SP200626

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Jumat, 26 Juni 2020

Tersangka Jiwasraya Pejabat OJK dan 13 perusahaan menjadi tersangka baru dugaan korupsi di Jiwasraya.

Meningkat 7,6% Pendapatan Link Net pada kuartal I-2020 meningkat 7,6% dibanding kuartal I-2019.

50.187 20.449 2.620 10.600 5.434 608 9.567.682 5.208.021 485.858

Ekonomi & Keuangan > 7

> 4

Politik & Hukum

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI KAMIS (25/6) PUKUL 21.00 WIB

Pemerintah Seimbangkan Penanganan Ekonomi dan Kesehatan Akibat Covid-19 [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pandemi Covid-19

telah menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan urusan kesehatan dan ekonomi harus seimbang. Ia mengibaratkannya dengan rem dan gas yang harus seimbang.

“Dalammengelolamanajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” katanya saat memberikan pengarahan terkait penanganan Covid-19 melalui telekonferensi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6). Dalam mengelola krisis yang terjadi saat ini, pemerintah tidak bisa mengutamakan pemulihan ekonomi, tetapi mengabaikan penanganan kesehatan. Pemerintah juga tidak bisa berkonsentrasi penuh dalam urusan kesehatan, tetapi kondisi ekonomi dibiarkan sehingga menjadi sangat lemah.

“Tidak bisa kita ‘gas’ di urus- an ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonomi- nya menjadi sangat terganggu,” ujar Jokowi. Filosofi gas dan rem dalam manajemen krisis kesehatan dan ekonomi terus-menerus disampai- kan Jokowi kepada seluruh kepa- la daerah. Kepala daerah harus benar-benar melaksanakannya dengan seimbang dalammengatasi dampak dari pandemi Covid-19. “Gas dan rem inilah yang se- lalu saya sampaikan kepada gu-

bernur, bupati, wali kota. Ini harus pas betul, ada balance , ada kese- imbangan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dalamwaktu yang bersamaan. Inilah sulitnya saat ini,” terang Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan krisis ekonomi global akibat pan- demi Covid-19 benar-benar terja- di. IMF telah menyampaikan prediksi bahwa pada 2020 pertum- buhan ekonomi di negara-negara besar akan mengalami penurunan tajam akibat pandemi. Bahkan saat dirinya berkomunikasi dengan Direktur Pelaksana IMFKristalina Georgieva, disebutkan bahwa krisis ekonomi saat ini lebih berat dibanding depresi ekonomi pada 1930. PertumbuhanekonomiAmerika Serikat, misalnya, akan menurun menjadi minus 8%, Jepang men- jadi minus 5,8%, Inggris akan minus 10,2%, Prancis akan minus 12,5%, Italia akan menjadi minus 12,8%, Spanyol akanminus12,8%, dan Jerman menjadi minus 7,5%. “Artinya apa? Demand nanti akan terganggu. Kalau demand ter- ganggu, suplainya akan terganggu. Kalau suplainya terganggu, artinya produksi juga akan terganggu. Artinya demand-supply produksi semuanya rusak dan terganggu,” ujar Jokowi. Kondisi seperti itu, lanjutnya, harus diketahui masyarakat. “Dalam proses mengendalikan Covid-19, pemerintah juga meng- hadapi masalah lain, yaitu urusan ekonomi,” ujarnya. Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak agar memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini Indonesia masih mengalami krisis kesehatan se- kaligus krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

ANTARA/BUDI CANDRA SETYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/6). Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan tentang penanganan Covid-19 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Perasaannya harus sama. Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-nor- mal saja. Berbahaya sekali dan ini tidak hanya dialami oleh negara kita, Indonesia, tetapi 215 negara mengalami hal yang sama,” kata- nya. Apabila pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan semua stakeholder memiliki perasaan yang sama tentang pandemi Covid-19 yang telahmenimbulkan krisis kesehat- an dan ekonomi, makamasyarakat bisa diajak untuk memiliki pera- saan yang sama bahwa Indonesia masih memiliki sebuah masalah yang belum selesai, yakni Covid-19. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang meng- anggap kondisi saat ini tetap normal, sehingga tidak memakai masker dan mencuci tangan seha- bis berkegiatan, serta masih ber- kerumun. “Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki pera- saan yang masih normal-normal saja, sehingga kemana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabiskegiatan,masihberkerumun di dalam kerumunan yang tidak perlu. Ini terus harus kita ingatkan,” tegas Jokowi. bersambung ke hal > 5

Survei SMRC Masyarakat Setuju Kebijakan Transisi Menuju Normal Baru

ISTIMEWA

Ade Armando

[JAKARTA ] Mayoritas ma- syarakat Indonesiamenyetujui kebijakan pemerintah yang memulai masa transisi menuju kehidupan normal baru, walau- pun kasus penularan Covid-19 belum menurun signifikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Komunikasi Saiful MujaniResearchandConsulting (SMRC) Ade Armando di Jakarta, Kamis (25/6). SMRC melakukan survei nasional terkait kondisi ekonomi selama pandemi Covid-19 dan respons atas kebijakan pemerintah. Survei yang dilakukan 18-20 Juni melibatkan 1.978 respon- dendi seluruh Indonesiadengan margin of error 2,2%. Menurut Ade, sebanyak 81% responden mengetahui adanya kebijakan new normal dan 80% setuju dengan kebi- jakan pemerintah yangmemu- lai kebijakan transisi menuju kehidupannormalbaru.Namun, sebanyak 15% responden menilai kebijakan tersebut se- baiknya ditunda.

bersambung ke hal > 5

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.293 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Jumat, 26 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

Perubahan SistemKerja dan Birokrasi ASN Kempan RB Siapkan Penerapan Manajemen Talenta

relevan untuk segera diwujud- kan. “Pandemi Covid-19, telah menunjukkan kepada kita se- mua tentang perlunya kita un- tuk keluar dari kebiasaan rutin kita, menerapkan pola-pola ba- ru dan cara-cara baru, dalam menyelenggarakan pemerintah- an,” kata Tjahjo. Hilang Pada kesempatan yang sa- ma,KepalaBadanKepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pandemi Covid-19 berdampak pada pekerjaan hilang. ASN ter- kena imbasnya. “Pandemi Covid-19 ini banyak sekali pe- kerjaan yang hilang. Saat WFH (bekerja dari rumah), sekretaris dan sekretariat saya, praktis ti- dak ada kerja,” kata Bima. Menurut dia, perlu evaluasi kembali jabatan yang dibutuh- kan dan tidak. Tempat kerja pun, lanjut Bima, banyak peru- bahan. Jika dahulu aktivitas le- bih banyak di kantor, Bima menyatakan, tidak tertutup ke- mungkinan nantinya bekerja bisa di mana saja. Bima menuturkan, penye- derhanaan birokrasi akan dilaku- kan dengan menghilangkan ese- lon III dan IV. Meski begitu, Bima mengingatkan, penyeder-

