SP190614

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 14 Juni 2019

Parpol Terlibat Kerusuhan?

S ejumlah aktivis dan ad- vokat sedang melakukan studi mendalam dalam rangka menyiapkan gugatan pembubaran terhadap partai politik yang diduga berada di belakang terjadinya kerusuh- an 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Seorang sumber yang menolak disebutkan namanya mengatakan, para aktivis dan advokat itu merasa bahwa kemajuan dalam kehidupan demokrasi yang dialami In- donesia pascareformasi 1998 sedang terancam. Sejumlah kalangan merasa Indonesia

sedang berusaha diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini berhasil menghe- gemoni organisasi politik di Indonesia. “Mereka tak rela kelompok-ke- mengobok-obok negara lewat berbagai pranata yang ada, di antaranya partai politik,” kata sumber itu. Disadari juga bahwa kerap kali sejumlah elite politik ditunggangi berbagai kepen- tingan global yang memiliki lompok kepen- tingan ini terus

kepentingan atas “penjarahan” kekayaan Republik Indonesia, termasuk kepentingan atas pe- nguasaan teritori kawasan Asia Pasifik, khususnya wilayah laut. Karenanya, para elite dari parpol tertentu yang terbukti menyu- lut dan mengobarkan konflik yang ujung-ujungnya meru- gikan Indonesia harus diberi “pelajaran” juga. Itulah yang kemudian mendasari para aktivis dan praktisi hukum itu mengajukan gugatan yang akan sulit dibantah. Semuanya

dilakukan sembari mengum- pulkan berbagai bukti serta mendorong aparat agar terus membongkar segala konspirasi yang mengarahkan kericuhan di Indonesia. Saat ditanya parpol mana saja yang diduga terlibat dalam kericuhan pada Mei lalu, sumber itu tak mau menyebut secara eksplisit. Dia hanya menyatakan apa- bila parpol-parpol tersebut terbukti terlibat dalam kerusuhan, maka sebaiknya parpol tersebut dibubarkan. [MJS/A-16]

Semua Kubu Diminta Menjaga Muruah MK

foto-foto: antara, SP/Ruht Semiono Suasana persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6). Foto kiri: saat Yuzril Ihza Mahendra (kiri) bersama Trimedya Panjaitan melambaikan tangan ke awak media. Foto kanan: Kuasa hukum Paslon 02 Denny Indrayana (kiri) bersama Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto.

[JAKARTA] Sidang Perseli- sihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai hari ini. Saat membuka sidang, KetuaMKAnwar Usmanme- minta agar setiap pihak yang berperkara menjaga marwah MK dan tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang mengarah pada peng- hinaan terhadap MK. Anwar juga menegaskan bahwa lembaganya tidak takut dan tidak tunduk pada siapa pun selain kepada Konstitusi dan Allah. Para hakim ber- diri independen, merdeka, dan tidak bisa dipengaruhi siapa pun. Menurut Anwar, semua pihakbaikkubuPrabowo-San- di, Jokowi-Ma’ruf, KPU dan Bawaslu bertanggung jawab menjaga muruah lembaga peradilan ini. “Baik kepada pemohon,

terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/ XVII/2019 ini, pemohon (Prabowo-Sandi) menggu- gat Keputusan KPU Nomor 987 /PL. 01 . 08-KPT/ 06 / KPU/V/2019 tentang Pene- tapan Hasil Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu- paten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU pada Selasa (21/5) lalu. Anwar Usman juga me- ngatakan bahwa sidang PHPU Pilpres yang diajukan kubu Prabowo-Sandi merupakan sidang cepat. Sidang ini harus selesai paling lama dalam 14 hari kerja sejak perkara diregister oleh MK. Karena itu,Anwar berha- rap Prabowo-Sandi sebagai pemohon, KPU sebagai termohon, Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkiat

dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan untuk memanfa- atkan secara efektif waktu 14 hari tersebut. MKmemberikan kesem- patan yang sama kepada para pihak yang berperkara dalam PHPU Pilpres ini. Setelah pemeriksaan pen- dahuluan, MK akan melaku- kan pemeriksaan persidangan pada 17 Juni hingga 24 Juni. Pada pemeriksaanpersidangan ini, MK akan memeriksa alat bukti para pihak termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak. Lalu, sembilan hakim MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 25 Juni hingga 27 Juni 2019. RPH merupa- kan waktu bagi hakim MK untuk memutuskan sengketa tersebut. Hasil dari RPH akan dibacakan paling lama pada 28 Juni 2019. [YUS/A-15]

termohon, pihak terkait ma- upun Bawaslu marilah kita, termasuk para hadirin di ru- ang sidang, menjaga muruah Mahkamah Konstitusi. Siapa lagi yang menjaga muruah lembaga ini kalau bukan kita semua,” ujarAnwar di sidang pemeriksaan pendahuluan PHPUPilpres di GedungMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6). Anwar mengimbau agar semua pihak tidak mengelu- arkan pernyataan atau kete- rangan selama persidangan yang bernuansa penghinaan terhadap MK. “Kami mohon selama dalam persidangan tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang akan mengarah pada penghinaan lembaga peradilan khsusnya lembagaMK. Ini catatanuntuk kita semua baik pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu,” kata Anwar.

dan JaksaAgung. Tetapi sejak kami mengucapkan sumpah, kami terikat pada sumpah, kami merdka dan independen, tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun, kami hanya takut pada Allah SWT,” katanya. Anwar juga menyatakan bahwa sidangMK disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan melalui televisi secara langsung. “Bahkan mungkin sebagian masyarakat di luar negeri juga yang ingin mengetahui persidangan ini,” katanya. MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Jumat (13/6), pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang diajukan pasangan cap- res-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pada permohonan yang

Disaksikan Allah

Disebutkan pula bahwa sidangPHPU,menurutAnwar, tidak hanya disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Yang utama sidang PHPU Pilpres ini disaksikan oleh Allah. “Tetapi yang lebih utama bahwa sidang ini disaksikan olehAllah SWT, Tuhan yang Mahakuasa,” ujar Anwar. Sembilan majelis hakim tidak tunduk dan takut kepada siapa pun dalam proses persi- dangan ini. Hakim MK juga tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, meskipun sembilan hakim MK ini berasal dari tiga lembaga berbeda, yakni Presiden, DPR, dan Jaksa Agung. “Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang se- suai konstitusi, sesuai dengan sumpah kami. Betul bahwa kami berasal dari tiga lembaga pengusul, yaitu Presiden, DPR

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker