ID170922

JUMAT 22 SEPTEMBER 2017

24

terbaik bagi nasabahnya,” ucap dia. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas juga mengatakan, untuk mendukung gerakan nontunai di jalan tol, Bank Mandiri akan menyiapkan 3 juta kartu e-money sampai akhir 2017. Perseroan juga memperluas akses untuk memudahkan masyarakat melakukan isi ulang kartu e-money . Sementara itu, KetuaUmumAsosiasi BankPembangunanDaerah (Asbanda) Kresno Sediarsi mengatakan, jumlah bank pembangunan daerah (BPD) yang menerbitkan uang elektronik belum banyak. Dengan demikian, kebijakan mengenai biaya isi saldo ( fee top up ) tidak akan terlalu berpengaruh pada sebagian besar BPD. Kresno yang juga menjabat direktur utama PT Bank DKI menambahkan, pihaknya memiliki uang elektronik, namun tidak memberlakukan fee top up bagi penggunanya. “Kami tidak memungut fee , tapi kami menjual kartu ada nilainya, tujuannya supaya kartu ini tidak dibuang. Kalau kartunya dikasih gratis, kalau saldonya habis pasti langsung dibuang,” kata Kresno. Meski demikian, pihaknya siap men- gikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh BI terkait fee top up e-money agar tidakmemberatkanmasyarakat. (nid)

infrastruktur yang telah dikeluarkan). Bank Mendukung Menanggapi kebijakan BI terse- but, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Mar yono mengatakn, Himbara siap menggrat- iskan biaya top up skema on us . Pas- alnya, BI hanya mengatur batas atas dan tidak melarang untuk dikenakan gratis. “Sementara itu, untuk top up secara off us , kami sedang menunggu keputusan dari bank-bank Himbara. Kami melakukan kajian dulu karena memerlukan kesepakatan dengan mitra,” terang dia yang juga direktur utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Di sisi lain, Direktur PT Bank Neg- ara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyomendukung kebi- jakan BI tersebut. Begitu juga dengan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Randi Anto yang menghargai ketentuan BI tersebut. Randi menjelaskan, sebagai anggota dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pihaknya juga akan mem- bebaskan biaya top up di Bank Him- bara. “BRI segera mengkaji ketentuan yang ada, dan segera menyesuaikan agar selalu sesuai dengan ketentuan. BRI akan selalu memberikan yang

mampu menjalankan fungsi dan ke- wajibannya sebagaimana diatur secara lebih rinci di dalam PADG GPN. BI juga mengatur mengenai mekan- isme kerja sama, termasukmekanisme antara penyelenggara GPN dengan pihak-pihak di luar GPN. BI menetap- kan kebijakan branding nasional yang terdiri atas logo nasional, perluasan akseptasi (penerimaan) nasional, dan kewajiban pemrosesan domestik. BI pun mewajibkan penggunaan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan, dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pem- bayaran domestik melalui GPN, serta tahapan waktu implementasi pencan- tuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan kartu debet. Skema harga lain yang juga diatur BI adalah tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank ( merchant dis- count rate/ MDR) sebesar 1%, dengan pemberian MDR khusus untuk tran- saksi tertentu, termasuk MDR 0% untuk transaksi terkait pemerintah. Selain itu, diatur pula mengenai skema harga uang elektronik diantaranya, ter- minal usage fee (biaya yang diberikan penerbit kartu kepada penyedia in- frastruktur atas penggunaan terminal) dan sharing infrastructure (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya

tikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan ak- septasi, efisiensi, layanan, dan inovasi. Sementara itu, untuk penetapan treshold (batas maksimum) top up yang dikenakan pada on us berasal dari nilai rata-rata top up, yakni dari 96% pengguna uang elektronik di In- donesia yang tidak lebih dari Rp 200 ribu. “Dengan demikian, kami yakin kebijakan skema harga top up ini diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat,” jelas dia. Dia berharap, ketentuan batas atas pengenaan biaya transaksi masyarakat bisa menurun. Dengan demikian, hal ini mendorong transaksi dan memperluas akseptasi. Agusman juga mengungkapkan, kebijakan skema harga ini mulai berlaku efektif satu bulan setelah PADGGPN diterbitkan. Namun, untuk biaya top up on us a kan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik. Selain mengatur skema harga top up , PADG GPN mengatur mengenai hal lain, di antaranya adalah prosedur penetapan kelembagaan GPN. Ini ber- tujuan untuk memastikan pihak-pihak yang akan menjadi penyelenggara GPN, yaitu lembaga standar, lem- baga switching dan lembaga services ,