hanaan memerlukan identifikasi dari pola kerja dan proses bisnis. “Karena dengan berku- rangnya hirarki, interaksi pola kerja akan menjadi seperti net- work. Akan membuat kompe- leksitas, jika kita tidak siap. Organisasi memang lebih flat, tapi cara kerja lebih rumit. Kita harus siap bagaimana siapkan interaksi kerja dan proses bis- nis yang baru,” kata Bima. Bima menambahkan, tek- nologi yang tinggi juga akan membuat ASN melakukan pe- kerjaan lebih luas. Dibutuhkan suatu kolaborasi menghadapi tatanan normal baru. “Bagaimana membangun produktivitas new normal (nor- mal baru)? Dari sisi ASN dan instansi, kita perlu membangun budaya sehat. Gunakan masker, jaga jarak, karena masih ba- nyak orang-orang tidak peduli dengan protokol kesehatan ini,” tukas Bima. Bima pun menyebutkan, perlu pengembangan teknologi digital di instansi. “Apakah se- mua sudah siap? Kita juga per- lu membangun kerja bersama, karena sulit proses new normal ini kita hadapi secara sendiri. Masing-masing ASN perlu ini- siatif untuk mengembangkan kompetensi,” ujar dia. [C-6]

[JAKARTA] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting diterapkan. Melalui manajemen talenta, potensi dan pengembangan para ASN senantiasa dipantau.

“Kita harus menerapkan manajemen talenta. Melalui manajemen talenta, pega- wai-pegawai sudah sejak dari awal rekrutmen terus dimonitor potensi-potensinya. Diberikan pengembangan, penugasan-pe- nugasan yang menantang, pe- nugasan magang, tugas-tugas kepemimpinan,” kata Tjahjo dalam seminar daring bertajuk “Jalan Menuju ASN Unggul Pascapandemi”, Kamis (25/6). Menurut dia, organisasi me- miliki informasi lengkap tentang potensi yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi. Mereka inilah yang dirancang menggantikan para pemimpin terdahulu, se- hingga ambil alih tongkat kepe- mimpinan dapat berlangsung mulus, tidak bergejolak yang mengganggu kinerja organisasi. Tjahjo juga menyatakan, ASN unggul perlu didukung sis- tem kerja yang mendorong po- tensi terbaik kinerja. Pemerintah [JAKARTA] Pemerintah me- mutuskan untuk menerapkan masa transisi menuju era nor- mal baru atau new normal. Kebijakan tersebut ditempuh walaupun saat ini masih diha- dapkan pada kondisi darurat pandemi Covid-19. Data menunjukkan, di Indonesia penderita Covid-19 hampir menyentuh angka 50.000 orang yang tersebar hampir di seluruh provinsi. Jumlah itu sekaligus menunjuk- kan penularan Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda, meskipun di beberapa daerah sudah menunjukkan an- gka pelambatan penularan. Dewan Pakar The Habibie Center, Umar Juoro mempre- d i ks i kan , angka pos i t i f Covid-19 baru akan bisa melandai atau bahkan menurun di Juli 2020. Tidak heran pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulai masa transisi masa normal baru atau new normal . “Saya melihat itu kemungki- nan masih akan ada peningkatan di bidang infeksi. Mungkin Juli baru bisa flat atau malah menu- run,” kata Umar Juoro, dalam diskusi The Habibie Center dan peluncuran naskah kebijakan berjudul “Indonesia Menuju Kehidupan Normal Baru: Ti n j auan Pembangunan Ekonomi dan Teknologi”, di Jakarta, Kamis (25/6).

kini harus mengembangkan sis- tem kerja yang fleksibel. ASN bisa bekerja paruh waktu, pilih- an waktu, dan tempat, pemadat- an waktu kerja, pembagian be- ban kerja, dan bentuk lainnya. Tjahjo menuturkan, penye- suaian sistem kerja ternyata me- merlukan dukungan infrastruk- tur teknologi informasi dan ko- munikasi. Diperlukan aplika- si-aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektro- nik seperti e-office , sistem apli- kasi perencanaan dan pengang- garan, monitoring dan evaluasi. Selain itu sistem informasi ke- pegawaian dan lainnya. “Kita juga memerlukan ap- likasi-aplikasi komunikasi dan kolaborasi seperti video/web conference, email , media sosi- al. Kita juga memerlukan apli- kasi pendukung lainnya seperti presensi mobile, cloud storage, v i r t ua l pr i va t e ne twork (VPN),” ungkap mantan men- Dikatakan, Indonesia di- anggap menjadi salah satu negara yang masih bisa ber- tahan di tengah pandemi Covid-19 ketimbang negara- negara lain di dunia. Angka penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak sebesar nega- ra-negara Eropa, walaupun ti- dak terbaik di negara ASEAN. Menurutnya, keberhasilan dalam tingkat nasional adalah bagaimana bisa mengatasi Covid-19 itu sendiri. Kondisi itu yang akan menentukan pemuli- han ekonomi yang akan dilaku- kan Indonesia ke depannya. “Dalam menghadapi pan- demi, baik pemerintah, perusa- haan, maupun individu mem- buat keputusan mengikuti quantum decision making , yaitu superposisi antara kesehatan dan ekonomi. Saat ini pertim- bangan bobot ekonomi lebih besar dari kesehatan,” ucapnya. Dikatakan, perekonomian dunia memang tengah men- galami krisis, pertumbuhan negatif. Namun di sisi lain sektor keuangan relatif stabil dan cenderung meningkat. Momentum inilah yang dico- ba dimanfaatkan Indonesia untuk keluar dari keterpuru- kan perekonomian sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham A Habibie menjelaskan, secara umum ada dua efek besar dari

ANTARA/PUSPA PERWITASARI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana (kiri) menyimak pertanyaan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, baru-baru ini. RDP tersebut membahas ren- cana kerja pemerintah tahun 2021 serta tindak lanjut pelaksanaan seleksi CPNS ditengah pandemi Covid-19.

