Asean Affairs Officer , program AYVP memper temukan para pemimpin muda dari kawasan ini untuk mem- bangun satu komunitas yang akan saling berbagi dan bersama-sama

aparat penegak hukum. Tiga Pelaku Korupsi

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan, hingga saat ini, masih jarang ahli hukum yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tentang pemidanaan korporasi. Hal

Made with FlippingBook - Online catalogs