Oleh Gita Rossiana

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akhirnya menetapkan biaya isi ulang ( top up ) uang elektronik ( e-money ), melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang National Payment Gateway (NPG) atau Gerbang Pembayaran Nasional. Biaya top up untuk e-money maksimal Rp 1.500.

skema harga ini karena penataan harga uang elektronik merupakan bagian dari GPN. “Penetapan batas maksimum biaya top up skema off us sebesar Rp 1.500, ber tujuan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi,” terang Agusman melalui keterangan tertulis yang diterima Investor Daily , Kamis (21/9). Oleh karena itu, penerbit yang telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melak- ukan penyesuaian. Menurut dia, BI menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memas-

Dalam peraturan tersebut, biaya isi ulang untuk skema on us (melalui kanal pembayaran pemilik kartu) adalah tidak dikenakan biaya sampai batas isi ulang Rp 200 ribu, dan di atas nilai tersebut dikenakanmaksimumRp 750. Sedangkan untuk skema off us (kanal pembayaran milik penerbit kartu ber- beda/mitra) dikenakan biaya Rp 1.500. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menjelaskan, PADGNomor 19/10/PADG/2017 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank In- donesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nas- ional (GPN). Masuknya peraturan

Investor Daily/GAGARIN

fintech dan juga regulatory sandbox pada Oktober mendatang. Direk- tur Fintech Office BI Yosamartha mengatakan, pihaknya juga ber- sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sedang mempelajari perilaku fintech yang makin cepat berkembang dan menyiapkan payung hukum regulasi. “Perubahan lansekap sistem keuan- gan berakibat pada implikasi terhadap moneter, sistem pembayaran dan mak- roprudensial. Kami akan menerbitkan PBI fintech dan menyusul peraturan pelaksananya, kemudian juga akanmen- erbitkan sandbox ,mungkinbulandepan,” jelas Yosamartha di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (20/9). Dia menjelaskan, dalam aturan tersebut akan dilihat model bisnis, in- ovasi produk, layanan yang diberikan, dan teknologi dari fintech tersebut. Yosamar tha mengharapkan agar perusahaan fintech mampu bertrans- formasi menjadi perusahaan yang memitigasi risiko. Aturan sandbox tersebut merupakan suatu lingkungan agar fintech bisa ber- usaha membuat inovasinya tapi dalam batas yang dibuat BI, supaya dilihat profil risikonya, mitigasi risikonya, bagaimana sistemnya, dan sebagainya. Aturan ini diberlakukan agar pelaku fintech , yang kebanyakan adalah perusahaan pemula ( startup ) dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat sehingga mampumenyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan kedua aturan yang akan diterbitkan nanti, pihaknya ingin memastikan industri fintech tetap bisa berjalan dengan bagus dan kondusif namun risikonya juga bisa termitigasi. Dengan demikian, diharapkan inovasi dapat terus berkembangan namun stabilitas sistem keuangan tetap ter- jaga. (nid)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta regulator untukmemberikan keleluasaan kepada pelaku financial technology ( fintech ) agar dapat berek- sperimen. Pasalnya, setiap inovasi memang memerlukan eksperimen. “Hal-hal yang baru harus dicoba, dan ini memerlukan cost . Berarti startup (perusahaan pemula) jangan dicekik dengan regulasi berlebihan, jangan diatur-atur. Negara ini terlalu banyak aturan, regulasi, menyebabkan terjerat aturan sendiri,” tegas Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu (20/9). Dia mengingatkan untuk mem- berikan ruang yang sebesar-besarnya untuk startup berkembang. Hingga ini ada sekitar 42 ribu aturan yang harus disederhanakan, bahkan perlu dihapuskan dalam beberapa waktu mendatang. Karena, hal itu dinilai menghambat inovasi. Jokowi juga berkomitmen akan menghapus peraturan tumpang tindih yang menghambat. Dengan penghapusan izin diharapkan bisa memberikan ruang lebih untukmelak- ukan inovasi. “Caranya dengan men- gurangi tumpang tindih aturan yang menghambat cara baru, pola baru, in- ovasi baru. Dulu izin sedikit, kemudian ada syarat-syarat. Syarat itu dinaikkan lagi jadi izin, menjadi peraturan se- hingga izin semakin banyak,” jelas dia. Selain itu, dukungan infrastruktur telekomunikasi juga dibutuhkan untuk memfasilitasi perkembangan startup yang pesat di Indonesia. Strategi ke- dua, dengan mengejar infrastruktur ICT, karena hal tersebut menjadi kunci Palapa Ring. Ketiga, pihaknya akan fokus pada cybersecurity , dalam be- berapa bulan terakhir, semakin banyak serangan cyber seperti virus ransome- ware dan wannacry. “Ini strategi harus dilakukan, untuk membuat startup lebih berinovasi,” lanjut dia. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan terkait