teri dalam negeri tersebut. Tjahjo menuturkan tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 tengah menggun- cang dan sangat merepotkan negara-negara di seluruh du- nia. Seluruh sektor kehidupan terimbas oleh kuatnya pandemi Covid-19. Dunia dilanda krisis, dan setiap negara berjuang de- ngan caranya masing-masing

untuk keluar dari krisis ini. Ditambahkan, pandemi memaksa pemerintah meres- pons krisis secara cepat agar tidak meluas. Selain itu juga membuat pemerintah melaku- kan perubahan-perubahan un- tuk menyesuaikan diri meng- hadapi pandemi. “Sejak awal terpilihnya Bapak Presiden Jokowi untuk

periode kedua, beliau sudah mewanti-wanti pentingnya perubahan birokrasi agar me- miliki kemampuan untuk ber- adaptasi dengan berbagai kon- disi. Bapak Presiden sering kali mengingatkan kepada kita semua mengenai bahayanya budaya rutinitas,” ucap Tjahjo. Menurut dia, pesan Presiden Jokowi tersebut menjadi sangat

AHY: Demokrat Menolak RUU HIP

Juli, Penularan Covid-19 Diprediksi Melandai Teknologi Digital Jadi Keniscayaan

pandemi Covid-19 yang me- landa Indonesia. “ Pertama ada teknologi. Hadirnya teknologi digital menjadi suatu keniscayaan di era pandemi. Dengan adanya Covid-19 kita melompat be- berapa tahun kedepan. Itu aki- bat Covid-19 yang sangat dah- syat,” kata IlhamAHabibie. Yang kedua adalah karena Covid-19 secara global, maka masyarakat melihat harus ada penambahan protokol yang harus kita patuhi. Salah satu- nya adalah adanya protokol kesehatan. Harus Jelas Sementara itu, Ketua Institute Demokrasi dan Ekonomi The Habibie Center, Firmansyah menjelaskan, pemberlakukan new normal perlu dilakukan secara hati- hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Transisi normal baru saat pandemi, yang terpenting adalah pencegahan Covid-19, yaitu protokol kesehatan harus diperkuat,” kata Firmansyah. Saat ini ada sekitar 102 daerah yang dinyatakan dalam zona hijau, diberikan ke- wenangan untuk masuk new normal . Namun demikian, pemberlakuan new normal di daerah zona hijau masih diha- dapkan ke sejumlah masalah. Di antaranya terkait adanya

permasalahan birokrasi yang mengemuka di sejumlah dae- rah. Termasuk adanya hubung- an yang tidak harmonis antara pusat dan daerah, antara pemerintah provinsi dan kabu- paten/kota. Semuanya bisa menjadi halangan tersendiri untuk penanganan pandemi yang lebih efektif. Menurutnya, penerapan pelonggaran menuju new nor- mal harus dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 melalui pengetesan Covid-19 di sejumlah wilayah dan meman- tau pergerakan PDP dan ODP. Berbagai langkah penyesuaian dan pelaksanaan new normal di berbagai sektor kehidupan eko- nomi sosial masyarakat pun hendaknya didasarkan pada Science Data Based Economy . Saat ini, di bidang makro level, yakni pemerintah juga perlu mengubah cara pandang dalam menangani bencana na- sional yang tidak hanya ber- basis pada bencana alam, teta- pi juga pandemi. Pelaksanaan UU 2/2020 harus menerapkan asas transparansi, akuntabili- tas, dan prudential. “Jangan sampai hanya sekadar berlindung di balik pasal 27 UU tersebut. Badan usaha yang dibantu haruslah mereka yang murni mengala- mi kelesuan usaha/kerugian karena dampak pandemi,” ucapnya. [Y-7] Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kiri) mengalungkan lencana kelulusan pada salah satu Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) saat Penutupan Pendidikan dan Wisuda Sarjana Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-65 Tahun 2020 di Gedung Maspardi AAL, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6). AAL mewisuda 97 Taruna yang terdiri atas 39 orang Korps Pelaut, 14 orang Korps Teknik, 15 orang Korps Elektronika, 9 orang Korps Suplai, dan 20 orang Korps Marinir dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan.

ISTIMEWA Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/6).

[JAKARTA] Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/6). AHY menyatakan, pi- haknya memohon doa restu dalam memperjuangkan ke- pentingan dan aspirasi raky- at. AHY juga meminta saran dan masukan atas isu-isu ke- bangsaan. Tujuan AHY so- wan ke PBNU juga dalam rangka berbagi pandangan terkait Rancangan Undang- Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU usul inisiatif DPR telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fon- dasi kehidupan berbangsa. “Salah satu permasalahan bangsa terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP. Sebagaimana yang te- man-teman ketahui bersama b a hw a p o s i s i P a r t a i Demokrat secara tegas meno- lak dilanjutkannya pemba- hasan RUU HIP. Kami me- miliki kesamaan cara pan- dang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen ma- syarakat lainnya,” kata AHY. AHY mengungkap, seti- daknya ada empat alasan pe- nolakan RUU HIP. Pertama, kehadiran RUU HIP akan me- munculkan ketumpangtindi- han dalam sistem ketatanega- raan. Sebab ideologi Pancasila merupakan landasan pemben- tukan konstitusi. Melalui RUU HIP, lanjut

AHY, justru Pancasila ditu- runkan derajatnya untuk dia- tur oleh undang-undang (UU). “Kalau RUU ini diang- gap sebagai alat operasional u n t u k m e n j a l a n k a n Pancasila, justru hal itu menurunkan nilai dan mak- na Pancasila,” ucap AHY. Disalahgunakan AHY menambahkan, RUU ini berpotensi mem- fasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila. Selanjutnya berpotensi menjadi “alat kekuasaan” yang mudah dis- alahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi. Kedua, RUU HIP ini ju- ga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosi- ologis, dimana RUU ini ti- dak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme seb- agai ‘konsideran’ dalam pe- rumusan RUU HIP ini. “Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan lan- dasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsen- sus sebagai titik temu perbe- daan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan,” kata AHY. Ketiga , RUU HIPmemuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, seb- agaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP. “Hal ini mendorong munculnya an- caman konflik ideologi, po- larisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih

besar,” tambah AHY.

