SP161013

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 13 Oktober 2016

Mantan Bacagub DKI Merapat ke Anies?

D ukungan terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno terus berda- tangan. Santer beredar kabar ada dua tokoh nasional yang namanya sempat dijagokan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta yang tidak lama lagi merapat ke kubu Anies- Sandiaga yang kerap disebut “Poros Kertanegara”. “Dua tokoh nasional sudah menyatakan siap men- dukung,” kata sumber SP di Jakarta, Rabu (12/10). Kubu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah menjalin kubu pasangan calon gubernur DKI Jakarta,

komunikasi yang intensif dengan salah satu tokoh nasi- onal itu. “Benar, partai kami secara intensif berkomunikasi dengan tokoh itu. Insya Allah sebentar lagi kami bertemu,” kata sumber itu. Dikatakan, pihak- nya sangat berharap dua tokoh politik yang juga man- tan menteri itu bisa segera ikut mendukung dan mengek- sekusi program pasangan Anies-Sandiaga. KPU DKI Jakarta telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju ke

Pilgub Jakarta 2017, yakni Basuki T Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga S takan bahwa untuk sementa- ra waktu mereka masih bersi- kap wait and see sambil menimbang-nimbang dan mengamati perkembangan setelah penetapan tiga pasang- an bakal calon oleh KPU DKI Jakarta. Secara implisit, lanjutnya, dua tokoh tersebut meyakini pengaruh politik mereka Uno. Sumber itu mengatakan, dua tokoh itu telah menga-

cukup kuat kepada para calon pemilih di Jakarta. “Saya yakin, arah dukungan yang diberikan dua tokoh itu akan memengaruhi pilihan para pemilih dalam Pilgub DKI Jakarta nanti. Memang, sejauh ini tim sukses kami sudah intens mendekati mereka,” katanya. Sumber itu melanjutkan, tokoh nasional lainnya juga sudah memberikan perenyata- an dukungan kepada pasangan Anies-Sandiaga. “Dia dikenal sebagai orang yang sangat kri- tis terhadap kebijakan-kebi- jakan Pemprov DKI Jakarta yang memarjinalkan rakyat miskin,” katanya. [W-12] mengarah pada penguatan sentimen SARA. Pasalnya, tugas dan kewa- jiban para penyelenggara negara adalah menegakkan Konstitusi. “Kami yakinbahwawarga Jakarta memiliki rasionalitas politik yang berbasis pada bukti capaian, kiner- ja, dan visi pembangunan para calon, untuk menentukan pilihannya. Jika pun tidak memilih calon yang ber- beda keyakinan, itu bukan karena keyakinan dan agamanya, tetapi karena visi yang tidak menjanjikan,” tandasnya. Sedangkan, Ketua Dewan P e r t i m b a n g a n M a j e l i s Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta umat Muslim untuk bersikap jernih dan tidak menciptakan kegaduhan dalam menanggapi kontroversi pernyataan Ahok. Din juga mengingatkan Ahok, serta para cagub dan cawagub, untuk tidak masuk pada area yang sensitif. Hal itu untuk menjaga situasi yang kondusif menjelang pilgub tahun depan. [FAT/YUS/R-15]

PilgubDKI Jakarta Warga Diminta Kedepankan Rasionalitas

[JAKARTA] Warga DKI Jakarta diharapkan tidak terpengaruh dengan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pemilihan gubernur (pilgub) yang akan berlangsung pada Februari 2017. Warga diminta mengedepan- kan rasionalitas dalammenentukan pilihan, dengan melihat kekuatan figur dan programkerja para pasang- an cagub dan cawagub yang akan bertarung kelak. Seruan itu disampaikan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif dan Direktur Eksekutif Wahid Institute Ahmad Suaedy, di Jakarta, Kamis (13/10). “Demokrasi harus dijunjung tinggi, bukan SARA. Visi misi calon di pilkadalahyangharus diutamakan,” kata Syafii Maarif. Secara khusus, dia menyikapi permintaan maaf yang telah disam- paikanGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait pernyataannya yang memicu kon- troversi, dan ditafsirkan telah menistakan agama. Menurut Syafii, kontroversi pernyataan Ahok seba- iknya diakhiri dan tidak perlu diperpanjang, apalagi dibawa ke ranah hukum. “Setelah Ahok meminta maaf, tidak perlu diperpanjang lagi, dan sebaiknya dipandang selesai. Tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum,” pintanya. Dia pun mengingatkan agar pasangan calon dalam pilkada bisa bertanding fair , tidak melakukan kampanye hitam, dan lebih sensitif dengan menghindarkan diri dari pernyataan yang berpotensi memicu sentimenSARA. “Siapayangmenang kita dukung semua. Tujuannya untuk Jakarta yang lebih baik,” ucapnya. Ajakan yang sama diserukan Direktur Eksekutif Abdurrahman Wahid Centre Ahmad Suaedy. Menurutnya, kontroversi pernyata- an Ahok yang ditafsirkan telah menyinggung umat Muslim, sebe- narnya cermin pertarungan politik. Pasalnya, walaupunAhok telahminta maaf, polemik ini tetap digulirkan oleh sejumlah kalangan. “Saya kira ini pertarungan elite