Mandiri Layani AP I Direktur Wholesale Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar (kanan), Senior EVP Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Askandar (dua kanan), Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP) 1 Novrihandri (kiri), dan Direktur Operations AP1 Wendo Asrul Rose (dua kiri) menyerahkan cinderamata usai mendatangani naskah kerjasama pemanfaatan virtual account di Plaza Mandiri Jakarta, Rabu (20/9). Lewat kerjasama tersebut, AP 1 dapat memanfaatkan layanan Mandiri Virtual Account secara Host-to-Host untuk mendapatkan solusi tran- saksi perbankan yang terintegrasi terutama solusi penerimaan.

“Suku bunga pinjaman KUR yang kami berikan adalah 9%. Pada kesem- patan di Bengkulu Selatan ini kami menyerahkan secara simbolis KUR yang rata-rata Rp 25 juta per debitor. Kucuran KUR BNI ke sektor produksi kini telah memenuhi target pemerin- tah yaitu 40%,” kata Catur. Pada kesempatan tersebut, BNI juga menyempatkan untuk menyerahkan bantuan corporate social responsibility (CSR) kepada para petani pengolah bahan makanan di Bengkulu Selatan. Bantuan tersebut berupa alat bantu penanaman jagung dan hand traktor. (ris) LPS Doddy Ariefianto , belum lama ini. Ke depan, penurunan BI 7-Day Reverse Repo rate pada Agustus 2017 dan ekspektasi membaiknya realisasi belanja pemerintah men- jelang akhir tahun akan mendukung kondisi likuiditas, sehingga dapat menur unkan tingkat bunga sim- panan. “Meski demikian, kebutuhan likuiditas valas masih perlu dicermati, mengingat suku bunganya dalam sembilan bulan terakhir berada dalam tren meningkat, yang diduga karena pengaruh kenaikan Fed Fund rate dan masih lemahnya impor barang,” jelas dia. Sedangkan terkait pertumbuhan kredit, Doddy menilai, koreksi per- tumbuhan kredit yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan OJK men- gindikasikan pelaku pasar masih bersikap hati-hati dalam melakukan ekspansi di tengah berbagai risiko di tingkat global dan domestik. Koreksi ini juga sesuai apabila melihat pertum- buhan kredit yangmelambat pada Juni 2017. Pada Juni 2017, pertumbuhan kredit melambat dari 8,71% menjadi 7,75% (yoy). (gtr)