Keempat, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, seb- agaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), jelas berten- t a n g a n d e n g a n s p i r i t Pancasila yang seutuhnya. “Secara khusus, saya pun mengapresiasi NU yang se- cara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di par- lemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para Kiai se- nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang ses- uai dengan tuntunan nilai-ni- lai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja),” terang AHY. AHY pun menyebut, “Bagi Partai Demokrat, NU adalah garda terdepan per- juangan Islam yang moder- at, dan nilai-nilai wasathi- yyah ini sejalan dengan ni- lai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang mod- erat dan nasionalis-religius. Insyaallah akan selalu istiqa- mah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan. Nilai-nilai itulah yang mem- buat adanya chemistry dian- tara Partai Demokrat dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontri- busi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia.” [C-6]

Wisuda Sarjana Taruna AAL

ANTARA/DIDIK SUHARTONO

Jumat, 26 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum 3

Suara Pembaruan

Anggaran Belum Cair, Tahapan Pilkada Terganggu

[JAKARTA] Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tambahan anggaran Pilkada 2020 hingga saat ini belum cair. Padahal, tahapan pilkada sudah dimulai pada pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan. Akibatnya, tahapan pilkada berpotensi terganggu.

rulah kemudian PPS lakukan verifikasi faktual," kata Arief. Tambahan Anggaran Dalam RDP tersebut, KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 696,6 miliar untuk masuk ke pagu indikatif ran- cangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan perubahan anggaran sebesar Rp 699 miliar. Dengan pengajuan itu,Arief menyatakan, komisinya berharap pagu anggaran KPU di tahun 2021 menjadi Rp 2,744 triliun dari sebelumnya Rp 2.048 trili- un. "Terhadap pagu anggaran indikatif KPU2021, KPUmeng- usulkan tambahan anggaran sebesar Rp 696,9miliar. Sehingga diharapkan pagu anggaran KPU 2021 adalah sebesar Rp 2,744 triliun," kata Arief. Selain itu, dia juga menya- takan, pihaknya mengusulkan perubahan anggaran dari belan- ja nonoperasional ke belanja opersional kantor sebesar Rp 37,979miliar termasuk perubah- an pagu per program. Sementara itu,KetuaBawaslu Abhan mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 699 miliar di pagu indikatif 2021. Rencananya di- gunakan untuk menjalankan sejumlah program. Contohnya, melakukan pengawasan pemilu di kabupaten dan provinsi hing- ga penanganan sengketa pemilu. [MJS/W-12]

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberi- kan arahan kepada para menteri- nya untuk menyempurnakan data kemiskinan, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melaksanakan manajemen dana bantuan sosial. Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6). Wapres mengatakan, dalam melakukan verifikasi lapangan, sebaiknya dilakukan mengguna- kan metodologi seperti yang dila- kukan BPS pada 2015. "Termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik di ting- kat desa/kelurahan," ujar Ma'ruf Amin. Verifikasi ini, lanjut Wapres, membutuhkan data awal ( pre list ), yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah ter- kumpul dari berbagai daerah. [JAKARTA] Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia, sehari setelah dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai berlam- bang moncong putih itu dilakukan saat demonstrasi menentang RUU HIP. Surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6) itu ditandatangani Megawati dan sampai ke wartawan melalui dokumen melalui layanan pesan elektronik. Isinya adalah meminta kader PDI-P seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Selain itu, Megawati juga menyerukan para kadernya untuk terus merapat- kan barisan. Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPPPDI-PHastoKristiyanto membenarkan surat perintah tersebut. “Benar Ibu ketua umummengeluar- kan surat perintah harian,” kataHasto. Tambahan anggaran itu di- butuhkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) yang bakal digunakan petugas penyeleng- gara pemilu melaksanakan ve- rifikasi. "Ini terus terang saja agak mulai risau, karena (tambahan anggaran) belumbisa dicairkan," kata Arief, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, di gedung Parlemen, Kamis (25/6). Paada tahapan verifikasi faktual petugas atau panitia pemungutan suara (PPS) akan mendatangi orang-orang yang tercatat sebagai pendukung calon kepala daerah jalur perseorang- an atau independen. Petugas melakukan verifi- kasi untukmemastikan keabsah- an dukungan tersebut. Karena tahapan ini bakal menimbulkan interaksi antara petugas dengan pendukung, maka KPUmeman- dang perlu membekali petugas dengan APD. Dalam Peraturan KPU (PKPU) mengenai Pilkada 2020 telah diatur bahwa petugas harus dibekaliAPD, sekurang-kurang- nya masker dan face shield atau pelindung wajah. Arief menjelaskan bahwa

pihaknya sudah berkali-kali merevisi jadwal pilkada hanya karena anggarannya belum di- cairkan oleh pemerintah. "Kami sebetulnya minta batas waktunya 15 Juni. Karena 15 Juni tahapan dimulai. Tapi karena kami meyakini bahwa proses butuh waktu panjang, tahapan verifikasi faktual yang semula kita jadwalkan 18 Juni , kita geser lagi jadi 24 Juni. Ternyata sampai 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan," kata Arief. Salah satu dampaknya, kata Arief, KPU pusat sudah meme- rintahkan KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk jangan melakukan kegiatan bertemu banyak orang tanpa alat penga- man diri (APD). Ariefmelanjutkan, komisinya pernah melakukan simulasi, dengan pertemuan 500 orang dan memakai protokol pence- gahan Covid-19, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 200 juta. “Tentu saya minta itu tak dilakukan dulu,” katanya. Keterangan Arief membuat para anggotaKomisi II menyam- paikan berbagai usulan mulai dari pemecatan menteri keuang- an hingga agar pilkada dibatalkan

SP/Ruht Semiono Ketua Bawaslu Abhan (kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kiri) mendengarkan pendapat anggota DPR Komisi II saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).

saja kalau memang pemerintah tak memiliki anggaran penda- naan. AnggotaKomisi II dari Fraksi PDI-P, Johan Budi SPmencecar KPU dan Bawaslu soal berapa lama lagi bisa bertahan dengan rencana pilkada jika anggaran dari pusat tak kunjung dicairkan. "Kalau melewati (batas waktu) itu, kita tunda saja pil- kadanya. Karena enggak ada komitmen ini. Kita sudah pang-

gil kemkeu, sudahketemudengan mendagri, ketua gugus tugas. Jadi harus ada jawaban," kata Johan. "Anda (KPU dan Bawaslu) bisa mengakomodir pencairan dana sampai kapan? Tanggal berapa batasnya sehingga pilka- da itu bisa berlangsung? Tidak bisa kemudian tanggal 15 belum cair, diundur 24. Belum cair juga diundur lagi, tidak bisa begitu. Karena tahapan ini kan

berlangsung," beber Johan lagi. "Karena itu, pastikan kepada kami kapan terakhir yang bisa diakomodir. Jika itu tidak (cair) juga, saya usul ke Komisi II untuk ditunda dulu pilkada ka- rena kayaknya main-main ini, tak serius pemerintah," katanya. Arief lalu menjawab bahwa pembahasan alokasi anggaran sudah selesai dan yang kini di- butuhkan oleh KPU adalah pencairan alokasi itu sehingga

bisa digunakan memenuhi ke- butuhan pelaksanaan pilkada sesuai protokol kesehatan. Pihaknya sudah menghitung bahwa sebetulnya paling lambat pencairan adalah pada 24 Juni. "Jadi mestinya 24 sudah ada uangnya. Lalu teman-teman mencari proses pemenuhanAPD ke KPU kabupaten kota. Juga butuh APD untuk digunakan, dia kirim dokumen ke kecamat- an, dokumen ke kelurahan, ba-