berhasil mengeksploitasi rakyat dengan isu-isu yang kontraproduk- tif bagi demokrasi dan kebinekaan,” tandasnya. Bersikap Kritis Secara terpisah, peneliti kebe- basan beragama atau berkeyakinan pada Setara Institute Halili Hasan sepakat, larangan penggunaan isu SARA dalam berbagai hajatan politik di Indonesia, merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berku- alitas dan alat mitigasi bagi perpe- cahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. Dalam konteks ini, dia menilai apa yang disampaikanAhok terkait Surat Al Maidah ayat 51, sama sekali bukanlah bentuk penggunaan isu SARAuntuk kampanye dan bukan- lah bentuk penodaan terhadap agama. “Justru Ahok mengajak warga untuk beragama secara kritis, agar tidak hanyut dengan dalil-dalil keagamaan yang digunakan untuk berpolitik. Jadi jelas sekali bahwa pihak yang berpolitik dengan meng-

gunakan isu SARA adalah mereka yang mengadukan dan memperso- alkan pernyataanAhok,” ujar Halili dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (12/10).  Diamenyayangkan, setelahAhok meminta maaf, tekanan terus dibe- rikan baik kepada Ahok maupun aparat penegak hukum. Hal ini, menurutnya, dapat memberikan preseden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami berkepentingan untuk mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara agama. Secara kon- stitusi dan etis, tidak ada larangan untuk memilih pejabat publik hanya karena berbeda agama dan keya- kinan. Setiap warga negara mem- punyai kesempatan yang sama,” terang dia.  Sementara itu,Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengimbau kepada pejabat negara yang memiliki komitmen menjaga kesatuan dan keberagaman Indonesia untuk mengabaikan sikap dan pan- dangan sejumlah pihak yang justru

dok sp

Syafii Maarif

saja. Rakyat tidak ikut. Buktinya, ketikaAhok mengeluarkan pernya- taan, rakyat tidak bereaksi negatif. Kecuali mereka dimobilisasi oleh elite, mungkin akan tambah keruh. Kalau ada laporan silakan polisi memprosesnya. Tetapi memo- bilisasi massa untuk ini, sebaiknya dicegah,” kata Suedy. Dia menjelaskan dia, terus digu- lirkannya polemik terkait pernyata- an Ahok, karena para elite meng- anggap sentimen SARAmasih bisa dipakai sebagai alat untuk menja- tuhkan lawan politik, terutama pada hajatan demokrasi seperti pemilihan kepala daerah (pilkada). Disayangkan sejumlah elite politik yang sengaja mengunakan isu SARA. Diingatkan, saat ini  rakyat tidak mudah terhasut jika tidak ada yang memobilisasi isu SARA tersebut. “Rakyat sudah pintar, mereka sebenarnya sudah menjadi pemilih yang rasional. Isu (SARA) terse- but beredar dan kembali diembuskan elite. Rakyat tidak terlibat. Mereka enggak ikut -ikutan kalau tidak dimo- bilisasi,” ujarnya. Suaedy menegaskan, untuk mengatasi para elit politik tidak mencari cela, para penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus bersikap tegas dam objektif melihat persoalan. “Jika hal tersebut dapat dilakukan, elite politik tidak akan

ANTARA/Reno Esnir Sejumlah massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye di Bundaran HI, Jakarta, belum lama ini. Dalam aksinya mereka mengajak warga agar tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menyukseskan pilkada serentak.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online