gan serta bentuk dukungan terhadap GerakanMenanam Jagung yang diga- gas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Te r k a i t h a l t e r s e b u t , BN I menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 25 petani jagung asal Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagai salah satu upaya percepatan penyaluran kredit ke sek- tor pertanian dan perkebunan. Pemberian KUR secara simbolis tersebut disampaikan olehBNI kepada para petani di Desa Padang Lebar, Ke- camatan Seginim, Bengkulu Selatan, Bengkulu, Selasa (19/9). bagi kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV. Sementara itu, untuk BUKU III dikenakan capping 100 bps di atas suku bunga acuan BI 12 bulan. Patokan capping ini sudah melalui perubahan dari patokan awal yang diperkenalkan pada Oktober 2014. Pada periode tersebut, capping untuk BUKU III adalah 225 bps di atas BI rate (suku bunga acuan saat itu) dan untuk BUKU IV adalah 200 bps. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Laporan Indikator Likuiditas juga mencatat adanya tren penurunan suku bunga deposito. Pada akhir Agustus 2017, suku bunga deposito bank acuan LPS sebesar 5,87% atau menurun 5 bps dari posisi Juli 2017. Hal yang sama terjadi pada rata-rata suku bunga minimum yang turun 4 bps menjadi 5%. Begitu juga dengan rata-rata suku bunga maksimum yang terpangkas 6 bps menjadi 6,73%. “Rata-rata suku bunga simpanan valas dari bank acuan LPS naik hanya sebesar 1 bps pada bulan Agustus lalu,” kata Direktur Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan

kopi, bawang, dan komoditas tanaman lainnya,” kata Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto dalam siaran pers yang diterima In- vestor Daily , Selasa (19/9). Khusus kredit segmen kecil ke sek- tor pertanian dan perkebunan tersa- lurkan kepada 4.600 debitor tanaman sawit, kemudian 2.500 debitor petani tebu, 490 petani karet, 450 petani padi, dan sisanya sebanyak 1.500 kepada petani jenis tanaman lainnya. Dia mengatakan, BNI juga turut mendukung penguatan petani jagung di Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu upaya menjamin ketahanan pan- JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mencabut batas atas ( capping ) suku bunga deposito, seir- ing dengan tren suku bunga deposito yang menurun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santosomenjelaskan, selama ini capping suku bunga deposito masih diperlukan. Namun, dengan adanya tren suku bunga deposito yang menurun, pihaknya akan mengkaji kembali pemberlakuan capping suku bunga deposito. “ Capping ada ketika suku bunga deposito naik, tetapi sekarang kan suku bunganya turun, makanya nanti kami akan kaji lagi,” kata Wimboh di Jakarta, Rabu (20/9). Kepala Eksekutif Pengawas Perb- ankan OJK Heru Kristiyana menam- bahkan, tren suku bunga deposito saat ini memang menurun yang men- andakan bank sudah efisien. “Bank sudah bisa menurunkan suku bunga deposito, jadi nanti kami akan lihat lagi pemberlakuan capping ,” ujar dia. Selama ini, OJK memberlakukan capping sebesar 75 basis poin (bps) di atas suku bunga acuan BI 12 bulan

JAKARTA – PT Bank Negara In- donesia (Persero) Tbk (BNI) mencatat penyaluran kredit ke sektor pertanian dan perkebunan hingga saat ini men- capai Rp 37 triliun. Jumlah kredit terse- but disalurkan untuk 9.640 debitor. Dari 9.640 debitor tersebut, seban- yak 8.050 debitor merupakan pelaku usaha dan petani di sektor perke- bunan, dan selebihnya sekitar 1.590 debituor memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. “BNI menyalurkan kredit ke sek- tor pertanian dan perkebunan pada berbagai jenis komoditas tanaman, yaitu sawit, tebu, karet, padi, jagung,

Investor Daily/ist

Penghargaan BJB Direktur utama Bank BJB Ahmad Irfan memberi keterangan usai menerima penghargaan Annual Report Award (ARA) juara 1 kategori BUMD Listed company di Kementerian Keuangan, Jakarta, baru-baru ini. ARA mengusung tema “Kualitas Keterbukaan Informasi untuk Mendukung Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dalam Memenangkan Persaingan Global”.

Made with FlippingBook Online newsletter