Megawati Soekarnoputri: Rapatkan Barisan Usut Tuntas Pembakaran Bendera PDI-P

dungan sosial merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Karenanya, diperlukan juga tata kelola pengawasan yang baik. "Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan kea- kuratan DTKS, sebelum DTKS ditandatangani oleh Menteri Sosial. Silakan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkan- nya," kata Wapres. Wapres juga meminta agar da- lam kerja pemutakhiran data, hingga penyaluran bansos itu sen- diri, benar-benar memanfaatkan teknologi informasi. Dan karena itu pula, dia berharap jaringan in- ternet sampai ke pelosok disiap- kan. "Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan in- ternet secara bertahap keseluruh pelosok Tanah Air perlu didu- kung," pungkasnya. [MJS/W-12] PDI-P, pengurus anak ranting, rant- ing, DPC, DPD, dan Fraksi PDI-P seluruh Indonesia wajib menyam- paikan dan mendatangi Polres dan Polda seluruh Indonesia. Sampaikan permintaan untukmengusut, menang- kap dam memproses secara hukum pembakar bendera PDI-P,” tegas mantan menteri dalam negeri terse- but. [MJS/C-6] Jakarta, Rabu (24/6). “Bendera partai adalah lambang partai yang harus dijaga kehormatan- nya oleh anggota dan kader partai. Saya harap insiden pembakaran bendera ini diusut tuntas,” tegas Tjahjo yangmenjabat sebagaiMenteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (25/6). Tjahjo juga mendorong jajaran pengurus PDI-P di daerah untuk mendatangi Polres dan Polda setem- pat. Tujuannya dalam rangka me- nyampaikan aspirasi untuk pengu- sutan kasus pembakaran tersebut. “Menyikapi pembakaran bendera

sp/joanito de saojoao

Megawati Soekarnoputri

Dia meminta agar perlu sege- ra dibangun mekanisme pendaf- taran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasio- nal. Sekaligus menjadi alat pe- mutakhiran dinamis ( real time ). Wapres menuturkan bahwa dengan mekanisme ini, orang yang merasa membutuhkan ban- tuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau me- lalui aplikasi. Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dima- sukkan ke dalam basis data. Wapres menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di nega- ra lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry. "Saya ingin Menko PMK dan Kepala Bappenas melakukan ka- jian tentang hal ini dan melapor- kannya kepada saya," kata Wapres. Dia menjelaskan, data perlin- Sementara itu, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mendesak Polri mengusut tuntas insiden pembakaran bendera PDIP. Diketahui, peristiwa pembakaran itu berlangsung saat demonstrasi meno- lak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan pintu gerbang DPR,

Wapres: Mutakhirkan Data Kemiskinan

Jumat, 26 Juni 2020

Pol i t ik & Hukum

4

Suara Pembaruan

Kasus Jiwasraya Pejabat OJK dan 13 Korporasi Jadi Tersangka

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) men- gultimatum tersangka korupsi pengadaan tanah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkot Bandung pada 2012-2013, Dadang Suganda, untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Peringatan ini disampaikan lantaran Dadang yang dise- but sebagai makelar tanah RTH di Bandung telah dua kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. "KPK mengingatkan tersangka DS untuk kooperatif dan hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Kamis (25/6). Ali menyatakan, penyidik telah melayangkan panggi- lan pemeriksaan secara patut terhadap Dadang pada Jumat (19/6) dan Selasa (23/6). Namun, Dadang tak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan penyidik. Untuk itu, tim penyidik menjadwalkan ulang pemerik- saan Dadang pada Jumat (26/6). KPK mengingatkan Dadang memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. “Penyidik KPK memanggil kembali yang bersangkutan pada Jumat, 26 Juni 2020," kata Ali. Dadang Suganda merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk RTH di Kota Bandung. Dadang diduga makelar tanah yang mendapat keuntungan keuntungan sekitar Rp 30 miliar dalam proses jual-beli ta- nah untuk proyek RTH Bandung. Sebelum Dadang, KPK lebih dulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, serta dua anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, yakni Tomtom Dabbul Qomar dan Kemal Rasad (KS). KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sebe- sar Rp 69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 miliar. [F-5] Tersangka Korupsi RTH Bandung Diminta Kooperatif

[JAKARTA] Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial FH dan 13 perusahaan sebagai tersangka baru dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.

Penetapan status tersangka itu dilakukan setelah adanya pengembangan dugaan korupsi di Jiwasraya. “Tersangka dari OJK adalah FH yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA periode 2014-2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pasar Modal II,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Jakarta, Kamis (25/6). Dijelaskan, peran tersangka berkaitan dengan tanggung jawab di PTAsuransi Jiwasraya. Termasuk perbuatan yang di- lakukan oleh para terdakwa dalam mengelola keuangan ji- wasraya. FH diduga melanggar Pasal 2 subsider Pasal 3 UU 21/1999 Juncto UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain menetapkan FH, Kejaksaan Agung juga mene- tapkan 13 perusahaan manajer investasi yang diduga ikut ter- libat dalam kasus Jiwasraya. Korporasi itu yakni PT DM/ PAC, PTOMI, PT PPI, PTMD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, dan PT SAM. "Untuk 13 korporasi ini, dugaannya melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kami baru menetapkan korporasinya dulu. Nanti penyidik akan mengurai dan mengembangkan apa ada peran aktif dari pengelola,”

ungkapnya.

Ia menambahkan, kerugian negara akibat 13 korporasi tersebut diduga sebesar Rp 12,15 triliun. Kerugian itu bagian dari keseluruhan perhitungan keru- gian negara yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan enam tersangka dalam kasus Jiwasraya. Enam tersangka tersebut kini berstatus terdakwa dan tengah menjalani proses persidangan. Enam terdakwa tersebut yakni, Komisaris PT Hanson I n t e r na s i ona l Tbk Beny Tjokrosaputro, mantan Direktur Utama Jiwasrata Hendrisman Rahim, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, man- tan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan. Kemu d i a n a d a n ama Komisaris Utama PT Trada AlamMinera Tbk Heru Hidayat dan Direktur PTMaxima Integra Joko Hartono Tirto. Berdasarkan temuan BPK, kerugian negara atas dugaan korupsi ini ditaksir mencapai Rp 16,81 triliun. Kerugian tersebut berasal dari pembelian saham dan reksa dana selama periode 2008-2018. Pemeriksaan Berdasarkan catatan media ini, pemeriksaan terhadap se- jumlah pejabat OJK dilakukan sejak awal tahun lalu. Bahkan, pada 28April, timJaksa Penyidik

ANTARA/Galih Pradipta Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, baru-baru ini.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terha- dap lima pejabat OJK terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (persero). Mereka adalah Junaedi (Kabag pada Departeman Pengawasan Transaksi Efek OJK 2015-2016), Ridwan ( D e p u t i D i r e k t u r p a d a Departeman Pengawasan Transaksi EfekOJK2015-2016), Ika Dianawati Nadeak (Kepala Sub Bagian pada Departemen Pengawasan Transaksi Efek OJK 2015-2016). Kemudian Nova Efendi (Kepala SubBagian pada Departeman Pengawasan Transaksi EfekOJK2015-2016), Muhammad Arif Budiman ( D e p u t i D i r e k t u r p a d a Departeman Pengawasan Transaksi EfekOJK2015-2016). [Y-7]

O toritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akanmendu- kung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka. “Sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihakKejaksaan Agung, OJK selalu memberikan dukungan dalam bentuk pe- nyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung,” ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan LogistikOJKAnto Prabowo dalamketerangan tertulisnya, Kamis (26/6). Dikatakan, pihaknya tetap mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejagung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Menurut dia, OJK selama ini telah bekerja sama dengan Kejagung untukmembangun sistemkeuangan yang sehat, stabil, dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu falsafah penting OJK adalah menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance . Dikatakan, hal itu tidak hanya berkaitan dengan kewenangan OJK, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. [PR/Y-4] OJK Dukung Proses Hukum Kejagung

Pemeriksaan Lanjutan

ANTARA/Rivan Awal Lingga Mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6). Deddy diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas dan kemudahan izin keluar di Lapas Sukamiskin.

Menkumham: Program Asimilasi Terkait Covid-19 Sesuai Aturan

Kasus E-KTP KPK Cecar Agus Martowardojo Terkait Proses Anggaran

kontrak itu memang untuk proyek-proyek yang masa pembangunan lebih dari satu tahun memang harus multiye- ars kontrak kalau tidak terpak- sa memilih kembali atau lelang kembali kontraknya,” katanya. Empat Tersangka Diketahui,KPKmenetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakniAnggota DPR dari Fraksi Hanura peri- ode 2014-2019, Miryam S Hariyani;DirekturUtamaPerum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Ka r t u Ta nd a Pe nduduk Elektronik sekaligus PNSBPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PTSandipalaArthaputra, Paulus Tannos. Penetapan itu merupakan pengembangan dari fakta-fak- ta yang muncul dalam persi- dangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya. Empat orang tersangka itu memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka menambah panjang daftar nama

yang dijerat KPK terkait ko- r u p s i p r o y e k e - K T P. Sebelumnya, KPK telah mena- ngani sebelas orang dalam korupsi e-KTPmaupun perka- ra terkait yakni obstruction of justice dan kesaksian palsu. Dalam perkara pokok korupsi e-KTP, KPK telah memproses delapan orang. Tujuh orang diantaranya telah divonis ber- salah di pengadilan tipikor dan seorang lainnya sedang proses persidangan. Delapan orang itu terdiri dari tiga kluster yaitu unsur politisi, pejabat di KementerianDalamNegeri dan Swasta. Mereka dari kluster politisi adalah mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto; mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari yang se- dang dalamproses persidangan. Kemudian mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemdagri Sugiharto. Sementara dari unsur swas- ta terdapat Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo; pengusaha Andi Agustinus aliasAndi Narogong, pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Selain itu, dalampenangan- an perkara ini, KPK juga me- nemukan adanya upaya meng- halang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses empat orang yakni Markus Nari dan Miryam S Haryani, Advokat Frederick Yunadi, dan dokter Bimanesh Sutardjo. [F-5]

[JAKARTA] Menteri Hukum dan Hak As a s i Manus i a (Menkumham)YasonnaHLaoly mengklaim kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana di masa pandemi Covid-19 yang dikelu- arkan pihaknya memiliki dasar hukum dan berjalan sesuai ke- tentuan. Hal ini dikatakan Yasonna menanggapi sidang perdana gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana, terkait Covid-19 di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (25/6). "Asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 sudah berjalan denganbenar, dalamartian sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalamPermenkumhamNo 1 0 T a h u n 2 0 2 0 d a n Kepmenkumham Nomo r M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Saya yakin hakim bisa melihat dengan jernih bahwa tidak ada unsur melawan hukum dari kebijakan ini serta pelaksa- naannya," kata Yasonna, dalam keterangan pers, Kamis (25/6). Selainmemiliki dasar hukum, Yasonna menyebut program asimilasi ini dilakukan atas dasar kemanusiaan demi mencegah penyebaranCovid-19 di lingkun- gan lapas dan rutan. Menurutnya, dengan kondi- si lapas dan rutan yang saat ini melebihi kapasitas, tidak me- mungkinkan dilakukan physical distancing sebagaimana prinsip pencegahan penularan virus ini. "Kebijakan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan sebagai upayamenyelamatkannarapidana yang juga punya hak untuk hidup sebagaimana manusia bebas lain," katanya. Yasonna menyebut me- kanisme pengawasan terhadap

narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan in- tegrasi Covid-19 berjalan efektif. Hal ini terlihat dari rasio narapi- dana asimilasi yang berulah kembali di masyarakat. Dari total 40.020narapidana dan anakyang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19, sebanyak 222 di anta- ranya terbuktimelakukanpelang- garan ketentuan sehingga asimi- lasinya dicabut. "Bila dihitung, rasio narapi- dana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat ini adalah 0,55%. Angka ini jauh lebih rendah dari tingkat residivisme pada kondisi normal sebelum Covid-19 yang bisa mencapai 10,18%. Tanpa mengecilkan jumlah tersebut, rendahnya tingkat pengulangan ini tak lepas dari pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana asimilasi," katanya. Yasonnamengklaim, penga- wasan yang dilakukan terhadap narapidana asimilasi dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pre- emtif, preventif, dan represif. Pengawasan tak hanya dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), me- lainkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Salah satu evaluasi yang kami lakukan terkait program ini adalah pentingnya koordinasi pengawasan dan itulah yang kami lakukan. Pengawasan ter- hadap narapidana asimilasi tak cuma dilakukan oleh petugas PK Bapas, tetapi sampai berkoordi- nasi dengan penegak hukum lain dan jajaran forkopimda hingga ke level RT/RW," kataYasonna. [W-12]

ANTARA/Rivan Awal Lingga Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meninggalkan Gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Kamis (25/6). Agus yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia itu diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

[JAKARTA] Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo rampung dipe- r i k s a p e n y i d i k Komi s i PemberantasanKorupsi (KPK), Kamis (25/6). Agus diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Seusai diperiksa, mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengaku dicecar penyidik mengenai proses penganggar- an proyek e-KTP. Timpenyidik, kataAgus, mendalami menge- n a i h u b u n g a n a n t a r a Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpinnya dengan KementerianDalamNegeri dan Komisi II DPR terkait proses penganggaran proyek e-KTP yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun. “Saya dimintakan keterang- an terkait dengan proses ang- garan yang dilakukanKemdagri hubungan dengan Kemkeu

dengan DPR Komisi II dan saya kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu,” kata Agus seusai dipe- riksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6). Agus memang telah beru- lang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Hari ini, ia diperiksa untuk melengkapi berkas pe- nyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat MNazaruddin yang menjadi whistleblower kasus ini menyebutkan, Agus memiliki peran penting dalam memuluskan proyek e-KTP. Menurut dia, tanpa perse- tujuan Agus sebagai Menteri Keuangan, proyek e-KTP de- ngan memakai skema tahun jamak tidak mungkin bisa berjalan. Padahal, proyek e-K-

TP sempat terganjal karena ditolak Menteri Keuangan se- belumnya, Sri Mulyani. Agus menjelaskan, kontrak tahun jamak tersebut hanya p e r mo h o n a n i z i n d a r i Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untukmengerjakan proyek yang pelaksaanannya perlu waktu lebih dari setahun. Dengan kontrak tahun jamak, Kemdagri tidak perlu menggelar lelang proyek kembali di tahun beri- kutnya. “Kalau Kemkeu me- review dan menyetujui artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan. Jadi untuk Kemdagri kalau seandainya sudah menu- juk satu vendor itu nanti tidak perlu lakukan lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyears kontrak. Jadi, men- jelaskan itu. Dan multiyears

Jumat, 26 Juni 2020

5

Suara Pembaruan

Selain itu, sebanyak 92% responden setuju dengan kebi- jakan pemerintah yang telah melonggarkan aturan bekerja di luar rumah, 93% setuju dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan aturan pengguna- an tempat ibadah, dan 90% setu- ju dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan penggunaan transportasi umum. Menurut Ade, dukungan warga terhadap kebijakan normal baruberkorelasi denganpandang- an warga tentang kondisi ekono- mi. Sekitar 85% responden me- rasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Survei juga menemu- kan, 71% warga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya seka- rang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah Covid-19. Sekitar 76% mengaku pendapatan merosot setelah adanya wabah. Di sisi lain, persentase peni- laian negatif ini menunjukkan penurunan dibandingkan survei sebelumnya. Sentimen negatif paling tinggi terhadap ekonomi nasional mencapai 92% pada 12-16Mei 2020. Namun setelah itu, perlahan menurun menjadi 85%dalam survei terakhir 18-20 Juni 2020. Kemudian, persentase res- ponden yang menganggap kon- disi ekonomi rumah tangga me- reka memburuk juga mengalami penurunan dibandingkan survei pada 20-22Mei. Ketika itu peni- laian negatifnya mencapai 83%. Namun, optimisme terhadap ekonomi rumah tangga dan na- sional, juga belum tinggi. Hanya 44%yangmenilai ekonomi rumah tangga tahun depan akan lebih baik dan hanya 34% yang meni- lai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik dibanding seka- rang. Optimisme atas kondisi eko- nomi nasional ke depan lebih Masyarakat Setuju...

Pemerintah Seimbangkan...

sambungan dari hal 1

tuhkan banyak energi yang bisa dimak- simalkan, kemudian kita menurunkan secepatnya penularan ini,” katanya.  Khofifah mengaku telah melakukan banyak hal untukmengendalikan penye- baranCovid-19, termasuk saat penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya selama tiga tahap. Saat itu, ia mengaku sempat optimistis kasus Covid-19 di Jatim akan turun. Hal ini melihat dari angka penularan efektif (Rt) di Jatim yang sempat turun di bawah angka 1,0. “Izin Pak Presiden, kami sempat mendapatkan kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni sebetulnya rate of transmission di Jawa Timur sudah 0,86, tetapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 Juni menjadi 1,08,” ungkapnya. Menurutnya, Rt di Surabaya Raya sempat berada di bawah 1,0 selama enam hari.Angka penularan efektif di Surabaya di bawah angka 1 selama enam hari, Sidoarjo di bawah selama delapan hari, dan Gresik selama enam hari.  “Hari itu kami sudah merasa bahwa kita tunggu sebentar lagi, delapan hari lagi, terus kita sudah siap new normal ,” ujarnya. Namun, imbauannya pada saat Lebaran supaya silaturahmi dilakukan secara virtual, ternyata tidak sepenuhnya berjalan. “Ternyata tidak mudah untuk mengajak masyarakat halalbihalalnya secara digital saja. Ternyata dianggap kurang afdal,” katanya. Khofifah juga memaparkan temuan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) tentang tingkat kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Di tempat ibadahdi SurabayaRayamisalnya, 70 persen warga tidak menggunakan masker dan 84 persen tidak melaku- kan physical distancing. Tidak hanya di tempat ibadah, di pasar tradisional jumlahmasyarakat yang tidak menggunakan masker meningkat hingga 84 persen. Hal ini juga terjadi di tempat nongkrong, di mana ada 88 persen tak menggunakan masker. Khofifahmengungkapkan salah satu penyebab tingginya kasus di Jatim ber- asal dari klaster jenazah. “Belakangan banyak kasus pengambilan jenazah oleh pihak keluarga dari kamar jenazah rumah

sakit rujukan. Karenanya. harus ada pendekatan dengan pihak keluarga, se- hingga mereka tidak gegabah untuk mengambil jenazah karena berdampak kasus terinfeksi Covid-19 baru. Kalau di antara keluarga itu ada yang komorbid, tentu akan sangat berbahaya. Itu dam- paknya bisa menimbulkan kematian. Harus ada pelibatan tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan berbagai ka- langan di Jatim agar kasus pengambilan jenazah tidak terulang lagi,” tegasnya. Selain itu, Pemprov Jatimtelahmeng- gelar tes massal Covid-19 bersama pemerintah kabupaten/kota dan mampu menjaring 2.000 spesimen per hari. Dengan jumlah spesimen sebanyak itu, rata-rata bisa ditemukan 100-300 kasus positif Covid-19 baru di Jatim. Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid-19, Doni Monardo mengatakan kasus posi- tif Covid-19 di Jatim bisa melampaui DKI Jakarta. “Perlu diperhatikan langkah isolasi mandiri tingkat RT atau RW, sudah di- lakukan. Hanya mungkin perlu lebih agresif,” ujar Doni. Dikatakan, seseorang yang positif Covid-19 dan orang-orang yangmelaku- kan kontak erat dengannya harus disiplin dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. “TNI dan Polri kita harap turun ke lapangan untukmendisiplinkanmasyara- kat. Kepatuhan itu diwujudkan bukan karena kehadiran TNI-Polri, tetapi karena kesadaran personal. Upaya pence- gahan bisa menjadi bagian dari ibadah. Jika bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain dari Covid-19, maka kita akan menjadi pahlawan kemanusiaan,” katanya. Sementara itu,MenkesTerawanAgus Putranto berjanji segera memenuhi ke- butuhan tenaga medis di RSUD Dr Soetomo terkait beberapa permohonan dari Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya, Dr dr Joni Wahyuhadi. Seluruh tenaga medis akan dikirimdalamdua gelombang dalam waktu yang tidak lama. Terkait banyaknya tenagamedis yang terpapar Covid-19, Terawan mengaku telah meminta untuk menerapkan proto- kol kesehatan dengan ketat di rumah sakit. [DFA/LEN/ARS/TG/A-16]

sambungan dari hal 1

Jokowi jugamenekankan pentingnya kerja sama yang baik dan sinergi di an- tara berbagai pihak dalam menangani Covid-19di Jatim. “Sayamelihatmemang yang paling tinggi (kasus Covid-19) adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Tidak bisa Surabaya sendiri, tidak bisa. Gresik harus dalamsatumanajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dankota/kabupatenyang lain juga.Karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah bukan hanya dari Surabaya, tetapi daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid-19 ini,” papar Jokowi.  Pada kesempatan itu, Jokowi me- nyatakan dirinya mendapat laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur bahwa masih ada 70 persen warga Jawa Timur yang tidak memakai masker di tengah masih merebaknya pandemi Covid-19. Angka tersebut, menurutnya sangat besar. Karena itu, ia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menteri kesehatan untuk mengirim- kanmasker sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur, khususnya Surabaya. Tidak hanya itu, Jokowi juga men- gajak semua tokoh agama dan masyara- kat di Jawa Timur untuk menyosialisa- sikan penerapan protokol kesehatan, terutama tentang pentingnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terus-menerus. Lonjakan Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalamlaporan- nya kepada Presiden Jokowi mengatakan penambahan pasien positif Covid-19 dipimpinnya terus mengalami lon- jakan. P ercepatan penambahan pasien positif di Jatim dinilainya luar biasa. Di dunia, jumlah pasien positif Covid-19 melonjak dua kali lipat dari 4 jutamenjadi 8 juta dalam waktu 17 hari, di Indonesia 20.000 menjadi 40.000 selama 28 hari dan di Jawa Timur dari 4.000 menjadi 8.000 hanya dalam waktu 14 hari. “Ada percepatan penularan yang luar biasa. Tentu kami sangat membu-

rendah dibanding pada masa sebelumCovid-19 yang berkisar antara 51-66%dalam lima tahun terakhir. Namun, apabila diban- dingkan temuan bulan lalu, res- ponden yang merasa optimistis dengan kondisi ekonomi rumah nasional dan rumah tangga yang hanya 27-29%, sekarang optimis- me tersebut sedikit meningkat. Dukungan Dukungan terhadap kebijak- an normal baru terlihat di seluruh daerah. Persentase tertinggi warga yangmendukung pember- lakuan normal baru adalah DKI Jakarta dengan 91%, sementara terendah adalah Bali dan Nusa Tenggara yang hanya 67%. Dukungan terhadap normal baru lebih banyak disuarakan responden yang bekerja di sektor informal, berlatar belakang pen- didikan lebih rendah, dan berpen- dapatan lebih rendah. Responden yang berharap normal baru di- berlakukan saat ini di kalangan warga yang berpendidikan SD mencapai 83%, berpendapatan kurang dari 1 jutamencapai 83%, berprofesi sopir/ojek 90%, yang berprofesi pedagang warung/ kaki lima 85%, serta buruh/ pembantu/satpam/tidak tetap84%, sementara yang berpendidikan tinggi 68%, berpendapatan di atas Rp 4 juta mencapai 74%, dan yang berprofesi pegawai/dosen/ guru/profesional 76%. “Dukungan agar normal baru diberlakukan saat ini juga paling banyak datang dari kelompok warga yang menilai kondisi ekonomi nasional ke depan lebih buruk. Sekitar 85% warga yang menilai kondisi ekonomi nasional ke depan lebih burukmendukung pemberlakuan normal baru saat ini, sementara hanya 78%warga yang menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik yang men- dukung pemberlakuan normal baru,” kataAde. [HER/A-16]

2 Minggu

Pada kesempatan itu, Jokowi mem- berikan waktu dua minggu kepada PemerintahProvinsi JawaTimur (Pemprov Jatim) untuk menurunkan kasus positif Covid-19. Berdasarkan dataGugusTugas PercepatanPenangananCovid-19, Provinsi Jatim memiliki jumlah kasus positif kedua terbanyak setelah DKI Jakarta  “Saya minta dalam waktu dua min- ggu ini, pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terinte- grasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini,” kata Jokowi. Agar pengendalian Covid-19 dapat dilakukan dengan baik, Jokowi me- minta gugus tugas tingkat provinsi, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, hingga kampung, desa, dan rumah sakit, bersama-sama melakukanmanaje- men krisis. “Sehingga, betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi,” ujar Jokowi. Menurutnya, upaya pengendalian Covid-19 secara bersama-sama harus segera dilakukan, karena angka penam- bahan kasus positif di Jatim hingga kini masih tinggi. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid-19, Kamis (25/6), Jawa Timur mencatat penamba- han kasus terbanyak, yakni 247, sedan- gkan Jakarta 196 kasus. Dengan penam- bahan tersebut, jumlah kasus positif di Jatimmencapai 10.545, sedangkan DKI Jakarta 10.600.  “Saya akan memantau terus, mengi- kuti, dan juga melihat data yang ada di Provinsi Jawa Timur dan kita harapkan dalam dua minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan, baik R0, baik Rt, semuanya. Kita harapkan bisa turun, sehingga kita bisa masuk ke sebuah tatanan normal baru dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” tegasnya.  Meski demikian, Jokowi melihat optimisme dari Pemprov Jatim seperti yang disampaikanGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang tingkat kesembuhan yang mencapai 31 persen. “Menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31 persen,” ujarnya

Covid-19 dalam Grafik

Made with FlippingBook Online newsletter